Akhir ekonomi Kapitalis

[Buya H Mas'oed Abidin]

Akhir Ekonomi Kapitalis?
Dunia tersentak. Amerika Serikat (AS) yang selama ini menjadi
barometer ekonomi dunia dilanda krisis hebat. Akibat krisis yang
menimpa negeri Barack Obama itu ekonomi dunia ikut terguncang. Akankah
ini menjadi tanda-tanda berakhirnya sistem ekonomi Kapitalisme?
Tanda-tanda kehancuran sistem ekonomi Kapitalisme memang sudah
terlihat beberapa tahun terakhir. Krisis demi krisis ekonomi terus
berulang tiada henti, sejak tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990,
dan 1998–2001. Bahkan krisis semakin mengkhawatirkan dengan munculnya
krisis finansial di AS.
Roy Davies dan Glyn Davies (1996), dalam buku The History of Money
From Ancient time oi Present Day, menguraikan bahwa sepanjang Abad 20
telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara.
Fakta ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap lima tahun terjadi krisis
keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat
manusia.
Krisis yang menimpa AS mulai tampak dari indeks saham melorot tajam.
Sejumlah perusahaan keuangan raksasa dunia bangkrut. Perusahaan
perkreditan rumah Fannie Mae dan Freddie Mac yang memberi garansi
utang senilai 5,3 triliun dolar AS atau separuh lebih dari utang
perkreditan rumah di AS pun ambruk.
Pada akhir masa jabatannya, Presiden George W. Bush harus berjibaku
menyelamatkan dua perusahaan tersebut dengan menggelontorkan uang dari
kas pajak warga negaranya sebesar 200 miliar dolar AS. Bukan hanya
itu, Lehman Brothers, salah satu perusahaan investasi bank AS terbesar
juga gulung tikar. Inilah akhir nasib bank terbesar dan tertua yang
berdiri tahun 1844. Padahal pada 2007 Lehman masih melaporkan jumlah
penjualan sebesar 57 miliar dolar AS. Bahkan Maret lalu Majalah
Business Week masih sempat menempatkan perusahaan tersebut sebagai
salah satu dari 50 perusahaan papan atas pada tahun 2008.
Perusahaan investasi lain, seperti Merril Lynch, yang bertahun-tahun
sempat menjadi raksasa Wall Street, juga bernasib sama. Begitu pula
AIG, salah satu perusahaan asuransi terbesar, yang memohon suntikkan
dana darurat sebesar 40 miliar dolar AS dari pemerintah AS untuk
menghindari kebangkrutan total. Majalah Wall Street Journal
menyebutnya dengan kata-kata, “Sistem keuangan Amerika terguncang
hingga ke pusarnya.”
Akibat krisis itu, sejumlah institusi keuangan mengalami kerugian yang
tidak sedikit; di AS mencapai 300 miliar dolar AS, sedangkan di negara-
negara lain diperkirakan 550 miliar dolar AS.
Untuk mengatasi krisis tersebut, sejumlah negara, termasuk AS, mulai
menggelontorkan dana miliaran dolar AS ke pasar modal. Cara itu
dianggap mampu menopang pasar dan mem-backup likuiditas agar bisa
menggerakkan aktivitas ekonomi. Bahkan sebagian ada yang
mengintervensi langsung sampai pada level nasionalisasi sebagian bank,
seperti terjadi di Inggris.
Penyebab krisis ekonomi negeri Paman Sam adalah penumpukan hutang
nasional yang mencapai 8.98 triliun dolar AS, pengurangan pajak
korporasi dan pembengkakan biaya perang Irak dan Afganistan. Yang
paling krusial adalah subprime mortgage, yakni kerugian surat berharga
properti sehingga membangkrutkan Lehman Brothers, Merryl Lynch,
Goldman Sachs, Northern Rock, UBS dan Mitsubishi UF.
Krisis yang menimpa AS tersebut mendapat sorotan tajam dari media
massa di Eropa, seperti dikutip dalam Pinara.net. Misalnya, harian
Italia La Republica yang terbit di Roma berkomentar, “Saat ini Amerika
Serikat dilanda resesi yang sangat serius dan menyakitkan. Kini
pertanyaanya, seburuk apa fase krisis ini, dan apakah akan dapat
meruntuhkan ekonomi Amerika Serikat secara mendadak?”
Lebih lanjut harian negeri sepak bola itu mengungkapkan, masyarakat
Eropa, terutama Bank Sentral Eropa, menyadari hal itu merupakan ilusi
dan tetap mengharapkan masih dapat melindungi kawasannya atau menepis
dampak dari krisis berat ekonomi di Amerika Serikat. Namun, dalam
krisis yang terjadi pada 2008 ini, Eropa tidak akan lagi mampu menahan
dampak krisis ekonomi dari Amerika Serikat dan akan ikut tergilas.
Harian Perancis Dernieres Nouvelles d‘Alsace yang terbit di Strassburg
juga mengomentari dengan tajam krisis ekonomi dunia. “Di Jerman,
serikat buruh menuntut kenaikan gaji sampai 8 persen untuk mengimbangi
daya beli yang terus menurun. Di Prancis menurunnya daya beli juga
menjadi topik bahasan.”
Harian itu menyatakan, kenyataannya penurunan daya beli ini bukan
hanya masalah Prancis saja, tapi juga dialami seluruh negara Eropa.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terkoreksi ke bawah. “Krisis kredit di
Amerika Serikat menunjukkan betapa rentannya globalisasi moneter,”
tulis harian tersebut.
Imbas krisis global juga dirasakan Jerman. Harian yang beredar di
Jerman, Der Tagesspiegel, yang terbit di Berlin berkomentar, “Jika
tidak seluruh ketakutan menjadi kenyataan, sekarang terlihat betapa
buruknya persiapan Jerman menghadapi penurunan konjunktur…Negara tidak
mampu lagi mengembalikan kemampuannya untuk bertindak. Politik secara
keseluruhan gagal mengambil manfaat dari laju konjunktur. Asuransi
kesehatan, yayasan dana pensiunan dan pasaran kerja tidak lagi kebal
dari krisis.”
Sorotan tajam media itu menjadi bukti bahwa krisis ekonomi kali ini
imbasnya sangat besar. Ketakutan terhadap krisis yang lebih besar kini
menyelimuti hampir sebagai besar negara-negara di dunia.

Krisis Lebih Hebat
Membandingkan krisis ekonomi kali ini dengan yang menimpa kawasan Asia
periode 1997/1998 memang berbeda. Saat itu, krisis hanya memakan
korban negara-negara seperti Thailand, Korea, Malaysia, dan Indonesia.
Namun, krisis keuangan yang menghantam AS kini justru berimbas kemana-
mana, termasuk sejumlah negara di Asia, tak terkecuali Indonesia.
Berbagai kalangan sebenarnya sudah memperkirakan dampak krisis
keuangan di AS akan menjadi krisis global. Hal ini karena banyak
negara yang ketergantungannya terhadap AS sangat tinggi, baik di pasar
keuangan maupun kegiatan ekspor-impor.
Krisis keuangan yang menimpa AS jelas berimbas ke Indonesia. Nilai
tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus anjlok, bahkan nilai IHSG
juga berada pada level tidak sehat. Bursa saham sempat istirahat
beberapa hari.
Parahnya, krisis ekonomi berdampak pada produk Indonesia yang menjadi
andalan ekspor. Padahal saat krisis ekonomi 1997/1998, ekspor berbagai
komoditi yang menjadi penghasil devisa negara, terutama produk
pertanian (seperti minyak sawit, karet, kakao dan kopi), justru
booming. Produk ekspor tersebut mendapatkan nilai lebih tinggi karena
dibayar dengan nilai tukar dolar AS.
Namun, kali ini produk pendulang devisa negara itu tidak bisa mengelak
dari krisis. Harga komoditi pertanian seperti minyak sawit dan karet
di pasar dunia anjlok. Padahal beberapa bulan sebelumnya kedua
komoditi itu sempat menduduki posisi tertinggi. Harga minyak sawit
semula berada pada kisaran 1.000 dolar AS/ton turun menjadi 565 dolar
AS/ton. Begitu juga harga karet pada Juni lalu masih sebesar 322 sen
dolar AS/kg, tetapi Oktober 2008 tinggal 167 sen dolar AS/kg. Ini
semua karena banyak buyer di luar negeri yang membatalkan kontrak
membeli minyak sawit dan karet.
Ekonom UGM Sri Adiningsih memprediksi, krisis ekonomi 1998 bisa saja
terjadi lagi. Apalagi sejauh ini Pemerintah Indonesia belum mempunyai
langkah strategis mengantisipasi dampak krisis finansial AS. “Jika
krisis finansial AS tidak segera teratasi maka dampaknya terhadap
perekonomian Indonesia bisa lebih buruk dibandingkan dengan krisis
ekonomi tahun 1997/98,” katanya.
Bahkan Tim Indonesia Bangkit (TIB) mengkritik pilihan Bank Indonesia
dan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengatasi krisis
ekonomi. Pengamat Ekonomi dari TIB, Hendri Saparini, menilai kebijakan
uang ketat (tight money policy) menunjukkan bahwa Pemerintah SBY tidak
belajar dari pengalaman krisis tahun 1998 dan masih tunduk pada resep
IMF/Bank Dunia. Padahal dua lembaga itu telah gagal dan terbukti
mengakibatkan krisis moneter 1998 berubah menjadi krisis ekonomi yang
lebih luas.
Menurut Hendri, sebelum terjadi krisis hebat yang menimpa Indonesia,
sampai Agustus 1997, keadaan makro ekonomi masih terkendali. Namun,
IMF menyarankan agar Pemerintah Indonesia segera melakukan pengetatan
uang. Saran itu diamini Pemerintah. “Kebijakan itu akhirnya
memporakporandakan sektor keuangan Indonesia,” ujarnya.
Sayangnya, kata Hendri, saran IMF yang telah terbukti menyesatkan
kembali dipatuhi Bank Indonesia (BI). Mendapat sokongan Menteri
Keuangan/Menko Perekonomian, Sri Mulyani, Gubernur BI Boediono
memutuskan menaikkan tingkat suku bunga. Keputusan itu memang tidak
lepas dari bisikan IMF yang dua bulan sebelumnya menyarankan
Pemerintah Indonesia segera manaikkan suku bunga.
Padahal hampir semua negara seperti AS, Eropa, Cina, Jepang, Malaysia
dan negara lainnya mengambil langkah menurunkan tingkat suku bunga
untuk mengantisipasi kekeringan likuiditas. Langkah BI menaikkan suku
bunga membuktikan Menteri Keuangan SBY-JK dan Gubernur Bank Indonesia
tidak belajar dari kesalahan masa lalu. “Mereka juga tidak mampu
mencari kebijakan terobosan. Yang tampak justru watak aslinya yang
sangat mendukung saran IMF meski terbukti telah menjerumuskan
Indonesia pada 1998,” tegasnya.
TIB juga menyesalkan langkah Tim Ekonomi SBY yang menyiapkan dana
sebesar Rp 4 triliun untuk BUMN agar mem-buy back hingga 50% saham.
Pemerintah berharap dana sebesar itu dapat mengangkat sementara harga
saham. Padahal cara ini justru berpotensi mendorong penyalahgunaan
dana publik dan kemungkinan akan menjadi kasus BLBI jilid II. “Dana
yang seharusnya diprioritaskan untuk menciptakan lapangan pekerjaan
bagi UKM dan memacu sektor riil malah dialihkan untuk melindungi
spekulan,” katanya.
Hendri menilai, kebijakan tersebut menunjukkan bukti keberpihakan
Pemerintah SBY lebih besar kepada investor asing ketimbang rakyat
banyak. Perlu diketahui, lebih dari 60% permainan saham di lantai
bursa justru dikuasai investor asing.

Salah dari Akarnya
Krisis yang melanda belahan dunia, terutama yang menimpa negara utama
pengusung ekonomi kapitalis, yakni AS, menjadi bukti bahwa ada yang
salah dalam sistemnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis ekonomi
yang terjadi bukan sekadar karena persoalan teknis ekonomi, tetapi
lebih karena pondasi ekonomi Kapitalisme yang rapuh.
Dalam pernyataan sikapnya, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail
Yusanto mengatakan, ada tiga sebab yang membuat ekonomi kapitalis kini
mati suri. Pertama: sistem ekonomi kapitalis telah menyingkirkan emas
sebagai cadangan mata uang, kemudian menjadikan dolar AS sebagai
pendamping mata uang di negara-negara dunia. Akibatnya, goncangan
ekonomi sekecil apapun di AS akan menjadi pukulan yang telak bagi
perekonomian negara-negara lain. Sebab, sebagian besar cadangan devisa
negara-negara di dunia di-cover dengan dolar AS yang nilai
intrinsiknya tidak sebanding dengan kertas dan tulisan yang tertera.
Karena itu, selama emas tidak menjadi cadangan mata uang, krisis
ekonomi seperti ini akan terus terulang.
Kedua: ungkap Ismail, hutang-hutang ribawi alias bunga-berbunga telah
menciptakan masalah perekonomian yang besar. Bahkan kadar hutang
pokoknya terus menggelembung sesuai dengan prosentase bunga yang
berlaku sehingga menyulitkan negara/individu mengembalikan pinjamam.
Krisis pengembalian pinjaman itu membuat roda perekonomian berjalan
lambat.
Ketiga: cacatnya sistem yang digunakan di bursa dan pasar modal, yakni
transaksi jual-beli saham, obligasi dan komoditi yang tidak disertai
dengan adanya syarat serah-terima komoditi yang bersangkutan; bahkan
bisa diperjualbelikan berkali-kali tanpa harus mengalihkan komoditi
tersebut dari tangan pemiliknya yang asli. Ini adalah sistem yang
jelas menimbulkan masalah. “Semuanya itu memicu terjadinya spekulasi
karena untung-rugi melalui cara penipuan dan manipulasi,” ujar
Ismail.
Di samping itu, adanya produk derivat (turunan) seperti obligasi
kolateral dari hutang (collateralised debt obligations), obligasi
hutang pembelian rumah (mortgage debt obligations), penukaran kredit
jatuh tempo (credit default swaps), semuanya itu, menurut Ismail,
merupakan sumber terjadinya kegagalan kredit yang makin memperumit
keadaan.
Sebab lain yang membuat hancurnya sistem ekonomi kapitalis adalah
kesalahaan memahami fakta kepemilikan. Di mata para pemikir Timur dan
Barat, kepemilikan umum adalah kepemilikan yang dikuasai negara,
sedangkan kepemilikan pribadi merupakan kekayaan yang dikuasai
kelompok tertentu.
Sesuai dengan teori Kapitalisme liberal yang bertumpu pada pasar
bebas, privatisasi, ditambah dengan globalisasi, negara tidak bisa
mengintervensi kepemilikan. Akibat kesalahan memahami fakta
kepemilikan, terjadilah goncangan dan masalah ekonomi.
Padahal makna kepemilikan bukan sesuatu yang dikuasai negara atau
kelompok tertentu. Setidaknya ada tiga macam bentuk kepemilikan.
Pertama: kepemilikan umum; meliputi semua sumber, baik yang keras,
cair maupun gas, seperti minyak, besi, tembaga, emas dan gas; termasuk
semua yang tersimpan di perut bumi, dan semua bentuk energi, juga
industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya. Dalam
hal ini, negara harus mengekplorasi dan mendistribusikan ke rakyat,
baik dalam bentuk barang maupun jasa. Kedua: kepemilikan negara.
Kepemilikan ini diambil negara dari pajak, hasil perdagangan, industri
dan pertanian di luar kepemilikan umum. Terakhir: kepemilikan pribadi;
kepemilikan ini bisa dikelola individu sesuai dengan hukum syariah.
Kehancuran Sosialisme dan Kapitalisame antara lain karena keduanya
menjadikan kepemilikan-kepemilikan ini sebagai sesuatu yang dikuasai
negara atau kelompok tertentu (pribadi). Sosialisme gagal dalam
bidang ekonomi, karena menjadikan semua kepemilikan dikuasai negara.
Sosialisme berhasil dalam perkara yang memang dikuasai negara, seperti
industri berat, minyak dan sejenisnya; namun gagal dalam perkara yang
seharusnya dikuasai individu, seperti umumnya pertanian, perdagangan
dan industri menengah.
Begitu juga yang dialami Kapitalisme. Kehancuran Kapitalisme antara
lain karena menjadikan individu, perusahaan dan institusi berhak
memiliki apa yang menjadi milik umum, seperti minyak, gas, semua
bentuk energi dan industri senjata berat sampai radar. Sebaliknya,
negara tetap berada di luar pasar dari semua kepemilikan tersebut.
Kondisi ini merupakan konsekuensi dari ekonomi pasar bebas,
privatisasi dan globalisasi.
Akhirnya terbukti, sistem Kapitalisme yang selama ini mengatur ekonomi
dunia mengalami goncangan yang sangat besar; dimulai dari rontoknya
pasar modal, kemudian menjalar ke sektor lain.
Kini sistem Kapitalisme sedang menderita penyakit demam yang parah.
Obat yang diberikan dokter-dokter ekonomi harganya sangat mahal,
bahkan tidak menjamin kesembuhan. Yang terjadi justru makin membuat
perasaan panik. Inilah akhir sistem Kapitalisme, menyusul kematian
sistem Sosialisme [Yulianto]