Tahun Indonesia Merdeka
Marsilius Boa
Harapan itu hanya bisa dicapai dengan kerja. Hanya melalui kerja sebuah bangsa akan meraih kemakmuran dan kejayaannya. Kerja disini haruslah dengan keinsyafan akan kekuatan dari Persatuan Indonesia. Kerja yang dilakukan dengan gotong royong. Ini bukan semata urusan rakyat, tapi para pemimpin-pun harus memberi contoh bergotong royong dalam kerja.
Gotong-royong dalam kerja menjadi jiwa gerakan perayaan 70 tahun kemerdekaan Indonesia. Melalui Gerakan Nasional 70 Tahun Indonesia Merdeka, yang dicanangkantepat di Nol Kilometer Indonesia di Kota Sabang ini, Presiden Joko Widodo bertekadmenjadikannya sebagai titik tolak mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesiadengan gotong royong.
Presiden Joko Widodo ingin menggunakan momentumperayaan 70 tahun Indonesia merdeka untuk memperbarui tekad dalammewujudkan harapan seluruh rakyat Indonesia. Harapan dari segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Ayo kerja bukanlah slogan semata melainkan sebuah pergerakan. Presiden Joko Widodo memiliki keyakinan pergerakan yang ingin dibangun adalah menjebol mentalitas bangsa yang berada dalam keterjajahan, ketertindasan, ketidakadilan, ketidak merdekaan serta membangun mentalitas baru sebagai bangsa yang merdeka 100 persen. Itulah makna mendasar dari revolusi mental.
Menurut Muhadjir, masih banyak pekerjaan rumah di 76 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia. Kata dia, selaim masalah pandemi Covid-19, masih banyak Rakyat Indonesia yang belum merdeka secara substansi, khususnya dalam segi penghasilannya dan kesejahteraannya.
Dalam peringatan HUT RI ke-76, pakaian adat Indonesia menjadi seragam upacara. Jajaran pejabat pemerintahan yang mengikuti upacara dari kantor maupun kediaman masing-masing mengenakan pakaian adat dengan ragam variasi.
Termasuk Menko PMK Muhadjir Effendy, dia mengenakan pakaian adat Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Diakui Muhadjir, baju berwarna biru itu merupakan pemberian dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat melakukan kunjungan ke sana.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo mengenakan pakaian adat Lampung didampingi Ibu Negara Iriana. Begitu pula Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga mengenakan pakaian adat saat mengikuti upacara dari Istana Negara Kepresidenan, Jakarta.
Jakarta- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 kali ini mengangkat tema "Terus Melaju Untuk Indonesia Maju." Tema ini merefleksikan semangat Bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan, berkolaborasi bersama memanfaatkan momentum ini untuk mewujudkan Indonesia Maju.
Agenda Bulan Kemerdekaan 2023 di Istana akan diawali dengan Zikir dan Doa Kebangsaan pada tanggal 1 Agustus 2023 dan dilanjutkan dengan sejumlah acara, seperti Penganugerahan Tanda Kehormatan (14 Agustus); Pengukuhan Paskibraka (15 Agustus); Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, serta Pidato Penyampaian RAPBN (16 Agustus); Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci (17 Agustus dini hari); dan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera (17 Agustus) yang akan didahului dengan kirab Bendera Pusaka dan pertunjukan seni.
Setidaknya ada empat perbedaan dalam Peringatan Upacara Detik-Detik Proklamasi. Upacara Detik-detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera di Istana Tahun 2023 kali ini akan dilaksanakan sepenuhnya secara luring/fisik. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan tersebut dapat langsung mendaftarkan diri pada sistem/aplikasi Pandang Istana di tautan: pandang.istanapresidenri.go.id. Tersedia 8.000 undangan fisik baik untuk Upacara Kenaikan Bendera pagi hari dan 8.000 undangan fisik saat Upacara Penurunan Bendera sore hari.
Mengingat tingginya antusiasme masyarakat yang ingin menyaksikan kirab bendera maka untuk tahun ini, rute yang dilalui menjadi lebih jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Rute Kirab Bendera Pusaka yaitu dari cawan monas mengarah ke silang monas barat daya menuju patung kuda selanjutnya melewati sepanjang jalan Medan Merdeka Barat lalu ke Istana Merdeka.
Selain itu, di tahun ini terkait pertunjukkan Fly Pass Pesawat F16 akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini pertunjukkan akan dilakukan oleh gabungan 3 matra TNI (Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat) dan Polri.
Elemen pembeda keempat yaitu adanya kolaborasi antara Kementerian Sekretariat Negara dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyiapkan tempat bagi masyarakat yang tidak bisa mengikuti upacara di Istana berupa panggung hiburan di area Monas dan videotron untuk menyaksikan momen Detik-Detik Proklamasi di beberapa titik strategis, seperti area Monas dan bundaran Hotel Indonesia.
Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan upacara bendera dengan mengacu kepada tata cara upacara yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Sekretariat Negara.
Pada tahun 2023 ini, beragam side events yang akan menyemarakkan dan memeriahkan Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI juga akan digelar di luar istana. Acara penyemarak tersebut antara lain Pagelaran Angklung Terbesar di Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK); Peragaan Busana "Istana Berkebaya" yang dimeriahkan dengan Pagelaran Tari, Pertunjukkan Musik, Area UMKM, dan Panggung Budaya; Pertunjukkan Video Mapping "Gemilang Silang Monas" di Monumen Nasional (Monas) yang terdiri dari pertunjukkan Tarian Kolosal Nusantara, pertunjukan kembang api, bazaar kuliner dan konser musik serta pencanangan pembagian bendera merah putih dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua.
Untuk memeriahkan suasana HUT Ke-78 RI, masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif dengan menggelar dan mengikuti berbagai lomba, pertunjukkan, acara sosial di berbagai penjuru Indonesia. Selain itu, masyarakat diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih selama satu bulan ke depan serta memasang logo HUT Ke-78 Kemerdekaan RI dengan berkreatifitas menggunakan ornamen-ornamen desain tersebut di berbagai tempat, seperti tempat umum, tempat wisata, sekolah, perkantoran, sarana prasarana transportasi dan berbagai saluran media.
Adapun pedoman penyelenggaraan peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2023 termasuk logo dan tema HUT RI beserta panduan visual bagi setiap kantor di instansi pusat, daerah, perwakilan RI di luar negeri dan masyarakat luas, dapat diunduh di website www.setneg.go.id. (humassetnegri/pt)
Dari pemberitaan di koran Sin Po 5 Juli 1948 diketahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah bersejarah bagi bangsa Indonesia karena menjadi tempat diproklamasikannya kemerdekaan. Rumah tersebut juga pernah dipakai sebagai rumah pertemuan. Belanda juga pernah memfungsikan rumah tersebut sebagai rumah tawanan juga. Rumah itu pun berubah lagi menjadi Gedung Republik. Hingga akhirnya pemiliknya yang orang Belanda menjualnya seharga 250 ribu gulden (ƒ). Rumah ini akhirnya dibeli oleh pemerintah Indonesia. Begini bunyi pemberitaan tersebut:
Dari sini belum ditemukan bukti keterkaitan antara pembelian rumah oleh pemerintah Republik Indonesia di tahun 1948 dengan informasi sumbangan rumah Pegangsaan Timur 56 oleh Faradj Martak sebagaimana tertera di dalam surat Ir. M. Sitompoel, Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan, tanggal 14 Agustus 1950.
Proklamasi yang dibacakan dari rumah Pegangsaan Timur 56 tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia, yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949.[1]
Pada tahun 2005, Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia.[2] Namun, pada tanggal 14 September 2011, pengadilan Belanda memutuskan dalam kasus pembantaian Rawagede bahwa Belanda bertanggung jawab karena memiliki tugas untuk mempertahankan penduduknya, yang juga mengindikasikan bahwa daerah tersebut adalah bagian dari Hindia Timur Belanda, bertentangan dengan klaim Indonesia atas 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaannya.[3] Dalam sebuah wawancara tahun 2013, sejarawan Indonesia Sukotjo, meminta pemerintah Belanda untuk secara resmi mengakui tanggal kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.[4] Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui tanggal 27 Desember 1949 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia.[5]
Naskah Proklamasi ditandatangani oleh Sukarno (yang menuliskan namanya sebagai "Soekarno" menggunakan ortografi Belanda) dan Mohammad Hatta,[6] yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan.[7][8]
Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (disingkat BPUPK; Jepang: 独立準備調査会, Dokuritsu Junbi Chōsa-kai), berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat PPKI; Jepang: 独立準備委員会, Dokuritsu Junbi Iin-kai), untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.[10]
Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI serta Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Hisaichi Terauchi, pimpinan tertinggi Jepang di Asia Tenggara dan putra mantan Perdana Menteri Terauchi Masatake. Mereka bertiga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.[11] Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.[12]
c80f0f1006