Magelang - Pengurus Pusat (PP)
Gerakan Pemuda (GP) Ansor mewajibkan bagi kadernya mulai hari ini melakukan
sweeping masjid Nahdlatul Ulama (NU) di seluruh Indonesia. Perintah sweeping ini
terkait mulai banyaknya ajaran Islam radikal yang mengarah pada terorisme hingga
paham Negara Islam Indonesia (NII).
“Saya semalam saat ceramah Harlah
Ansor ke-77 sudah menginstruksikan seluruh kader Ansor dan Banser untuk menjaga
masing-masing masjid. Serta mengamankan ideologi dari ancaman ideologi lain yang
berdimensikan radikalisasi Islam. Mulai hari ini kami melakukan upaya sweeping
terhadap masjid-masjid. Saya perintahkan untuk men-sweeping masjid-masjid NU di
seluruh Indonesia,” tegas Nusron Wahid.
Pernyataan itu disampaikan oleh
Ketua Umum PP GP Ansor Nusron Wahid, di sela-sela acara pembangunan Rumah Bambu
untuk Pengungsi Banjir Lahar Dingin Merapi di Desa Sudimoro, Kecamatan Muntilan,
Kabupaten Magelang, Jateng, Senin (25/4/2011).
Instruksi ini juga
terkait status siaga satu yang ditetapkan oleh pemerintah karena maraknya aksi
teroris. Nusron mengindikasikan banyak orang-orang berjenggot, berjidat hitam
dan bercelana cingkrang tinggal di banyak masjid. Mereka bermukim di
masjid-masjid yang tersebar di Tanah Air, mengajarkan ajaran Islam berdimensi
radikalisme.
“Masuk ke situ (masjid), tidur di situ. Apalagi anak-anak
yang mengaji dan ada ajakan dan indikasi untuk mengikuti NII. Bukan lagi hanya
ancaman. Tapi ini sebuah fakta yang nyata dan mereka selama ini tumbuh.
Melakukan pengeboman dan kita harus mempertahankan diri kita dari serangan
mereka,” jelas Nusron.
Selain itu, Nusron menjelaskan masjid yang
merupakan tempat ibadah agama Islam sudah diindikasikan menjadi tempat yang
tidak aman. Sehingga masjid harus benar-benar dijaga secara
ketat.
“Sekarang ini paska peledakan bom Cirebon masjid sudah dijadikan
tempat yang tidak aman. Kantor polisi sebelumnya juga sudah dijadikan tempat
yang tidak aman. Jangan sampai berlarut-larut masjid menjadi tempat yang
menakutkan bagi jamaahnya,” jelas Nusron.
Selain upaya penyebaran aliran
agama Islam berdimensi radikalisme, juga sudah muncul pihak-pihak yang ingin
menyeragamkan atau dibuat seragam umat Islam-nya.
“Ono jenggote, celonone
cingkrang (Ada jenggotnya dan celananya cingkrang, red) itu upaya mereka untuk
menyeragamkan. Kalau tidak mengikuti mereka mereka dikatakan musyrik dan haram.
Polisi dianggap thogut. Tentara juga. Kantor polisi dan masjid diserang dan
dibuat tidak aman," jelasnya.
Paska peledakan bom Cirebon yang merupakan
masjid basis NU, menurut Nusron menjadikan kader NU seperti Ansor dan Banser
agar benar-benar waspada. Jika dalam situasi ini lengah dan terjadi aksi teroris
di masjid kembali maka dirinya akan meminta pertanggungjawaban
kadernya.
“Saya kunjungi masjid di Cirebon menanyakan adzan berapa kali?
Ternyata dua kali, berarti itu masjid NU. Kalau ada masjid NU yang dijadikan
seperti itu dan tidak diusir maka ketua Ansor tempat masjid itu akan saya
pecat,” tutur Nusron.
PB NU Dukung
Sementara PB NU, organisasi
induk dari GP Ansor mendukung sweeping yang dilakukan. Tak hanya masjid-masjid
NU, masjid-masjid di kampus pun perlu diwaspadai mengenai gerakan radikalisasi
ini.
“Saat ini sudah mulai muncul kembali jenis pengajian usroh yang
dilakukan di beberapa masjid. Bahkan mereka sudah masuk ke kampus seperti UNJ,
UGM, UI dan ITB. Dulu sudah hilang tetapi kini diulangi lagi, yang merupakan
metode yang sama dilakukan Abu Bakar Ba’asyir,” tegas Wakil Ketua PB NU As’ad
Said Ali.
As’ad yang juga mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara
(BIN) ini menilai tindakan pemerintah terlalu lambat dalam mengantisipasi
gerakan antipluralisme. Sebab, sudah banyak terror yang terjadi di tubuh
pengurus NU.
“Baru-baru ini Ketua Umum kami Kiai Said Aqil juga sering
menerima SMS ancaman yang mencoba untuk membunuh dia. Tetapi itu saya nilai
sebagai ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” ungkap
As'ad.
As'ad berharap pemerintah bisa menggunakan Undang-undang tentang
Kehakiman, Undang-undang tentang Keamanan untuk menjerat upaya teror yang mereka
lakukan.
“Jangan sampai setelah ada gejolak, kejadian atau konflik yang
terjadi baru bertindak. Ada perangkat hukum yang bisa digunakan untuk menegakan
keadilan dan melawan aliran sesat. Sudah saatnya pemerintah bertindak cepat,”
tutur As'ad yang sudah 35 tahun melanglang buana sebagai intelijen
ini.