Fmis Adalah

[Karola]

Denganmenggunakan platform teknologi untuk pengawasan keuangan membantu APIP untuk dapat menerapkan metode pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien. Beberapa manfaat utamanya adalah: pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih efektif karena ketersediaan data; mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan langkah kerja tertentu memastikan penghematan waktu dan efisiensi, membantu mengurangi biaya operasional; dan memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang profil entitas auditi, sehingga membantu dalam pengawasan untuk mendorong kinerja yang lebih baik.

Untuk itu Inspektorat Kabupaten Tegal melaksanakan Pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan FMIS pada tanggal 25-26 Agustus 2022 diikuti seluruh pejabat fungsional Auditor dan PPUPD dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengadakan Sosialisasi FMIS (FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM).

Acara Sosialisasi ini berlangsung selama 5 hari dari tanggal 9 s.d. 13 Januari 2023 bertempat di aula Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan dibuka langsung oleh Bapak Yossi Hervandi, SE, MM selaku Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sebagai Narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Bapak Isbandi, Ak yang didampingi oleh Bapak L. Nauli Harahap, SE Bapak Iradatul Kusalendra, S.Ak, dan Ibu Anastasia Pratiwi, SE, M.Si.

Sosialisasi FMIS diikuti oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan peserta dari bagian Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Operator Komputer. Materi Sosialisasi untuk sesi pertama adalah mengenai Modul Perencanaan dan Penganggaran dan sesi kedua mengenai modul Penatausahaan.

Peserta Sosialisasi diberi pengetahuan terkait tata cara Management User, membuat struktur Unit Organisasi, membuat Struktur SSH, Perencanaan Lima Tahunan Pemda dan OPD, Penganggaran Pemda dan Penganggaran OPD hingga Penatausahaan Keuangan Daerah.

Tujuan aplikasi ini adalah agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan penatausahaan keuangan daerah yang baik, dimana aplikasi ini menggantikan SIMDA Keuangan yang sebelumnya pernah digunakan. Selain itu juga aplikasi ini juga berguna untuk kepentingan pengawasan (audit, reviu, monitoring, evaluasi dan pendampingan), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Lokasi Rumah Sakit kami yang sejuk, hijau, dan jauh dari polusi adalah lokasi ideal untuk kesembuhan Anda. Peralatan kami yang moderen, dokter spesialis yang berpengalaman dan sudah terakreditasi PARIPURNA oleh KARS, dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda dan keluarga.

Pada tanggal 18-20 Mei 2023, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Pegunungan menyelenggarakan acara istimewa dengan mengundang narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuan acara tersebut adalah memberikan panduan dan pelatihan kepada tim teknis BPPKAD dalam penggunaan Aplikasi Financial Management Information System (FMIS) guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang handal di lingkup Provinsi Papua Pegunungan.

Acara tersebut merupakan langkah penting dalam upaya penguatan dan modernisasi pengelolaan keuangan daerah. FMIS menjadi pilihan strategis karena mampu mengotomatisasi berbagai proses keuangan, menyediakan data secara real-time, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Plt Sekretaris BPPKAD Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Rante, S.SOS, menyatakan apresiasi dan dukungan penuh atas kegiatan ini. Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa acara tersebut merupakan kesempatan berharga bagi tim teknis BPPKAD untuk belajar dari para ahli dan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai FMIS. Dengan pengetahuan baru ini, diharapkan para profesional BPPKAD dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini untuk memajukan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan daerah.

FMIS bukan hanya akan memudahkan proses administrasi dan pelaporan keuangan, tetapi juga berpotensi untuk mengurangi risiko kecurangan dan penyalahgunaan dana publik. Melalui sistem yang terintegrasi dan terpusat, BPPKAD dapat lebih mudah memantau dan mengawasi penggunaan anggaran dalam berbagai program dan proyek pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.

Peningkatan kemampuan teknis dalam penggunaan FMIS akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dana publik dapat dioptimalkan, dan alokasi anggaran dapat diarahkan secara tepat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagai narasumber, BPKP berperan penting dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang implementasi FMIS secara optimal. Mereka juga dapat berbagi pengalaman terkait keberhasilan penggunaan FMIS di daerah lain, memberikan inspirasi, dan memotivasi tim teknis BPPKAD untuk mengimplementasikan langkah serupa di Provinsi Papua Pegunungan.

Dengan semangat yang tinggi dan pengetahuan yang lebih baik tentang FMIS setelah acara tersebut, diharapkan BPPKAD Provinsi Papua Pegunungan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan yang handal akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

dr. Gumilang Wiranegara, Sp. OG (K) Onk, FMis adalah dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan yang lulus dari Universitas Indonesia. Saat ini dr. Gumilang Wiranegara, Sp. OG (K) Onk, FMis masih aktif berpraktik untuk melayani pasien serta memberikan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) medis.

DISKOMINFO KEPRI - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menandatangani kerjasama Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online dengan Aplikasi FMIS terintegrasi CMS, sekaligus sosialisasi dan pengarahan penerapan Sistem Pencairan Ringkas (SI PANGKAS) melalui SP2D Online dan CMS terintegrasi, di Hotel Aston Kota Batam, Kamis (10/8).

Selain Gubernur, kegiatan dihadiri juga Ketua DPRD Provinsi Kepri, Deputi BI Perwakilan Kepri, Kepala BPKP Kepri, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kepri, Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri Syariah, Sekdaprov Kepri, Tim Percepatan Pembangunan, Kepala OPD Provinsi Kepri dan hadirin undangan lainnya.

Menurut Gubernur Ansar, pengelolaan keuangan daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dimana pelaksanannya mesti dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

"Pelaksanaannya juga mesti memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Apalagi, Pemerintah Provinsi Kepri juga terus berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, profesional dan bebas dari praktek-praktek korupsi" ujar Gubernur Ansar.

Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri Syariah M.A Suharto menjelaskan kalau program Cash Management System (CMS) Bank Riau Kepri Syariah merupakan salah satu layanan pengelolaan keuangan yang modern.

Adapun Kepala BPKP Provinsi Kepri Mardiyanto Arif Rahmadi mengatakan, sebagai auditor internal yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, sangat mendukung berbagai macam program elektronifikasi berbasis digital.

"Karenanya BPKP terus berinovasi dengan mengembangkan Financial Management Information System (FMIS), sebagai aplikasi untuk melakukan penatausahaan keuangan daerah, guna kepentingan pengawasan kepada mitranya pemerintah daerah. Mulai dari audit, reviu, monitoring, evaluasi dan juga pendampingan" jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Provinsi Kepri Venni Meitaria Detiawati mengatakan, penerapan SP2D online dan Si Pangkas adalah wujud percepatan dalam pelayanan tata kelola keuangan daerah dengan berbasis digital. Sehingga akan mewujudkan kecepatan efisiensi dan ketepatan waktu, terutama dalam transaksi keuangan.

"Meski begitu, dalam pelaksanaanya, perlu komitmen dan dukungan semua pihak, agar dalam perjalannya, semua bisa berjalan sistematis. Sehingga ini akan mendukung program percepatan pencapaian elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD)" kata Venni.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatangan kesepakatan bersama antara Gubernur Kepri, Kepala BPKP, dan Bank Riau Kepri Syariah. Juga perjanjian kerjasama antara Kepala BKAD Provinsi Kepri Kepala BPKP, dan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tanjungpinang.

Juga diserahkan laporan pengawasan keuangan semester 1 Pemerintah Provinsi Kepri, yang diserahkan langsung oleh Kepala BPKP Provinsi Kepri Mardianto Arif Rahmadi kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Dan terakhir adalah launching secara resmi Si Pangkas oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (fik)

Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijakan, serta melakukan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi aplikasi SIMDA FMIS untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif desktiptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah implementasi aplikasi SIMDA FMIS untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di Dinas Pariwisata Lombok Barat sudah diimplementasikan dengan baik dilihat dari 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, struktur birokrasi. Komunikasi sudah berjalan dengan baik, terlihat dari tidak terdapatnya pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah. Indikator sumber daya diimplementasikan dengan baik, terdapat 3 faktor dalam sumber daya ini yaitu sumber daya manusia yang memang handal, pegawai dibekali dengan sosialisasi dan pelatihan rutin, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Disposisi atau sikap, para implementor memiliki sikap atau respon yang baik terhadap kebijakan penerapan Aplikasi SIMDA FMIS, karena mereka sadar bahwa penerapan SIMDA FMIS lebih efektif. Indikator struktur birokrasi khususnya dalam kaitannya dengan pengawasan atas penerapan Aplikasi SIMDA FMIS dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang tidak pernah terhambat oleh SIMDA FMIS.

3a8082e126