Nasib Perawat Indonesia

[Laura Notiandari]

Nama: Laura notiandari

NPM: 10 100 38 105 038

Miris, itu yang terasa saat membaca berita tentang perawat Indonesia yang terancam di deportasi oleh pemerintah Kuwait karena Ijazah mereka yang tidak jelas. Sungguh malang nasib perawat Indonesia, di dalam negeri sendiri tidak di hargai, kerja di luar negeri tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Boleh di bilang perawat yang kerja di luar negeri mendapat minim sekali perhatian dari Pemerintah, padahal mereka juga yang mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. Tidak cukup dengan itu, malah sekarang perawat asing masuk ke Indonesia dengan gaji yang melebihi gaji perawat asli Indonesia. Iri..??? Iya boleh dibilang demikian. Apakah perawat asing yang masuk itu kemampuan skill or knowledge yang mereka miliki melebihi perawat Indonesia? Saya rasa tidak, karena dari pengalaman yang saya rasakan selama bekerja di Arab Saudi, perawat asing lain baik skill atau knowledge nya tidak lebih baik dari perawat Indonesia, malah boleh dibilang masih unggul perawat Indonesia.

Sekarang, belum selesai masalah masuknya perawat luar negeri ke Indonesia, muncul lagi masalah yang baru. Kurang lebih 54 perawat Indonesia yang bekerja di Kuwait terancam akan di deportasi dan kehilangan hak normatifnya terkait dengan verifikasi Ijazah Keperawatan mereka. Seperi yang dikutip dari Kompas.com, “ Persoalan yang menimpa 54 perawat ini muncul sejak Pemerintah Kuwait menerima surat Kementerian Kesehatan melalui nota diplomatik Kementerian Luar Negeri RI soal pengakuan ijazah”. Sebagai bahan informasi bagi lulusan D-III beberapa tahun yang lalu -sebelum booming STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) atau POLTEKES-, Ijazah di keluarkan oleh Kementerian Kesehatan karena bidang kesehatan berada di bawah PUSDIKNAKES (Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan). Ternyata hal ini yang sekarang menjadi musibah bagi para perawat. Saat ini Ijazah bagi lulusan perawat di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi sekarang ada 2 versi Ijazah perawat yang beredar. versi DEPKES dan versi DIKNAS. Hal ini yang  oleh Pemerintah Kuwait di minta klarifikasinya. Dan Pemerintah Indonesia memberikan jawaban bahwa Ijazah tersebut keluar dari lembaga yang belum di akreditasi. Pernyataan ini sedikit janggal bagi saya, apakah lembaga pendidikan kesehatan terutama yang negeri saat akan di konversi dari D-III keperawatan menjadi POLTEKES atau STIKES tidak di akreditasi dulu? Kalau tidak bagaimana proses konversinya? Kalau iya bagaimana mungkin data alumni atau data lulusan tidak dimasukan ??? Dan seperti biasa Pemerintah Indonesia sangat lamban dalam memberikan klarifikasi mengenai hal ini. Jauh deh mengharapkan Pemerintah akan menyelesaikan masalahnya. Padahal seperti yang di kutip dari Kompas.com, menurut kepala BPN2TKI ini hanya masalah miscommunication. Kalau masalahnya hanya itu, kenapa Pemerintah lambat sekali membenahi berita tersebut..???

Hal ini hendaknya menjadi pelajaran bagi teman-teman yang akan meneruskan pendidikan di bidang Kesehatan, tidak cuma perawat. Pilihlah institusi pendidikan yang benar. Sekarang ini banyak sekali STIKES atau POLTEKES yang berdiri tetapi ke-absah-an nya sebagai institusi pendidikan masih diragukan. Ingat masa depan anda, bagi mereka yang mendirikan STIKES itu yang penting uang, pemasukan bagi mereka dari uang kuliah anda!  Jangan jadikan jerih payah orang tua kita dalam menyekolahkan kita menjadi sia-sia karena kita salah memilih institusi pendidikan.

Dan bagi Perawat Indonesia, BERGERAKLAH PERAWAT INDONESIA, NASIB KITA TIDAK AKAN BERUBAH JIKA KITA TIDAK MENGUBAHNYA..!!!

[Laura Notiandari]

Menurut saya, deportasi terhadap tenaga keperawatan diluar negeri itu sangat merugikan bagi peraawat karena masalah ijazah dari pendidikannya yang tidak terakreditasi diindonesia tapi kenapa juga pemerintah masih tetap juga menyalurkan tenaga perawat yang ijazah tidak terakreditas keluar negeri setelah ada kejadian seperti ini dengan santainya pemerintah menjawab karena ijazah keluar dari pendidikan yang belum terakreditasi.
Pendapat saya pemerintah indonesia hanya membuat  para perawat indonesia teranianya. pemerintah indonesia dengan enaknya mengasih izin pada pembentukan pendidikan yang berkategori AKPER/STIKES/POLTEKES yang begitu pesat banyaknya tapi kualitas tidak ada, coba lah pemerrintah indonesia itu membuat izin pendidikan yang berkualitas supaya ttidak ada kejanggalan seperti ini lagi yang terjadi.