PIMPRO-002 --> USULAN NAMA-NAMA KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN

[Pimpro]

Diucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada para Mahasiswa dan tokoh
tokoh gerakan pro reformasi, sehingga pada tanggal 22 Mei 1998 terbentuk
Kabinet sbb :

DAFTAR NAMA KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN
============================================

Presiden Reformasi Pembangunan = Prof. DR. Ing. B.J. Habibie

1. Menko Reformasi Polkam : Feisal Tanjung
2. Menko Reformasi EKUIN : Ginanjar Kartasasmita
3. Menko Reformasi Kesra/Pengentasan Kemiskinan : Haryono Suyono
4. Menko Reformasi Wasbang/PAN : Hartarto
5. Menteri Reformasi Dalam Negeri : Syarwan Hamid
6. Menteri Reformasi Luar Negeri : Ali Alatas
7. Menteri Reformasi Hankam/Pangab : Jendral TNI Wiranto
8. Menteri Reformasi Seketaris Negara : Akbar Tanjung
9. Menteri Reformasi Keuangan : Bambang Subianto
10.Menteri Reformasi Perindustri dan Perdagangan : Rahadi Ramelan
11.Menteri Reformasi Perhubungan : Giri Suseno
12.Menteri Reformasi Pertanian : Sholeh Shalahuddin
13.Menteri Reformasi Pendidikan dan Kebudayaaan : Yuwono Sudarsono
14.Menteri Reformasi Transmigrasi : AM Hendro Priyono
15.Menteri Reformasi Tenaga Kerja : Fahmi Idris
16.Menteri Reformasi Pertambangan : Kuntoro Mangkusubroto
17.Menteri Reformasi Kehutanan : Muslimin Nasution
18.Menteri Reformasi Pariwisata Seni dan Budaya : Marzuki Usman
19.Menteri Reformasi Koperasi : Adi Sasono
20.Menteri Reformasi Pekerjaan Umum : Rachmadi Bambang
21.Menter Reformasi Penerangan : Yunus Yosfiah
22.Menter Reformasi Pendayagunaan BUMN : Tanri Abeng
23.Menteri Reformasi Investasi/Kepala BKPM : Hamzah Haz
24.Menteri Reformasi Pangan : AM Saefuddin
25.Menteri Reformasi Riset dan Teknologi/Ka BPPT : Zuhal
26.Menteri Reformasi Kehakiman : Muladi
27.Menteri Reformasi Agama : M Malik Fadjar
28.Meteri Reformasi Kesehatan : Faried Anfasa Moeloek
29.Menteri Reformasi Sosial : Yustika Baharsyah
30.Menteri Reformasi Lingkungan Hidup/Ka Bapedal : Panangian Siregar
31.Menteri Reformasi Pemuda dan Olahraga : HR Agung Laksono
32.Menteri Reformasi Agraria/Ka BPN : Hasan Basri Durin
33.Menteri Reformasi Kependudukan/Ka BKKBN : Ida Bagus Oka
34.Menteri Reformasi Perumahan dan Pemukiman : Theo L Sambuaga
35.Menteri Reformasi Urusan Peranan Wanita : Tuty Alawiyah
36.Kepala Reformasi Bappenas : Budiono (Antara)

CATATAN
========
Pada setiap Kantor Kantor Kementrian/Pemda Baik Pusat maupun Tingkat I dan
Tingkat II dipasang spanduk atau bendera "Kami Mendukung Reformasi 2000".

Gerakan ini dilakukan serentak, seperti memakan contoh pola Visit Indonesia
Year beberapa tahun yang lalu.

Mudah mudahan akan memberikan daya tarik kepada Investor atau turis luar
negeri untuk berkunjung ke Indonesia...

Salam Reformasi

Pimpro

[Pimpro]

SUARA PEMBARUAN DAILY

Imbauan Memberantas Korupsi

Dan Kolusi Di Bogor

Bogor, 22 Mei

Hampir semua pusat pertokoan dan sejumlah ruas jalan yang semula sepi mencekam
dalam
beberapa hari ini di wilayah Bogor, Kamis (21/5) siang, normal kembali.

Berbagai kesibukan terlihat di berbagai kawasan setelah tersiar kabar Soeharto
berhenti sebagai
Presiden.

Sementara itu, di kampus Baranangsiang Institut Pertanian Bogor (IPB), Jalan
Pajajaran,
tampak masih sepi dari kegiatan, namun tampak pula spanduk bertuliskan,
"Selamat Datang
Presiden Baru di Kampus Gunung Gede IPB", dan spanduk lainnya bertuliskan,
"Wuzz..Wuzz
Golkar Nyaris Tak Terdengar".

Berdasarkan pengamatan, pusat pertokoan yang siang itu memulai kembali
kegiatannya tampak
di sekitar kawasan Bogor Plaza, dan puluhan toko di Jalan Suryakencana, Jalan
Siliwangi,
pertokoan di daerah Sukasari, Jalan Ir Juanda, Jalan Empang, dan Jalan Raya
Tajur.

Walau masih ada toko yang tutup, hal itu karena pemiliknya masih pergi ke
daerah lain, untuk
menghindari kerusuhan.

Ruas jalan raya yang semula sepi kendaraan, siang itu mulai pukul 11.30 WIB,
memperlihatkan
terjadinya kemacetan yang rutin.

Menurut Cencen (39), pemilik toko di Jalan Suryakencana, dengan bergantinya
Presiden,
diharapkan ada kesegaran angin baru dalam ekonomi di Indonesia, yang saat ini
sedang
terpuruk.

Namun, yang paling diharapkan sekali dalam reformasi yang diperjuangkan para
mahasiswa,
dan kini tahap awal yang tengah bergulir di tingkat pusat, akan secepatnya
bergulir ke
pemerintahan daerah seperti di Bogor ini.

Tentang Perizinan

Ramly (40), warga kota Bogor, mengatakan hal senada. Maraknya praktik
korupsi/kolusi di
tingkat daerah, sudah saatnya diberantas.

Ia memberi contoh, untuk menempuh suatu pengurusan izin membangun ruko (rumah
toko) di
kota hujan ini, pemilik ruko harus mengeluarkan uang puluhan juta rupiah, baik
untuk
pengurusan izin prinsip sampai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Begitu pula dalam soal garis sempadan jalan dengan bangunan ruko, bisa dengan
cara transaksi
damai antara oknum aparat pemda setempat dengan pemilik ruko.

Oknum aparat itu pun menjamin, kalaupun terjadi pelanggaran, tak akan terkena
penertiban oleh
pemda setempat.

"Jelas praktik inipun harus segera dihapuskan, dengan cara memangkas meja-meja
yang harus
di lalui oleh pemohon ruko", ujarnya.

Soal Trayek "Bodong"

Lain halnya yang dilontarkan Albertus BC (38), pengusaha angkutan kota
(angkot) di Bogor.

Ia menyebutkan, memang sudah saatnya reformasi bergulir di segala bidang,
sehingga dapat
memberikan nuansa baru dalam pemerintahan di Indonesia.

Menurut Albertus, yang harus di hapuskan atau ditertibkan bagi pemerintahan
bila telah bergulir
reformasi di tingkat II Kodya Bogor ini, yakni banyaknya angkot dengan trayek
bodong (trayek
asli tapi palsu) sebagai ulah permainan oknum DLLAJ setempat dengan pengusaha
ruang
pamer kendaraan.

Harga trayek itu sendiri tergantung "basah" dan "keringnya" jalur/trayek yang
dimohon
pengusaha angkot, yakni antara Rp 6-8 juta per angkot. Sehingga, tak
mengherankan jika
angkot di kota hujan ini sangat membludak, dan menjadi salah satu biang
kemacetan di
sejumlah ruas jalan raya.(126/116)

Last modified: 5/22/98

[Pimpro]

Suara Merdeka 23 Mei 98

WNI Keturunan Mulai Kembali

SINGAPURA - Semua penerbangan untuk Minggu besok dari Singapura ke Jakarta
sudah
di-booking, karena para WNI keturunan Cina dan warga asing memutuskan
kembali, setelah
menganggap situasi di Tanah Air aman.

Pekan lalu, mereka beramai-ramai meninggalkan Indonesia, menghindari aksi
kerusuhan
yang menelan korban jiwa ratusan orang di berbagai kota, khususnya
Jakarta.

Menurut agen-agen perjalanan di Singapura, kemarin, masih ada kursi untuk
penerbangan
setelah Minggu besok. Sebab, banyak WNI keturunan Cina dan orang asing
memutuskan
menunggu satu atau dua hari lagi, untuk melihat apakah situasi sudah
benar-benar aman.

Seorang WNI keturunan Cina mengatakan kepada Reuters, akan kembali ke
rumahnya di
Jakarta, karena tampaknya situasi sudah cukup tenang. Namun jika belum
aman, dia akan
membatalkan penerbangannya ke Jakarta.

Banyak di antara yang bakal kembali ke Indonesia itu akan membawa tiket
pulang ke
Singapura, untuk persiapan kalau-kalau terjadi kerusuhan baru pada era
pasca-Soeharto.

Presiden Soeharto mengundurkan diri Kamis lalu, menyusul pecahnya
demonstrasi
besar-besaran para mahasiswa yang menentang kekuasaannya. Tercatat lebih
dari 500
orang tewas dalam aksi kerusuhan dan penjarahan di Jakarta.

Para pengamat mengatakan, masih harus dilihat apakah kelompok proreformasi
akan
menghentikan aksi unjuk rasa mereka dalam jangka waktu lama, setelah BJ
Habibie tampil
menggantikan Soeharto.

Hotel Singapura Panen

Seorang warga asing yang bekerja sebagai karyawan perusahaan Siemens
(Jerman) di
Indonesia, sudah sepekan belakangan ini tinggal di sebuah hotel di
Singapura atas
tanggungan perusahaannya. Dia mengatakan akan kembali ke Jakarta bersama
keluarganya, Sabtu ini.

''Ini keputusan kami. Jakarta sudah aman. Istri dan anak-anak saya warga
negara Indonesia.
Kami segera ingin pulang,'' katanya.

Namun, banyak keluarga yang agaknya harus berpisah untuk sementara. Sebab,
para suami
memutuskan kembali ke Jakarta untuk mencari nafkah, meninggalkan istri dan
anak-anak
mereka di Singapura sampai ada kepastian bahwa Jakarta aman untuk
seterusnya.

''Suami saya akan kembali ke Jakarta akhir pekan ini, tetapi kami akan
tetap tinggal sepekan
lagi atau lebih, sampai Jakarta benar-benar aman,'' kata seorang wanita
Indonesia, yang
tinggal di sebuah hotel di Singapura bersama dua anaknya yang masih kecil.

Para pengusaha hotel Singapura mengatakan, karena banyak suami kembali ke
Jakarta
sementara keluarganya tetap tinggal di hotel di negara itu, pihak hotel
masih tetap mengutip
uang sewa kamar hotel 100%, sampai semua keluarga meninggalkan hotel.

Christian Quek, manajer humas di hotel bintang empat, Crown Prince Hotel,
mengatakan
rasio pengungsi dari Indonesia yang tinggal di hotel terbagi menjadi dua
sama besar: antara
mereka yang tinggal dengan rekening ditanggung perusahaan dan mereka yang
membayar
sendiri.

Harga rata-rata sewa satu kamar di Crown Prince Hotel sekitar 97 dolar AS
(sekitar Rp
900.000) per malam.

''Sudah bukan rahasia, selama tiga bulan pertama tahun 1998 ini industri
hotel mengalami
kemerosotan. Namun, dengan datangnya para pengungsi dari Indonesia yang
tak terduga,
hotel-hotel di Singapura ibarat mendapat durian runtuh,'' kata Quek.
(rtr-D17-30c)

[pimpro]

BERITA UTAMA WASPADA

SABTU, 23 MEI 1998

Ulama Ahlusunnah Waljamaah Minta Mantan Presiden Soeharto Bertobat

JAKARTA (Waspada): 25 Alim ulama yang tergabung dalam Forum Ulama
Ahlusunnah
Waljamaah Indonesia meminta kepada H.Soeharto sebagai mantan
Presiden Indonesia untuk
bertobat dan meminta ampun kepada Allah SWT atas
kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya
saat memimpin bangsa Indonesia yang mengakibatkan negeri tercinta
ini berada dalam krisis politik
dan ekonomi yang memprihatinkan.

Pernyataan sikap yang dilakukan pada Jumat (22/5) diikuti tidak
kurang dari seribu kaum muslimin
di bawah pengajian 25 ulama dari Jakarta dan sekitarnya. Mereka
menyatakan agar mantan
Presiden Soeharto mengembalikan uang rakyat yang telah
dikumpulkannya bersama keluarga untuk
dikembalikan kepada rakyat.

''Seyogianya, uang rakyat yang telah beliau kumpulkan bersama
keluarganya dikembalikan kepada
rakyat,'' seru KH.Idrus salah seorang ulama yang tampil sebagai
penceramah.

KH. Fahrur Razie dari Masjid Al Ihsaniyah yang terkenal ''vokal''
ceramahnya itu mengatakan, apa
yang terjadi sekarang karena negeri ini kurang mendapat berkah dari
Allah SWT. Padahal, negeri ini
kaya dengan sumber alam yang dalam perhitungan tidak mungkin jatuh
seperti sekarang ini.

Untuk itulah, katanya, agar bencana yang telah melanda negara dan
bangsa ini, tidak terjadi lagi,
umat Islam Indonesia diimbau untuk lebih meningkatkan ibadah dan
pelaksanaan aqidah.

''Pelaksanaan aqidah Islam harus ditingkatkan bersamaan dengan
reformasi menyeluruh bidang
ekonomi, politik dan hukum'', katanya.

Pernyataan para ulama Ahlusunnah Waljamaah tersebut, selain
mendukung gerakan reformasi damai
yang digelar mahasiswa, para ulama serta jamaahnya bersyukur dan
menerima pernyataan Presiden
Soeharto untuk berhenti dari jabatannya serta mendukung Prof DR Ing
BJ Habibie sebagai Presiden
Indonesia.

Forum yang menggelar tablik akbar disertai dzikir dan doa juga
mengajak seluruh rakyat Indonesia,
khususnya umat Islam untuk berfikir jernih dan mengambil langkah
positif serta berdoa
sebanyak-banyaknya untuk ketenangan dan kejayaan bangsa.

Seyogianya sekitar 1.000 jamaah yang hadir pada acara yang
berlangsung di Masjid Al Insyaniah,
di bidang Jatinegara, Jakarta akan menggelar aksi damai ke DPR-MPR
bergabung dengan massa
dan mahasiswa. Namun karena dikhabarkan adanya pertentangan antara
kelompok mahasiswa
yang pro dan kontra dengan Presiden Habibie mereka mengurungkan
niat ke gedung lembaga
tertinggi negara itu, menggantinya dengan doa dan dzikir kepada
Allah SWT. (j01)

[pimpro]

SABTU, 23 MEI 1998
WASPADA ON LINE

SU MPR Mutlak Perlu Dilaksanakan

JAKARTA (Waspada): Badan Kerja Sama Ikatan Alumni Perguruan Tinggi
Seluruh Indonesia
(BKS-Ikaptisi) berpendapat, Sidang Umum (SU) MPR mutlak perlu
dilaksanakan untuk membuat
keputusan apakah pengalihan jabatan Presiden yang dilakukan telah
sah atau tidak.

"Masalah keabsahan pengalihan jabatan presiden merupakan sumber
ketidakstabilan nasional dan
jika stabilitas tersebut terus dirongrong karena masalah keabsahan,
maka Presiden juga tidak bisa
bekerja dengan baik," kata Prof Dr Sri Edi Swasono, anggota BKS
Ikaptisi, dalam diskusi di
Balai Mahasiswa UI Salemba Jumat 22/5).

Oleh karena itu, lanjutnya, SU MPR harus segera dilakukan. Namun,
sebelumnya perlu dilakukan
pemurnian komposisi keanggotaan MPR, agar benar-benar sidang
tersebut untuk reformasi, yang
terbebas dari NKKK (Nepotisme, Kolusi, Korupsi, dan Koncoisme).

Sementara itu, Sarwono Kusumaatmadja, mantan Menteri KLH yang
menjadi pembicara dalam
diskusi itu, mengatakan bahwa urgensi untuk memanggil SU MPR jangan
lagi didasarkan pada
argumen legalistik dari lembaga kepresidenan saja, namun lebih
dititikberatkan pada kondisi
negara dalam keadaan darurat.

Senada dengan Sri Edi, Sarwono juga menegaskan agar fraksi di MPR
sesegera mungkin
mengadakan reformasi intern, sebelum melangkah lebih jauh.

"Contohnya fraksi saya sendiri, FKP MPR, penuh dengan nepotisme,
para birokrat, dan lain
sebagainya. Sinisme politik demikian harus segera diakhiri," kata
alumnus ITB yang juga anggota
MPR itu.

Dalam dialog yang diikuti sekitar 50 peserta dari kalangan
intelektual itu, Sarwono juga
mengatakan bahwa dalam membenahi dunia politik harus dilakukan
"cabut gigi", bukan lagi
"tambal sulam".

Tidak sah

Prof Subroto, mantan Menteri Pertambangan dan Energi RI, yang
menjadi moderator dalam
diskusi itu mengatakan bahwa pelantikan Habibie menjadi Presiden
tidak sah.

"Pada saat itu, mandataris menerima mandat dari Presiden dan bukan
dari MPR serta dilakukan
di hadapan televisi, bukan di depan Majelis Rakyat, sehingga
menyalahi pasal 4 Tap No VI MPR
tahun 1973," kata Subroto.

H.M. Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden dan
menyerahkannya kepada Wakil
Presiden B.J. Habibie di Istana Merdeka Kamis (21/5) dengan
menyebut pasal 8 Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar tindakannya.

Di samping itu, lanjut mantan Sekjen OPEC itu, pengunduran diri
Presiden haruslah melalui MPR.
"Oleh karena itu, SU MPR, sebagai bentuk kedaulatan rakyat, perlu
secepatnya dilakukan untuk
mengoreksi semua kesalahan fatal itu," katanya menambahkan.

Sementara itu, Prof Dr Koesnadi Hardja Soemantri, SH ketua BKS
Ikaptisi, mengatakan bahwa
di BKS-Ikaptisi, para alumni perguruan tinggi dari seluruh
Indonesia dapat menyampaikan
berbagai substansi tentang reformasi.

"Kami di sini mempunyai orang yang mengolah bahan itu menjadi
sesuatu yang dapat dikemuka
kan sebagai pemikiran kita bersama. Dan ini sangat penting karena
substansi reformasi itu harus
dikemukakan," kata mantan ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah
Mada (Kagama) itu.

11 Ormas Pemuda Tuntut SI Sebelas ormas kepemudaan yang tergabung
ke dalam Forum
Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) tetap menuntut MPR untuk
menyelenggarakan Sidang
Umum Istimewa (SUI).

Demikian pernyataan politik FKPI ketika diterima Pimpinan FKP yang
diwakili oleh Wakil
Ketua/Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Mattalata di
Gedung DPR/ MPR
Jakarta Jumat (22/5).

"SUI diselenggarakan untuk mensahkan pengunduran diri Bapak
Soeharto dengan terlebih dahulu
meminta pertanggung jawaban atas krisis nasional yang menimpa
bangsa Indonesia," kata juru
bicara FKPI, Achmad Baskara.

Achmad mengatakan FKPI juga menolak pengangkatan BJ Habibie sebagai
Presiden RI, selain
bertentangan dengan tata cara dan prosedur ketatanegaraan yang
berlaku juga tidak sesuai dengan aspirasi perjuangan secara total,
termasuk pengunduran BJ Habibie.

Karena itu, FKPI meminta MPR untuk segera mengangkat dan menetapkan
suatu pemerintahan
transisi yang mewakili segenap unsur kebhinekaan bangsa dan dapat
dipercaya, mempunyai
kemampuan, dan dapat diterima di mata rakyat Indonesia.

"Tugas mereka adalah menyelenggarakan Pemilu, mencabut lima UU
Pollitik, UU Subversif dan
melepaskan para tahanan politik yang sampai saat ini belum
dibebaskan," katanya.

Juga mengembalikan posisi ABRI yang berada di atas semua golongan,
menghindarkan diri
digunakan sebagai alat kekuasaan politik, memperkuat komitmen
kepada rakyat dan ikut sebagai
kekuatan pembaruan dan demokrasi.

Ke-11 ormas yang tergabung dalam FKPI yang diterima Pimpinan FKP
tersebut adalah PMII,
GMNI, PMKRI, GMKI, GAMKI, IPNU, IPPNU, Pemuda Demokrat, KMHDI,
HIKMAHBUDHI dan KMBJ.(antara)

[pimpro]

SUARA PEMBARUAN DAILY

Kekayaan Orang Indonesia Di Luar Negeri Harus Dilacak

Jakarta, 23 Mei

Pemerintahan Presiden BJ Habibie harus melacak kekayaan warga Indonesia
yang disimpan di
luar negeri dan mengembalikannya ke Tanah Air untuk menyelamatkan bangsa
ini dari
kebangkrutan.

"Sebagian besar dana itu merupakan hasil penjarahan selama 32 tahun,"
kata pengamat ekonomi
Hartoyo Wignyowiyoto kepada Pembaruan, di Jakarta, hari Jumat.

Menurut Hartoyo, pihaknya sudah berbicara dengan Pemerintah Swiss
mengenai hal ini.
"Mereka nyatakan bahwa dana-dana itu bisa dibekukan bila ada permintaan
resmi dari
Pemerintah Indonesia," kata Hartoyo.

Dikatakan, upaya mendapatkan dana-dana itu sangat baik sekali
dibandingkan bila kita harus
mengutang kepada lembaga keuangan internasional dan negara-negara donor.

Selain di Swiss, dana itu tersimpan di Singapura, Hong Kong dan Cayman
Island. Itu semua bisa
dilacak, bila memang pemerintah Habibie pro-reformasi.

Menurut Hartoyo, harta-harta di luar negeri itu milik konglomerat,
pihak-pihak yang dekat
dengan mantan Presiden Soeharto dan yayasan-yayasan milik mantan
penguasa. "Harta itu harus
dikembalikan kepada rakyat, karena didapatkan dari cara yang tidak
benar," katanya.

Hartoyo mempertanyakan, siapa yang punya Freeport, monopoli impor minyak
mentah
Pertamina, listrik swasta, swastanisasi air minum dan banyak lagi.

Hartoyo tidak tahu berapa jumlah persis kekayaan para konglemerat dan
penguasa di luar
negeri. Yang pasti, banyak sekali dan mampu mengatasi krisis ekonomi
yang kita hadapi.

Namun Hartoyo meragukan Habibie mau melacak kekayaan itu, karena
Presiden Habibie sangat
dekat dengan Soeharto. "Saya yakin Habibie tetap ingin mempertahankan
status quo,"
lanjutnya.

Untuk itu, kata Hartoyo, Habibie dalam waktu sesingkat-singkatnya harus
diganti, karena situasi
ekonomi negara sudah sangat mengkhawatirkan bila terlalu lama berkuasa
yang nota bene
meneruskan kekuasaan Soeharto.

Sidang Istimewa MPR harus segera digelar dalam tempo
sesingkat-singkatnya. Selain meminta
pertanggungjawaban Soeharto, juga memilih Presiden yang mendapat
dukungan luas dari rakyat.

Menurut Hartoyo, menghadapi sidang istimewa tersebut tidak perlu
didahului Pemilu. Kalau
pemilu dulu, selain tidak konstitusional juga perlu dana yang banyak.
(M-6)

Last modified: 5/23/98

[gento]

yeah right.....

Si habibie sendiri kekayaanya juga hasil jarahan kok,
apa berani dia mengusut Suharto tanpa dianya sendiri terkena getahnya?

[Pimpro]

PEMBELOTAN 14 PENDUKUNG SETIA SOEHARTO

JAKARTA (AJInews, 22/5/98): Menjelang akhir dari kekuasan rezim Soeharto,
14 pendukung setia menolak bergabung dalam kabinet reformasi Soeharto.
Pembelotan ini terjadi terbukti dengan surat yang mereka tujukan kepada
Soeharto. Berikut salinan lengkap dari surat yang mereka buat:

Hal: Pembentukan Kabinet Baru Jakarta 20 Mei 1998
Kepada Yth.
Bapak Presiden RI

Dengan hormat

Bersama surat ini dengan hormat kami laporkan bahwa setelah
melakukan evaluasi terhadap situasi akhir-akhir ini terutama di bidang
ekonomi, kami berkesimpulan bahwa situasi ekonomi kita tidak akan mampu
bertahan lebih dari 1 (satu) minggu apabila tidak diambil langkah-langkah
politik yang cepat dan tepat sesuai dengan aspirasi yang hidup dan
berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai reformasi di
segala bidang, seperti antara lain yang direkomendasi oleh DPR-RI dengan
pimpinan fraksi-fraksi pada hari selasa, 19 Mei 1998.
Dalam hubungan itu kami bersepakat bahwa langkah pembentukan
kabinet baru sebagaimana yang bapak rencanakan tidak akan menyelesaikan
masalah.
Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami secara
pribadi-pribadi menyatakan tidak bersedia diikutsertakan dalam kabinet
baru tersebut.
Sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII kami akan tetap membantu
sepenuhnya pelaksanaan tugas yang Bapak emban dalam menyukseskan Catur
krida Kabinet Pembangunan VII.
Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
1. Ir. Akbar Tanjung
2. Ir. Drs. AM. Hendropriyono, SH, SE, MBA
3. Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita
4. Ir. Giri Suseno Hadihardjono, MSME
5. Dr. Haryanto Dhanutirto
6. Prof. Dr. Ir. Justika S. Baharsjah, M.Sc
7. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, M.Sc
8. Ir. Rachmadi Bambang Sumadhijo
9. Prof. Dr. Ir. Rahadi Ramelan, M.Sc
10. Subiakto Tjakrawedaya, SE
11. Sanyoto Sastrowardoyo, M.Sc
12. Ir. Sumahadi, MBA
13. Drs. Theo L. Sambuaga
14. Tanri Abeng, MBA

[Pimpro]

URGENT: PRABOWO MENGHILANG DENGAN PASUKANNYA

PRABOWO MENGHILANG

Prabowo tidak menerima dirinya dipecat sebagai Pangkostrad lalu dijadikan
kepala sekolah (Dan Seskoad) di Bandung. Hari Jumat dia menghadap Presiden
Habibie minta jabatan KASAD. Permintaannya ditolak. Lalu dia menggebrak pintu
dan kemudian menghilang dengan 1 kompi (4 truk) pasukannya dari Kopassus yang
membawa persenjataan lengkap. Bersama dengan hilangnya Prabowo, turut hilang
juga Ka Bia, Mayjen Zacky Anwar Makarim, yang juga membawa pasukan bersenjata
lengkap.

Jumat, sejak jam 11 malam seluruh pasukan Kopassus di Cijantung harus
melakukan 8 kali apel. Mereka terus dihitung jumlahnya. Kopassus terdiri atas
5 Grup: Grup-1 Serang, Grup-2 Solo, Grup-3 Batujajar/Bandung, Grup-4 Sandhi
Yudha (dikenal dengan nama sandi Grup "Mawar," inilah Grup yang melakukan
penculikan para aktivis), dan Grup-5 Anti Terorist. Setiap Grup berjumlah
sekitar 1500 orang. Diduga yang dibawa langsung oleh Prabowo adalah sebagian
dari Grup-4 dan Grup-5 yang bermarkas di Cijantung.

Apa rencana Prabowo? Beberapa pengamat menduga dia akan memakai pasukannya
untuk memaksa para jenderal di Mabes ABRI mengikuti kemauannya. Dengan langkah

ini Prabowo jelas melanggar disiplin dan itu berarti secara militer dia sudah
"habis."

Yang mencolok juga adalah terjadinya dua kali pergantian Pangkostrad. Hari
Kamis Pangkostrad baru, Johny Lumintang, dilantik menggantikan Prabowo. Tapi
hari Jumat Johny Lumintang diganti lagi oleh Djamari Chaniago, pangdam
Siliwangi sekarang. Ini jelas menunjukkan langkah-langkah panik dari Mabes
ABRI. Rupanya pertarungan intern Angkatan Darat belum selesai! ***
------------------------------------------------------------------------------

JOHNY LUMINTANG HANYA SEHARI JADI PANGKOSTRAD

Mutasi di tubuh ABRI kembali terjadi
Mayor Jenderal (TNI) Johny hanya sehari menguasai Kostrad

JAKARTA (AJInews, 22/5/98): Tak sampai 24 jam Mayor Jenderal (TNI) Johny
Lumintang memegang tongkat komando Kostrad menggantikan Letnan Jenderal
Prabowo Subianto, Johny Lumintang kembali diganti. Tongkat komando
tersebut diserahkan kepada Mayjen (TNI) Djamari Chaniago yang sebelumnya
menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Siliwangi. Mengenai hal
ini, kepada wartawan, Panglima ABRI Jenderal (TNI) Wiranto mengatakan bahwa
Johny Lumintang hanya bertindak sebagai caretaker untuk mengkonsolidasi
pasukan Kostrad di wilayah DKI Jakarta.
Serah terima jabatan Pangkostrad dari Letnan Jenderal (TNI) Prabowo
Subianto kepada Mayor Jenderal (TNI) Djamari Chaniago berlangsung sedehana
pukul 11.30 WIB siang ini di Markas Kostrad Jakarta.
Menurut sumber AJInews, pergantian ini merupakan kelanjutan mutasi dalam
tubuh angkatan bersenjata, sehubungan dengan kasus penculikan aktivis
pro-reformasi dan tragedi penembakan 4 pahlawan reformasi di Universitas
Trisakti Jakarta tanggal 12 Mei 1998.
Sementera itu, menurut sumber AJInews, Panglima Komando Daerah Militer
(Kodam) Jaya Mayor Jenderal (TNI) Syafrie Syamsudin telah dihadapkan ke
depan sidang Dewan Kehormatan Militer. Syafrie dimintai pertanggungjawaban
sehubungan dengan kasus di atas serta kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan
sekitarnya, menyusul "tragedi Trisakti" tersebut. Dalam sidang tersebut
Syafrie dinyatakan gagal dalam mengamankan Ibukota.
Menurut kabar Safrie kemungkinan besar akan dicopot. Sampai berita ini
diturunkan ada dua nama yang muncul sebagai calon penggantinya, yaitu Mayor
Jenderal (TNI) Syamsyu Djalal sekarang masih menjabat sebagai Komandan POM
ABRI dan yang lain adalah Mayor Jenderal (TNI) Luhut Panjaitan
--sebagaimana yang diberitakan AJInews kemarin.
------------------------------------------------------------------------------

From: "Perdana Alamsyah" <da...@bdg.centrin.net.id>
To: apak...@clark.net
Subject: NO COUP!
Date: Fri, 22 May 1998 10:59:14 +0700

NO COUP IN JAKARTA. IT HAS BEEN CONFIRMED.

Sources says that pro-Wiranto army troops has been in command, in and
around the presidential palace. All the high ranking officers that belong
to the elite corps of Kopasus has been removed from their position: The
Army Chief of Staff General Subagyo, the Jakarta Military Commander General
Syafrie Sjamsudin, and the Commander of the elite corps Kopasus General
Muchdi. Along with Prabowo the last two mentioned are well-known as the
trio of terror. Meanwhile the students is now well guarded by the
sympathetic Marine Corps inside the compound of Atmajaya University.

BUT PLEASE REMEMBER, IF YOU HEARD AND CONFIRMED THAT ANY COUP D'ETAT IS
GOING TO HAPPEN, ALL THE PEOPLE SHOULD ASSEMBLE IN NEARBY CAMPUSES, CONTACT
THE STUDENT LEADERS, AND GATHER IN A MASS FORCE. HOUSEWIVES COLLECTS ALL
THE FOOD SUPPLY THEY CAN GET FOR THE NEARBY UNIVERSITIES, ARRANGE PLACES
WHERE THEY CAN ENTRUSTED THE
CHILDREN. EVERYBODY WHO OWNS A COMPUTER SHOULD SEND NEWS ABOUT WHAT IS
GOING ON TO EVERY E-MAIL ADDRESS THEY KNOW.

Thank you for your time. The student and the people of Indonesia need your
sympathy.
------------------------------------------------------------------------------

Kabar dari PIJAR

SUASANA MENCEKAM DI SEKITAR ISTANA
Demonstran Dievakuasi

Jakarta, KdP (23/5; 04:15 WIB)
Sabtu menjelang subuh ini, Jembatan Semanggi dipenuhi tentara. Jalanan
ke arah Soedirman-Thamrin diblokir total pasukan Infantri dan Kostrad. Di
kantor redaksi, KdP mendengar kabar bahwa Istana Presiden dikepung pasukan,
entah dari kesatuan mana. Reporter KdP yang bertugas di lapangan segera
berusaha memastikan. Reporter kami melintasi Pejompongan, masuk kawasan
Monas lewat kebon sirih dengan mengendarai sepeda motor. Di Monas, tentara
terlihat bersembunyi di sela-sela rimbun pepohonan. Tidak seorangpun boleh
menginjak rerumputan Monas. Sedang jalanan di sekitarnya, sekali-kali nampak
kendaraan sipil lalu-lalang. Saat melintas Bina Graha, terlihat suasana
cekam. Pagar yang mengelilingi Kompleks Istana Presiden itu dililit kawat
duri.
Di gedung MPR/DPR, 37 bis oleh aparat keamanan telah mengangkut
mahasiswa yang masih bertahan. Bis itu mengevakuasi demonstran ke arah
semanggi dengan dikawal Marinir. Begitu melintas jembatan Semanggi,
arak-arakan bis sempat tertahan oleh pasukan Kostrad. Terjadi negoisasi
antara Kostrad dan Marinir, akhirnya bis diijinkan jalan dan berhenti di
depan Graha Purna Yudha. Para demonstran dievakuasi masuk halaman kampus.
Saat itu pula datang tiga panser yang lalu diusir pasukan marinir. Kini para
demonstran berencana menginap di kampus Universitas Atmajaya.**
------------------------------------------------------------------------------

Kabar dari PIJAR

Restrukturisasi ABRI
LETJEN PRABOWO SUBIYANTO, JENDERAL SUBAGIO, MAYJEN SYAFRIE SYAMSUDIN DAN
MAYJEN MUCHDI DIGANTI

Dua hari setelah mundurnya Soeharto, kini giliran anak menantu yang menjadi
Pangkostrad, Mayjen (TNI-AD) Prabowo Subiyanto didepak oleh Panglima ABRI
Jend. Wiranto. Penggantinya adalah Mayjen. TNI-AD Johny Lumintang yang kini
menjabat Asisten Teritorial Mabes ABRI.

Selain Prabowo, Wiranto juga dikabarkan akan mengganti Kepala Staf Angkatan
Darat, Jenderal Soebagio HS. Jabatan ini akan diserahkan ke Letjen TNI AD
Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjabat Kassospol ABRI. Selain itu,
Pangdam Jaya, Mayjen Syafrie Samsudin diganti Mayjen (TNI/AD) Luhut
Panjaitan. Sedang Danjen Kopasus, Mayjen TNI-AD Muchdi juga akan didepak dan
diganti oleh Mayjen (TNI/AD) Syahrier L. Begitu juga kabarnya Kabakin,
Letjen Mutojib yang hingga kini belum diketahui siapa yang akan menduduki
posisi ini.

Penggantian Prabowo ini jelas amat mengejutkan dan sangat mendadak. Memang
sebelumnya telah terdengar santer isyu yang mengatakan terjadinya
pertentangan antara Wiranto dan Prabowo. Tapi tidak ada yang menduga bahwa
nasib Jend. Prabowo akhirnya mengenaskan. Ketika Soeharto berkuasa, posisi
Prabowo begitu kuatnya, sehingga dijuluki 'tentara di dalam tentara'.
Keputusan yang diambilnya bisa memby-pass dan mengabaikan perintah dari
Mabes ABRI.

Wiranto memang sudah lama kesal terhadap menantu Soeharto ini yang
berkali-kali bikin manuver dengan tujuan merusak citra dirinya. Penculikan
sejumlah aktivis, seperti: Pius, Desmond dan Taslam; dilakukan oleh
orang-orang Prabowo. Penembakan yang mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti
meninggal dilakukan oleh sniper Kopassus yang berseragam Brimob. Demikian
juga kerusuhan anti-Cina, berlangsung selama tanggal 13-14 Mei. Dua kasus
penting itu berpotensi menyulut provokasi supaya masyarakat membenci
pimpinan ABRI, dalam hal ini Jend. Wiranto.

Tetapi usaha ini gagal karena Wiranto cukup pintar bermain. Dalam
pernyataannya, selalu ia katakan mendukung reformasi. Dengan tegas pula
dikatakan, gugurnya 4 mahasiswa Trisakti akibat tembakan peluru tajam, bukan
peluru karet. Kesigapan Wiranto dalam merespon kejadian-kejadian di lapangan
ini yang membuatnya tegar dan diam-diam memperoleh simpati di sejumlah orang
sipil. Namun saat itu dianggapnya bukan saat yang tepat untuk konfrontasi
dengan Prabowo. Dua hari setelah Soeharto mundur, baru dianggap momentum
yang pas. Bukankah kabinet reformasi pembangunan ini akan membersihkan diri
dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme?

Bukan hanya Prabowo. Kini perwira-perwira yang masuk dalam komplotannya,
seperti KASAD, Pangdam Jaya dan Danjen Kopasus juga dibersihkan dari
kekuasaannya. Keputusan ini konon juga dipercepat dengan adanya pengerahan
kelompok-kelompok radikal ke MPR/DPR-RI untuk berhadap-hadapan dengan massa
mahasiswa yang hingga Jum'at malam ini masih menduduki gedung itu.
Kelompok-kelompok radikal itu mengaku datang untuk menyatakan dukungan ke
Habibie. Tapi di balik alasan itu tercium skenario yang nantinya potensial
mendiskreditkan Panglima ABRI. Hampir saja massa mahasiswa Pro-Reformasi
berhadapan massa yang mengaku Pro-Habibie. Kalau bentrok terjadi dan muncul
korban, maka Habibie dan Wirantolah yang akan menuai getahnya. Dalam situasi
ini, ada celah masuk bagi Prabowo untuk mendapatkan keuntungan politik.
Perlu diketahui, operator gerakan yang tadi siang sempat bersitegang dengan
mahasiswa itu diindikasikan sebagai orang-orang sipilnya Prabowo. Antara
lain Fadli Zon yang saat pernikahannya dihadiahi mobil mewah oleh Prabowo.
Di sana juga nampak Ahmad Soemargono, Abdul Qadir Djaelani dan MS Ka'ban.

Memang, begitulah konsekuensi pertarungan politik dalam sistem tertutup.
Kejadian seperti itu tidak akan terjadi kalau semua pihak sepakat dengan
reformasi total yang menuntut adanya transparansi, persamaan peluang,
penghargaan atas perbedaan dan pertanggung-jawaban sosial. Hanya dengan
menciptakan reformasi ke arah itulah iklim demokratisasi yang berkeadilan
dapat ditegakkan. (averus)

[Pimpro]

Minggu, 24 Mei 1998

Saat Berkuasa Mereka Mendompleng, Sekarang Mencerca

Jakarta, Kompas

Merupakan hal biasa di saat kuat, banyak orang mendukung bahkan mendompleng
kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya jika seseorang sudah jatuh
akan
ditambah tindakan lain yang mendera. Melihat kenyataan itu, perasaan sedih
akan muncul
secara naluriah. Tetapi di dalam situasi itu semoga kita masih terus berpikir
jernih dan
melakukan tindakan berlandaskan hukum.

Demikian pemilik PT Mertju Buana Probosutedjo, Jakarta, Sabtu (23/5), dalam
wawancara dengan Kompas dan Antara di kantornya di Gedung Kedaung Group.
Probosutedjo juga menegaskan, anak-anak Soeharto tetap ada di Jakarta,
sekaligus
membantah desas-desus mereka di luar negeri. Probosutedjo juga selalu ada
bersama
Soeharto saat terakhir sebelum mengundurkan diri.

Berikut petikan wawancara dengan Probosutedjo yang merupakan kerabat dekat
mantan
Presiden Soeharto.

Bagaimana pendapat Anda tentang munculnya niat pengusutan kekayaan keluarga
mantan Presiden Soeharto?

Itu biasa seperti bunyi pepatah Batak si tunjang na gadap, si togu na jongjong
(arti harafiahnya menendang yang sudah tersungkur dan
mengangkat yang berdiri tegak). Rentetan seperti itu akan terus terjadi. Di
saat berkuasa ada banyak orang menyanjung, dan terus mencerca saat tak
berkuasa. Kalau mau mengusut aset kekayaan keluarga Soeharto silakan usut
berdasarkan hukum. Sepengetahuan saya, aset keluarga itu tidak banyak. Tetapi
kalau mau jujur, usut pula adanya sekelompok pengusaha yang kaya raya karena
dukungan pejabat lain yang semuanya tanpa sepengetahuan Soeharto.

Sebagai pengusaha, saya mendapatkan informasi adanya orang yang berkembang
karena katebelece pejabat tertentu. Ada banyak orang dekatnya yang mendompleng
kekuasaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Bila dikatakan secara
jujur, mungkin
Soedono Salim adalah orang yang berdasar hubungan lama terangkat karena mantan
Presiden Soeharto. Tetapi usut pula sejumlah pengusaha lain yang berkembang
karena mendompleng pada kekuasaan. Kekayaan keluarga Soeharto tidak sebanding
dengan apa yang
didapatkan pengusaha lain.

Tidak usah jauh-jauh, bank milik saya (Bank Jakarta -Red), tak mendapatkan
sepeser bantuan pun dari Bank Indonesia tetapi toh dilikuidasi juga. Sementara
ada sebuah bank besar yang
sudah mendapatkan kucuran dana trilyunan rupiah dari Bank Indonesia dan
melakukan pembukuan fiktif, tidak dilikuidasi.

Bagaimana perasaan Anda dengan mundurnya Soeharto?

Ini perasaan saya yang disimpulkan bukan dari hasil ucapan atau perasaan
Beliau yang saya dengar. Terus terang saya sedih. Saya tidak sedih karena
keadaan diri saya. Toh saya tidak pernah mendapatkan kekuasaan dan fasilitas
besar-besaran sebagaimana banyak
pengusaha lain mendapatkan.

Saya bisa berdagang begini mungkin awalnya karena posisi Beliau. Selebihnya
saya kembangkan sendiri dan silakan usut, saya tidak menggunakan fasilitas
kekuasaan. Bukan soal mundurnya itu yang bikin saya sedih, tetapi melihat
banyak orang dekatnya kini berbalik
arah. Demikian juga dengan kemenakan-kemenakan saya (putra/putri keluarga
mantan Presiden Soeharto - Red), yang tiap hari biasanya dikawal, dihormati,
dan selalu sibuk, kini hidup sebagai orang biasa. Secara naluriah, keadaan itu
membuat saya sedih. Hal seperti itu akan terjadi pada setiap orang, sama
seperti ketika kita menghadapi kepergian orangtua kita. Kita bisa larut dalam
kesedihan.

Tetapi ada yang membanggakan dari tindakan saudara saya (mantan Presiden
Soeharto). Dia tidak menggunakan kekuatan untuk membela posisinya. Padahal DPR
sudah menyusun GBHN yang salah satunya memberi kekuasaan besar pada saudara
saya untuk melakukan tindakan menyelamatkan negara dalam keadaan darurat.
Tetapi itu tidak ia lakukan. Terus terang saya bangga.

Mengapa itu ia lakukan?

Semata-mata karena beliau melihat tidak ada gunanya mempertahankan kekuasaan
dengan kekuatan. Itu hanya akan makin menyengsarakan rakyat. Tambahan pula,
tuntutan masyarakat sedemikian besar arusnya sehingga dia memilih mundur
dengan kesadaran sendiri. Padahal Anda tahu, kekuasaan besar yang tidak
digunakan itu juga disusun orang-orang yang dekat dengan dia yang kini
berbalik arah itu. Dulu saya juga bertanya-tanya, mengapa DPR sendiri menyusun
sebuah pasal pada GBHN yang memberikan dia kekuasaan besar?

Anda di mana selama saat-saat menegangkan itu?

Dari dulu hingga sekarang saya selalu dekat dengan dia (Pak Harto). Pada
saat-saat terakhir saya juga ada dengan dia. Hari Rabu (20/5) malam saya ada
di Jln Cendana (kediaman mantan Presiden Soeharto). Bersama saya hadir
Sudharmono, Nurcholis Madjid, Saadilah Mursid, Alwi Dahlan. Saya hadir selain
sebagai saudara juga sebagai pihak yang membuat dia well informed. Saya terus
memberi perkembangan terakhir yang sebenarnya pada beliau. Hal seperti itu
adalah sesuatu yang jarang sekali dilakukan orang-orang dekatnya baik selama
menjabat. Semua takut jika dimarahi. Saya sendiri juga pernah dimarahi tetapi
saya anggap itu biasa saja daripada sama
sekali tidak memberi informasi sebenarnya.

Di saat terakhir, saya melihat arus tuntutan pengunduran dirinya sedemikian
keras. Setelah itu saya berpikir lebih baik dia mundur. Dan itu dia lakukan
dengan suka rela, seperti yang saya katakan tadi. Itu membanggakan saya.

Bagaimana keadaan anak-anak Soeharto?

Semua ada di dalam negeri, tidak ada yang lari. Mereka sering berkumpul di Jln
Cendana sekarang ini. Tidak ada yang ke luar negeri.

Bagaimana kira-kira bisnis mereka selanjutnya. Adakah rasa was-was pada mereka
soal kemungkinan pengusutan aset mereka?

Bisnis mereka akan tetap jalan. Hanya saja jelas akan ada perubahan pola
pengelolaan bisnis menjadi alamiah. Tetapi soal pengusutan, sekali lagi saya
menyarankan agar kita semua berpikir jernih. Bicara soal fasilitas misalnya,
apa tidak ada perusahaan lain yang tidak menggunakan. Kalau saya bicara
begitu, khawatir saya bisa dituduh membela keluarga, tetapi usutlah semua
pengusaha lain yang juga mendapatkan fasilitas.

Apakah Anda bermaksud mengatakan agar keluarga Soeharto dibiarkan saja hidup
tenang?

Susahnya, bila saya bicara begitu lagi-lagi bisa dituduh membela. Saya kira
semuanya tergantung pada kebijakan Presiden BJ Habibie.
Sudahlah, saya kira tuntutan rakyat kan sudah dipenuhi dan beliau mundur, lalu
apa lagi. Bukankah pengunduran dirinya itu yang dikehendaki banyak kalangan
selama ini.

Apa yang paling Anda harapkan dari Habibie?

Saya berharap beliau bisa bertindak arif dan tidak melupakan latar belakang
mengapa beliau menjadi seperti sekarang. Dan harapan saya pada Habibie dengan
tugas paling barunya adalah agar secepatnya memulihkan keadaan negara terutama
pemulihan perekonomiannya.

Dari dulu Anda termasuk vokal. Bagaimana selanjutnya?

Saya tidak akan pernah berubah. Amien Rais saja bisa bicara vokal, mengapa
saya tidak bisa. Anda tahu, dari dulu saya bicara vokal agar berbagai bentuk
penyimpangan bisa dihindarkan. Tetapi seringkali saya malah dipandang sinis
oleh para pembantu dekat Soeharto
selama ini. Misalnya, saya dituduh anti-Cina, padahal saya hanya mengingatkan
agar keseimbangan dalam berbagai kehidupan diperhatikan menghindari gejolak
besar di kemudian hari. Terus terang, ada banyak pe-nyimpangan yang terjadi
tanpa sepengetahuan
Soeharto, dan saya tampil vokal untuk meluruskan itu. Tetapi saya malah
seringkali mendapatkan cibiran.

Bagaimana ekspresi Anda kini setelah pergantian situasi?

Saya senang, dan saya harapkan BJ Habibie benar-benar bisa mewujudkan
pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Saya juga berharap
pers kita bisa menulis dengan bebas.

Apakah Anda juga mengharapkan agar tidak lagi mengharamkan pembicaraan,
misalnya soal Cina dan non-Cina, karena salah satu pemicu kerusuhan adalah
kesenjangan antar-ras?

Saya demikian, agar kita tidak menabukan pembicaraan yang berbau suku
sekalipun. Membicarakan hal itu sebaiknya tidak langsung dicap sebagai
tindakan SARA karena permasalahan terletak di situ. Kalau dulu hal seperti itu
bisa menyakitkan. Kenapa tidak lagi
menyakitkan, karena kita sudah terbiasa dengan canda semacam itu. Bicara soal
Cina dan non-Cina, kita juga harus menyadari, keturunan Cina itu lebih piawai
dalam berbisnis. Karena itu saya kira sangat wajar jika kita meniru pola
Malaysia. Ibarat dalam keluarga,
seorang yang lebih lemah tentu harus mendapatkan bantuan yang lebih besar
daripada yang tidak. Begitu juga dalam praktek bisnis, agar kita melakukan hal
serupa. (gsr/mon)

------------------------------------------------------------------------------

BERITA UTAMA WASPADA

MINGGU, 24 MEI 1998

Probo Bantah Anak-anak Soeharto Lari Ke LN

JAKARTA (Waspada): Pihak keluarga Soeharto mengatakan putera-puteri mantan
Presiden RI itu masih berada di Jakarta dan secara rutin berkumpul di kediaman
Jl.Cendana, Jakarta.

"Seluruh anak-anak Soeharto masih ada di rumah dan tidak ada yang keluar
negeri. Tidak benar itu kalau ada yang bilang mereka lari ke luar negeri,"
kata Probosutedjo, adik Soeharto, dalam perbincangannya dengan wartawan di
Jakarta Sabtu (23/5).

Pengusaha nasional itu mengemukakan hal tersebut menjawab pertanyaan seputar
keberadaan keluarga Cendana yang dikabarkan sudah meniggalkan Indonesia.

"Bagaimana Pak Probo bisa memastikan seluruh putera-puteri Soeharto masih
berada di Jakarta?" tanya wartawan.

"Saya masih ketemu dengan mereka semua. Bahkan saya sempat makan malam bersama
di Jl.Cendana menjelang Soeharto minta berhenti," kata boss Mercu Buana itu.

"Pak Probo bertemu dengan mereka secara lengkap, siapa saja tolong
disebutkan," tanya wartawan kembali.

"Seluruh anak-anak, sekali lagi saya bilang, masih ada di rumah. Bambang
Trihatmodjo, Sigit, Tutut dan Tommy. Bahkan isteri Tommy yang sedang hamil
juga ada," katanya.

Lebih jauh Probosutedjo menceritakan bahwa Pak Harto lah yang meminta
putera-puterinya yang sedang di luar negeri untuk kembali dan tetap berada di
Jakarta.

Menyinggung soal bisnis putera-puteri Pak Harto, Probo mengatakan bahwa
dirinya sudah
berbincang-bincang dengan mereka semua dan seluruhnya ternyata tetap tenang
dan akan meneruskan kegiatan bisnisnya.

Menurut Probo mereka menyadari kalau sekarang mereka bukan lagi anak-anak
Presiden yang dulunya selalu mendapat fasilitas istimewa.

"Mereka akan menjadi pedagang biasa saja, tanpa fasilitas dan itu disadari,"
ujarnya.

Menurut Probo, isu tentang keluarga Pak Harto memang keterlaluan. Dirinya
sendiri bahkan dikabarkan kabur ke Singapura, tetapi dalam kenyataan hal itu
tidak benar.

"Rekan-rekan bisnis dari Arab Saudi sampai perlu menelpon saya untuk
memastikan keberadaan saya dan nyatanya saya masih diwawancarai sekarang,"
katanya sambil tertawa.

Tenang saja

Menjawab pertanyaan wartawan soal kondisi Soeharto setelah tidak menjadi
Persiden lagi, Probo mengatakan beliau tenang saja dan memang itu sudah
menjadi keputusannya demi menghindari kekacauan di bangsa Indonesia.

Menjelang detik-detik terakhir Pak Harto minta berhenti, kata Probo, dirinya
selalu memberikan informasi kepada Soeharto bahkan beberapa kali datang
langsung ke kediaman di Jl Cendana.

"Sebagai saudara saya turut sedih, terutama melihat menteri-menteri yang
dulunya membantu Soeharto ternyata sekarang malah menendang beliau. Tetapi
itulah sifat manusia," katanya sambil mengutip sebuah pepatah dalam bahasa
Batak yang kira-kira berarti "Sudah jatuh tertimpa tangga".

Mengenai tuntutan untuk mengadili Soeharto, Probo dengan diplomatis
mengatakan, kalau meminta pertanggungjawaban sebagai Presiden, sulit karena
dia menjalani jabatannya baru dua bulan.

"Kalau pertanggungjawaban pada Kabinet Pembangunan VI kan sudah diterima
dengan baik dalam salah satu ketetapan MPR. Jadi sudahi saja, yang penting
reformasi sudah berlangsung sekarang," katanya.

Harta simpanan

Menjawab pertanyaan soal adanya suara-suara yang menanyakan kemungkinan Pak
Harto memiliki harta simpanan di bank Swiss, Probo secara diplomatis balik
mempertanyakan kebenaran berita tersebut, mengingat bankir -bankir Swiss
menurut pengamatannya telah enggan menerima simpanan dari kepala-kepala negara
yang asal-usulnya tidak jelas.

"Bank-bank Swiss juga sudah kapok yang berhubungan dengan kekayaan gelap dari
kepala-negara kepala negara," katanya.

Sebagaimana pendapat Probo, kantor berita Reuter melaporkan bahwa pejabat yang
berwenang di Switzerland tidak memiliki indikasi bahwa mantan Presiden RI
Soeharto memiliki simpanan uang di bank Swiss.

"Kementerian Kehakiman dan Kepolisian Federal tidak punya informasi konkret
pada saat ini tentang asset yang dimiliki keluarga Soeharto di Switzerland,"
kata jurubicara kementerian itu, Viktor Schlumpf, kepada jaringan televisi
Swiss DRS.(antara)

----------end----------

[Pimpro]

Suara Merdeka 24/5/98

Rini Soewandi Mundur dari BPPN

Apa pun Terjadi Dana Nasabah Terjamin

JAKARTA - Menanggapi terjadinya rush di BCA, Gubernur Bank Indonesia (BI)
Syahril Sabirin
di Jakarta, Sabtu mengatakan apa pun yang terjadi pada bank, dana nasabah aman
karena
dijamin 100 persen oleh pemerintah. "Sudah menjadi tekad pemerintah untuk
melindungi
dana nasabah di semua bank,'' katanya.

Sementara Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Iwan Prawiranata
mengatakan, nasabah hendaknya tidak khawatir terhadap dananya yang ditempatkan
pada
perbankan. Semua dana nasabah tetap akan dijamin, namun jaminan itu tentu
tidak
selamanya.

Ia mengatakan, masyarakat tidak perlu melakukan antrean atau me-rush ke suatu
bank,
karena semua dana di bank tidak akan hilang. Jaminan itu berlaku sampai dua
tahun dan
setelah itu, kata Iwan, akan dibuat lembaga asuransi deposito.

Ia mengatakan, likuiditas bank yang masuk di BPPN, cukup bagus, bahkan sudah
ada yang
dapat membayar utangnya kepada BPPN. "Untuk bank yang di luar BPPN, kita tidak
tahu''.

Mengenai nilai tukar rupiah, Syahril mengatakan, akan menguat jika keadaan
politik membaik.
"Nilai tukar rupiah yang terjadi sekarang adalah karena memburuknya keadaan
politik.
Dengan membaiknya keadaan politik diharapkan nilai tukar rupiah akan menguat,"
katanya
seusai acara jumpa pers Menteri Ekuin di gedung Bappenas.

Kalau kurs rupiah sudah membaik, katanya, BI akan segera menurunkan tingkat
suku bunga
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang saat ini ditetapkan 58 persen untuk
jangka waktu satu
bulan.

Kurs rupiah minggu ini ditutup pada Rp 10.600 per satu dolar AS setelah dalam
beberapa
minggu sebelumnya terus merosot hingga pernah menyentuh Rp 12.500 per satu
dolar AS.

Undurkan Diri

Sementara itu, Wakil Ketua BPPN dan Staf Ahli Menteri Keuangan, Rini Soewandi,

mengajukan pengunduran diri sejak 22 Mei 1998. Pengunduran diri itu, menurut
dia,
dilakukan seusai menghadiri serah terima jabatan Menkeu dari Fuad Bawazier
kepada Dr
Bambang Subianto, di Jakarta, Sabtu, karena melihat BPPN sampai saat ini belum
dapat
mandiri.

Dengan pengunduran diri ini, maka ia akan kembali ke Astra, untuk membesarkan
Astra dan
menghidupkan sekitar 126 ribu pekerjanya, katanya.

Ia mengatakan, sebagai orang profesional dirinya masuk BPPN karena dibutuhkan
untuk
membantu menyehatkan bank di Indonesia. "Untuk membuat bank yang sehat, harus
ada
lembaga yang independen yaitu BPPN,'' katanya.

Ekonomi tidak akan segera pulih jika bank tidak sehat. "Saya berkeyakinan
kalau BPPN
bersikap independen dalam mengambil berbagai keputusan, dan langsung
bertanggung
jawab kepada DPR maka usaha penyehatan bank akan terwujud,'' katanya.
(ant-23-28b)

[Pimpro]

Dang Dang Tut, Akar aling aling
Bambang Tommy Tutut,
Anak Raja Maling

Pimpro wrote:

[Pimpro]

Sabtu, 23 Mei 1998

Beredar, Isu "Recall" 200 Anggota FKP
DPR/MPR

Jakarta, Kompas

Menyusul berhasilnya sebagian tuntutan reformasi mahasiswa, di Gedung DPR/MPR
kini muncul isu akan
di-recall-nya 200 anggota DPR/MPR dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP). Mereka
yang berkemungkinan
terkena recall adalah anggota FKP yang dianggap tidak mendukung reformasi.

Anggota FKP DPR, Rully Chairul Azwar, mengaku mendengar isu adanya recall
tersebut, tetapi terhadap
anggota FKP DPR/MPR yang ada kaitannya dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme
atau yang dikenal dengan
NKK. "Saya mendengar isu recall itu, tetapi kalau dibicarakan dalam rapat sih
belum," kata Rully saat
dihubungi Kompas, Jumat (22/5).

Menjawab pertanyaan dari mana permintaan recall terhadap anggota DPR/MPR,
Rully yang Ketua
Departemen Pemenangan Pemilu Golkar mengatakan, permintaan kemungkinan besar
dari masyarakat,
khususnya mahasiswa. Rully menyatakan setuju recall apabila memang dilakukan.
Tetapi, dia mengingatkan,
proses recall hendaknya dilakukan secara proporsional dan melalui seleksi
terlebih dahulu.

Menurut Rully, anggota FKP baik dari DPR maupun MPR yang tidak memiliki
prestasi dan hanya sekadar
duduk karena kedekatannya dengan seseorang, bisa saja di-recall. Tetapi,
proses seleksi yang ketat harus
dilakukan. "Sebab tidak semua anggota FKP jelek. Ada yang bagus dan punya
komitmen terhadap reformasi,"
kata Rully.

Anggota Komisi II FKP DPR Lukman Harun juga mengaku mendengar isu adanya
recall tersebut, namun
recall itu terhadap anggota FKP MPR yang diangkat. Lukman mengaku tidak
mendengar adanya recall
terhadap anggota FKP DPR hasil pemilu.

"Kalau recall terhadap anggota FKP DPR hasil pemilu tentu harus ada alasannya.
Soal alasan KKN, apanya
yang KKN? Saya kira harus dibuktikan terlebih dahulu. Harus diteliti dululah,"
kata Lukman. (pep)

[Pimpro]

Agar Dewan Terbebas dari KKN Liliek Mundur dari Anggota DPR

SEMARANG - Anggota termuda DPR/MPR RI dari Jateng,
Liliek
Herawati SE (27) menyatakan mengundurkan diri dari
jabatannya
sebagai anggota Dewan/ Majelis masa bakti 1997-2002.

Pernyataan pengunduran diri putri Ketua DPD I Golkar
Jateng H
Alip Pandoyo itu disampaikan di depan puluhan
wartawan media
cetak dan elektronik di rumahnya, Jl Bukit Jaya 4
Semarang,
kemarin sore.

"Hal ini saya lakukan atas dasar tuntutan agar DPR/
MPR
terbebas dari pengaruh kolusi, korupsi, dan
nepotisme (KKN).
Sebab, saya merasakan keberadaan saya di DPR/MPR
sedikit
banyak dapat menimbulkan kesan keterkaitan dengan
kedudukan orang tua saya yang pada saat penyusunan
calon
anggota legislatif menjabat sebagai Ketua DPD I
Golkar Jateng,''
ujar Liliek.

Surat pengunduran diri tersebut, lanjut dia, sudah disampaikan kepada
Ketua DPR/MPR RI
kemarin. Tembusan surat kepada Presiden, semua wakil ketua DPR/ MPR RI,
Ketua FKP,
Ketua Komisi VI DPR RI, Ketua Umum DPP Golkar, Ketua DPD I, Gubernur,
Pangdam IV/
Diponegoro, Ketua Umum GM FKPPI Pusat, dan Ketua GM FKPPI Jateng.

"Perkembangan sosial politik yang sangat cepat akhir-akhir ini, pada
dasarnya menuntut
proses reformasi dan demokratisasi yang tuntas di segala bidang kehidupan.
Maka, dengan
penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab kepada kelangsungan hidup bangsa
dan negara
serta tanpa tekanan dari pihak mana pun, dengan ini saya menyatakan
mengundurkan diri
sepenuhnya dari keanggotaan FKP DPR/MPR RI. Dengan pernyataan ini, saya
menyatakan
tidak akan aktif lagi sebagai anggota DPR/ MPR.''

Saat menyampaikan penjelasan pers, dia didampingi Ketua DPD I Golkar H
Alip Pandoyo,
Wakil Sekretaris Drs H Wahyono, Ketua Biro Penbitmasmed Bambang Sadono SY,
dan
anggota FKP DPRD I Drs Sutoyo Abadi.

Tujuh Bulan

Dalam suratnya kepada Ketua DPR/ MPR, Lilik tidak mengajukan permohonan
mundur, tetapi
langsung menyatakan mundur. "Diterima atau tidak, saya tetap mengundurkan
diri,'' tutur
Liliek yang kini tengah hamil empat bulan.

"Tidak ada yang menekan saya untuk mundur. Langkah ini murni atas
kesadaran dan rasa
tanggung jawab saya kepada kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Insya Allah,
langkah saya akan banyak mendapat dukungan daripada yang menggugat.''

Dengan pengunduran itu, berarti wanita yang menikah dengan dr Heppy Kurnia
pada 29
November 1997 itu baru menduduki kursi DPR/MPR selama sekitar tujuh bulan.
Sebagai
anggota termuda, Liliek pernah memimpin rapat paripurna pertama bersama
anggota tertua
Arsyad Pana (72), anggota FPP dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan.
Sebelum
mengundurkan diri, Liliek berada di Komisi VI Bidang Kesra.

Tut Wuri Handayani

H Alip Pandoyo menyatakan, sangat terkejut atas keputusan yang diambil
anaknya itu.
Namun dia merasa yakin, keputusan Liliek demi kepentingan yang lebih
besar, yaitu bangsa
dan negara. Sebagai orang tuanya, Alip mengatakan tut wuri handayani.

Reformasi sendiri, menurut dia, merupakan umpan balik bagi Golkar.
"Reformasi ini memberi
tuntunan kepada Golkar agar menyesuaikan dirinya supaya mampu lebih
tanggap terhadap
pembangunan bangsa,'' katanya.

Langkah tersebut, tandas Alip, diharapkan dapat mempercepat proses
reformasi di segala
bidang. Menjawab pertanyaan wartawan, apakah langkah tersebut merupakan
kepeloporan
yang perlu diikuti anggota DPR/MPR yang lain, Alip menjawab tidak
bermaksud begitu. Tetapi
jika ada yang berbau KKN, dengan nurani yang bersih dan cepat rumangsa itu
lebih baik.

Drs H Wahyono menambahkan, pengunduran diri Liliek merupakan yang pertama
kali dari
1.000 anggota MPR.

Sedangkan anggota FKP DPR/MPR Bambang Sadono SY SH MH menyatakan sulit
membedakan nepotisme dan tidak. Kalau kebetulan ada darah keluarga dengan
pejabat,
tetapi ia memenuhi kriteria kapabel dan akseptabel, apa harus ditolak
pula.

"Saya sangat menghargai sikap yang diambil Liliek. Sikap itu sebagai
bentuk etika politik
yang diperlukan saat ini.''

Namun, menurut dia, meski tergolong nepotisme, jika yang bersangkutan
berkualitas, tidak
masalah. Hanya, untuk mengukur kualitas seseorang sangat sulit. Daripada
timbul kesan
yang tak baik, lebih baik mundur. "Kenyataan Liliek anak Pak Alip memang
tidak bisa
dibantah,'' ujar Bambang.

Drs H Wahyono menambahkan, Golkar dalam waktu dekat akan melakukan
inventarisasi
kader-kadernya, baik di DPR/MPR RI, DPRD Tk I, maupun DPRD II. Mekanisme
pernyataan
pengunduran diri, menurutnya, paling tepat. Sebab, kalau mengajukan
permohonan
pengunduran diri memakan waktu cukup lama melalui organisasi.

"Kalau langsung menyatakan mundur, prosesnya lebih cepat,'' katanya.

Alip berharap keputusan yang diambil anaknya lebih ngenteng-ngentengi
kepentingan
bangsa dan mempercepat reformasi.(B13-11a)

[Pimpro]

Suara Merdeka 25 Mei 98

Adik BJ Habibie Mundur dari Ketua Otorita Batam

Ilham Juga Disarankan Ikut

Jakarta-Pada waktu mengumumkan susunan Kabinet Reformasi Pembangunan,
Jumat lalu,
Presiden BJ Habibie berjanji akan memberantas perilaku para pejabat selama
ini yang dinilai
inefisien, akibat tindakan-tindakan korupsi, kolusi, serta nepotisme
(KKN).

Sebenarnya, Soeharto pun dulu berkali-kali mengucapkan hal yang sama.
Bahkan, dalam
Sidang Umum MPR, Maret lalu, juru bicara FKP Ny Siti Hardiyanti Rukmana
(Tutut) dengan
santai mengucapkan tekad yang sama. "FKP bertekad memberantas kolusi,
korupsi, dan
nepotisme.'' Ketika dia menyebutkan kata terakhir ini, para peserta sidang
ada yang
tersenyum, dan ada pula yang bergumam "huuu....''

Karena itu, mendengar janji Habibie tersebut, sebagian pengamat
menanggapinya dengan
skeptis. Sebagian lagi meminta Presiden menunjukkan bukti,
setidak-tidaknya dimulai dari
keluarga Habibie sendiri. Bahkan, ada yang terang-terangan meminta Junus
Effendi (JE)
Habibie, adik kandung BJ Habibie, mengundurkan diri dari jabatannya selaku
Ketua Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OB).

Ternyata permintaan itu dipenuhi. Kemarin, JE Habibie mengaku sudah
mengajukan
permohonan pengunduran dirinya kepada Presiden RI. Permohonan itu
diajukannya di
Jakarta, Jumat malam lalu. "Ini untuk memenuhi harapan masyarakat dalam
menghapuskan
nepotisme di tubuh Pemerintah,'' kata lelaki yang akrab dipanggil Fanny
itu.

Bagaimana reaksi Presiden setelah menerima permohonan itu? Fanny
mengatakan,
kakaknya merasa sangat terharu, dan menilai dirinya mau banyak berkorban
demi kakaknya.
Bahkan, Presiden mengakui Fanny selalu berkorban untuk dirinya sejak
keduanya masih
kanak-kanak.

Ditegaskannya, dirinya memutuskan mundur sebelum ada yang menyuruh turun,
dan
pengunduran itu demi kepentingan yang lebih besar. Dengan pengunduran diri
itu, berarti
Fanny hanya menjabat Ketua Otorita Batam selama dua bulan, karena Presiden
(waktu itu)
Soeharto menunjuknya untuk menduduki jabatan tersebut pada akhir Maret
lalu.

"Saya dengan kesadaran sendiri, dan tulus ikhlas, minta mundur. Saya ingin
menunjang
usaha Pemerintah dalam menghapuskan nepotisme. Keputusan saya sudah final,
dan tak
ada tawar-menawar lagi,'' ujarnya.

Merasa Terpanggil

"Sebagai adik kandung Presiden RI, saya pun terpanggil ikut bertanggung
jawab atas
komitmen Pemerintah, sesuai dengan pidato Presiden ketika mengumumkan
susunan
Kabinet Reformasi Pembangunan,'' ujarnya.

Fanny juga mendukung upaya reformasi termasuk penghapusan korupsi, kolusi,
dan
nepotisme. Karena itu pula, sudah menjadi kewajiban moral bagi dirinya
untuk mengambil
keputusan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Otorita Batam.

Sebagai bukti tak suka nepotisme, mantan Dubes RI di Kerajaan Inggris itu
juga mengatakan,
ketika pertama kali bertugas di Batam, dia langsung memberhentikan adik
iparnya, Mayjen
(Purn) Soedarsono Darmosoewito, sebagai Penasihat Ketua Otorita Batam.
Soedarsono
adalah mantan Kepala Bagian Pelaksana Otorita Batam.

Bagaimana dengan keluarga Presiden yang lain? Fanny menyarankan semua
anggota
keluarga Habibie harus mengikuti langkahnya. Termasuk Dr Ilham Habibie,
putra sulung
Presiden yang bekerja di Kementerian Riset dan Teknologi, yang diminta
untuk mundur dari
jabatan sebagai asisten untuk tujuan yang sama. Ilham, yang prestasinya di
bidang iptek
melebihi ayahnya, beberapa tahun lalu memutuskan menjadi pegawai negeri
dan langsung
mendapat golongan IV-E.

Tentang bisnis adik-adiknya di Batam, Fanny menjawab, mereka merintis
usahanya
benar-benar dari bawah. Karena itu, ia meminta perlu ada keadilan dalam
hal ini. "Apakah
mereka tak berhak berusaha untuk menghidupi dirinya seperti yang lain? Di
antara mereka
ada yang sudah lama berdagang, sementara saya sendiri tidak pandai
berdagang,'' katanya.

Perlu Ditiru

Menanggapi pengunduran diri JE Habibie, kalangan pengusaha di Pulau Batam
memberikan
tanggapan positif. Ketua Kadin Batam Bambang Sujagad MA, misalnya, menilai
tindakan
Fanny sebagai teladan yang sangat baik, dan dia mengharapkan penggantinya
nanti lebih
baik.

"Pak Fanny relatif baru, tapi ia sudah membuat terobosan. Saya pribadi
merasa kehilangan
dia.''

Dia mengatakan, anggota keluarga Habibie dan para pejabat yang lain dapat
meniru sikap
Fanny. Tidak hanya di dalam pemerintahan, tapi juga dalam bisnis. Sebab,
sejauh ini mereka
masih menguasai sektor-sektor tertentu di Batam. "Mereka hendaknya tahu
diri dan
memberikan kesempatan kepada para pengusaha di daerah untuk lebih
berkembang,''
tandas Bambang.

Kepala Pelaksana Otorita Batam Soeryohadi Djatmiko mengatakan, dirinya
belum
memperoleh informasi tentang pengunduran diri JE Habibie. "Saya belum
dapat informasi
langsung dari Pak Fanny, kecuali dari wartawan.''

Meski demikian, kata Djatmiko, Otorita Batam akan tetap menjalankan
tugas-tugasnya seperti
biasa. Dengan semangat reformasi dan sesuai dengan wewenang yang
dimilikinya, dia juga
akan mencegah hal-hal yang berbau nepotisme.

"Sejak awal bertugas beberapa tahun lalu, saya tidak menghendaki adanya
nepotisme,
termasuk peringatan kepada anak saya,'' kata Djatmiko.

Sementara itu Reuters menyebutkan, keluarga Habibie mempunyai kekayaan
sekitar 60 juta
dolar AS (Rp 600 miliar) melalui diversifikasi usaha di bidang kimia,
konstruksi, lahan yasan,
transportasi, komunikasi, dan bahkan peternakan buaya di Batam.

Sebagian besar uang yang dikumpulkan berasal dari usaha memasok
barang-barang ke
perusahaan-perusahaan Pemerintah. Bendera bisnis itu adalah Grup Timsco
milik adik
laki-laki termuda Habibie, Suyatim Abdulrachman, yang dikenal sebagai
Timmy.

Timsco yang didirikan pada tahun 1977 menguasai lebih dari 80 perusahaan
dan merupakan
konglomerat ke-64 terbesar di Indonesia. Timsco mendapatkan sebagian besar
uangnya
dengan memasok berbagai jenis barang ke IPTN. Namun masa depan IPTN kini
kelabu,
setelah IMF menuntut Pemerintah tidak lagi membantu perusahaan tersebut.
(ant,B5,rtr,D17-30-48a)

[Pimpro]

SUARA MERDEKA 25 Mei 98

Penggantian Prabowo untuk Hapus Kesan Teruskan Rezim Lama

JAKARTA -Pembersihan yang dilakukan Presiden BJ Habibie selaku Panglima
Tertinggi
(Pangti) ABRI terhadap jajaran TNI-AD dengan diawali memutasikan
Pangkostrad Letjen
TNI Prabowo Subianto diperlukan untuk menghapuskan kesan meneruskan
kebijakan rezim
Soeharto.

Demikian pendapat pengamat politik militer Dr Salim Said kepada wartawan
di Jakarta
kemarin, menyusul penggantian Prabowo. Seperti diberitakan, Prabowo telah
digantikan oleh
Mayjen TNI Djamari Chaniago, yang semula menjabat Pangdam III/Siliwangi.

Menurut Salim Said, mereka yang memegang komando di TNI-AD dalam
pemerintahan lalu
adalah bentukan rezim Soeharto. "Sekarang perlu dibersihkan agar tak
berkesan
melanjutkan kebijakan rezim lama.''

Sebelum mengundurkan diri, menurut dia, Soeharto adalah Pangti ABRI. Tentu
saja yang
memegang komando di lingkungan TNI-AD adalah orang-orang yang ditunjuk
oleh Pangti
untuk menjalankan tugasnya, termasuk Letjen TNI Prabowo yang juga menantu
Pak Harto.

Setelah Pak Harto mundur dan BJ Habibie menjadi Presiden, menurut Salim
Said, Pangti
baru memerlukan komando-komando yang lama dihilangkan, diganti dengan
personel baru
dengan program baru pula. Selain itu, dalam keadaan kritis, Pangti baru
juga perlu
menunjukkan identitas dirinya, yang dinilai penting agar BJ Habibie tidak
berkesan
meneruskan kebijakan lama.

"Itu penting, agar Habibie bukan berkesan meneruskan kebijakan rezim
Soeharto.'' Kebijakan
baru itu, tandas dia, memerlukan personalia baru pula. Itu dimulai dari
mutasi Pangkostrad.
Karena pasukan itu merupakan penggempur utama di tubuh TNI AD.

Ditambahkannya, jika rezim lama menggunakan Pangab untuk memelopori dialog
dengan
masyarakat untuk mencairkan kebekuan sebelumnya, sekarang inisiatif itu
tidak perlu lagi.
Bahkan, sekarang ini masyarkat yang perlu melakukan dialog dengan
masyarakat untuk
berhadapan dengan Pemerintah. "Jadi, sekarang bagaimana masyarakat
mempersiapkan diri
untuk berdialog dengan Pemerintah.''

Sesuatu yang Genting

Pengamat militer Dr Hasnan Habib melihat, pergantian Pangkostrad dan
Danjen Kopassus
dilakukan secara mendadak karena ada sesuatu yang genting, sehingga
pimpinan ABRI
mengambil keputusan seperti itu. "Keputusan itu mendadak, berarti ada yang
genting. ABRI
melihat pergantian itu yang terbaik baginya,'' ujar dia.

Jika terjadi hal-hal yang bersifat genting, Hasnan menegaskan, bagi ABRI
yang pertama perlu
dilakukan konsolidasi adalah Kostrad, karena itu pasukan penggempur yang
dimiliki TNI-AD
Menyusul Kopassus dengan tujuan melakukan konsolidasi sebelum melakukan
konsolidasi di
pasukan-pasukan lain.

Namun, lanjut dia, pergantian itu tidak harus dilakukan oleh Pangti ABRI,
cukup oleh
pimpinan ABRI. Sebab, Pangti itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya
Presiden
memegang kekuasaan pada ABRI, tidak harus Pangti.

"Itu sepenuhnya wewenang Pangab. Kalau pergantian Kepala Staf itu wewenang
Presiden
yang memegang kekuasaan tertinggi atas ABRI,'' ujarnya. Namun Hasnan Habib
tidak
bersedia menjelaskan tinjauan atas bergantian itu. (di-11a)

[Pimpro]

Kekayaan Soeharto Perlu Diperiksa

Amien: Caranya Pelan-pelan
De Facto Golkar Sudah Bubar

JAKARTA -Ketua PP Muhammadiyah Dr HM Amien Rais dan pengamat politik
Hasnan
Habib sependapat jika harta kekayaan pribadi Soeharto dan keluarganya bisa
diproses secara
hukum.

"Saya sependapat jika ada upaya pemeriksaan. Tetapi harus dengan cara
pelan-pelan dan
halus,'' ujar Amien Rais di depan jamaah pengajian yang diselenggarakan di
kantor PP
Muhammadiyah Jl Menteng Raya Jakarta, kemarin.

Mengapa harus demikian, tanya Amien. Sebab, jika pemeriksaan dilakukan
tidak secara
pelan dan halus, bisa menjadi preseden buruk. Pemeriksaan tetap diperlukan
jika keadaan
sudah tenang.

Prosesnya, menurut dia, mantan presiden dan keluarganya melaporkan harta
kekayaan
pribadi dengan membuktikan secara sah. Setelah itu, kekayaan yang memang
diperoleh
secara tidak sah, diberikan kepada negara.

"Jika tidak sah cara memperolehnya, maka bisa diproses melalui hukum dan
dikembalikan
kepada negara. Untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintahan yang
sekarang,''
tegasnya.

Apakah yang bersangkutan akan diampuni atau tidak, lanjut dia, itu
terserah Pemerintah
yang dipimpin Habibie sekarang. "Saya kira, waktu enam sampai sepuluh
bulan cukup untuk
memprosesnya.''

Terhadap keluarga mantan presiden, jelas Amien, jika cara memperoleh
kekayaan juga tidak
legal, tetap diperlakukan seperti warga negara lain. Artinya, kekayaan itu
diproses melalui
jalur hukum dan dikembalikan kepada kas negara.

Melalui Pengampunan

Secara terpisah, Hasnan Habib menyatakan, jika ada tuntutan dari
masyarakat dan itu
diperlukan, maka proses pengambilan kekayaan Soeharto dan keluarganya bisa
ditempuh
secara hukum.

Namun untuk menjaga keselamatan Soeharto dan keluarganya, proses itu
nantinya bisa
melalui pengampunan, seperti yang pernah dilakukan terhadap mantan
Presiden AS Nixon
atau di Korea. "Yang terpenting, tetap diproses secara hukum. Soal
pengampunan kan ada
auranya dalam konstitusi,'' ujarnya.

Dengan tetap memprosesnya, lanjut dia, maka tidak ada satu orang pun yang
berada di luar
hukum. Namun di samping itu harus ada kebijaksanaan berupa pengampunan
seperti yang
diberlakukan kepada mantan kepala negara yang lain.

"Sekarang ini kan beredar kabar soal kekayaan itu. Untuk diketahui benar
atau tidak benar,
kan harus melalui proses. Satu-satunya melalui jalur hukum,'' tandasnya.

Pada kesempatan pengajian di kantor PP Muhammadiyah tersebut, Amien juga
menyinggung
kondisi Golkar yang ditinggalkan Soeharto selaku ketua pembina politik.
Dia mengatakan
secara de facto telah bubar.

"De facto Golkar sudah bubar, meski de jure masih berdiri,'' ujarnya.

Terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden BJ Habibie sekarang, Amien
kembali
menegaskan, dia tidak mendukung, tapi juga tidak akan menghalang-halangi.
"Andum slamet
sajalah. Yang jelas, saya akan tetap melakukan koreksi. Kita beri
kesempatan sampai
melakukan reformasi secara total.''

Yang jelas, kata Amien, dia, Emil Salim, Akbar Tanjung (Mensesneg), dan
Cak Nur
(Nurcholish Madjid), Sabtu malam lalu telah melakukan pertemuan dengan
Presiden BJ
Habibie.

"Hari ini dia akan mengumumkan kejutan-kejutan dengan macam-macam
kebijakan yang
bakal ditempuh.'' Namun Amien tidak bersedia menjelaskan hal itu, karena
nanti tidak lagi
menjadi kejutan.

Adili Soeharto

Tentang tuntutan mahasiswa supaya Pak Harto diadili, menurut Menkeh
Muladi, merupakan
masalah lain. "Saya harus mempertimbangkan, demi persatuan dan kesatuan
bangsa,
jasa-jasa beliau di masa lalu dan sebagainya. Yang pasti, hal itu tidak
bisa saya sebutkan di
sini, karena merupakan agenda nasional, sehingga harus dibicarakan sangat
teliti seperti
zaman Bung Karno dulu,'' ungkapnya.

Mengenai bisa atau tidak dilakukan, lanjutnya, bisa-bisa saja. Tapi
masalahnya apakah hal
itu perlu. Kalau menurut hukum, ya harus dibuktikan kesalahannya, apakah
korupsi atau
yang lain.

Sedangkan terhadap keluarga dan anak-anaknya, Muladi mengatakan, setiap
warga negara
punya kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Namun ini
membutuhkan satu
pertimbangan khusus. Asal ada pembuktian, perlu atau tidak itu masalah
lain. Tapi pihaknya
setuju kalau bisa dibuktikan dan ada harta yang dikorupsi, harus
dikembalikan.

Berkenaan dengan hal itu, menurutnya, pencekalan terhadap Pak Harto dan
keluarganya
tidak akan terjadi. Namun, masalah tersebut masih akan dibicarakan lebih
lanjut. Dia
mengelak adanya upaya pembersihan kabinet sekarang dari Hartoisme.

"Saya kira tidak ada, saya belum pernah dengar itu. Pokoknya, orang yang
berpikir masa lalu
dan melanggar HAM harus dibersihkan.''

Sebagian surat kabar luar negeri memperkirakan Soeharto, enam anaknya, dan
sanak
saudara lainnya, mempunyai aset senilai 40 miliar dolar AS. Salah satu
usaha besarnya
adalah peternakan hewan potong dan unggas di sebuah pulau dekat Singapura,
yang
memasok hampir 10% kebutuhan daging Singapura.

Belakangan ini koran-koran Indonesia berani mempersoalkan bisnis Pak Harto
dan
teman-temannya. Namun tuntutan agar kekayaan Soeharto dikembalikan kepada
negara
-dipelopori oleh mahasiswa yang juga menuntut Soeharto mundur karena
dianggap
menimbulkan krisis ekonomi- telah mendobrak tabu tersebut.
(di,D9,rtr-D17-30-11a)

[Pimpro]

Suara Merdeka 26/5/98

Itri dan Putri Pangab Juga Mundur dari MPR

Bagaimana jika Pakar Langka?

TUNTUTAN untuk membersihkan
pemerintahan dan lembaga perwakilan
rakyat dari praktek korupsi, kolusi,
dan
nepotisme, tampaknya benar-benar
akan
menjadi kenyataan. Setelah Junus
Efendi
Habibie, adik kandung Presiden BJ
Habibie,
mundur dari jabatannya sebagai Ketua

Otorita Pengembangan Batam dan
Liliek
Herawati mundur dari anggota DPR RI
karena sebagai putri Ketua DPD
Golkar
Jateng Alip Pandoyo (Suara Merdeka,
25/5),
kemarin istri dan putri Pangab
Wiranto
menyatakan mundur dari anggota MPR
RI.

Sebelumnya, putra sulung BJ Habibie, Dr Ilham Habibie, telah mundur dari
jabatannya
sebagai Asisten Khusus Kepala BPPT Bidang Teknologi Tinggi. DPP Golkar
yang memiliki
anggota terbanyak dalam lembaga perwakilan rakyat, baik di DPR maupun MPR,
juga telah
menyerukan mereka yang merasa terkait dengan nepotisme mundur secara
sukarela.

Mundurnya istri dan putri Pangab, Ny Rugiya Usman Wiranto SH dan Amalia
Sianti Wiranto,
telah disampaikan kepada pimpinan MPR, Sabtu lalu. Menurut Pangab Jenderal
TNI Wiranto
sesaat sebelum Sidang Kabinet kemarin, surat pengunduran diri istri dan
anak gadisnya itu
dengan tembusan kepada Presiden, Ketua FKP MPR RI, dan Ketua Umum Generasi
Muda
FKPPI.

Amalia Sianti Wiranto merupakan anggota termuda MPR. Saat awal sidang
setelah 1.000
anggota Majelis itu mengangkat sumpahnya 1 Oktober 1997, Amalia harus
memimpin sidang
bersama anggota tertua, Gubernur DIY Sri Paku Alam VIII, sebelum
ditetapkan pimpinan yang
baru. Dia diangkat sebagai anggota MPR mewakili FKPPI, ormas putra-putri
ABRI.

Sedangkan pengunduran diri Dr Ilham Habibie, putra sulung Presiden,
dikemukakan Meneg
Ristek Prof Dr Zuhal, menteri baru yang menggantikan Dr Rahardi Ramelan.
''Ilham sudah
mengirimkan surat pengunduran diri kepada Kepala BPPT,'' ujar Zuhal yang
mantan Dirut PT
PLN.

Dengan pengunduran itu, tambah dia, berarti Ilham sekarang hanya bekerja
di IPTN yang kini
sudah menjadi perusahaan swasta. Menurut dia, sesuai dengan zaman
reformasi, lingkungan
Meneg Ristek dan BPPT juga akan melakukan upaya pembersihan dari pola
korupsi, kolusi,
dan nepotisme.

Selain itu, katanya, efisiensi dan revitalisasi yang dikedepankan mantan
Meneg Ristek
Rahardi, merupakan program yang akan dilanjutkan. ''Akan ada perangkapan
jabatan
Asisten Menteri Ristek dan Deputi Kepala BPPT,'' tandas Zuhal.

Menurut dia, sejalan dengan program ini, organisasi di lingkungan kantor
Meneg Ristek dan
BPPT akan makin ramping, karena kedeputian yang dipertahankan hanya yang
benar-benar
bersifat teknis yang tidak bisa dirangkap.

Selama dipegang BJ Habibie, Kepala BPPT memiliki enam deputi dan 35
direktur dan pejabat
setingkat direktur. Sementara di lingkungan Kantor Meneg Ristek terdapat
13 penasihat
menteri, lima asisten menteri, enam staf ahli menteri, dan 19 pembantu
asisten menteri.

Pakar Langka

Ternyata, masalah mundur dari jabatan pada suatu lembaga dan instansi
Pemerintah,
sebagaimana dituntut banyak pihak belakangan ini, tak membuat semua orang
sependapat,
jika yang bersangkutan seorang pakar langka, seperti Dr Ilham Habibie dan
Junus Efendi
Habibie.

Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Adi Sasono, misalnya, menyatakan pada
prinsipinya
kita tidak boleh menghalangi karier seseorang karena keahlian dan latar
belakang
pendidikannnya. ''Pasti kita akan rugi sendiri kalau keahlian mereka kita
lepas begitu saja.''

Contohnya Junus Efendi Habibie yang akrab dipanggil Fanny Habibie. Dia
adalah pakar di
bidang kelautan. ''Saya tidak mengerti, mengapa dia harus digoyang. Kita
butuh tenaga di
bidang itu untuk membangun pelabuhan Batam dan sekitarnya. Kecuali kalau
orang itu
diangkat tanpa keahlian. Kalau orang-orang itu mempunyai keahlian, apa
salahnya,'' tegas
Adi.

Demikian pula dengan Dr Ilham Habibie yang pakar di bidang aeronotika.
Sebab, jika harus
mengambil tenaga dari luar negeri untuk bidang yang sama, kita harus
membayar 20.000
dolar AS per bulan. ''Jadi, keahlian itu harus kita manfaatkan. Intinya,
bukan karena masalah
keluarga atau koneksi, tapi karena dia pakar.''

Seharusnya, lanjut dia, keluarga pejabat tidak dilarang menempuh karier.
Jangan sampai kita
menghalangi hak seseorang untuk berkarier, karena keluarga pejabat. Tidak
adil kalau
dilarang.

Menurut Adi, yang dilarang anggota keluarga pejabat diberi fasilitas di
luar aturan main yang
sebenarnya. Tetapi kalau dia berusaha jangan dilarang. Silakan saja, kalau
mereka mau
berdagang, misalnya.

Jadi, menurut dia, duduknya Fanny Habibie sebagai Kepala Otorita Batam dan
Ilham Habibie
di kantor Ristek karena kepakarannya, bukan karena koneksi. Kita harus
adil dalam hal ini.

Sebaliknya, Meneg Pangan dan Holtikultra Dr Ir AM Saefuddin dari unsur PPP
menyatakan,
sebenarnya masalah itu situasional. ''Walaupun profesional, jika dia
keluarga pejabat kan
bisa menimbulkan fitnah. Sebaiknya, dalam kaitan dengan Batam, kalau
sekiranya Pak
Fanny, misalnya, di Pelabuhan Tanjung Perak, barangkali tak ada masalah.
Tapi di Batam
kan ada kaitan langsung dengan Pak Habibie.''

Selain itu, dia menilai hal itu karena emosi rakyat dan untuk meredam
emosi rakyat. ''Saya
kira, emosi itu memang tidak rasional. Nah, kalau keadaan sudah stabil
lagi, bisalah.''

Untuk itu, pada masa sekarang mereka boleh keluar dulu agar kelihatan agak
jauh dari
Presiden BJ Habibie. Artinya, kita berusaha meredam emosi rakyat.
(eh,A20,ant-11c)

[Pimpro]

Imbauan Ketua FKP DPR:

Serahkan Harta Hasil Kolusi-Korupsi

JAKARTA - Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPR kemarin mengeluarkan imbauan
kepada
siapa pun, pejabat atau swasta, yang memperoleh kekayaan dengan cara yang
bertentangan
hukum, baik melalui korupsi maupun kolusi. Kekayaan itu hendaknya
diserahkan kepada
negara, karena Pemerintah perlu dana segar.

Imbauan itu disampaikan oleh Ketua FKP Irsyad Sudiro dalam jumpa pers yang
didampingi
pimpinan lainnya, seperti Wakil Ketua Polkam Slamet Effendy Yusuf dan
Wakil Ketua Ekku
Andi Mattalata.

Imbauan yang sama juga disampaikan kepada mereka yang memiliki kekayaan
yang
diperoleh karena mendapat perlakukan khusus karena nepotisme ataupun
kolusi. "Ini bersifat
imbauan, mengetuk hati nurani siapa pun,'' tegasnya.

Dikatakannya, keputusan FKP ini berdasarkan hasil rapat pimpinan. Imbauan
ini sebagai
gerakan moral menindaklanjuti arus reformasi damai yang diinginkan semua
pihak.

Menjawab pertanyaan, apakah imbauan itu termasuk terhadap keluarga Pak
harto, Irsyad
Sudiro mengatakan, "Kami tidak akan menyebut nama atau instansi, tetapi
berlaku kepada
siapa pun.''

Menurutnya, imbuan semacam itu sangat penting dan mendesak, karena
Pemerintah
membutuhkan dana segar. Apalagi, kabarnya devisa kita tinggal untuk
beberapa bulan saja.

Ditanya apakah FKP mempunyai data siapa yang mempunyai kekayaan seperti
itu, dia
mengatakan, kita harus menghormati asas praduga tak bersalah dan hak
pribadi setiap
orang. Untuk itu sifatnya hanya imbauan moral.

Bagaimana jika imbauan itu tidak mendapat tanggapan? Irsyad mengatakan
sebaiknya
jangan menunggu tindakan drastis. Meski demikian, dia mengatakan sampai
kapan pun FKP
tidak akan menyebut nama perseorangan atau institusi, karena hal itu
sifatnya imbauan.
(nas-11a)

[Pimpro]

Sripo 26/5/98

Ramli Buka Kartu
Soal Anaknya di DPR

Palembang, Sriwijaya

Gubernur Sumatera Selatan H Ramli Hasan Basri menegaskan benar- benar mencegah
nepotisme di Sumatera Selatan. Menurutnya soal nepotisme itu jangan diartikan
kalau ada hubungan keluarga maka tak boleh memegang suatu jabatan.

"Saya cegah betul ada nepotisme di propinsi ini," ujarnya saat jumpa pers di
ruang tamunya, Senin (25/5). Ramli menyebutkan sejumlah jabatan di Pemda
Sumsel dalam kepemimpinannya jarang- jarang dipegang orang yang sedaerah
dengannya.

Bahkan awalnya Ramli tak setuju anaknya, Ahmad Aman Astra, jadi anggota
DPR/MPR dari FKP. Sewaktu Aman menyatakan akan masuk DPR, Ramli mengaku sudah
mengingatkan karena dia masih muda. "Saya bilang dak usahlah. Jadi bukan saya
yang minta dia jadi anggota DPR/MPR tetapi Golkar," kata Ramli.

Hal yang sama juga terjadi ketika Aman menjadi ketua DPD KNPI Sumsel dan Wakil
Ketua PD VI FKPPI Sumsel. Ramli selalu menasihatinya agar jabatannya
dipertimbangkan baik-baik sehingga tidak ada kesan bahwa Ramli yang
mengorbitkan putranya itu. Dalam kondisi sekarang ini Ramli sering memikirkan
apa kerja anaknya di Jakarta. Menurut Ramli, Aman lebih baik bekerja di
Palembang saja. "Jadi saya nggak lihat ada nepotisme di situ," tegasnya.

Setelah isu KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) berkembang luas, apalagi ada
imbauan DPP Golkar agar anggota FKP DPR/MPR yang merasa terkait nepotisme
mengundurkan diri, nama Ahmad Aman Astra dan Ny Fauzia Ramli tak urung
disebut-sebut. Saat ini Aman Astra duduk di Komisi VII DPR RI, sedangkan Ny
Fauzia duduk sebagai anggota MPR.

Isu KKN semakin deras bak air bah setelah ada sejumlah anggota DPR/MPR mundur
karena merasa terkait dengan posisi keluarga seperti Lilik Herawati SE dari
Semarang. Ketika dipilih jadi anggota DPR, ayahnya (Alip Pandoyo) kebetulan
Ketua DPD Golkar Jateng. Selain Lilik, putri Menhankam/Pangab Jenderal TNI
Wiranto juga mundur dari anggota MPR.

Di luar Ny Fauzia Ramli dan Ahman Aman Astra, Gubernur Ramli sendiri juga jadi
anggota MPR dari Fraksi Utusan Daerah. Namun keanggotaannya dalam FUD karena
jabatannya sebagai gubernur alias ex-officio. Artinya, gubernur otomatis masuk
FUD.

Ny Fauzia

Mengenai Ny Hj Fauzia, Ramli mengatakan, lebih baik tanyakan langsung pada
yang bersangkutan. "I'am not able to talk about some body else, (aku tak mau
mengomentari orang lain)," ujarnya dengan memakai bahasa Inggris.

Ditemui terpisah, Ny Fauzia Ramli mengaku masih melihat-lihat perkembangan.
Sebab, semua tindakan harus berdasarkan kesepakatan, tak bisa cabut begitu
saja dari MPR. "Melihat dulu bagaimana perkembangannya nanti," katanya saat
ditemui pada acara Kejurda tenis wanita Indoors, kemarin petang.

Apakah tidak merasakan adanya nepotisme dengan tetap bertahan MPR? "Nggak ada
kita, jadi kita lihat aja bagaimana nanti. Semua kan kita juga harus ada
kesepakatan, nggak boleh keluar begitu saja. Di Pusat itu lain. Insya Allah
kita akan lihat bagaimana perkembangannya," ujarnya.

Soal istri Wiranto dan putri Wiranto yang telah mengundurkan diri, Fauzia
mengaku belum mengetahuinya. "Aku belum tau, kageklah, soalnya sekarang sibuk
sekali mau rakerda, jadi belum dengar-dengar. Soal itu tentunya hak mereka,
mungkin menyesuaikan reformasi ini ya, untuk menyesuaikan dengan Kabinet
Reformasi Pembangunan ini," jelasnya.

Soal Walikota

Sebelumnya, Ramli juga menyinggung pencalonan adiknya, Zakaria, sebagai
Walikota Palembang. Menurut Ramli meskipun bukan saudara kandungnya, saat
Zakaria minta restu jadi walikota, ia malah mengatakan tidak mendukung Zakaria
tetapi mendukung Drs H Husni. "Saya malah bilang wajar Husni dua kali menjabat
sebagai Walikota Palembang karena dia berhasil. Jadi saya ikhlas lillahitaala
tidak ada unsur nepotisme di situ," akunya.

Sehubungan rumor seputar pencalonan Walikota Palembang ini, Ramli mengatakan
selalu menolak bila fraksi-fraksi ingin menghadap secara tidak resmi soal
pencalonan walikota tersebut. Ini dimaksudkan untuk menghindari isu-isu KKN.

Sementara Ketua DPRD Sumsel HM Arub SH ketika dikonfirmasi isu KKN mengatakan
pembersihan KKN harus dimulai dari diri sendiri. "Bukan hanya di Sumsel saja
tapi di mana saja. Kita bertekad untuk memberantas, kan begitu reformasi itu.
Jadi reformasi di semua lini, mulai dari kelurahan, desa, kecamatan ke tingkat
II dan seterusnya dan seterusnya," katanya.

Ia menambahkan, "Sekali lagi, untuk memberantas KKN harus dari diri sendiri.
Macam korupsi, ini harus kembali pada pribadi- pribadinya. Di akhirat nanti
akan ada pengadilan Yaumil Mahsyar, saya kena sanksi kalau korupsi. Nah kalau
orang teringat mati, barangkali mikir-mikir oi. Hidup ini dak lamo kita ini
akan mati, benar-benar dikit," ujar Arub bersemangat. (pp)

[Pimpro]

Banyak Yang Rontok
dari Senayan

Jakarta, Sriwijaya

Diawali oleh Liliek Herawati dari Semarang, kini tambah lagi anggota DPR yang
rontok di tengah jalan. Pimpinan DPR/MPR kembali menerima surat pengunduran
diri dua anggotanya, yakni atas nama Ny Sri Rochmadiyati Harmoko (MPR) dan Ny
P Agustini Syarwan Hamid (MPR). Sebelumnya, surat pengunduran diri sudah
dilakukan oleh Ny Rugaiya Usman Wiranto SH (MPR) dan Amalia Sianti Wiranto
(MPR).

Dengan demikian, sampai kemarin sudah lima anggota MPR yang mengundurkan diri
karena merasa pengangkatannya berbau nepotisme. Apalagi, DPP Golkar sudah
mengimbau agar anggotanya yang berbau nepotisme dengan sukarela mundur,
sebelum dikirimi surat imbauan secara resmi.

Dalam penjelasannya kepada wartawan kemarin, Ketua DPR/MPR Harmoko mengatakan
seluruh surat pengunduran diri ini sudah ditindak-lanjuti. "Saya yakin masih
akan ada surat yang sama.

Semua kita tampung. Surat yang diajukan adalah permintaan pengunduran diri dan
Pimpinan DPR/MPR mengabulkan. Proses penggantiannya dilakukan oleh fraksi
setelah koordinasi dengan induk organisasi masing-masing," kata Harmoko.

Di Palembang, Ketua DPD Golkar Sumsel HM Arub SH kini juga mengusahakan
'pembersihan' keanggotaan yang berbau ke situ. "Jadi saya kira imbauan Pak
Agung (agar anggota FKP mundur sukarela) bagus sekali," ujar Arub kemarin.

Arub juga bilang kalau pun ada surat resmi atau perintah mundur dari Golkar,
itu akan lebih baik. "Ya nggak apa-apa nanti kalau ada, awak liat bae di DPRD
Tingkat I ini, setahu saya, saya itung-itung dalam lingkungan fraksi karya ini
kan belum tampak," katanya.

Menyinggung kemungkinan adanya nepotisme pada anggota DPR/MPR RI utusan Sumsel
menurut Arub itu urusan pusat walaupun daerah termasuk didalamnya. "Lewat DPP
juga, memang Golkar yang ngusulkan, nanti organisasi yang akan
menyelesaikannya."

Kasat Mata

Secara terpisah, pakar hukum tata negera Prof Abu Daud Busroh, pengamat
politik Drs A Rizali serta Drs Rosihan menilai praktik nepotisme di Sumsel
secara kasat mata sudah dapat dilihat oleh masyarakat. Daud lalu mengusulkan
agar pembersihan nepotisme dimulai dari para petinggi Sumsel.

"Kita bukan adu bantah-bantahan. Sekarang ini kepada yang merasa menikmati
jabatan dari nepotisme harus segera mengakhirinya. Ya tidak usah disebutkan
nama, tapi secara agama hendaknya semua yang terkait mengundurkan diri," kata
Abu Daud, pakar tata negara dari Fakultas Humum Unsri.

Rizali, dosen Program ISIP Unsri meminta para pejabat tak usah saling
menyalahkan, semisal menohok Golkar. "Jadi Pak Ramli tak usah membantah
nepotisme tetapi berbuat untuk memberantasnya dengan contoh kongkret. Saya
mengamati di DPRD Tk I Sumsel setidaknya ada 10 persen anggota yang berbau
nepotisme," kata Rizali.

Pak Ramli masih punya 107 hari. Kalau ingin namanya dikenang masyarakat, kata
Rizali, Pak Ramli masih bisa beraksi untuk memberantas nepotisme di Sumsel.
Abu Daud menandaskan hal yang sama. "Keluarga Pak Habibie sudah memberi contoh
dan itu bisa disambut oleh Pak Gubernur," kata Daud.

Lebih jauh Daud mengatakan bahwa tak sedikit istri gubernur atau istri pejabat
di Indonesia jadi anggota MPR. "Pada era reformasi ini, kecenderungan itu
sudah basi. Tapi menyalahkan Pak Ramli sepenuhnya juga tak bisa, karena waktu
itu orang-orang di atas justru mempelopori dan mememelihara nepotisme. Tinggal
bagaimana yang sudah terjadi itu diluruskan," katanya.

"Hal yang sama juga berlaku bagi kekayaan. Mereka yang mendapatkan kekayaan
karena KKN (korupsi, korupsi, dan nepotisme) sebaiknya menyerahkan kembali ke
negara, sebelum digugat para pejuang reformasi," ancam Abu Daud. (ii/pp/son)

[Pimpro]

Sripo 27/5/98

Kekayaan Keluarga Soeharto Perlu Diusut

unjuk hidung penembak mahasiswa Trisakti

Jakarta, Sriwijaya

Pengamat politik dan mantan Menteri LH, Sarwono Kusumaatmadja, mengatakan
pemerintah perlu mengusut harta kekayaan keluarga mantan Presiden Soeharto.
Tugas itu sebaiknya ditangani pemerintahan mendatang setelah dilaksanakan
pemilihan umum (Pemilu), jangan dibebankan kepada Kabinet Reformasi
Pembangunan.

Sementara itu, di pintu masuk Gedung DPR/MPR, Senayan (Jakarta, kemarin
(Selasa, 26/5), ratusan pemuda menggelar aksi demonstratif. Ratusan pemuda itu
mengenakan ikat kepala bertuliskan Reformasi dan menggelar spanduk
bertuliskan: "Usut kekayaan keluarga Soeharto." Mereka mengatasnakaman
gabungan dari organisasi kemasyarakatan keagamaan, masing- masing dari pemuda
Kristen, Islam, Budhis, Katolik dan Hindu. Mereka tak dapat masuk ke kompleks
DPR, petugas keamanan dari Kostrad dan Kepolisian melakukan penjagaan ketat di
dalam maupun luar gedung.

Kepada wartawan, seusai pembukaan rapat anggota tahunan ke-7 Kosti Jaya di
Jakarta, Sarwono yang mantan Sekjen DPP Golkar itu menegaskan, pengusutan itu
baru bisa dilakukan, "Jika kita sudah memiliki pemerintahan bersih, hasil
pemilu mendatang yang dipercepat."

"Itu tugas pemerintahan medatang, karena kabinet yang akan datang itu
mandatnya benar-benar dari rakyat lewat pemilihan umum yang demokratis, jujur,
dan adil," jelasnya.

Menurut Sarwono, non-sense (omong kosong) membebankan pengusutan harta
kekayaan keluarga Suharto kepada kabinet sekarang. Karena orang-orang yang
duduk di kabinet baru itu masih dipertanyakan kredibilitasnya. "Jadi kalau ada
caranya (mengusut), saya usulkan, kalau sidang umumnya sudah lewat, kita punya
pemerintahan bersih berdasarkan hasil pemilu itu dan rakyat sudah terima dan
senang, pengusutan itu bisa saja lewat pembentukan komite independen untuk
melakukan investigasi," katanya.

Apakah waktu tersebut terlalu lama, Sarwono tetap mengatakan, kalau kabinet
sekarang yang mengusut banyak yang tidak percaya. Namun dalam keterangan itu,
sarwono mengingatkan beberapa bagian ucapannya tidak ingin dipublikasikan pers
(off the record) terutama yang menyangkut kekayaan mantan presiden dan
keluarganya.

Gedung para wakil rakyat (DPR) di Jalan Gatot Subroto Jakarta, kemarin (26/5)
kembali didatangi ratusan pemuda dengan ikat kepala bertulisan reformasi dan
spanduk bertuliskan "usut kekayaan keluarga Soeharto".

Mereka mengatasnakaman gabungan dari ormas keagamaan masing- masing dari
pemuda Kristen, Islam, Budhis, Katolik dan Hindu. Karena tak bisa masuk ke
komplek DPR, rombongan yang datang dengan beberapa bis dan kendaraan pribadi
itu hanya berkumpul di pintu gerbang jalan utama Komplek DPR/MPR.

Puluhan petugas keamanan dari Kostrad dan Kepolisian melakukan penjagaan ketat
di dalam maupun luar gedung. Sekitar dua jam para pemuda yang menyuarakan
reformasi total dan permohonan pengusutan kekayaan keluarga Soeharto itu
berada di gedung yang pekan lalu "diduduki" ribuan mahasiswa.

Sementara itu, di LP Cipinang, setelah Sri Bintang Pamungkas dan Mukhtar
Pakpahan dikeluarkan Selasa dinihari, ratusan pemuda kembali memadati Jalan
Bekasi Timur tepat di depan LP Cipinang. Mereka meminta agar Budiman
Sudjatmiko, tokoh PRD dan napol/tapol lain segera dibebaskan.

Para demonstran yang menggunakan lima bis kota serta sejumlah metromini itu
juga meminta agar pemerintah mengusut kekayaan keluarga Soeharto. Mereka
meminta agar kekayaan para pejabat yang diperoleh secara tak halal itu
dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.

Aksi unjuk rasa di depan LP Cipinang itu berlangsung sekitar tiga jam. Seperti
di tempat lain, penjagaan dilakukan secara ketat oleh petugas keamanan
gabungan dari kostrad dan kepolisian.

Seperti sehari sebelumnya lalu lintas sempat macet. Menjelang keluar dari LP,
Mukhtar Pakpahan sempat mempertegas pendiriannya jika pemerintah tidak
mengabulkan permohonannya agar tapol/napol lain dibebaskan, pihaknya akan
kembali turun ke jalan untuk menuntut janji pemerintah tersebut. "Kami sering
dibohongi, karena itu buatlah sesuatu agar kami bisa percaya," katanya.
(rps/tsn/)

[Pimpro]

Istri Harmoko Juga Mundur

JAKARTA - Ketua DPR/MPR, Harmoko menjelaskan, pimpinan Dewan/Majelis telah

menerima surat pengunduran diri dari beberapa anggota Dewan/Majelis,
karena ingin
mendukung upaya pembersihan DPR/MPR dari nepotisme.

Mereka yang mundur dari MPR adalah istri Harmoko sendiri, yaitu Ny Sri
Rochmadiyati.
Kemudian istri Mendagri Syarwan Hamid, yakni Ny P Agustini, istri dan
putri Pangab, yaitu
Ny Rugaiya Usman Wiranto SH dan Amalia Sianti. Liliek Herawati SE
(DPR/MPR) dan
Syarwan Hamid (semula Wakil Ketua DPR/MPR).

Atas surat pengunduran diri itu, kata Harmoko, pimpinan DPR
mengabulkan.''Ya,
dikabulkan. Namun, penggantiannya agar dilakukan oleh fraksi bersangkutan.
Tentu saja
setelah dikoordinasikan dengan induk organisasi masing-masing.''

Pimpinan DPR juga segera minta berkonsultasi dengan Presiden BJ Habibie
untuk minta
penjelasan mengenai program Pemerintah mempercepat pelaksanaan pemilu.
Selain dengan
pimpinan Dewan, konsultasi juga akan diikuti para pimpinan fraksi.

Ketua DPR/MPR Harmoko mengemukakan hal itu dalam jumpa pers setelah rapat
pimpinan
Dewan dan pimpinan fraksi-fraksi kemarin. ''Setelah membahas
masalah-masalah yang
dikemukakan oleh pimpinan fraksi-fraksi, pertemuan menyepakati agar Dewan
menyampaikan surat kepada Presiden,'' ujarnya.

Isi surat, Presiden Habibie agar mengacarakan konsultasi dengan pimpinan
Dewan dan
pimpinan fraksi-fraksi untuk memberikan penjelasan mengenai program
mempercepat
pemilu.''Ini konstitusional sesuai dengan tatib, karena Dewan selalu
berpijak pada konstitusi,''
tambah Harmoko.

Semuanya Dibahas

Didampingi tiga wakil ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur,
dan Fatimah
Achmad, Harmoko menjelaskan, dalam segala langkahnya Dewan senantiasa
merujuk pada
konstitusi. ''Contoh, pimpinan Dewan pagi ini mengadakan pertemuan dengan
fraksi-fraksi.
Memang tata tertibnya demikian.''

Karena itu, lanjut dia, dalam menanggapi rencana Pemerintah untuk
menyelenggarakan
pemilu secepat-cepatnya, pimpinan DPR dan para pimpinan fraksi minta
kejelasan langsung
dari Presiden.

Menurutnya, rapim Dewan juga membahas semangat reformasi yang harus
dilakukan DPR.
Sebab, sebagai lembaga legal, formal, dan konstitusional, serta sesuai
dengan fungsi dan
wewenang, DPR senantiasa membahas pelaksanaan perangkat
perundang-undangan,
khususnya di bidang politik.

''Dewan segera akan melanjutkan dan mempercepat produk landasan perangkat
perundang-undangan. Antara lain mengenai Pemilu, UU tentang Parpol dan
Golkar, dan UU
tentang Susduk MPR/DPR/DPRD. Semuanya akan dibahas dalam masa persidangan
ini.''

Karena itu, lanjut dia, fraksi-fraksi telah membahas secara internal, yang
dilanjutkan
antarfraksi dengan Tim Program Legislasi Nasional. Setelah disepakati akan
dijadikan hak
inisiatif DPR.

Tentang pengunduran diri Wakil Ketua DPR/MPR Syarwan Hamid karena diangkat
menjadi
mendagri, dikatakan calon penggantinya akan diproses melalui rapat Bamus.
''Kemudian
Bamus memberikan pertimbangan kepada pimpinan Dewan. Setelah disetujui
fraksi-fraksi,
baru diadakan pengisian penggantian. Karena Syarwan Hamid dari FABRI,
diperoleh
konfirmasi yang akan menggantikannya juga Fraksi ABRI sendiri.''(nas-11b)

[Pimpro]

Suara Merdeka 27/5/98

Bisnis Anak Cucu Soeharto Digugat

Semua yang Berbau KKN Ditinjau Lagi
Djiteng: Yang Nyampuri "Macan Betina"

JAKARTA - Setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai
presiden, banyak
keputusan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang berbau korupsi, kolusi,
dan
nepotisme (KKN) -terutama yang berkait dengan bisnis anak-anak dan cucu
Soeharto- mulai
digugat atau ditinjau kembali.

Di antaranya adalah pengelolaan PDAM Jaya oleh swasta (Sigit Harjoyudhanto
dan Anthony
Salim) ditinjau kembali. Demikian juga pengelolaan jalan tol dalam kota
Jakarta yang selama
ini ditangani oleh PT Citra Marga Nusa Phala (CMNP) milik Siti Hardiyanti
Indra Rukmana
(Tutut), putri tertua Soeharto, karena berbau nepotisme, diminta untuk
diserahkan kepada
Pemda DKI Jakarta.

Tegasnya, semua proyek di DKI Jakarta yang berbau KKN diminta ditinjau
kembali
keabsahannya. Seruan untuk meninjau kembali proyek yang berbau KKN
tersebut datang
dari kalangan DPRD DKI, karena mereka melihat banyak proyek dibangun yang
melanggar
peraturan hanya demi kepentingan golongan atau keluarga tertentu.

Wakil Ketua FPP DPRD DKI Elishman Iljas memberikan contoh kasus proyek
yang berbau
kolusi seperti kerja sama PAM Jaya dengan PT Garuda Dipta Semesta
(GDS-PMA) Prancis
yang bermitra dengan Anthony Salim (putra Liem Sioe Liong) dan PT Kekar
Thimes Airindo
(Kati) milik Sigit Harjoyudhanto.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Surjadi Sudirdja dan Sigit menandatangani
kerja sama proyek
ini tahun 1997 di Balai Kota atas persetujuan DPRD DKI. Karena kerja sama
seperti itu
merusak citra Pemerintah, maka perlu segera dihentikan. Gubernur DKI
Jakarta Sutijoso
sendiri telah menginstruksikan Direktur PDAM Jaya segera mempelajari
kembali kondisi
pelaksanaan perjanjian PDAM Jaya dengan kedua mitra swastanya itu dan
mengambil alih
operasi PAM Jaya secara penuh.

Swasta pengelola air minum itu kini tengah disorot sehubungan dengan
tunggakan rekening
yang harus mereka setor ke PDAM Jaya. Namun Managing Director PT GDS,
Christian
Michelon, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyetorkan seluruh tagihan
dari
konsumen di rekening Escrow di Bank ABN-Amro, yang merupakan rekening
bersama (joint
account) antara PDAM Jaya dan PT GDS. Hal itu dikemukakan Michelon dalam
tanggapan
tertulis yang diterima Suara Merdeka.

Lebih jauh, kendati tidak menyebutkan berapa besar tagihan yang sudah
disetor, Michelon
mengaku pembayaran tagihan para konsumen untuk bulan Februari, Maret, dan
April 1998
setiap bulan telah didistribusikan kepada para pihak yang bersangkutan.
Khusus bulan Mei,
dana yang terkumpul masih berada di rekening Escrow dan belum
didistribusikan.

Michelon menambahkan, sesuai dengan perjanjian kerja sama, maka para
pemegang saham
PT GDS telah menyetor modal dalam dua tahap, yaitu tahap pertama Rp 52
miliar pada
November 1997 dan tahap kedua Rp 52 miliar pada awal Mei 1998. ''Ini
membuktikan
bahwa kami telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam perjanjian
kerja sama.''

Christian Michelon yang berbicara atas nama Lyonnaise des Eaux (Prancis)
sebagai mitra
asing dalam PT GDS membantah adanya pembatalan perjanjian kerja sama
antara PDAM
Jaya dan pihaknya. Menurut dia, yang benar adalah terjadi kesepakatan
pemgambilalihan
operasi dan administrasi pelayanan air minum oleh PDAM Jaya dan bukan
merupakan
pembatalan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak.

Melanggar

Contoh lain dari proyek yang berbau kolusi di DKI Jakarta antara lain
bangunan pompa
bahan bakar gas (BBG). Meski proyek milik Tutut itu melanggar peruntukan
di ruang
terbuka hijau (RTH), tetap dilanjutkan.

Demikian juga kantor pusat PT Humpuss, yang lokasinya di pusat
pemerintahan, tepatnya di
Jl Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Proyek itu melanggar Rencana Umum Tata
Ruang
(RUTR) Pemda DKI tahun 1985-2005 yang tidak membenarkan bangunan komersial

bertingkat tinggi di kawasan Monas tersebut.

Sebenarnya Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Wiyogo Admodarminto, menolak
memberikan
izin untuk kantor Humpuss tersebut. Tetapi setelah Surjadi Sudirdja
menjabat Gubernur DKI
Jakarta, proyek itu mendapat restu.

Hotel Mulia di Senayan milik Bambang Trihatmojo juga melanggar peruntukan
karena masuk
RTH. Izin untuk delapan lantai juga dilanggar karena hotel tersebut
kenyataannya lebih dari
delapan lantai.

Demikian juga rencana pemberlakuan sistem stiker untuk mengganti sistem
three ini one di Jl
Sudirman dan Thamrin juga dianggap berbau kolusi. Rencana pembangunan
Terminal
Terpadu Manggarai menyalahi RUTR, seperti halnya Taman Ria Remaja Senayan
menjadi
komersial.

Fasilitas terhadap keluarga yang sedang berkuasa juga tampak dari
pembebasan pajak
penjualan (PPn) BBM bagi premix dan super TT. Padahal jenis bahan bakar
minyak (BBM)
seperti premium, solar, dan gas yang dikelola Pemerintah sesuai dengan
Undang-Undang No
18/1997 tentang pajak dan retribusi dikenai PPn 5% dari harga.

Masih banyak lagi proyek yang berbau KKN di DKI Jakarta, seperti lahan
Markas Besar TNI
AU di Jl Gatot Subroto yang selesai di-ruilslag. Rencananya akan menyusul
lahan Polda
Metro di Jl Gatot Subroto dan Mabes Polri di Jl Trunojoyo Kebayoran Baru
juga akan
di-ruilslag.

Dana SWKP

Belum lagi proyek yang berbau KKN di DKI Jakarta selesai ditangani,telah
muncul berita ain
yang senada. Dana simpanan wajib khusus petani (SWKP) yang diambil dari
setiap penjualan
cengkih petani ke Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) senilai Rp 1,113
triliun mulai
dipertanyakan. Dana tersebut diminta agar benar-benar sampai ke tangan
petani.

Sekjen Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agus Sudono mengajukan usul agar
dana
cengkih SWKP yang sudah diberikan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkih
(BPPC)
kepada Inkud benar-benar sampai ke tangan petani. ''Kalau sebagian dana
tersebut dipakai
untuk investasi, silakan saja, asal petani cengkih anggota KUD diajak
musyawarah,'' kata
Agus Sudono kepada para wartawan, baru-baru ini.

Dana SWKP itu dipungut dari petani cengkih, yakni Rp 2.000 untuk setiap
kilogram cengkih.
Simpanan itu mulai ada sejak tata niaga cengkih dipegang oleh BPPC yang
dipimpin Hutomo
Mandala Putra (Tommy). Berdasarkan SK Menteri Perdagangan No
306/KP/XII/1991 tgll
28 Desember 1990, badan yang dipimpin Tommy Soeharto itu ditunjuk sebagai
satu-satunya
pelaksana tata niaganya.

Untuk mendukung operasionalnya, BPPC yang kini sudah dibubarkan, mendapat
fasilitas
berupa dana murah berupa Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Jumlah
KLBI yang
sudah diterima BPPC tahun 1991 sekitar Rp 759 miliar.

Tapi menurut majalah D&R terbitan tanggal 16 Mei 1998, utang BPPC kepada
Inkud dan
petani cengkih diduga mencapai Rp 1,749 triliun dengan perincian dana SWKP
Rp 434
miliar,dana penyertaan KUD Rp 1,1 triliun, dan fee untuk Puskud dan Inkud
Rp 215 miliar.

Sementara pengelolaan jalan tol dalam kota Jakarta oleh swasta yang
dipimpin Tutut, kini
menjadi topik pembicaraan masyarakat karena dianggap berbau KKN. Karena
itulah, DPRD
DKI Jakarta meminta pengelolaan jalan tol dalam kota diserahkan kepada
Pemda DKI melalui
BUMN.

Pengelolaan jalan tol dalam kota oleh swasta itu juga mendapat perhatian
dari anggota DPR
Muhammad Buang. Menurut anggota dari FPP itu, sesuai dengan Undang-Undang
No 13
Tahun 1980 tentang jalan, secara tegas disebutkan pengelolaan jalan tol
harus oleh BUMN,
sedangkan pihak swasta hanya memegang konsesi atau kuasa usaha.

Dasar hukum swasta untuk mengelola jalan sangat lemah, karena itu setiap
saat BUMN bisa
mencabut hak pengelolaan swasta. Buang saat duduk sebagai anggota Dewan
pernah
meminta Menteri PU Radinal Mochtar mengubah undang-undang tersebut agar
swasta selain
PT CMNP bisa ikut berpartisipasi mengelola jalan tol.

Mobnas

Proyek mobil nasional (mobnas) yang dilaksanakan PT Timor Putra Nasional
(TPN), milik
Tommy Soeharto, juga sarat dengan tuduhan KKN. TPN yang akhirnya menjadi
holding
dengan membawahkan sejumlah anak perusahaan bekerja atas dasar Inpres No
2/1996.
Inpres itu tanpa prosedur transparan tiba-tiba mempercayakan kepada TPN
untuk menjadi
pengelola tunggal proyek prestisius yang banyak ditentang di dalam dan
luar negeri.

Sepintas proyek mobnas memang membawa angin segar bagi konsumen. Karena
sedan
yang biasanya harganya di atas Rp 50 juta dijual kurang dari Rp 40 juta
per unit (sebelum
dolar melambung). Tetapi di balik itu ada sejumlah agen tunggal pemegang
merek (ATPM)
didalam negeri yang ngos-ngosan dan terancam gulung tikar karena kehadiran
mobnas.

Para ATPM yang sudah merintis industri otomotif puluhan tahun juga
berharap mendapatkan
fasilitas inpres. Bahkan, Indomobil sudah mencoba dengan membuat Mobil
Rakyat (Mazda
MR). Namun karena tidak memperoleh fasilitas istimewa seperti yang
dinikmati TPN,berupa
pembebasan pajak bea masuk dan PPn Bm, maka nasibnya juga sama saja.

Mobnas yang menghasilkan sedan Timor (mengoper dari sedan KIA buatan Korea
Selatan)
dinilai banyak kalangan bermaksud melibas pasaran mobil di dalam negeri,
terutama pasaran
Kijang yang memang sudah merakyat. Namun karena terlalu cepat ''dewasa'',
nasibnya juga
tidak menguntungkan. Misalnya, harus menghadapi gugatan AS, Jepang, dan
Uni Eropa di
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Tampaknya yang menjadi pembicaraan masyarakat tentang proyek yang berbau
KKN bukan
hanya proyek-proyek yang dimiliki putra-putri mantan Presiden Soeharto,
tetapi juga yang
dimiliki cucu mantan presiden kedua itu. Banyak kalangan yang membicarakan
penggunaan
pupuk urea tablet produksi PT Ario Seto Wijoyo milik Ari Sigit.

Sebab, dengan menggunakan pupuk urea tablet, biaya yang dikeluarkan petani
lebih besar
dibandingkan dengan bila menggunakan urea pril atau tabur. Apalagi hasil
penelitian tim
pupuk Universitas Krisnadwipayana (Unkris) menyebutkan, kualitas urea
tablet produksi PT
tersebut kurang memadai, karena mesin-mesin yang digunakan sudah banyak
yang tua.
Harganya pun lebih tinggi Rp 35 per kilogram dari urea pril.

Macan Betina

Campur tangan keluarga Soeharto dalam proyek-proyek PLN dan Pertamina juga
sempat
merepotkan direktur utama kedua BUMN di lingkungan Deptamben tersebut.
Berkali-kali
Dirut PT PLN (Persero) Djiteng Marsudi mengeluh di depan rapat kerja dan
rapat dengar
pendapat dengan Komisi V DPR RI, bahwa ada yang campur tangan dalam proyek
PT PLN
sehingga pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa.

Sebagai misal Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B
yang berlokasi
di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Mula-mula perundingan proyek tersebut
antara PT
CEPA dan PT PLN seret, tetapi setelah di dalam PT CEPA Indonesia
dimasukkan nama
Indra Rukmana, suami Tutut, proyek itu berjalan lancar. Dan PT CEPA bisa
memulai
pembangunan PLTU di Jepara itu.

Masih ada lagi, yaitu proyek PLTU Tanjung Jati C yang lokasinya berdekatan
dengan Proyek
PLTU Tanjung Jati B. Di dalam proyek itu tercantum nama Siti Hediyati
(Titik) Prabowo.
Putri mantan Presiden Soeharto itu duduk di jajaran pimpinan proyek
tersebut.

Namun Dirut PT PLN selalu tidak menyebut nama-nama itu. Meski terus
didesak siapa yang
selalu mencampuri proyek PLN yang menyebabkan harga listrik tinggi,
Djiteng tetap tidak
mau mengebutkan nama. ''Yang nyampuri itu banyak, ada yang besar dan ada
yang kecil.
Ada yang kelas kambing, kelas sapi, bahkan ada pula yang kelas macan. Lha
di antara kelas
macan itu malah ada yang macan betina...,'' kata Djiteng.

Para anggota Komisi V DPR RI menyambutnya dengan tertawa. Mereka
mengetahui, yang
dimaksud 'macan betina' oleh Dirut PT PLN adalah Tutut dan Titik, keduanya
putri
Soeharto. Keluarga Soeharto tampaknya juga memasuki proyek-proyek
Pertamina. Bukan
hanya dalam soal pengangkutan minyak mentah dan BBM menggunakan kapal
tanker,
melainkan juga soal penanganan ekspor dan impor minyak mentah.

Menurut Dirut Pertamina Soegianto, ada pihak swasta yang menangani ekspor
dan impor
minyak. Hal itulah yang mengakibatkan Pertamina tidak efisien. Ketika
didesak oleh anggota
Komisi V DPR RI saat mendampingi rapat kerja Menteri Pertambangan dan
Energi Kuntoro
beberapa waktu lalu, Soegianto mengaku swasta yang dimaksud adalah anak
perusahaan
Pertamina.

Ketika didesak lagi dengan pertanyaan, apa nama perusahaan swasta itu,
Dirut Pertamina
menyebut nama PT Permindo. Masih belum puas, Komisi V mendesak lagi
Permindo itu
milik siapa, Soegianto masih menutup-nutupi dengan mengatakan Permindo
milik Pertamina.
Namun ketika didesak terus, berapa persen saham Pertamina, Soegianto
mengaku saham
Pertamina 35% dan saham swasta 65%. Dan ternyata perusahaan swasta itu
milik
putra-putra mantan Presiden Soeharto.

Pada akhirnya Mentamben Kuntoro Mangkusubroto menyatakan kolusi dalam
tubuh dua
BUMN di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi (Deptamben),
Pertamina dan
PT PLN, akan segera dihapus.

Ia mendukung langkah Dirut Pertamina melakukan efisiensi dengan meninjau
kembali tender
tiga perusahaan importir bahan bakar minyak (BBM). ''Saya sangat mendukung
semua
langkah efisiensi,'' kata Kuntoro menjawab pertanyaan wartawan di Gedung
Bappenas,
kemarin, selesai mengikuti rakor menteri bidang ekuin.

Sementara Ketua Komisi V Marzuki Achmad meminta Pertamina mengerjakan
langsung
impor BBM dan impor ataupun ekspor minyak mentah. ''Kerjakan sendiri oleh
Pertamina,
masak tidak bisa. Jadi, tidak usah melalui pihak ketiga, hanya membikin
boros saja itu,'' kata
Marzuki.

Dulu, dalam mengekspor ataupun mengimpor minyak mentah dan mengimpor BBM,
Pertamina melakukannya sendiri. Tetapi sejak anak-anak Soeharto terjun ke
dunia bisnis dan
masuk ke Pertamina, hal itu mulai dikerjakan oleh mereka dengan
menggunakan nama
beberapa perusahaan swasta, antara lain PT Permindo.

Baik Dirut Pertamina, Dirut PT PLN, maupun Mentamben tidak mampu
mencegahnya,maka
terjadilan kolusi. Menurut Kuntoro, kontrak-kontrak yang diberikan untuk
impor dan ekspor
di Pertamina akan berakhir bulan Juni tahun ini. Namun ketika ditanya
wartawan apakah
akan diambil alih oleh Pertamina, Kuntoro hanya mengatakan yang penting
transparan.
Kuntoro tidak menyebut tender dihilangkan.

Mengenai hal itu, Marzuki Achmad mengatakan, alasan Pertamina tidak mampu
melakukan
impor ataupun ekspor minyaknya sendiri tidak logis.

Sementara itu ketika ditanya masalah listrik swasta yang memberatkan PLN,
Kuntoro tidak
mau menjawab, karena PLN sudah berada di bawah pengawasan Menteri
Pendayagunaan
BUMN Tanri Abeng.

Namun mengenai listrik swasta, Marzuki Achmad mengatakan, PLN harus
melakukan
renegosiasi, khususnya harus menurunkan harga. Perusahaan listrik swasta
yang beroperasi
di Indonesia juga harus menjual listriknya kepada PT PLN dengan uang
rupiah, bukan
dengan dolar. ''Kalau harga listrik swasta tidak diturunkan dan tetap
dijual ke PLN dengan
dolar, PLN tinggal tunggu matinya.''

Juga ketika ditanya tentang pabrik briket batu bara milik Ari Sigit (cucu
Soeharto) di Gresik,
Kuntoro menjawab singkat, pabrik briket di Gresik itu tidak seperti yang
diharapkan.

Proyek di Jatim

Di Jatim, Pemda akan meninjau ulang semua proyek yang digarap keluarga
Soeharto di
wilayahnya. Menurut Gubernur Basofi Soedirman kepada wartawan, kemarin,
keluarga
mantan presiden itu masih memiliki beberapa proyek yang sedang dan akan
dikerjakan di
Jatim. Antara lain proyek air bersih Umbulan senilai Rp 450 miliar yang
digarap Tommy
Soeharto, proyek jalan tol lingkar timur senilai Rp 400 miliar yang
digarap Ny Siti Hardiyanti
Rukmana (Tutut), proyek penyulingan minyak di Situbondo senilai Rp 4
triliun milik
Bambang Trihatmojo, dan penyulingan minyak di Bojonegoro yang dikerjakan
Tommy.

''Kami akan meninjau ulang seluruh proyek tersebut tanpa pandang bulu.
Termasuk
proyek-proyek yang akan dan sedang dikerjakan oleh anak-anak pejabat lain.
Pokoknya
binsis anak-anak pejabat akan ditinjau ulang,'' tegasnya.

Sementara tokoh masyarakat Jateng, Ismangoen Notosaputro menyatakan, harta
haram
milik mantan Presiden Soeharto dan keluarganya, terutama yang berbentuk
saham-saham di
perusahaan, secepatnya disita untuk negara dan dijadikan modal untuk
membenahi
perekonomian nasional yang kini ambruk.

Misalnya, saham di proyek pembangkit listrik Paiton serta proyek Freeport,
Busang.
''Sahamnya saja yang disita atau dinasionalisasi. Perusahaannya jangan
dibubarkan,''
katanya.

Menurut dia, Soeharto adalah bos dari segala bos, sehingga harus
bertanggung jawab atas
segala yang terjadi semasa masih berkuasa. Pengusutan harta kekayaannya
perlu, karena
jika benar harta koruptor di rezim Soeharto dikumpulkan, seperti ditulis
majalah Forbes,
jumlahnya mencapai 40 miliar dolar AS.(am,wa, tri,B17, an,ng-11-23a)

Beberapa proyek keluarga Soeharto

- Pengelolaan tol Jakarta (PT Citra Marga Nusa
Phala/Tutut)
- Air minum DKI (PT Kekar Thimes
Airindo/Sigit)
- Stasiun bahan bakar gas (Tutut)
- Gedung kantor Humpuss (Tommy)
- Hotel Mulia (Bambang)
- Pembebasan PPn untuk premix dan super TT (Tommy)
- Penanganan SWKP BPPC (Tommy)
- Mobil nasional Timor
(Tommy)
- Penggunaan pupuk urea tablet (Ari
Sigit)
- PLTU Tanjung Jati B (Indra
Rukmana)
- PLTU Tanjung Jati C (Titik
Prabowo)
- Ekspor dan impor BBM (Bambang
dan Tommy)
- Pabrik briket batu bara Gresik (Ari
Sigit)
- Proyek air bersih Umbulan (Tommy)
- Jalan tol lingkar timur Surabaya (Tutut)
- Penyulingan minyak Situbondo (Bambang)
- Penyulingan minyak Bojonegoro (Tommy

[Pimpro]

BERITA UTAMA WASPADA

KAMIS, 28 MEI 1998

Dua Proyek Keluarga Soeharto Dibatalkan

TANGERANG (Waspada): Mega proyek seluas 8.000 hektare PT Kapuk Naga Indah
(KNI) milik Sigit Hardjoyudanto di Kabupaten Tangerang senilai Rp 14 triliun
agar dibatalkan karena diduga mengandung unsur korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN). Sementara itu PT Pismatek Group Pekalongan, membatalkan penandatanganan
kerjasama dengan Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Burhanudin Somadinata kepada pers di
Tangerang Rabu mengatakan supaya proyek KNI tersebut dibatalkan saja karena
dalam proyek itu ada KKN.

"Proyek itu jelas-jelas ada KKN-nya karena merupakan droping dari pusat,"
katanya.

Ia menjelaskan, proyek KNI membebaskan tanah penduduk ribuan hektare lahan
produktif pada 14 desa ditiga kecamatan masing-masing Teluknaga, Kecamatan
Kosambi, Kecamatan Pakuhaji.

Dari lahan tersebut, 4.000 hektare di antarnaya reklamasi pantai utara Laut
Jawa, dan selebihnya adalah berada di darat untuk perumahan, lapangan golf,
lokasi wisata dan pusat bisnis masa datang.

Pimpinan KNI Sigit Hardjoyudanto, anak mantan Presiden Soeharto merencanakan
daerah ini melebihi kawasan Ancol yang lengkap baik sarana maupun prasarana
modern dengan menggandeng Antoni Salim.

Perincian penggunaan lahan masing-masing 892 ha ruang terbuka hijau, 1.608 ha
untuk jalan dan saluran, 294 ha untuk fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas
umum (fasum), 226 ha lahan komersial, dan 4.448 ha permukiman.

Selain itu, peruntukannya 450 ha untuk wisata hutan bakau (mangrove), 630 ha
untuk wisata terpadu, serta 30 ha untuk areal wisata nelayan dan wisata sawah.

Keppres 73

Menurut Burhanudin, berdirinya kawasan KNI tersebut berdasarkan Keppres No. 73
tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto waktu itu.

"Jadi Keppres itu juga harus dicabut supaya warga pemilik lahan tidak resah,"
katanya.

Setelah keluarnya Keppres tersebut, warga yang berada di tiga kecamatan
tersebut dilarang menjual tanah kepada pihak lain kecuali kepada KNI dengan
alasan areal itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jabar.

"Kita tidak dapat menjual tanah kepada orang lain selain perusahaan yang
menguasai lokasi," kata Maman (47) penduduk Pakuhaji yang mengaku mempunyai
tanah seluas 1,04 hektare kepada Antara, Rabu.

Burhanudin mengatakan, masalah adanya pelarangan menjual tanah itu diiringi
adanya intimidasi, sehingga warga di lokasi yang sudah dikuasai itu resah.

"Saya tidak asal berkomentar, karena sudah melakukan penelitian yang mendalam
bahwa proyek itu juga belum memiliki analisa mengenai dampak lingkungan
(Amdal).

Sementara itu, data yang diperoleh dari Kantor Bappeda Kabupaten Tangerang
menyebutkan bahwa proyek KNI baru mengantongi fatwa peruntukan lahan yang
menurut rencana akan rampung tahun 2000.

Batalkan kerjasama dengan Tommy

Sementara itu PT Pismatek Group Pekalongan, melalui anak perusahaannya di
Jakarta, membatalkan penandatanganan kerjasama dengan Hutomo Mandala Putra
(Tommy Soeharto) di bidang produksi piston yang dirancang khusus untuk
keperluan suku cadang mobil nasional.

"Rencananya dalam kerjasama nanti, PT Pismatek melalui anak perusahaan PT
Sutra Pisma sebagai pemasok tunggal suku cadang mobnas dan pihak Tommy tidak
akan menggunakan piston produksi pabrik lain," kata Presdir PT Pismatek Group
Djamal Ghozi Basmeleh di Pekalongan Rabu (27/5).

Menurut dia, pembatalan itu dilakukan menyusul situasi yang berkembang seperti
saat ini yang
menghendaki penghapusan kolusi, korupsi dan nepotisme di segala bidang
termasuk ekonomi.

"Karena tuntutan itu dan alasan lainnya terpaksa kami harus membatalkan
kerjasama tersebut," ucapnya.

Dia mengatakan optimis perusahaannya tetap akan berjalan lancar meski tidak
melakukan kerjasama dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh.(antara)

----------end----------

[Pimpro]

BERITA UTAMA WASPADA

KAMIS, 28 MEI 1998

Kejaksaan Agung Akan Usut Kekayaan
Mantan Pejabat, Pejabat Dan Konglomerat

JAKARTA (Waspada): Kejaksaan Agung akan melakukan pengusutan terhadap kekayaan
mantan pejabat dan pejabat negara, termasuk para konglomerat, bila terdapat
bukti-bukti awal dan indikasi yang kuat adanya dugaan tindak pidana korupsi.

"Pengusutan itu memerlukan kecermatan dan ketelitian. Tuntutan dari berbagai
kalangan tersebut adalah baik, namun harus dihindari prasangka yang tidak
benar," kata Wakil Jaksa Agung Ismudjoko, SH usai melantik 29 orang pejabat
eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung di Jakarta Rabu (27/5).

Wakil Jaksa Agung Ismudjoko mengatakan, kecermatan dan ketelitian dalam
pengusutan kekayaan mantan pejabat dan pejabanegara termasuk konglomerat yang
diduga diperoleh dari hasil korupsi, sangat diperlukan karena kalau hanya
dalam pandangan biasa bisa merupakan fitnah dan sangkaan yang tidak beralasan.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah Ketua Umum DPP Asosiasi Advokat
Indonesia (AAI) Yan Apul SH, mendukung pengusutan kekayaan pejabat negara
tersebut dan semua hasil korupsi agar dikembalikan kepada negara melalui
proses hukum.

Kejaksaan Agung, kata Yan Apul, memerlukan sikap pro aktif mencari dan
menyusun suatu rencana penyelidikan sampai dengan penuntutan terhadap
koruptor-koruptor dan secara konsekuen mengembalikan kekayaan negara tersebut
kepada pemerintah.

Jaksa Agung Soedjono C Artmonegoro dalam sambutan tertulisnya mengatakan,
reformasi yang sedang digerakkan kini menuntut keterbukaan dan kebersamaan
dalam semangat demokratis yang berintikan kejujuran dan sikap sportif.

Dia mengatakan, penanggulangan masalah ekonomi, politik dan hukum tidak dapat
dilepaskan dari proses reformasi kebijaksanaan pembangunan nasional sesuai
dengan aktualitas aspirasi masyarakat.

"Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menghadapinya dengan sikap dewasa,
karena pembangunan pada hahekatnya juga berarti proses pendewasaan diri yang
menuntut kearifan," kata Jaksa Agung.

Para pejabat eselon II yang dilantik antara lain Tarmizi Yunus, SH sebagai
Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Ses JAM Pidsus), Winarno SH
sebagai Sekretaris JAM Pengawasan, M.Abdurrachman SH sebagai Sekretaris JAM
Tindak Pidana Umum, Lukman Naam, SH sebagai Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan, Faizal Daulay, SH sebagai Staf Umum Jaksa Agung, sejumlah
Direktur, lima orang widyaiswara dan Kepala Biro.

Selain itu empat orang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) masing-masing Dr
Soeparman SH,MH sebagai Kajati Tinggi DI Yogyakarta,M.Adenan Kasian SH sebagai
Kajati Jawa Timur, Lukharni SH sebagai Kajati Sumatera Selatan dan Sunarto
Priatman SH sebagai Kajati Sumatera Utara.

Komite pencari harta
Setelah aksi mahasiswa reda, giliran Keluarga Besar Angkatan '66 membentuk
Komite Penyelamat Kekayaan Negara dan perbaikan/penertiban aparatur negara.
Komite itu akan mendorong pemerintah langsung mencari para pejabat dan
keluarganya, para konglomerat mengembalikan harta kekayaannya yang berasal
dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Kami siap di barisan depan," kata Ketua Presidium Keluarga Pasar Eksponen '66
M Husni Thamrin kepada wartawan di Jakarta Rabu (27/5).

Komite itu bertujuan meneliti atas segala kepemilikan harta kekayaan para
pejabat maupun keluarganya serta para konglomerat yang diduga dari hasil KKN
selama 32 tahun pemerintahan mantan Presiden Soeharto. "Kalau saja
mantan-mantan pejabat maupun konglomerat yang mendapat harta kekayaannya dari
KKN dan mengembalikan kepada pemerintah hanya 30 persen, Indonesia tidak perlu
mengemis kepada IMF dan Bank Dunia," kata Husni.

Menjawab pertanyaan wartawan, Husni Tharim mengatakan, komitenya akan
melakukan pamantauan atau investigasi dalam menelusuri hal-hal kekayaan negara
kepada pihak-pihak yang selama ini diduga. "Dari data yang didapat langsung
maupun tidak langsung akan disampaikan pihak berwenang untuk diteliti dan
diperiksa. Komite juga akan melakukan penelitian terhadap kekayaan pejabat
yang memiliki simpanan di dalam maupun luar negeri.

Komite juga akan membantu aparatur negara yang tidak menjalankan fungsinya
dengan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Eksponen '66 akan
bekerjasama dengan seluruh unsur dalam masyarakat dan menyerahkannya kepada
Kejaksaan Agung agar menyita kekayaan para pejabat dan konglomerat dari KKN
dan mengumumkannya di media massa agar masyarakat dapat memantau
pelaksanaannya. (j07/ant)

----------end----------

[Pimpro]

BERITA UTAMA WASPADA

KAMIS, 28 MEI 1998

350 Eksekutif Asia Inginkan
Soeharto Dan Keluarga Diadili

SINGAPURA (Waspada): Para eksekutif dari negara-negara kawasan Asia dan
Australia menilai mantan Presiden Soeharto dan keluarganya harus diadili
karena dianggap melakukan korupsi. Kesimpulan tersebut merupakan hasil jajak
pendapat yang disiarkan dua media massa di Singapura, Selasa (26/5).

Survei dilakukan terhadap 350 eksekutif dari 10 negara Asia. Tiga perempat
dari jumlah responden tersebut berpendapat Soeharto dan keluarganya harus
mempertanggungjawabkan perbuatan korupsi mereka melalui pengadilan.

Jajak pendapat dilakukan atas kerja sama televisi satelit CNBC Asia Business
News dan majalah Far Eastern Economic Review (FEER) setelah Soeharto mundur
pekan lalu.

Pengembalian kuesioner dilakukan melalui faksimile. Responden rata-rata
menduduki posisi penting sebagai pengambil keputusan mulai dari direktur utama
atau managing director dari berbagai perusahaan terkemuka di Australia, Hong
Kong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan
dan Thailand.

Meskipun sebagian besar eksekutif puncak ini beranggapan mantan presiden harus
diadili, 80 persen dari responden di Indonesia merasa ia tidak perlu diadili.
Jajak pendapat ini juga memperlihatkan 64,5 persen yakin Indonesia harus
meninggalkan kebijakan "dwifungsi" yang secara konstitusional memberi peluang
bagi militer ikut menentukan keputusan politik maupun militer. Tetapi
mayoritas responden asal Indonesia berpendapat kebijakan itu tidak perlu
dicabut.

Apabila oposisi memenangkan pemilu, 54,9 persen yang mengisi survei ini
mengatakan oposisi tidak akan menjadi alternatif kredibel bagi Golkar
sementara 87,3 persen memprediksi pemilu yang akan dilangsungkan masih belum
berlangsung jujur dan adil.

Far Eastern Economic Review dimiliki Dow Jones and Company yang mengelola
sejumlah majalah ternama dan kantor berita. CNBC Asia Business News kerja sama
Dow Jones dan NBC, unit penyiaran General Electric. (SP)

[Pimpro]

BERITA UTAMA WASPADA

RABU, 27 MEI 1998

FKKP Temui Presiden; Kekayaan Soeharto Dibicarakan

JAKARTA (Waspada): Forum Komunikasi Kelompok Pengimbang (FKKP) bersama
Presiden BJ Habibie pada saatnya akan membicarakan pengungkapan kekayaan para
pejabat selama kurun Orde Baru.

"Pengungkapan kekayaan pejabat dan mantan Presiden Soeharto akan kami
bicarakan. Setiap pekan kami bertemu dan berbicara dengan Presiden Habibie,"
kata salah seorang anggota FKKP Soedjana Syafei menjawab pertanyaan pers
seusai diterima Habibie di Jakarta Selasa (26/5).

Bersama dengannya adalah hadir Nurcholis Madjid dan Adnan Buyung Nasution,
namun tidak hadir dalam jumpa pers itu karena berhalangan adalah Emil Salim,
Amien Rais dan Rudini. FKKP sebelumnya bernama Kelompok Oposisi 6.

Sementara itu, Dr M. Amien Rais mengemukakan, perlu dibentuk badan independen
untuk menyelidiki kekayaan pejabat selam Orde Baru.

Lebih lanjut Sujana Syafei mengatakan, pembicaraan tersebut merupakan
perwujudan dari tekad Orde Reformasi untuk mengadakan koreksi total terhadap
penyimpangan selama Orde Baru dengan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN).

Untuk merealisasikannya diperlukan mekanisme operasional, katanya, seraya
menambahkan proses tersebut hendaknya dilakukan dalam kerangka penegakan
hukum.

Sementara itu, Adnan Buyung Nasution menyatakan prioritas pelaksanaan
reformasi total dalam jangka pendek adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum yang
jujur dan adil secepatnya.

Dengan melaksanakan Pemilu diharapkan dapat dipilih para wakil rakyat di
DPR/MPR yang mencerminkan kedaulatan rakyat, katanya.

Hal senada dikemukakan Nurcholis Madjid yang menyatakan bahwa Pemilu hendaknya
dilaksanakan secepatnya, mengingat semua Undang-undang politik yang ada
sekarang sudah tidak relevan dengan Orde Reformasi.

"Sudah ada komitmen untuk melaksanakan reformasi total. Bola ada di pihak
pers," katanya.

Dari Amerika Serikat

Baik Syafei maupun Nasution menyatakan Habibie setuju bila FKKP menimba
pengalaman empiris tentang demokrasi dari sejumlah negara misalnya Amerika
Serikat, Korea Selatan dan Filipina.

Dengan diundangnya sejumlah pakar politik dari luar negeri itu diharapkan
perwujudan Orde Reformasi secara total dapat dipercepat di segala bidang
kehidupan, kata Nasution.

"Semuanya ini dalam kerangka obsesi Presiden Habibie untuk memujudkan
demokrasi di Indonesia," kata Syafei pula.

Perlu Badan Independen

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Amien Rais mengusulkan perlunya
segera dibentuk suatu badan independen untuk mengejar kekayaan negara yang
diperoleh secara ilegal oleh siapapun, untuk dikembalikan kepada rakyat
Indonesia melalui pemerintah RI.

"Jadi berbagai macam aset di luar negeri yang dimiliki oleh keluarga tertentu
sebaiknya memang dibekukan dan kita minta kepada negara-negara maju yang
banknya menyimpan kekayaan keluarga Indonesia yang diperoleh dengan tidak
halal sebaiknya dibekukan," ujar dia di Jember Selasa.

Kepada wartawan usai menghadiri wisuda santri Pondok Pesantren Hafhidzi Qur'an
di Universitas Muhammadiyah Jember, dosen Fisipol UGM itu mengatakan agar
pemerintahan Habibie dan berikutnya dapat mengusut hal tersebut demi untuk
kepentingan rakyat Indonesia.

Dia mencontohkan kasus-kasus simpanan kekayaan pemimpin dunia di luar negeri
seperti Shah Iran, Marcos dan Mobuto dan lainnya dapat dicairkan dari
bank-bank luar negeri untuk kepentingan rakyatnya, meskipun dengan usaha yang
cukup sulit dan gigih.

"Inilah salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh
pemerintahan yang baru, selain ada pekerjaan rumah lainnya," katanya.

Pekerjaan rumah lainnya dengan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan
adalah bahwa usaha-usaha yang mendorong reformasi di bidang sosial, ekonomi
dan politik semakin terbuka lebar, karena selama ini tujuan ke arah tersebut
selalu menemui ganjalan.

Dalam kaitan tersebut, ada sebuah persoalan politik yang harus segera
dijelaskan duduk perkaranya yakni menyangkut keinginan pihak-pihak yang
menghendaki diadakannya sidang umum atau sidang istimewa

MPR yang ada sekarang untuk memilih kepemimpinan nasional yang baru, sementara
Habibie sudah menjadi Presiden sesuai konstitusi.

"Mereka yang ingin Sidang Istimewa (SI) MPR yang sekarang lupa atau pura-pura
lupa bahwa Presiden atau Wapres yang dipilih tentu merupakan stok lama atau
tokoh-tokoh yang lebih kurang sama dengan Pak Harto," katanya mengingatkan.

Karena itu, bersama tokoh-tokoh seperti Emil Salim, Nurcholish Madjid dan
lainnya mengusulkan agar pemerintah Habibie segera menyiapkan UU kepartaian
yang baru, UU Pemilu dan UU tentang kedudukan anggota DPR/MPR, sehingga Pemilu
yang dilaksanakan dapat menghasilkan DPR yang sepenuhnya dipilih rakyat.

"Saya yakin dalam enam bulan atau satu tahun kalau Pemilu terjadi maka akan
terbentuk DPR yang demokratis dan eksekutif yang demokratis," tambahnya.

Pada bagian lain Amien meminta kepada rakyat Indonesia untuk merapatkan
persatuan dan kesatuan, karena saat ini keadaan belum sepenuhnya stabil
sehingga tidak lagi terjadi goncangan, dan memberi kesempatan kepada Habibie
untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Mulai diungkap

Secara pelan-pelan tetapi pasti, bisnis keluarga mantan presiden Soeharto
mulai diungkap di Jawa Timur. Banyak proyek bisnisnya yang memanfaatkan
perusahaan BUMN dan perusahaan daerah.

Pemda Jatim bertekad untuk mengkaji dan meninjau ulang secara proporsional
berbagai proyek besar milik keluarga mantan Presiden RI Soeharto itu, baik
yang belum dilaksanakan maupun yang sedang dikerjakan.

Hal itu dikemukakan oleh Gubernur Jatim Basofi Soedirman menjawab pertanyaan
wartawan di gedung negara Grahadi Surabaya Selasa [26/5].

Proyek bernilai triliunan rupiah antara lain kilang minyak di Situbondo milik
Bambang Trihatmojo dan di Probolinggo milik Probosutejo, tol lingkar timur
Surabaya ruas Waru-Juanda-Perak oleh Mbak Tutut dan proyek air bersih Umbulan
oleh Tommy Soeharto.

Proyek lain Bimantara, PLTU Paiton swasta dan jalan tol tengah kota Surabaya
ruas
Waru-Wonokromo-Perak. Beberapa proyek yang sudah terealisasi serta operasional
adalah jaringan pipa gas dari Pulau Pagerungan di Sumenep, Madura, hingga
Surabaya-Gresik-Sidoarjo.

Menurut Basofi, seluruh proyek yang belum terealisasi akan ditinjau ulang dan
ditanyakan kepada yang bersangkutan apakah masih sangup meneruskan proyeknya
atau tidak. Kalau tidak sanggup proyek akan diberikan kepada investor lain
yang mampu.

Ya, kita lihat secara proposional-lah, apa mereka masih mampu atau tidak.
Kalau tidak kita kasihkan kepada yang lain, tetapi apa ada investor lain yang
mampu meneruskan proyek besar-besar itu dalam kondisi seperti sekarang ini,"
keluh Basofi sambil balik bertanya.

Surat sakti

Tentang 'surat sakti,' memo, ataupun rekomendasi pejabat dari atas atau dari
pusat untuk proyek di Jatim, menurut dia, hal semacam itu banyak dan membuat
pusing dan sekarang sudah tidak ada.

"Saya sudah lama tidak terima telefon. Kalau ini, ya banyak hikmahnya, yaitu
reformasi yang
mengharuskan siapa saja objektif dan transparan," ucapnya sambil tersenyum.

Prinsipnya, dia sebagai Gubernur atau pejabat lain hanya membuat pengantar
menjembatani
pengusaha/rekanan untuk mengerjakan atau mendapat proyek di Jatim dan tidak
harus mendapat dengan adanya pengantar tersebut.

Namun, dia mengakui bahwa surat pengantar itu sering disalahgunakan oleh staf
ataupun rekanan dimaksud dengan menimbulkan kesan (berkolusi) agar proyek
dimaksud dikerjakannya.

"Eh, ada surat atasan," kata Basofi menirukan ulah stafnya yang menjadikan
surat pengantarnya sebagai tameng, yang sebenarnya perlu ditindaklanjuti oleh
pejabat terkait layak-tidaknya melalui tender terbuka.

Dalam kesempatan penjelasan yang dihadiri para wagub, sekwilda dan ketua
Bappeda hingga kadis teknis di Jatim ini, Basofi memerintahkan agar stafnya
melaksanakan reformasi segala bidang dengan memberikan pelayanan
sebaik-baiknya dan dilaksanakan secara terbuka.

"Segala tender proyek di lingkungan Pemda Jatim harus terbuka dan diketahui
oleh masyarakat, agar kualitas proyek dimaksud sesuai dengan nilai dana
tercantum," demikian Basofi.

700.000 Pohon jati raib

Perhutani Jabar harus kehilangan lebih dari 700.000 pohon jati di kawasan
hutan produksi seluas 470 Ha di Cikopo, Purwakarta, Jabar, setelah hutan
seluas itu disulap untuk kawasan industri.

Selain pohon jati juga ikut lenyap sedikitnya 100 ton pucuk kayu putih per
tahun di kawasan hutan tersebut, demikian keterangan yang diperoleh di kantor
Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan [KPH] Purwakarta Selasa.

Administratur Perhutani KPH Purwakarta Arif Seyadjati membenarkan dan
menyatakan hutan seluas itu sudah diganti di daerah lain di wilayah Jabar.
Akan tetapi, dia menolak merinci lebih jauh.

"Sudahlah! Setahu saya hutan di Cikopo itu telah diganti antara lain di daerah
Cianjur," katanya. Dia menyebutkan, perubahan fungsi hutan menjadi kawasan
industri itu berada pada kewenangan Perhutani Unit III Jabar.

Hutan jati dari seluas 470 Ha di sekitar mulut tol Cikampek itu diperuntukkan
bagi Kawasan Industri Bimantara Automotive [KIBA] dan di sebagian areal sudah
siap untuk dibanguni pabrik. KIBA telah diresmikan dua tahun lalu, waktu itu
oleh Menperindag Tunky Ariwibowo.

Sumber Perhutani menyebutkan pada areal hutan jati itu ikut lenyap pula
hamparan tanaman kayu putih yang biasanya menghasilkan produksi pucuk
rata-rata 100 ton per tahun. Pabrik penyulingan minyak kayu putih juga
terpaksa diungsikan ke daerah lain.

Ketua DPRD Purwakarta H. Bisri Haryoko mengakui beralihnya kepemilikan lahan
kehutanan ke swasta itu banyak mengundang protes dari kalangan masyarakat dan
mereka mempertanyakannya ke DPRD belakangan ini.

"Itu urusan Perhutani dan memang sudah diganti di Cianjur," katanya.

Selain di Cikopo, ribuan hektare hutan di wilayah Telukjambe, Karawang, juga
beralih menjadi milik PT Hutan Pertiwi Lestari [HPL] untuk kawasan industri
pula.

"Yang sudah pasti sekitar 2.000 hektare dimiliki PT PHL dan 5.000 hektare lagi
masih dalam proses," kata Arif.

Impor BBM

Di bagian lain, Pertamina yang ingin melepaskan diri dari jeratan bisnis
dengan putra mantan presiden Soeharto, segera mengusahakan sendiri impor BBM
dan minyak mentah.

Rencana tersebut segera mendapat tanggapan dari Mentamben Kuntoro
Mangkusubroto, yang
menegaskan, pihaknya mendukung langkah Pertamina untuk tidak lagi menggunakan
jasa pihak ketiga dalam perdagangan BBM dan minyak mentah.

Dirut Pertamina Sugianto mengatakan begitu kontrak dengan dua perusahaan [PT
Permindo dan PT Petra Oil] yang sebagian besar sahamnya dimiliki Bambang
Trihatmodjo dan Hutomo Mandalaputra-selesai Juni ini, maka Pertamina akan
melakukan sendiri kegiatan impor-ekspor BBM dan minyak mentah.

Menurut Kuntoro, pihaknya mengharapkan kalaupun akan ada review dari Pertamina
mengenai tata niaga itu, hendaknya tetap dilakukan secara transparan.

Perampingan

Pertamina, yang terkena krisis regional, merampingkan jumlah kantor
perwakilannya di luar negeri mulai dari Singapura dan diikuti London, demikian
sumber-sumber yang dikutip The Business Times.

Diberitakan kantornya di Houston baru-baru ini dipindahkan ke Los Angeles dan
satu lagi di Tokyo sepertinya tetap beroperasi.

Di Singapura, Pertamina yang memiliki kantor di Dapenso Building di Cecil
Street, mengurangi jumlah personelnya dari 15 jadi dua orang dan berencana
pindah ke tempat yang lebih kecil di gedung yang sama.

Ditambahkan, kantor perwakilan di Singapura terutama menangani perkapalan,
ekonomi dan teknologi.
Karena kedekatan jarak dengan Singapura, Pertamina bisa menangani operasinya
dari Jakarta.

"Dengan cara ini, perusahaan mampu menghemat biaya operasi sekitar dua juta
dolar AS yang jika dikurskan ke rupiah hari ini bisa besarnya empat kali,"
ucapnya.

Kini tak satu pun kantornya di luar negeri melakukan perdagangan minyak atau
gas.

"Perdagangan ditangani perusahaan Bambang dan Tommy lewat perusahaan Permindo
dan Perta dan Indo Oil di Singapura," ucapnya.

HET minyak tanah

Mentamben juga menegaskan, masih tingginya harga minyak tanah di Jakarta dan
kota lain terkait dengan rantai bisnis distribusi Bahan Bakar Minyak itu.

"Rantai bisnisnya terlalu panjang, sehingga begitu sampai ke konsumen jauh di
atas harga yang
ditentukan," katanya di Jakarta Selasa.

Harga minyak tanah oleh pemerintah sudah dikembalikan ke harga sebelum
kenaikan, yakni Rp 280/liter, sejak 16 Mei 1998.

Namun, untuk mendistribusikan ke masyarakat, Pertamina menggunakan perusahaan
Penyalur Minyak Tanah [PT PMT], sehingga di setiap pangkalan minyak tanah,
harga jualnya menjadi Rp 345/liter.

Untuk tingkat pengecer, pemerintah/Pertamina tidak lagi ikut mengatur harga.
Pada tingkat itu, harga minyak tanah ditentukan Gubernur melalui Harga Eceran
Tertinggi [HET].

Kuntoro berjanji, pihaknya akan terus melakukan pengawasan sejauh dalam batas
wewenangnya. Misalnya, jika di pangkalan, harganya sudah di atas Rp345/liter,
maka agen minyak tanah itu akan ditindak.

"Tetapi, jika yang bermain adalah di tingkat pengecer, itu menjadi urusan
Gubernur," katanya.

Dihentikan

Kontrak bisnis putra mantan presiden Soeharto untuk mengalirkan air minum bagi
warga Jakarta telah merugikan PAM Jaya sehingga memicu pembongkaran banyak
bisnis lainnya.

Menteri PU Rachmadi Bambang S. mengatakan proyek air bersih kerja sama antara
PDAM Jaya dengan dua perusahaan swasta, yaitu PT Kekar Thames Airindo dan PT
Garuda Dipta Semesta [GDS], untuk sementara dihentikan.

"Secara hukum keberadaan kedua perusahaan swasta itu masih ada, namun untuk
sementara proyek itu dihentikan," kata Rachmadi.

Penghentian operasi tersebut adalah agar bisa dilakukan telaah kembali apakah
proyek masih bisa terus dilanjutkan atau tidak.

"Sekarang ini sedang dilakukan pembicaraan antara tim pemerintah dengan pihak
swasta bagaimana tindak lanjutnya," katanya.

Mengenai adanya Instruksi Gubernur No.131/1998, dia mengatakan bahwa
dikeluarkannya instruksi itu adalah agar PDAM Jaya segera mengambil langkah
yang dianggap perlu untuk mengamankan pelayanan kepada masyarakat.

Keterlibatan kedua perusahaan swasta itu sesuai dengan kebijakan pemerintah
sebelumnya, yaitu mencoba menggabungkan sumber dari pemerintah ataupun pihak
swasta dalam rangka mempercepat pelayanan bagi masyarakat di Jakarta.

"Untuk itu, kita akan lihat apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan
itu atau tidak. Saat ini, saya belum bisa menjawab sesuai atau tidak," kata
Rachmadi.

Apabila dari hasil penelitian ternyata tidak sesuai dengan upaya meningkatkan
pelayanan kepada
masyarakat, maka kontrak dengan pihak swasta akan dibatalkan.

"Yang perlu dilihat seberapa jauh kemanfaatan dari kontrak tersebut apakah
betul-betul efektif bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat atau tidak,"
katanya.

Karena terjadi penyimpangan penagihan rekening dari pelanggan PAM Jaya,
pemerintah DKI dalam siaran persnya meminta warga agar membayar rekening
melalui Bank DKI Jakarta. Sebelumnya pembayaran rekening dilakukan melalui
BCA.

Dijelaskan pula, untuk pembayaran rekening air minum tagihan Maret 1998 dan
April 1998 yang dibayarkan sampai dengan 31 Mei 1998 tidak dikenakan denda
keterlambatan.

Sementara itu, Direktur Usaha PD PAM Jaya, Bambang Suranto mengatakan,
operasionalisasi pelayanan air minum dari mitra swasta PT Kekar Thames Airindo
dan PT GDS telah diambil alih oleh PAM Jaya terhitung sejak 23 Mei 1998.

Mitra PD PAM Jaya dalam pengelolaan air bersih di wilayah Barat Jakarta, GDS
meminta Gubernur DKI Sutiyoso untuk menunjuk suatu auditor independen untuk
memeriksa tagihan atas pelanggan air PAM yang ditariknya.

"GDS telah menangani prosedur penagihan dengan benar, sesuai dengan kondisi
yang secara jelas dan ketat tertera dalam kontrak pengadaan dan pengelolaan
air bersih untuk wilayah Jakarta bagian Barat," kata Direktur Pengelola GDS
Christian Michelon dalam siaran persnya.

Dia menyebutkan, semua tagihan pelanggan air PAM telah disetor ke suatu
rekening bersama yang independen, dan rekening itu dibentuk PD PAM Jaya
dengan GDS di Bank ABN-Amro dan BNI 46.

Penyimpangan

Menkop/PPK Adi Sasono kini juga akan meneliti dan mengevaluasi kemungkinan
terjadinya penyimpangan dana yang dikumpulkan koperasi. Termasuk di dalamnya
penggunaan dana penyertaan cengkeh Rp 1 trilyun lebih dan dana Simpanan Wajib
Khusus Petani [SWKP] cengkeh oleh Induk KUD.

"Kita akan mengevaluasi kembali dan memeriksa, yang tidak benar akan
direformasi," katanya kepada pers di Jakarta Selasa menanggapi isu bahwa Induk
KUD menggunakan dana tersebut untuk kegiatan investasi, padahal sudah
diputuskan dana itu hanya untuk kegiatan bisnis cengkeh.

Kegiatan investasi yang dimaksud adalah pembelian seluruh saham milik swasta
di Goro oleh Inkud senilai Rp 140 milyar.

Jika nanti terbukti terjadi penyimpangan penggunaan dana SWKP, kata Menkop,
maka pihaknya akan mengembalikan dana SWKP tersebut kepada yang berhak, yaitu
petani. Namun, sebelumnya pihaknya akan minta penjelasan dari Inkud dan minta
induk koperasi itu menyelesaikan masalah tersebut.

Pihak pusat perkulakan dan distribusi Goro sudah membantah bahwa pihaknya
menggunakan dana yang terhimpun melalui dana penyertaan dan Simpanan Wajib
Khusus Petani [SWKP].

[Pimpro]

Dibentuk Penyelamat Kekayaan Negara

Gugatan Bisnis Keluarga Soeharto Merebak
Di Cilacap Juga Punya Megaproyek

JAKARTA - Setelah aksi mahasiswa reda, giliran Keluarga Besar Angkatan 66
membentuk
Komite Penyelamat Kekayaan Negara dan Komite Perbaikan/Penertiban Aparatur
Negara.
Komite itu akan mendorong Pemerintah langsung mencari para pejabat dan
keluarganya
serta para konglomerat untuk mengembalikan harta kekayaan mereka yang
berasal dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Kami siap di barisan depan,'' kata Ketua Presidium Keluarga Besar
Eksponen 66, M Husni
Thamrin, kepada wartawan di Jakarta, Rabu. Untuk menyikapi derasnya arus
reformasi,
Eksponen 66 yang bermarkas di Jl Raden Saleh itu membuat dua komite, yakni
Komite
Reformasi Penyelamat Kekayaan Negara dan Komite Perbaikan/Penertiban
Aparatur Negara.

Komite itu bertujuan meneliti segala kepemilikan harta kekayaan para
pejabat ataupun
keluarganya, serta para konglomerat yang diduga dari hasil KKN selama 32

tahun
pemerintahan mantan Presiden Soeharto.

"Kalau saja mantan-mantan pejabat maupun konglomerat yang mendapat harta
kekayaan

dari KKN mau mengembalikan kepada Pemerintah 30% saja, Indonesia tidak

perlu mengemis
kepada IMF dan Bank Dunia,'' kata Husni.

Menjawab pertanyaan wartawan, Husni Thamrin mengatakan, komitenya akan
melakukan
pemantauan atau investigasi dalam rangka menelusuri hal-hal kekayaan
negara kepada
pihak-pihak yang selama ini diduga. "Data yang didapat langsung maupun
tidak langsung
akan disampaikan kepada pihak berwenang untuk diteliti dan diperiksa.
Penelitian komite
juga akan dilakukan terhadap kekayaan pejabat yang memiliki simpanan di
dalam negeri
maupun di luar negeri.''

Komite juga akan membantu memfungsikan aparatur negara yang selama ini
tidak
menjalankan fungsinya dengan baik di bidang eksekutif, legislatif, dan
yudikatif.

Eksponen 66 akan bekerja sama dengan seluruh unsur dalam masyarakat dan
menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung, untuk menyita kekayaan dari hasil
KKN dan
mengumumkannya di media massa agar seluruh masyarakat dapat memantau
pelaksanaannya.

Makin Merebak

Sementara itu, gugatan terhadap bisnis putra-putri dan cucu mantan
Presiden Soeharto
makin merebak. Masalah terdahulu seperti kasus jalan tol, PDAM Jaya, dan
kantor pusat PT
Humpuss di Jl Merdeka Timur, disusul kasus baru.

Di Dati II Tangerang misalnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) daerah
itu terpaksa
membatalkan kerja sama dengan pihak swasta PT Cipta Lamtoro Gung Persada
(CLGP) milik
Siti Hardiyanti (Tutut), putri Soeharto.

Kerja sama itu terpaksa dibatalkan karena sejak enam bulan terakhir PT
CLGP tidak
melaksanakan kegiatan apa pun, baik studi kelayakan air maupun laporan
kegiatan.
Perusahaan itu, selain tidak melaksanakan kerja sama yang disepakati, juga
belum
melakukan kegiatan seperti yang diharapkan.

Sementara Pemda DKI segera membongkar atau menutup gedung yang dipakai
untuk
perusahaan swasta di kawasan bergengsi Taman Monas, Jakarta Pusat, karena
melanggar
keputusan presiden (keppres). Di antara gedung yang akan ditutup adalah
gedung Grup
Timor milik Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto).

Menurut Wakil Gubernur DKI Bidang Pemerintahan Abdul Kahfi, kawasan Monas
sesuai
dengan keppres tentang penataan kawasan Medan Merdeka harus bersih dari
bangunan
yang digunakan untuk kegiatan bisnis swasta. Peruntukan gedung di kawasan
itu
sepenuhnya untuk kantor pemerintahan. "Penertiban gedung di kawasan itu
dilakukan tanpa
pandang bulu, siapa yang menyalahi aturan pasti dibongkar,'' katanya.

Karena itulah, gedung Grup Timor yang berlokasi di Jl Medan Merdeka Timur
dan sebagian
memanfaatkan Gedung Antara di Jl Medan Merdeka Selatan akan ditertibkan.
Sebelumnya,
BII yang menempati satu gedung di Jl Medan Merdeka Barat, ditutup oleh
Pemda DKI.

Langkah Wakil Gubernur Kahfi itu mendapat dukungan anggota DPRD DKI Saud
Rachman.
"Semua bangunan swasta yang menyalahi aturan memang harus dibongkar,
mengingat
keppres tentang kawasan monas harus ditegakkan. Jika Pemda memberikan
keistimewaan
untuk orang tertentu, sudah tidak zamannya lagi. Ingat ini era
reformasi,'' tegasnya.

Masalah masuknya ratusan mobil impor yang dipasok konsorsium dalam
penyelenggaraan
SEA Games XIX di Jakarta tahun lalu, juga akan ditelusuri terus
keberadaannya seperti
dijanjikan Menpora Agung Laksono.

Menurut Agung, masalah mobil impor dari Korea itu memang tidak masuk dalam
laporan
keuangan konsorsium. Begitu pula masalah pungutan dana dari masyarakat
melalui stiker,
dijanjikan tak akan dipeti-eskan.

Sementara itu, Pemerintah seperti yang diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum
(PU)
Rachmadi Bambang Sumadiyo, kini sedang mengkaji pemutusan hubungan kerja
sama dalam
proyek pembangunan dan pengelolaan jalan tol dengan swasta PT Citra Marga
Nushapala
Persada (CMNP) milik Tutut.

Demikian juga tata niaga jeruk yang akhirnya amburadul dan membuat petani
jeruk menderita
akibat harga jatuh, mulai diungkit. Seperti diketahui, sejak tata niaga
jeruk ditangani
Bambang beberapa tahun lalu, mendapat sorotan tajam dari kalangan
masyarakat, karena
mendapat fasilitas dan kemudahan.

Bisnis di Cilacap

Bupati Cilacap H Herry Tabri Karta SE SH kemarin mengatakan, keluarga
Soeharto memang
ada yang membangun pabrik di Cilacap, yaitu Ny Siti Hardiyanti Indra
Rukmana (Tutut) yang
memiliki PT Citra Flour Mills Persada (CFMP).

PT CFMP dibangun di atas tanah milik PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III
Cabang Tanjung
Intan, Cilacap. Untuk keperluan bongkar muat bahan baku, PT CFMP
menggunakan fasilitas
Dermaga V dan VI.

Berdirinya pabrik tepung terigu di Cilacap dalam waktu dekat ini,
sebenarnya akan segera
disusul oleh Liem Sioe Liong dengan mendirikan pabrik mi instan.
Perusahaan PT Indofood
Sukses Makmur itu akan menempati lahan di sebelah utara lahan PT CFMP.

Rencananya, Bambang Trihatmojo dan Titik Prabowo juga akan mendirikan
usaha di Cilacap.
Mega proyek yang akan dikerjakan di Cilacap adalah Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU)
senilai Rp 1 triliun lebih. Proyek yang akan dibangun di atas lahan seluas
75 hektare itu
merupakan usaha bisnis PT Bimantara Group milik Bambang Trihatmojo.

Direncanakan, energi listrik yang dihasilkan PLTU tersebut akan dijual ke
PLN. Selanjutnya,
PLN harus memasarkan listrik itu ke sektor industri. Dengan demikian,
seluruh perusahaan
dan pabrik-pabrik besar yang ada di Cilacap menggunakan listrik yang
dihasilkan PLTU
tersebut.

Sementara Titik akan membangun pabrik gula rafinasi di sekitar Pelabuhan
Tanjung Intan.
Lahan yang akan digunakan mencapai 35 hektare lebih.

Menurut Bupati, Pemda tidak akan menghalang-halangi siapa saja yang ingin
menanamkan
modalnya di Cilacap. Begitu juga bagi keluarga Soeharto. Sebab, mereka
juga warga negara
Indonesia yang berhak melakukan usaha, sebagaimana yang dilakukan orang
lain.

Tetapi kalau ternyata mereka menuntut berbagai fasilitas dan kemudahan
yang tidak sesuai
dengan prosedur, maka permintaan itu akan ditolak dengan tegas.

Menanggapi rencana didirikannya PLTU dan pabrik gula rafinasi milik
anak-anak Soeharto,
Herry Tabry menyatakan, perwakilan dari kedua perusahaan yang akan
mendirikan PL TU
dan pabrik gula sudah melaporkan rencananya. Mereka akan menemui lagi
untuk
membicarakan rencana itu lebih lanjut.

"Kita tunggu saja nanti. Kalau ternyata dalam jangka waktu enam bulan
mereka tidak datang,
maka saya minta rencana mereka untuk ditinjau lagi,'' kata Bupati.

Namun Mantan Menteri KLH Prof Dr Emil Salim meminta masyarakat untuk tidak
apriori dan
menganggap harta keluarga mantan Presiden Soeharto didapat dengan jalan
melanggar
hukum.

Hal itu ditegaskannya di depan wartawan seusai menghadiri Lokakarya
Reformasi di
Universitas Surabaya, kemarin. Lokakarya tersebut dimaksudkan menyusun
konsep
reformasi di berbagai bidang, antara lain hukum, ekonomi, politik, budaya,
dan
moral.(am,bu,wid,ag,an-23a)

[Pimpro]

Suara Merdeka

Berita Utama
Kamis, 28 Mei
1998

Gontha: Bimantara Akan Bertahan

JAKARTA - Di tengah badai yang sekarang menerpa
keluarga
Soeharto dan perusahaan-perusahaan yang mereka
miliki,
Bimantara Citra-bendera kelompok usaha milik Bambang

Trihatmodjo, putra kedua Soeharto- kecil kemungkinan
akan
terpengaruh oleh pergantian pemerintahan.

Peter Gontha, salah seorang anggota Dewan Eksekutif
Bimantara yang sudah lama menjadi rekan kerja
Bambang,
kemarin mengatakan kepada Reuters, kelompok usaha
Bimantara dikelola secara profesional dan tidak akan

terpengaruh oleh perubahan politik.

"Bimantara bisa saja terpengaruh, namun saya yakin
tidak akan
jadi korban keputusan politik,'' katanya. "Karena
sudah go public,
Bimantara akan bertahan. Saya kira perusahaan ini
tak akan
dinasionalisasi.''

"Investor asing sudah menanamkan modalnya di
perusahaan
ini,'' kata Gontha. "Jika sesuatu terjadi pada perusahaan ini, investor
asing akan mengatakan
mereka tidak akan lagi menanamkan modalnya di Indonesia.''

Pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden BJ Habibie sudah mulai
mengambil tindakan
keras terhadap kepentingan bisnis enam anak Soeharto dan rekan-rekannya.

Sejumlah tokoh proreformasi menuntut diadakannya penyidikan atas kolusi
antara
perusahaan-perusahaan milik anak-anak Soeharto dan lembaga-lembaga
Pemerintah.

Para pengamat ekonomi mengatakan, dari enam anak Soeharto, Bambang
Trihatmodjo
tampaknya yang paling piawai mengelola keuangan. Dia telah membangun
jaringan bisnisnya
dengan bantuan tenaga profesional yang solid.

Grup Bimantara bergerak dalam bisnis bidang properti, hotel,
telekomunikasi, otomotif,
industri kimia, dan infrastruktur. "Saya yakin, perusahaan-perusahaan yang
telah memasuki
pasar uang atau memasuki pasar internasional untuk mengumpulkan dana,
tidak menjadi
masalah karena punya pertanggungjawaban kepada investor asing dan pemegang
obligasi,''
kata Gontha.

Dia menambahkan, pemerintahan baru atau siapa pun penguasa yang
selanjutnya akan
memerintah negara ini, harus bertindak hati-hati agar tidak merusak
sentimen investor asing.

Rumor Soeharto

Semasa berkuasa, mantan Presiden Soeharto dihormati di mana-mana. Nyaris
setiap malam
muncul di televisi, kadang-kadang selama berjam-jam berpidato tentang
pertanian atau
kesehatan.

Namun sejak dipaksa turun dari kekuasaan dan sekarang menjadi sasaran
caci-maki,
Soeharto tidak pernah lagi muncul di depan publik. Dia menyerahkan
kekuasaan kepada
penggantinya, BJ Habibie, pada Kamis 21 Mei lalu.

Di Jakarta, kota tempat gosip dan desas-desus terasa lebih informatif dan
aktual
dibandingkan dengan berita media massa, tampaknya tak seorang pun berpikir
tentang apa
gerangan yang sedang dilakukan Soeharto sekarang.

"Kami belum mendengar kabar apa pun tentang dia,'' kata seorang diplomat
Barat di Jakarta,
Rabu kemarin, kepada Reuters. "Dia bisa saja sedang bermain golf bersama
Bob Hasan.''

Rumah Soeharto yang bercat hijau zaitun di kawasan elite Menteng, tepatnya
di Jalan
Cendana, terlihat sepi dan sunyi tanpa kehidupan, kalau dilihat dari luar.

Prajurit Pasukan Pengawal Presiden di pintu gerbang rumahnya sudah tidak
ada. Yang
tinggal hanyalah dua patung katak besar dari batu, seolah-olah mengawasi
pintu masuk
kediaman mantan Presiden Indonesia itu.

Seorang turis, karena rasa ingin tahu, berjalan nyaris mendekati beranda
depan. Namun,
langkahnya segera dihentikan seorang prajurit baret biru. Tanpa bersedia
menjawab
pertanyaan, prajurit itu dengan sopan mempersilakan si turis segera
menjauhi tempat
tersebut.

Selain kehadiran prajurit itu, tidak ada pertanda kehidupan di rumah besar
tersebut. Hanya
sesekali terdengar kokok ayam jago di kejauhan.

Mungkin ke Brunei

Putri tertua Soeharto, Ny Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut), telah
menegaskan, ayahnya masih
di rumah dan sedang beristirahat. "Bapak sehat-sehat saja. Bapak masih di
sini, semua
keluarga masih di sini,'' katanya kepada wartawan, setelah serah terima
jabatan menteri
sosial dari dirinya kepada Prof Dr Ir Yustika Baharsyah, Senin lalu.

Para prajurit dan pasukan intelijen berkemeja batik, yang berjaga di ujung
Jalan Cendana,
tidak bersedia menjawab pertanyaan seputar keberadaan mantan Presiden
Soeharto. Hanya
para warga yang diizinkan lewat jalan itu.

Soeharto dan keluarganya tidak pernah memberikan pertanda akan mengungsi
ke luar
negeri, meskipun tuntutan makin marak agar pengadilan digelar untuk
mengusut
penyelewengan semasa dia berkuasa.

Juga ada tuntutan agar kekayaannya diusut. Sebagian kalangan memperkirakan
kekayaan
Soeharto mencapai 40 miliar dolar AS (senilai Rp 400 triliun dengan kurs
saat ini). Sebagian
lagi menduga 100 miliar dolar.

Meskipun demikian, beredar spekulasi Soeharto mungkin akan menghabiskan
hari-hari
terakhirnya di Brunei. "Tempat itu bakal menjadi tempat sempurna,'' kata
seorang
pengusaha. "Brunei negara merdeka, sedangkan Sultan Hassanal Bolkiah
sahabat karib
Soeharto,'' tambahnya.

"Dia bisa tinggal dengan nyaman dan aman di Brunei, yang terjangkau dengan
mudah dari
Indonesia, sehingga bisa segera datang ke Jakarta manakala waktunya
tepat,'' ujar
pengusaha itu. (rtr-gn-D17-30t)

[Pimpro]

AS Akan Selidiki Aset Keluarga Soeharto

WASHINGTON - Amerika Serikat kemarin menyatakan akan menyelidiki aset-aset
keluarga
Soeharto di AS, jika Pemerintah atau rakyat Indonesia ingin mengklaimnya.

"Kami sedang mempelajarinya,'' jelas juru bicara Departemen Luar Negeri
James Rubin
kepada para wartawan.

Senator John Kerry dan anggota DPR Howard Berman, yang mengingatkan
upaya-upaya
gigih AS dalam mencari aset-aset yang disembunyikan mantan Presiden
Filipina Ferdinand
Marcos pada akhir 1980-an, minta Presiden Clinton menyelidiki aset-aset
milik mantan
Presiden RI Soeharto dan klannya di AS.

Dalam suratnya kepada Presiden Clinton, Berman dan Kerry (Demokrat)
menyatakan
keprihatinannya atas laporan-laporan bahwa krisis Indonesia juga
disebabkan oleh korupsi
yang dilakukan Soeharto dan keluarganya.

Mereka mengutip "laporan-laporan terpercaya'' keluarga Soeharto
mengumpulkan dana
miliaran dolar dalam aset, beberapa di antaranya diinvestasikan atau
disembunyikan di luar
negeri, termasuk di AS.

"Kami mendengar anggota keluarga Soeharto telah mempercepat upaya untuk
mentransfer
dana ke rekening bank asing sebelum ekonomi Indonesia kolaps.''

Kedua anggota DPR itu menyatakan, dengan situasi ekonomi yang mengerikan,
Indonesia
membutuhkan bantuan keuangan internasional yang lebih besar. Namun AS
mungkin sulit
didesak agar membantu karena banyak kritisi di Kongres menunjuk Indonesia
dan korupsi
internalnya sebagai alasan mengapa mereka tidak mendukung bantuan lebih
besar oleh
Dana Moneter Internasional (IMF), jelas mereka.(rtr-B16-46t)

[Pimpro]

BERITA UTAMA WASPADA
MINGGU, 31 MEI 1998

Amien Rais: Cekal Soeharto Dan Keluarga

BANJARMASIN (Waspada): Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Amien Rais menyerukan
kepada Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung Sabtu (30/5) agar segera mengeluarkan
satu larangan bagi mantan Presiden Soeharto dan keluarganya melakukan
perjalanan ke luar negeri.

"Larangan semacam itu biasa dilakukan terhadap seorang mantan Presiden,"
katanya di depan para mahasiswa di halaman Kampus Universitas Lambung
Mangkurat.

Dia mengatakan, larangan itu diperlukan agar mantan Presiden tersebut dapat
diminta keterangannya jika diperlukan.

Amien Rais mengatakan, mantan Presiden dan keluarganya harus diseret ke
pengadilan karena diduga mengaut harta negara.

Jika mantan Presiden dan keluarganya akan mengembalikan harta mereka kepada
negara mereka akan membantu pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi saat
ini, katanya, yang menambahkan bahwa tindakan itu juga akan membantu
mengurangi ketergantungan Indonesia kepada bantuan 'terpaksa' dari IMF.

Berdasarkan pemantauan media, dia mengatakan, harta Soeharto dan keluarganya
serta konco-konconya, seperti Liem Sioe Liong dan Bob Hasan diperkirakan
mencapai AS$ 80 milyar sampai AS$ 100 milyar.

Amien mengakui bahwa bukanlah suatu hal yang gampang untuk mengembalikan harta
tersebut. Filipina telah mengalaminya dengan harta yang disimpan mendiang
mantan Presiden Marcos di beberapa bank Swiss.

Menanggapi tentang pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden BJ Habibie,
Rais mengatakan, kelihatannya telah berubah terutama dengan apa yang
ditunjukkannya, keterbukaannya terhadap berbagai kritikan.

Amien Rais mendesak masyarakat agar menghentikan perbedaan dan memberikan
kesempatan kepada pemerintah baru ini untuk memperbaiki situasi dengan
upayanya untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini. (m18)

----------end----------

[Pimpro]

VAMPIRE KKN : KOLU_SI & KORUP_SI & NEPOTIS_ME
=============================================
State-owned oil company Pertamina has identified 120 supplier companies owned by the Suharto family and its friends as part of an effort to determine which firms won deals through political connections "and other unsavory business practices," the Jakarta Post said.

---

Menilik pemberitaan diatas, dan maraknya pemberitaan di Media Masa lainnya Dalam Negeri dan Luar Negeri khususnya pemberitaan yang bersumber dari Banyaknya Tokoh Tokoh Pro Reformis yang mengungkit Kekayaan Keluarga Soeharto dan Kawan Kawannya. Kesimpulan nya berawal dari pesan pesan yang bersifat dan bernada Halus/Reformasi akhirnya bernada Vulgar dan Terang Terangan seakan akan Indonesia sekarang ini sudah mempunyai banyak Pemimpin dan/atau Calon Pemimpin mengalahkan Kharisma BJ Habibie yang sudah didaulat menjadi Presiden (Transisional istilah umum).

Selanjutnya kelompok Pro Reformasi tersebut terbagi kedalam beberapa kelompok :

1. Pro Reformasi Murni : ialah kelompok yang benar benar murni menyuarakan gerakan moral sejak awalnya yang berbasis di kampus kampus, dimana gerakan tersebut telah mengelinding dari waktu kewaktu hingga saat saat terakhir Lengsernya sang Vampire dari Tahtanya. Gerakan Mahasiswa telah menjadi Simbol gerakan Moral alias Reformasi dimana kalau diperhatikan saat itu hanya sedikit Tokoh Tokoh Senior yang juga telah turut mensuskeskan gerakan mahasiswa antara lain tokoh tokoh : Ali Sadikin dan kel.Petisi 50nya, Adnan Buyung Nasution cs, Kwik Kian Gie, Christianto Wibisiono, Amien Rais, Wimar Witoelar, Kelompok Perjuanagan PDI, Emil Salim, Nurcholis Madjid, Emha, Sri Bintang Pamungkas & Mukhtar Pakpahan (akhirnya ditangkap) dan tokoh tokoh murni lainnya.. Yang pada dasarnya dapat dikelompokan kedalam gerakan Pro Reformasi Murni yang berasal dari Mahasiswa, Pakar Ekonomi,Pengusaha (Laksamana Sukardi), Pakar Hukum, Kalangan Cendikiawan dll sehingga kadang mereka terancam pasal subversive Anti Soeharto.
2. Pro Reformasi Simpatisan : Pada saat SU MPR tahun lalu, Indonesia sudah mengalami gonjang ganjing Moneter, hanya saja belum terlalu parah, bertolak dari terpilihnya Soeharto menjadi Presiden kembali dan Kondisi Krisis Moneter yang semakin parah, tokoh tokoh baru mulai bermunculan khusunya dari kalangan Mantan (Manusia Restan) Menteri Kabinet VI dan Jendral Jendral Purnawirawan, antara lain : Siswono, Mar'ie,  Rudini, Hariadi Dharmawan (besan Soetrisno), Tokoh Tokoh LIPI, termasuk tokoh tokoh Sipil, Hartoyo, Kelompok Komnas Ham serta LSM lainnya dan tokoh lainnya yang banyak dimana telah lebih keras menyuarakan soal Reformasi.
3. Pro Reformasi Opportunis : Sebagai akibat Kabinet VI tidak mampu menangani Krisis Moneter apalagi berbelitnya negosiasi dengan IMF telah membuat Gelombang gerakan Moral soal reformasi menjadi besar dan mengarah ke People Power, dimana satu tokoh yang paling vulgar adalah Amien Rais. Akibat desakan desakan ini Pemerintah mulai kehilangan Kendali & Kepercayaan dari Dalam dan Luar Negeri, hingga akhirnya terjadi kerusuhan kerusuhan diberbagai kota berlanjut dgn kasus meninggalnya mahasiswa Unair dan Trisakti akhirnya terjadi kerusuhan puncak di kota kota besar khususnya kota Jakarta yang terbesar dalam sejarah Indonesia yang kerugiannya diperkirakan 2,8 trilyun rupiah dan berbau Sara. Faktor Faktor inilah yang membuat Soeharto turun tahta, disamping sebab sebab lainnya yang sudah akumulatif. Namun sejak turun  tahtanya atau Pasca Soeharto, secara spontan tiba tiba saja banyak tokoh tokoh bermunculan dari kalangan Mantan Menteri Kabinet yang lalu, misalnya Sarwono : Mengkoarkan untuk melacak Harta Soeharto dan keluarga, secara umum sekarang ini hampir semua tokoh tokoh mantan, Abri, sipil dll memiliki satu suara : (1) Menyudutkan Soeharto & Keluarga dan (2) Pengajuan Membuat Parta baru al : Mien Sugandhi, MKGR, NU, PUDI, KISDI, Partai Buruh wah banyak sekali sampai sampai LSM Preman (Pemuda Pancasila) pun ikutan nimbrung menyuarakan Pro Reformasi  --> Kesemuanya ini dianggap beberapa kalangan Kelompok Opportunis.
4. Pro Reformasi Diam : Adalah Kelompok Perjuangan PDI, Kelompok inilah yang kita ketahui memiliki massa yang banyak yang telah mempelopori gerakan Demokrasi sejak lama menantang dan melawan kebijkasanaan Rezim Soeharto, namun telah tergembosi oleh group Soeryadi PDI hasil Kongres. Sikap kelompok ini sekarang ini Low Profile dan cukup Dewasa dan berkesan Diam, akan tetapi setiap orang tahu Tokoh PDI perjuangan yaitu Megawati Soekarno sangat berkepentingan dengan kejatuhan Rezim Soeharto. Hanya saja modusnya demi apa ??? demi Demokrasi Rakyat atau Dendam ??

Kondisi Politik saat ini sangatlah memprihatinkan, dimana disatu sisi setiap kelompok sudah Ramai membicarakan Suksesi Kepemimpinan (issue Pemilu, Sid.Istimewa, Partai Baru dll), sedangkan disisi lain Kabinet Transisi BJ Habibie dihadapkan kepada Tugas mengatasi Krisis Moneter yang semakin parah serta menyakinkan dunia Donatur atau IMF untuk menstabilkan Stabilitas Politik, sementara disisi lain juga adanya issue issue perpecahan ditubuh Elit ABRI, akibatnya ??? BAGAIKAN API DALAM SEKAM !!!!!!

Terlepas kemurnian masing masing pihak dalam menyuarakan gerakan Pro Reformasi, bersama ini perkanankanlah saya mengingatkan beberapa hal, Indonesia sekarang ini ibarat ORANG SAKIT dan penyebabnya sudah jelas akibat Virus KKN, dimana penyakit tersebut sudah membuat LUMPUH SIPASIEN SETENGAH BADAN.

Oleh karenanya mengacu pada Statement berita diatas dan Issue soal kekayaan Soeharto, kiranya semua pihak kembali ke Basic kepada 2 (dua) Hal dalam mengatasi Krisis sbb :

A. Agar semua pihak yang berkepentingan Pro reformasi diatas untuk mendukung BJ Habibie
    sepenuhnya dan para Menteri Kabinet Reformasinya khususnya :

1. Dalam Menstabilkan Suhu Politik Dalam Negeri dan Luar Negeri utk mengembalikan     Kepercayaan / Kredibilitas sehingga Indonesia memperoleh Jati Dirinya Kembali.
2. Dalam mengatasi Krisis Moneter khususnya dalam mengatasi dampak dampak yang berjangka pendek misalnya Distribusi Sembako dan Penyerapan Tenaga Kerja yang sudah pada tingkat Kritis.
3. Dalam mengakomodasi dan memfasilitasi seluruh elemen elemen yang akan disentuhdalam program Reformasi Total.

B. Agar semua pihak menghayati pengertian KKN yakni KOLU_SI & KORUP_SI &
    NEPOTIS_ME yang dapat saya kiaskan / ingatkan / himbau sbb :

1. KOLU_SI : Sebaiknya sekarang ini, pihak pihak terkait apakah itu tokok tokoh 4 kelompok Pro Reformasi maupun sisi Pemerintah dengan dukungan Kejaksaan dan Kepolisian segera memfokus aktivitasnya kepada kegiatan Menginventarisir tentang SIapa siapa saja yang telah melakukan Kolusi Kolusi khususnya yang mengkaitkan Keluarga Soeharto yang seharusnya Mendidik Rakyat malahan berbuat Zalim. Misalnya Pertamina sekarang ini sedang meneliti 120 Perusahaan milik keluarga Soeharto dan Kawan kawannya, angka itu mungkin saja lebih banyak di Pertamina apalagi bila diinventaris di BUMN dan Department lainnya misalnya PU, Pemda, Koperasi dll.
2. KORUP_SI : Komitement, kesepakatan, perjanjian apapun, kalau sudah mengarah kepada KOLUSI pasti bisa terjadi akibat adanya dukungan Para Pengambil Keputusan atau Penguasa, sehingga keuntungan usaha apapun akan dikatakan hasil KORUPSI, belum lagi korupsi anggaran negara, perizinan, sogok menyogok, balas jasa dll semuanya dapat dilihat bentuknya pada KEKAYAAN yang bersangkutan, orang kaya cenderung berbuat Exclusivsme dan Konsumtif, sehingga langkah yang harus dijalankan sekarang ini adalah sama dengan ad 1 diatas menginventaris SIapa siapa yang berkolusi dan berkorupsi tersebut melalui pengechekan Harta Kekayaannya. Kalau harta harta hasil korupsi tersebut (Perusahaan ataupun Asset) dapat diambil negera saya YAKIN jumlahnya akan dapat memenuhi Kebutuhan Keuangan Dalam Negeri sekarang ini, apalagi ditambah usaha usaha Effisiensi mencegah Potensial Loss atau biaya yang tinggi sebagai akibat produk Kolusi dan Korupsi yang selama ini terjadi (bayangkan saja sudah 32 Tahun)
3. NEPOTIS_ME : Nepotisme adalah faktor atau alat terjadinya Kolusi dan Korupsi dimana secara kecil Nepotisme sebenarnya bisa saja positif karena setiap orang pasti akan lebih mendahulukan kawan kawan sobat saudara untuk berpartisipasi. Dalam hal ini faktor Moral menjadi Penentu, sehingga bila dilihat BUNTUT nya, ternyata MORAL keluarga Soeharto sangat BURUK malahan lebih pantas dikatakan seperti VAMPIRE menyedot darah rakyat untuk KEKAYAAN saja. Apa iya ??? Soeharto sangat berjasa terhadap kemjauan Indonesia ???? Nah sekarang ini justru para tokoh Pro Reformasi menghadapi Buah Simalakama saling menonjolkan diri, dan mementingkan kelompoknya masing masing...... dan pada awal era Reformasi ini telah berbuat hal yang sama ber Nepotisme Ria.... apakah tidak terpikir Soeharto dan kroninya sekarang ini sedang tertawa terbahak bahak menyaksikan Badut Badut Politik yang ditunggangi para Pro Reformasi Opportunis merusak Program Reformasi ??? ataukah mereka justru bertindak untuk kepentingan SOEHARTO dkk, kita harus ingat Soeharto telah berkuasa selama 32 Tahun, jadinya tidak semudah itu Pengaruhnya hilang begitu cepat. Alhasil saya sangat khawatir dengan pada berbaliknya orang orang setia Soeharto akan membawa Indonesia ke ambang kehancuran, semuanya pada berbicara ME alias SAYA atau ini harus milik SAYA, Fenomenanya : dikalangan bawah terjadi Penjarahan.... ini milik saya (kasihan mereka para WNI Cina jadi korban kambing hitam) sedangkan Persaingan dan Penjarahan dikalangan Elit sana membuat Perjuangan para Mahasiswa menjadi agak MEMBIAS......... semuanya ME - ME - SAYA - SAYA, yang lebih parah lagi Kasihan Rakyat kita yang Miskin dan yang ter PHK.

Ya ALLAH SWT, ya Tuhan Kami, Engkau Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selamatkan negara Indonesia tercinta ini, dari Kehancuran dan dari Ambisi orang orang yang berjiwa Vampire.

Salam Reformasi

Pimpro

[Pimpro]

SUMMARY : MUNGKINKAH KELUARGA SUHARTO DIADILI ???? KARENA DALAM PENGELOLAAN
YAYASAN PASTI ADA PENGGELAPAN !!!!
------------------------------------------------------------------------------

BERITA UTAMA WASPADA

MINGGU, 31 MEI 1998

PII Minta GN-OTA Diaudit

JAKARTA (Waspada): Pelajar Islam Indonesia (PII) minta pertanggungjawaban
pengelola Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) yang telah mengumpulkan
dana dari masyarakat, karena selama ini tidak pernah ada laporan yang
transparan dari gerakan itu.

"GN-OTA perlu diaudit secara transparan dan kita tidak mau beasiswa yang
diberikan kepada masyarakat merupakan hasil dari nepotisme, kolusi, dan
korupsi," kata juru bicara PII yang mantan Ketua Umum PII Hakam Naja kepada
wartawan di Jakarta Sabtu (30/5).

Ketika menjelaskan penutupan Muktamar Nasional ke-21 PII, Naja mengatakan,
GN-OTA selama ini dikelola secara tidak jelas oleh kelompok tertentu dan
sumber dananya pun tidak mengacu kepada prosedur yang resmi.

"Oleh karena itu, pengelolaan GN-OTA itu seharusnya melibatkan ormas dan unsur
masyarakat sehingga bisa transparan," katanya.

Kendati GN-OTA mengaku akan mengurusi anak-anak tidak mampu pada usia sekolah,
namun jumlah usia sekolah yang tidak mendapat kesempatan belajar di sekolah
masih tetap banyak. "Jadi, apa saja yang dikerjakan GN-OTA itu ?," kata Naja.

Menurut data yang dimiliki PII, sebanyak 30 persen dari sekitar 47 juta anak
usia sekolah saat ini tidak mendapat kesempatan belajar dengan baik. "Mereka
menghadapi masalah karena berbagai sebab tapi yang utamanya adalah masalah
ekonomi," katanya.

Padahal, katanya, Pemerintah telah mencanangkan wajib belajar sembilan tahun
tapi dunia pendidikan masih terhambat oleh praktek yang tidak jujur.

"Krisis saat ini menyebabkan semakin meningkatnya kegagalan studi (DO) akibat
kurang mampu menanggung biaya dan hal itu perlu perhatian serius semua pihak,"
tegasnya.

Selanjutnya Naja mengemukakan hasil-hasil rekomendasi Muktamar PII antara lain
masalah pendidikan dan organisasi kepemudaan.

Bubarkan KNPI

Soal kepemudaan, PII menuntut pembubaran Komite Nasional Pemuda Indonesia
(KNPI) yang dinilai sudah tidak relevan lagi sebagai wadah tunggal generasi
muda.

"Pembinaan generasi muda harus mengarah kepada terciptanya kemandirian dan
kedewasaannya sehingga tidak boleh bersikap monolitik," katanya seraya
menambahkan, PII memandang KNPI tidak lagi merupakan wadah generasi muda yang
bisa menampung aspirasi dan semangat reformasi.

Selain itu, perkembangan sekolah menengah juga perlu direformasi dengan
diperbolehkannya ormas masuk ke dalam lingkungan sekolah. "Biarlah organisasi
siswa (Osis) yang selama ini menjadi hambatan kreativitas siswa menjadi
organisasi internal saja," katanya.

Tawuran dan perkelahian pelajar adalah bukti pembinaan mental yang dilakukan
Osis tidak berhasil, katanya.(antara)

----------end----------

[Pimpro]

SUARA MERDEKA 1 JUNI 98

Yayasan Keluarga Soeharto Digugat (1)

Tumpang-tindih Pengurus Sulitkan Pelacakan

BELUM genap setengah bulan Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai
Presiden RI,
orang sudah menggugat bisnis anak-cucunya. Babak berikutnya kaum reformis
dan
proreformasi ingin tahu bagaimana mantan presiden dan keluarganya
memperoleh harta
kekayaan selama 32 tahun berkuasa memimpin negeri ini. Kebanyakan orang
menduga kuat
sebagian besar harta merupakan hasil korupsi dan kolusi dengan kekuasaan
sebagai
kerisnya.

Benar atau tidak dugaan itu, tapi adik Soeharto, Probosutedjo, yang jadi
salah satu
konglomerat di negeri ini, atas nama keluarga Cendana 8 menyatakan tidak
keberatan harta
kekayaan Soeharto dan keluarga diperiksa. Tapi Probo menekankan, sebaiknya

pemeriksaan dilakukan Kejaksaaan Agung. Dengan alasan, lembaga tersebut
yang memiliki
kewenangan meneliti keabsahan kekayaan seseorang.

Sementara anggota Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara (Gempita),
Baharuddin Lopa
SH, sangat berharap Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus korupsi yang
datanya berhasil
dihimpun institusi ini. Data itu merupakan bukti awal bagi Kejakgung untuk
memulai kerja.

Menurut Lopa yang juga Sekjen Komnas HAM, Gempita yang bersifat independen
akan
berjuang sekuat tenaga meneliti adanya dugaan pelanggaraan terhadap hukum
tertulis dan
tidak tertulis yang dilakukan pejabat dan mantan pejabat tinggi negara
untuk memperkaya diri
sendiri. Lopa mengakui pihaknya belum memiliki data yang cukup untuk
dikumpulkan.

Karena itu pihaknya membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk
memberikan
masukan kepada Gempita. Lopa mengingatkan, gerakan moral Gempita tidak
akan cepat
menghasilkan sesuatu yang langsung diketahui dan dirasakan masyarakat,
karena tugas
pengusutan merupakan kewenangan Kejaksaan Agung. Karena itu Gempita akan
menemui
Jaksa Agung secepatnya untuk membahas masalah praktek tidak terpuji yang
dilakukan
sejumlah kalangan itu.

Semangat Reformasi

Sementara mantan anggota DPR dari FKP Tajuddin Noorsaid-yang melihat makin
maraknya
gugatan terhadap bisnis anak cucu Soeharto dan yayasan yang dikelola
keluarga mantan
presiden itu - mengatakan semua gugatan terhadap bisnis dan yayasan yang
dikelola
Soeharto berikut keluarga dan kolega dekatnya harus dilakukan sesuai
dengan semangat
reformasi. Perlu diketahui, tuntutan reformasi pada dasarnya adalah
mengembalikan dan
memberikan perlakuan orang-orang yang berusaha secara lebih adil.

Artinya,tidak ada lagi kolusi, korupsi, monopoli,dan perlakuan-perlakuan
tidak adil yang lain.
Karena itu untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu dicermati agar tidak
terjadi
pelanggaran hukum, sehingga orang tidak berbuat seenaknya seperti terjadi
di Tangerang di
mana masyarakat ramai-ramai mengapling lahan Perumnas hanya karena ada isu
lahan
tersebut dimiliki keluarga Soeharto. "Ini kan tidak benar,'' kata
Tajuddin.

Untuk itu, tokoh yang dikenal vokal saat menjadi anggota DPR ini mendesak
Pemerintah
perlu segera membentuk institusi yang terbuka terhadap kontrol masyarakat
guna menangani
masalah-masalah yang berbau kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Artinya,
institusi ini
setiap saat harus membuka diri untuk dikontrol oleh rakyat.

Institusi tersebut dalam operasional nanti tidak hanya meneliti kekayaan
keluarga Soeharto
yang diperoleh dari hasil bisnis, tetapi juga meneliti kekayaan aparat
bahkan anggota
masyarakat golongan tertentu yang diperoleh dari hasil KKN. Dengan cara
seperti itu, tidak
akan terjadi pelanggaran hukum terhadap pengambilalihan semua aset
nasional yang berbau
KKN.

Dengan demikian, aset nasional yang kini dimiliki Soeharto dan keluarga
serta masyarakat
kelompok tertentu dari hasil bisnis yang berbau KKN tdk hilang akibat
rusak atau akibat lain.
Kalau saja harta kekayaan tersebut bisa tersela matkan dan dikuasai
negara, secara tidak
langsung akan diperoleh dana segar yang tidak sedikit. "Kita tidak lagi
perlu mengemis ke
mana-mana untuk membangun ekonomi yang sudah sekarat,'' kata Tajuddin.

Sementara itu anggota Gempita yang lain, Dr Albert Hasibuan SH, bertekad
akan membantu
Pemerintah mengusut harta negara yang hilang akibat KKN. Bukan hanya itu,
Gempita juga
akan mengusut keberadaan sejumlah yayasan milik keluarga Soeharto berikut
kolega
dekatnya yang juga diduga mengandung unsur KKN. "Tentu saja sejumlah
yayasan yang ada
juga merupakan salah satu sasaran Gempita dalam pengusutan, karena itu
kami berharap
masyarakat bersedia memberikan masukan mengenai keberadaan yayasan
tersebut,'' tutur
Albert.

Karena itu, baik Albert maupun Lopa mengaku sangat gembira dengan temuan
George
Junus Aditjondro mengenai 77 yayasan yang dikelola keluarga Soeharto.
Institusi yang baru
dibentuk itu juga akan mengampanyekan betapa berbahaya praktek KKN bagi
kelangsungan
kehidupan bernegara. Data yang berhasil dihimpun Gempita akan diserahkan
kepada
Pemerintah agar Kejaksaan Agung dengan cepat dapat mengusut tuntas
kasus-kasus yang
selama 30 tahun lebih sangat merugikan masyarakat itu.

Tak Gampang

Untuk melacak harta kekayaan Soeharto dan keluarganya yang diperoleh dari
kegiatan bisnis
dan melalui yayasan yang didirikan, memang bukan pekerjaan yang gampang.
Tetapi,
betapapun sulit, sudah banyak pihak cukup berhasil menyusun daftar lewat
berbagai sumber.
George J Aditjondro adalah salah satu orang yang mampu menyusun daftar
yayasan milik
keluarga Soeharto dan koleganya. Aditjondro, mantan dosen Universitas
Kristen Satya
Wacana Salatiga, kini menetap di Australia.

Dalam jaringan bisnis dan kekayaan Soeharto dan anak-anaknya, yang disusun
George,
sementara ini tercatat sudah menguasai 77 yayasan. George membagi ke-77
yayasan
tersebut dalam tujuh kelompok guna mempermudah pelacakan. Sebab, kesulitan
melacak
kekayaan semua yayasan itu diperparah ketumpang-tindihan kekayaan keluarga
Soeharto
dengan kekayaan sejumlah keluarga bisnis lain. Misalnya, keluarga Liem
Sioe Liong, Eka
Tjipta Widjaya, Prajogo Pangestu, Bob Hasan, Bakrie, dan Habibie.

Tujuh kelompok itu, pertama yayasan-yayasan yang diketuai Soeharto. Kedua,
yayasan yang
diketuai atau ikut diurus almarhum Ny Tien Soeharto. Ketiga,
yayasan-yayasan di mana
saudara sepupu Soeharto yaitu Sudwikatmono ikut berkuasa. Seperti kita
ketahui,
Sudwikatmono adalah saudara sepupu Soeharto yang paling dipercayai
mewakili
kepentingan keluarga besar Soeharto di kelompok Salim dan beberapa
konglomerat lain,
sebelum anak-anak Soeharto mulai terjun ke lapangan bisnis.

Keempat, kelompok yayasan yang diketuai para anak dan menantu Soeharto.
Kelima,
yayasan-yayasan yang diketuai atau dikelola para besan Soeharto beserta
keluarga mereka.
Keenam, yayasan-yayasan yang diketuai atau dikelola sanak-saudara Soeharto
dan Nyonya
Tien Soeharto dari kampung halaman mereka di Yogya dan Sala. Dan akhirnya
ketujuh,
yayasan-yayasan yang didominasi Soeharto melalui beberapa orang tangan
kanannya yang
paling setia seperti Habibie, Bob Hasan, dan Sudomo.

Kelompok Pertama

Dalam kelompok pertama dapat dihimpun nama sebelas yayasan, yakni 1.
Yayasan
Supersemar, 2. Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), 3. Yayasan Dana
Abadi Karya
Bakti (Dakab), 4. Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, 5. Yayasan
Serangan Umum 1
Maret, 6. Yayasan Bantuan Beasiswa Yatim Piatu Tri Komando Rakyat (Yayasan
Trikora),
7.Yayasan Dwikora, 8. Yayasan Seroja, 9. Yayasan Nusantara Indah, 10.
Yayasan Dharma
Kusuma, dan 11. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

Yayasan Supersemar, Dakab, dan Dharmais baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama
memiliki 24 perusahaan, enam di antaranya di bidang perbankan dan satu
media cetak yakni
Majalah Gatra. Sedangkan salah satu dari 24 perusahaan itu, PT Nusamba,
mempunyai 140
anak usaha seperti Sempati, Mandala, Grup Tugu Pratama, Freeport, dan
Astra.

Yayasan Harapan Kita dan Trikora tercatat mempunyai 14 cabang perusahaan,
antara lain
PT Bogasari Flour Mils, PT Bank Windu Kentjana, PT Gunung Madu
Plantations, PTKartika
Chandra, RS Harapan Kita, dan PT Harapan Insani. Perusahaan yang disebut
terakhir
dipimpin Ibnu Widojo, adik almarhumah Ibu Tien,yang pernah berupaya
mencuci uang
haram bersama sebuah bank "misterius'', Dragon Bank International.

Kelompok kedua tercatat ada empat yayasan, yakni Yayasan Harapan Kita,
Yayasan Kartika
Chandra, Yayasan Kartika Djaja, dan Yayasan Dana Gotong Royong
Kemanusiaan.
Sedangkan di kelompok ketiga ada lima yayasan, yakni Yayasan Prasetya
Mulya, Yayasan
Bangun Citra Nusantara, Yayasan Tujuh Dua, Yayasan Indocement, dan Yayasan
Kyai
Lemah Duwur.

Perlu dicatat, Sudwikatmono juga aktif di Yayasan Dakab dan Yayasan Purna
Bhakti Pertiwi
yang memiliki PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) yang dipimpin Siti
Hardiyanti
(Tutut). Perusahaan pengelola jalan tol ini digugat untuk diserahkan
kepada Pemda DKI
Jakarta. Dalam kasus pengelolaan jalan tol ini, Pemerintah seperti
diungkapkan Menteri PU
Rachmadi Bambang Sumadiyo sedang mengkaji pemutusan hubungan kerja sama
pembangunan dan pengelolaan jalan tol dengan PT CMNP.

Kelompok keempat (yang diketuai atau dikelola anak dan menantu Soeharto)
tercatat ada 12
yayasan dan satu perusahaan, yakni PT Taman Buah Mekarsari. Yayasan
Bimantara,
Yayasan Tiara Putra, Yayasan Ikatan Motor Indonesia, dan Yayasan Bunga
Nusantara
masuk dalam kelompok ini.

Sedangkan di kelompok kelima (yayasan yang dikelola para besan Soeharto
dan sanak
keluarganya) terdapat lima yayasan, yakni Yayasan Triguna Bhakti, Yayasan
Pembangunan
Jawa Barat, Yayasan 17 Agutus 1945, Yayasan Pendidkan Triguna, dan Yayasan
Balai
Indah.

Pada kelompok keenam (yayasan yang diketuai atau dikelola sanak keluarga
Soeharto dan
almarhum istrinya di Yogyakarta dan Surakarta) tercatat ada dua yayasan,
yakni Yayasan
Mangadeg dan Yayasan Kemusuk Somenggalan. Yayasan Mangadeg sudah
beranak-pinak,
antara lain PT Gunung Ngadeg Jaya, PT Semen Nusantara, PT Kabelmetal
Indonesia, PT
Pasopati, PT Karana Lines, PT Garsa Lines, Hotel Sahid Jaya, Hotel Kartika
Chandra, dan
PT Sahid Timber.

PT Rejo Sari Bumi yang mengelola Peternakan Tapos di Bogor, Jawa Barat,
juga termasuk
dalam kelompok keenam ini. Perusahaan tersebut telah memiliki dua anak
perusahaan, yakni
PT Gunung Madu Plantations dan PT Gula Putih Mataram. Sedangkan Yayasan
Kemusuk
Somenggalan memiliki Grup Mitra Usaha Sejati Abadi (MUSA).

Dan akhirnya dalam kelompok ketujuh (yang dikuasai secara tidak langsung
oleh Soeharto
melalui beberapa "tangan kanan'' yang setia seperti Habibie, Bob Hasan,
Harmoko, dan
Sudomo) tercatat ada 13 yayasan. Perinciannya bisa dilihat dalam tabel.

Dari 77 yaysan itu mana yang paling kuat? Secara finansial, yang paling
kuat menurut
Aditjondro adalah Yayasan Dakab, Dharmais, dan Supersemar. Trio yayasan
ini sering
bergandengan dalam penguasaan saham sejumlah perusahaan raksasa. Sedangkan
dua
yayasan milik keluarga Soeharto yang juga cukup besar nilai sahamnya dalam

perusahaan-perusahaan raksasa dan juga sering bergandengan tangan adalah
Trikora dan
Harapan Kita.

Ke-77 yayasan yang telah beranak-cucu perusahaan itu barulah yang berada
dalam
genggaman tangan Soeharto, baik langsung maupun tak langsung. Tetapi
secepatnya akan
menjulur ke daftar panjang perusahaan yang dimiliki enam anak Soeharto.

Terakhir terungkap kerja sama berbau KKN antara PT Citra Permata Persada
(CPP) anak
perusahaan PT Citra Lamtorogung milik Tutut dan pihak kepolisian.
Perusahaan ini
menangani komputerisasi surat izin mengemudi (SIM) untuk seluruh
Indonesia. PT CPP
sejak 5 Oktober 1992 bekerja sama dengan Polri memperoleh bagian 92,38%
dari biaya
pembuatan SIM.

Dari setiap pembuatan SIM dengan biaya resmi Rp 52.500 untuk setiap jenis
SIM,
perusahaan milik putri sulung Soeharto itu memperoleh Rp 48.500, Polri
hanya mendapat
sisanya sebesar Rp 4.000. Karena itu tidak heran bila kerja sama ini
digugat untuk diakhiri
atau diputuskan, sebab dianggap hanya merugikan Polri dan masyarakat.

"Perjanjian kerja sama biasanya dilakukan untuk meringankan dan
meningkatkan kinerja
suatu instansi. Kenyataannya kerja sama antara PT CPP dan Polri ini hanya
untuk mengeruk
keuntungan dan merugikan masyarakat. Karena itu Kapolri harus berani
membatalkan
perjanjian tersebut,'' kata Direktur LBH Jakarta, Apong
Herlina.(wid,tri/bersambung-23g)

1. Yayasan yang diketuai Soeharto:
======================
- Yayasan Supersemar
- Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais)
- Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab)
- Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila
- Yayasan Serangan Umum 1 Maret
- Yayasan Trikora
- Yayasan Dwikora
- Yayasan Seroja
- Yayasan Nusantara Indah
- Yayasan Dharma Kusuma
- Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (memiliki PT CMNP pengelola jalan tol)
- Yayasan Dana Sejahtera Mandiri
- Yayasan Supersemar, Dakab, dan Dharmais baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama tercatat memiliki:
- Majalah Gatra
- Bank Duta
- Bank Windu Kencana
- Bank Umum Nasional (BUN)
- Bank Bukopin
- Bank Tugu
- Bank Muamalat Indonesia
- PT Multi Nitroma Kimia
- PT Indocement Tunggal Prakasa
- PT Indofood Sukses Makmur
- PT Teh Nusamba
- PT Nusamba (perusahaan inti punya 140 anak usaha seperti Sempati,
Mandala, Grup Tugu
Pratama, Freeport, Astra)
- PT Gunung Madu Plantation
- PT Gula Putih Mataram
- PT Werkudara Sakti
- PT Wahana Wirawan
- PT Wisma Wirawan
- PT Fendi Indah
- PT Kabelindo Murni
- PT Kalhold Utama
- PT Kertas Kraft Aceh
- PT Kiani Lestari
- PT Kiani Murni
- PT Sagatrada Murni
- Yayasan Harapan Kita dan Trikora tercatat mempunyai perusahaan :
- PT Bogasari Flour Mills
- PT Bank Windu Kencana
- PT Kalhold Utama
- PT Fatex Tory
- PT Gula Putih Mataram
- PT Gunung Madu Plantations
- PT Hanurata
- PT Harapan Insani (dipimpin Ibnu Widojo, adik alm Ibu Tien, dan pernah
berupaya
mencuci uang haram bersama sebuah bank misterius, Dragon Bank
International)
- PT Kartika Chandra
- PT Kartika Tama
- PT Marga Bima Sakti
- PT Rimba Segara Lines
- PT Santi Murni Plywood
- RS Harapan Kita

2. Yayasan yang diketuai Ibu Tien (semasa hidup)
=================================
- Yayasan Harapan Kita
- Yayasan Kartika Chandra
- Yayasan Kartika Djaja
- Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan

3. Yayasan yang dikuasai lewat Bob Hasan Toyota Astra Foundation
==============================================
- Yayasan Astra Dharmai Bhakti
- Yayasan Dana Bantuan Astra
- Yayasan Dharma Satya Nusantara

4. Yayasan yang diketuai anak dan menantu Soeharto
===================================
- Yayasan Tiara Indonesia
- Yayasan Dharma Setia
- Sebuah yayasan pendidikan tinggi di Dili
- Yayasan Bhakti Nusantara Indah Allas
- Yayasan Hara Putra
- Yayasan Bimantara
- Yayasan Bhakti Putra Bangsa
- Yayasan Ikatan Motor Indonesia
- Yayasan Badan Intelijen ABRI (BIA)
- Yayasan Veteran Integrasi Timor Timur
- Yayasan Hati, pemilik PT Dilitex
- Yayasan Taman Buah Mekar Sari, pemilik
- PT Taman Buah Mekarsari
- Yayasan Bunga Nusantara

5. Yayasan yang dikelola besan Soeharto dan sanak-saudaranya
===========================================
- Yayasan Triguna Sakti
- Yayasan Pembangunan Jawa Barat
- Yayasan 17 Agustus 1945
- Yayasan Pendidikan Triguna
- Balai Indah

6. Yayasan yang dikelola sanak-saudara Soeharto dan Ibu Tien di Yogyakarta
dan
Surakarta
========================================================
- Yayasan Mangadeg memiliki:
- PT Gunung Mangadeng Jaya memiliki:
- PT Semen Nusantara
- PT Kabelmetal Indonesia
- PT Pasopati Memiliki:
- PT Karana Lines
- Hotel Sahid Jaya
- Hotel Kartika Chandra
- PT Sahid Jaya Timber
- PT Rejo Sari Bumi (Peternakan Tapos) memiliki:
- PT Gunung Madu Plantations
- PT Gula Putih Mataram
- Yayasan Kemusuk Somenggalan memiliki:
- Grup Mitra Usaha Sejati Abadi (MUSA).

7. Yayasan yang dikuasai secara tidak langsung melalui "tangan kanan''
Soeharto
seperti Bob Hasan, Habibie, Harmoko, dan Sudomo.
=======================================================
- Yayasan Esok Penuh Harapan (Sudomo)
- Yayasan Perhimpunan Manajemen Mutu Indonesia (Sudomo)
- Yayasan Maju Bersama (Bob Hasan dan Harmoko)
- Yayasan Patria Mas Khatulistiwa (Ny. Pertiwi Hasan)
- The Indonesian Cultural Foundation (Bob Hasan)
- Yayasan Dharma Satya Nusantara (Bob Hasan)
- Yayasan Dana Bantuan Astra (Bob Hasan)
- Yayasan Dharma Bhakti Astra (Bob Hasan)
- Yayasan Toyota Astra Motor (Bob Hasan)
- Yayasan Keluarga Batam (Ny Sri Rejeki Habibie)
- Yayasan Pengembangan Wallacea (BJ Habibie)
- Yayasan Bina Bhakti (Harmoko)
- Yayasan Dompet Dhuafa Replubika (Habibie)
(dibuat dari berbagai sumber)

[Pimpro]

Saya sangat prihatin terhadap mayoritas netter di SCI ini yang tega teganya
menjuluki "Amien Rais Berbulu Domba". Terlepas apapun permainan dan kondisi
politik akhir akhir ini sehingga Tumbangnya Rezim Soeharto, Amien Rais adalah
salah seorang tokoh yang mempelopori gerakan Reformasi sekarang ini, bahkan
hingga hari ini pun Amien Rais lah yang tetap masih konsistent dan vocal
menyuarakan Pengusutan Harta Soeharto dan Rezimnya.

Saya pribadi berkesan terbalik atas tanggapan kawan kawan Netter di SCI,
jangan jangan julukan yang diberikan kepada Amien Rais seharusnya dibalik :

"Domba Domba berbulu Amien Rais"

Kalau kondisi tidak sesuai dengan keinginan Domba Domba ini semuanya hanya
mampu mengatakan : mbekkkk mbekkk mbekkkk, dan ngebebek, terus 5 D, terus
ngembikkkk

Pimpro

[Pimpro]

BERITA UTAMA WASPADA

SENIN, 1 JUNI 1998

Daripada "Mengemis" AS $ 1 Milyar Pada IMF:
Soeharto Diminta Hibahkan Hartanya

BOGOR (Waspada): Kekayaan Pak Harto masih terus diungkit-ungkit. Banyak
pihak yang berkeinginan
agar semua harta mantan Presiden RI kedua itu dikembalikan kepada negara.

Tokoh yang pertama menyuarakan agar Soeharto mundur dari jabatan
Presiden, Dr H.M. Amien Rais,
berharap agar mantan presiden dan keluarganya secara sukarela menyerahkan
semua harta kekayaannya
yang selama ini diperoleh secara tidak wajar, untuk kepentingan bangsa
dan negara, yang saat ini berada
dalam jurang kebangkrutan.

Harapannya itu dia sampaikan menjawab pertanyaan seorang peserta dalam
dialog dengan sekitar 10 ribu
massa, yang sebagian besar utusan mahasiswa dari Sumatera dan Jawa, di
Kampus IPB Darmaga Bogor
Minggu (31/5).

Sementara itu, Ketua Lembaga Penyelamat Kesatuan Bangsa H Zakiruddin
Djamin di Jakarta Minggu
(31/5) menyampaikan harapannya kepada Presiden BJ Habibie melakukan
pendekatan kepada Pak Harto
agar bersedia menghibahkan harta kekayaannya kepada bangsa dan negara
yang sedang dilanda krisis
ekonomi.

"Presiden Habibie hendaknya mengingatkan janji Pak Harto yang diucapkan
di MPR bahwa 'jangankan
harta, nyawapun jika perlu akan diserahkan kepada bangsa dan negara."

Amien melanjutkan komentarnya, dengan adanya penyerahan harta itu maka
bangsa Indonesia tidak perlu
"memelas" lagi untuk mendapatkan bantuan dari IMF yang hingga saat ini
masih samar-samar.

"Untuk pencairan dana bantuan satu milyar dolar AS saja IMF ulur-ulur
waktu dan penuh ketidak-pastian.
Karena itu ada baiknya harta mantan presiden itu diserahkan kepada
negara," tuturnya.

Amien memperkirakan cukup dengan sekitar lima persen dari semua hartanya
itu nanti sebagai bekal Pak
Harto dalam memenuhi kebutuhan di sisa hidupnya itu dan selebihnya
diserahkan kepada negara.

"Apabila hal itu dapat dilakukan mantan Presiden Soeharto maka segala
sepak terjangnya di masa lalu,
Insya Allah akan dimaafkan oleh rakyat Indonesia," ujar Amien.

Sementara bagi putera dan puterinya, kata Amien, kalau sebagian besar
rakyat Indonesia menghendaki
agar mereka diminta pertanggungjawabnya di depan hukum atas praktek KKN
(kolusi, korupsi dan
nepotisme) dalam menjalankan bisnisnya selama ini maka hal itu tidak
tertutup kemungkinannya.

Hibahkan

Sedangkan, Ketua Lembaga Penyelamat Kesatuan Bangsa H Zakiruddin Djamin
yang juga Wakil Ketua
Umum Satkar Ulama mengatakan, jika benar apa yang diberitakan di media
massa bahwa Pak Harto
memiliki kekayaan lebih dari Rp 800 trilyun, minimal bisa untuk membiayai
pembangunan dua-tiga tahun.

"Saya yakin, sebagai orangtua yang terpanggil untuk pinandhito, Pak Harto
akan terpanggil untuk
menghibahkan kekayaannya kepada bangsa dan negara, khususnya untuk
mengatasi krisis Sembako dan
keperluan pembangunan lainnya," katanya.

Zakiruddin menyatakan amat prihatin dengan perkembangan negosiasi
pinjaman RI-IMF yang sudah
sekian bulan tidak membuahkan hasil.

"Indonesia terkesan mengemis-ngemis seakan-akan pemerintah RI sudah
bangkrut, padahal bangsa
Indonesia masih mempunyai moral dan iman bahkan sejumlah harta kekayaan
yang dimiliki warganya,"
ucapnya.

Padahal, andaikata pinjaman dari IMF dikabulkan, menurutnya jumlah yang
diberikan 'tidak memadai'.

"Kita memang senang persahabatan, tapi saya kira lebih cinta kepada
bangsa sendiri," ujarnya.

Dia juga menyatakan, sebagai Ketua Lembaga Penyelamat Kesatuan Bangsa dan
Ketua Umum PKUI
bersedia untuk menemui Pak Harto guna membicarakan masalah hibah
tersebut.

Penipuan

Sementara itu pengamat ekonomi-pertanian H Imam Churmen mengingatkan para
pengutang luar negeri
'tak boleh diam dan harus terus berupaya melunasi utang-utangnya.'

"Pengutang yang tak mau membayar utangnya, harus ditindak tegas dengan
antara lain menarik harta
kekayaannya," ujarnya.

Apalagi, katanya, pengutang luar negeri yang hanya ditujukan untuk
memperkaya diri sendiri bahkan untuk
menanamkan modal di luar Indonesia, jelas merupakan penipuan dan
memperburuk citra bangsa
Indonesia.

Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi pertanian dan kehutanan
ini mengatakan, yang
paling utama sekarang adalah 'menolong rakyat mengatasi kesulitan
Sembako, bukan menolong
konglomerat mengatasi usahanya yang bangkrut.'

"Jangan abaikan masalah perut rakyat, karena itu masalah yang paling
mendasar dan bisa berdampak
rawan bagi eksistensi dan stabilitas negara," demikian H Imam Churmen.

Hentikan Konflik Politik

Pada kesempatan yang sama, M. Amien Rais mengajak semua pihak segera
menumpulkan penajaman
berbagai konflik politik yang bertele-tele akhir-akhir ini, dan mulai
melakukan berbagai langkah nyata untuk
membenahi ekonomi nasional yang kini berada di jurang kebangkrutan.

Begitu juga mengenai pro dan kontra keabsahan pemerintah reformasi
sekarang ini, sudah waktunya
dihentikan, dengan memberi kesempatan kepada pemerintahan BJ Habibie,
katanya.

Pemerintahan baru ini perlu diberi kesempatan untuk melakukan berbagai
langkah nyata dalam upaya
pemulihan ekonomi, ujar Amien. Dikatakan, pemerintah yang sekarang,
walaupun bersifat sementara,
tetap memerlukan dukungan domestik dan internasional untuk melaksanakan
program-program
penanganan krisis ekonomi itu.

"Adalah tidak 'fair' jika kita sepenuhnya menisbatkan persoalan-persoalan
ekonomi yang sekarang dihadapi
kepada pemerintahan pasca Soeharto," ujarnya.

Sebab, katanya, sebagian besar dari persoalan yang dihadapi pemerintah
sekarang adalah warisan dari
pemerintah terdahulu.

"Supaya 'fair', guna memulihkan roda perekonomian nasional dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya
maka perlu memberi kesempatan dan dukungan bagi implementasi
program-program pemulihan ekonomi
nasional," ujar Amin.

Namun demikian, di tengah-tengah keharusan memulihkan ekonomi itu maka
tetap memikirkan penyediaan
tatanan kelembagaan dan konstitusional sebagaimana yang diperjuangkan
selama ini.

Di banyak negara yang sedang mengalami transisi dari era otoritarianisme,
kegiatan-kegiatan yang
dilakukan untuk memulihkan ekonomi bisa terganggu dan gagal berantakan
apabila tatanan legal dan
konstitusional tidak tersedia, tuturnya.

Sebab, menurut dia, kebijakan negara, termasuk di bidang ekonomi adalah
hasil akhir dari interaksi yang
melibatkan kelompok kepentingan, kekuatan politik, kalangan bisnis dan
birokrat, yang semuanya
beroperasi dalam tatanan legal konstitusional tertentu.

Karena itu, jika tatanan itu belum rapi dan masih merupakan warisan rejim
sebelumnya maka reformasi
ekonomi di bidang moneter, perdagangan dan berbagai kebijakan ekonomi
makro akan terhambat juga.

Belum lagi akhir-akhir ini munculnya "pahlawan-pahlawan" reformasi yang
kesiangan dan "badut-badut"
politik, yang dulu "menyusui" rejim lama dan sekarang "cuci tangan" dan
tampil sebagai pembela
kemaslahatan publik, yang semua ini juga harus diwaspadai," ujarnya
mengingatkan.

Dalam sejarah politik, suatu rejim yang menciptakan kondisi bagi
munculnya para penghianat dan orang
yang mengeksploitasi keadaan demi tujuannya sendiri, akan menuai dan
mewariskan para penghianat juga.

Karena itu masyarakat harus pandai-pandai membedakan mana yang baik dan
mana yang busuk, demikian
Amin Rais.

Menyangkut sikap kepada Pak Harto, Amien Rais mengatakan, meskipun selama
kepemimpinannya
banyak segi negatifnya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Harto juga
banyak jasanya dalam
memimpin negara selama 32 tahun itu.

Di bagian lain komentarnya, Amien mengajak masyarakat Indonesia untuk
"memaafkan" mantan Presiden
Soeharto, agar dia bisa hidup tenang menjalani sisa hidupnya itu, asalkan
harta kekayaannya yang mungkin
diperoleh secara ilegal selama memimpin bangsa ini dikembalikan kepada
negara. (Ant/R-m17)

----------end----------

[Pimpro]

Kawan kawan SCIers sekalian bersama ini saya repost kembali tulisan yang lalu
:
Sejak selesainya SU MRP di minggu ke II Maret 1998 hingga sekarang ini , koran
koran/majalah, media media massa, Internet, dan di SCI tidak terdengar lagi
issue issue mengenai :

1. Keterlibatan dan Kevokalan Sofyan Wanadi yang tidak mau memjual Dollarnya

krn untuk bayar Hutang yg hingga sekarang belum pernah di duruskan di
media media massa.
2. Koar koar Konglomerat soal Nasionalisme Baru
3. Koar Koar konglomerat yang ber Investasi didalam negeri yang akan
menyerap ribuan Tenaga kerja dan menghemat Devisa.
4. Koar Koar konglomerat yang akan menginvestasi di Vietnam lah, di China
lah, di Filipinan Lah dst dst yang menjanjikan akan menghasilkan Devisa.
5. Soal Dana Konglomerat yang diparkir diluar negeri.

MUSIBAH Krisis Moneter, dimana saya lebih cenderung memberi huruf besar pada
kata MUSIBAH, ketimbang krisis moneternya, dikarenakan banyak Pengusaha
Pengusaha memilih kata tersebut bahkan pihak pemerintahpun demikian sehingga
dapat dikatagorikan Force Majeure kecuali pihak pihak asing tentunya PASTI
akan menolak anggapan itu.

Sejak adanya krisis moneter hingga saat sekarang ini, media media massa justru

secara kontroversial menyiarkan hal hal yang tidak menyentuk akar
permasalahan, dimana didalam anggapan saya justru akar permasalahan justru
akibat Hal Hal yang diuraikan tersebut diatas.

Akibatnya, setelah sekian puluh tahun (lebih dari 30 tahun) kalangan
konglomerat mendapat perlakuan khusus dari Pemerintah, dimana istilah
PENGUASA = PENGUSAHA sudah bukan rahasia umum lagi, maka sekarang ini telah
terjadi keironisan sbb :

1. Penguasa berjalan sendiri mengatasi permasalahan krisis moneter khususnya

yang melanda para rakyat golongan kecil, dengan program programnya yang
dimodifikasi berorientasi kepada Program Padat Karya baik Program jangka
Pendek maupun Program Jangka Panjang. sedangkan
2. Si Pengusaha alias Konglomerat juga berjalan sendiri sepertinya seorang
anak kecil yang LEMAH dan kurang vitamin, sehingga HARUS mem PHK para
karyawannya dan Buruhnya, tanpa memikirkan nasib mereka setelah di PHK,
3. Padahal selama ini mereka para Karyawan & Buruh yang di PHK tersebut
telah banyak berpartisipasi dalam kegiatan usaha si para Konglomerat tsb.

4. Akibatnya telah terjadi gelombang Pengangguran yang BESAR yang
dikhawatirkan akan menimbulkan BOM Pengangguran yang DAHSYAT secara
Nasional, yang JUMLAHnya tidak pernah tercatat sebesar itu dalam sejarah
perekonomian di Indonesia.
5. Mestinya pada saat kritis seperti sekarang ini, tampil pemimpin pemimpin
alias Penguasa dan/atau Pengusaha Pengusaha yang memiliki NASIONALISME
BARU sebagaimana yang pernah di koarkan oleh para KONGLOMERAT Tahun yang
lalau.
6. Namun yang kita dapati sekarang ini, adalah para PENGUSAHA dan
KONGLOMERAT yang berjenis JANGKRIK (kalau malam
berbunyi......bangkrut.......), dan juga para PENGUSAHA dan KONGLOMERAT
yang KROPOS dan tidak sesuai dengan TITLE dan Kepercayaan yang
dimilikinya selama ini, terbukti dengan banyaknya para Eksecituve yang
dipanggil ke Mabes Polri dalam kaitannya dgn White Collar Crime.
7. Yahhh sebagian mereka juga telah membesarkan usahanya dengan cara yang
KOTOR dan CURANG, bersama sama melakukan Kolusi - Korupsi dengan PENGUASA

demi kepentingan UANG UANG UANG UANG.
8. Sekarang ini, sepertinya kebanyakan KONGLOMERAT kekurangan Uang dan
menggantungkan nasibnya kepada KEBAIKAN Penguasa untuk memperoleh
Fasilitas Tambahan untuk mengatasi kesulitannya, padahal telah banyak
uang negara yang dilarikan keluar negeri dengan dalih Investasi dlsbnya.
9. Akibatnya telah berkembang issue issue anti Cina yang telah bersebar
kepenjuru kota kota besar yang tentunya akan sangat meresahkan WNIK Cina,

namun hingga saat ini tidak ada atau belum ada yang tampil secara Konkrit

para Konglomerat dalam berpartisipasi membantu rakyat kecil khususnya
untuk Menjernihkan dan Meluruskan Issue Issue negative tersebut.
10. Bilamana kita flash back ke tahun 1965 an, saat itu issue dan perlakuan
negative terhadap WNIK Cina jauh lebih dahsyat...(seperti yg pernah
didengar terbunuhnya ribuan org Cina), sedangkan sekarang ini..keadaan
masih biasa biasa saja. Padahal Krisis Moneter yang terjadi telah
mengakibatkan Gelombang PHK yang cukup dahsyat.
11. Tragedi 1965 berhasil diatasi dengan cara bersama sama Mahasiswa - ABRI -

Rakyat atau Pribumi dengan WNIK Cina dll, selanjutnya....sebagaimana kita

ketahui bersama para WNIK Cina telah berkembang menjadi Konglomerat Besar

hingga tahun 1997 yang lalu, mereka tumbang satu persatu dengan satu
Alasan KRISIS MONETER.
12. Mengapa sekarang ini tidak ada atau belum ada tokoh WNIK Cina, yang juga
akan menyelamatkan Kelangsungan Hidup Mereka di Indonesia ????,
sepertinya banyak KONGLOMERAT yang Buta - Tuli dan Bisa sekarang ini.

Itulah sekilas pandangan saya, sekarang ini banyak PENGUSAHA yang BUTA - TULI
dan BISU dimana dulunya sering berkoar koar mengenai Nasionalisme Baru dan mau
membantu rakyat kecil (Jimbaran kommitment)

Salam Pimpro

[Anonymous]

Pimpro <pim...@hotmail.com> wrote:

> Kawan kawan SCIers sekalian bersama ini saya repost kembali tulisan yang lalu

> ... lots of rubbish ...

What's your point? Are you giving solutions or just
whining?

> 12. Mengapa sekarang ini tidak ada atau belum ada tokoh WNIK Cina, yang juga
> akan menyelamatkan Kelangsungan Hidup Mereka di Indonesia ????,
> sepertinya banyak KONGLOMERAT yang Buta - Tuli dan Bisa sekarang ini.

Why does it have to be ethnic chinese? Why can't they be
anyone who care about ethnic chinese?

Why don't you start from yourself, to care about the chinese?

[Pimpro]

Yayasan Keluarga Soeharto Digugat (2-Habis)

Proyek-proyek Berbau KKN Diaudit Ulang

KURUN waktu 32 tahun
kepemimpinan HM Soeharto
tentu
bukan masa yang pendek.
Dalam
kurun waktu tersebut suatu
rezim
bisa berbuat apa saja,
termasuk
memupuk kekayaan. Karena
itu,
tidaklah heran bila saat
Soeharto
berhenti dari jabatan
Presiden RI
tanggal 21 Mei lalu, muncul
berita
yang mengungkit-ungkit
kekayaan mantan presiden
kedua
ini.

Memang harus diakui, selama
32
tahun negeri ini dipimpin
Soeharto, pembangunan berjalan pesat. Tapi di sisi lain banyak rakyat yang
tidak bisa
menikmati hasil pembangunan dan hidup di bawah garis kemiskinan. Kini
penduduk yang
masih hidup di bawah garis kemiskinan akibat krisis moneter Juli lalu dan
berkembang
menjadi krisis kepercayaan, jumlahnya terus membengkak.

Mungkin saat ini jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis
kemiskinan mencapai
ratusan juta orang.

Dapat dipastikan jumlahnya akan terus meningkat hari ke hari seiring
dengan semakin
buruknya kondisi perekonomian, menyusul kerusuhan dalam krisis politik.
Jumlah orang yang
hari ini perutnya lapar atau belum tahu besok bisa makan apa, pasti terus
bertambah.

Ini terjadi, karena krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat jutaan
orang kehilangan
mata pencaharian atau sedang terancam PHK, akibat perusahaan tempat mereka
bekerja
kolaps, bahkan ada yang sudah gulung tikar. Semua orang kini sadar negara
republik yang
sudah 52 tahun merdeka ini sedang sakit parah.

Namun, di balik semua itu ada satu keluarga di jantung Ibu Kota, tepatnya
di Jalan Cendana
8, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, yang kini hidup bergelimang kekayaan.
Dari
berita-berita yang muncul di media massa, keluarga ini memiliki kekayaan,
baik dalam bentuk
harta benda maupun simpanan uang tunai dan jutaan lembar saham besar kecil
pada
puluhan perusahaan maupun dalam bentuk yayasan-yayasan yang dimiliki
keluarga.

Sebelum lengser dari takhta kepresidenan, Soeharto memang pernah membantah
sebuah
hasil survei yang menunjukkan dirinya orang nomor empat terkaya di dunia,
tetapi toh tak
pernah ia bisa membuktikannya.

Belakangan justru muncul secara sporadis daftar yayasan dan perusahaan
yang dimiliki
keluarga Soeharto, mulai dari yang langsung dimilikinya dan almarhum
istrinya, anak dan
menantunya, sampai sanak keluarganya yang lain.

Sadar atau tidak, selama berkuasa Soeharto telah memberikan peluang
seluas-luasnya
kepada anak-anak dan menantunya untuk memonopoli berbagai sektor usaha,
baik di darat,
laut, maupun udara. Bahkan, menjelang akhir kekuasaannya, ia masih menjadi
''beking'' bagi
cucu-cucunya untuk ikut-ikutan berbisnis dengan modal dengkul.

Masih segar dalam ingatan kebijakan pemerintahan Soeharto yang memberikan
fasilitas
khusus berupa pembebasan bea masuk kepada sedan Timor di bawah pengelolaan
PT
Timor Putra Nasional milik Hutomo "Tommy" Mandala Putra. Anak kelimanya
ini juga
ditugaskan untuk mengelola Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkih (BPPC).
Sedangkan
tata niaga jeruk diberikan kepada Bambang Trihatmodjo, dan fasilitas impor
sedan Proton
Saga diberikan pada Siti ''Tutut'' Hardiyanti Rukmana.

Boleh jadi di luar sepengetahuan Soeharto, salah satu cucunya, Ari HW
Sigit, memonopoli
pengelolaan peredaran minuman mengandung alkohol (labelisasi) di beberapa
provinsi.
Merasa jadi cucu presiden, Ari juga berusaha menguasai peluang monopoli
distribusi
pemasaran traktor tangan, pupuk urea tablet, dan sepatu berlabel OSIS di
Indonesia.

Harus Dibekukan

Menyikapi berita-berita di berbagai media yang mengungkit-ungkit yayasan
yang dikelola
Soeharto beserta keluarganya, tokoh reformis Dr Amien Rais minta agar
semua yayasan
yang dikelola langsung oleh Soeharto seperti Yayasan Harapan Kita,
Dharmais, dan Dakab
harus dibekukan sebelum diacak-acak oleh keluarga yang lain.

''Kalau saja Soeharto bersedia menyerahkan hartanya kepada negara, kita
tidak perlu minta
bantuan Dana Moneter Internasional (IMF). Sebab, dengan dana yang dimiliki
keluarga
Soeharto sudah mencukupi semua kebutuhan negara. Sedang yang 5 persennya
lagi
biarkan buat sangu,'' kata Amien.

Jika Soeharto mau menyerahkan hartanya, jelas ini merupakan sejarah,
karena dia
merupakan mantan presiden yang berkuasa selama 32 tahun dan berhasil
memupuk
kekayaan, ketika tumbang mau mengembalikan kekayaan itu kepada negara.

Sementara itu mantan anggota DPR dari FKP Krissantono menilai, awalnya
memang yayasan
yang didirikan dan dikelola oleh Soeharto dananya berasal dari uang
masyarakat yang akan
dipergunakan untuk kepentingan sosial seperti beasiswa atau mendirikan
masjid. Dengan
demikian kalau Soeharto tidak lagi menjabat presiden, seharusnya jabatan
itu diserahkan
kepada penggantinya.

Ini perlu dilakukan oleh Soeharto, untuk menghindarkan adanya dakwaan
bahwa
pengumpulan uang melalui yayasan yang dia bentuk hanya untuk keluarga atau
kepentingan
pribadi. ''Bukankah Soeharto dulu pernah mengatakan, jangankan harta,
nyawa pun akan
diberikan untuk kepentingan negara. Kini saatnya ia membuktikan ucapannya
itu, dengan
mengembalikan uang kekayaannya yang sempat dihimpun baik melalui bisnis
keluarganya
maupun yayasan yang didirikan itu,'' kata Kriss.

Akan Usut

Sedang Jaksa Agung Sudjono Chanafiah Atmonegoro berjanji akan mengusut
kekayaan
Soeharto beserta keluarganya, baik yang diperoleh dari bisnis maupun dari
yayasan yang dia
kelola selama berkuasa. Di dalam upaya ini, Sudjono akan mengoordinasikan
dengan
instansi terkait, sehingga bisa dilakukan penelitian secara saksama,
cermat, dan cepat dalam
kerangka hukum yang berlaku.

Sementara Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka) Kunarto menanggapi
opini
yang mengatakan memeriksa yayasan yang dikelola pejabat negara termasuk
presiden sulit
dilakukan bahkan tidak mungkin dilakukan, menyatakan opini tersebut tidak
benar sama
sekali.

Sebab, yayasan yang diketuai oleh pejabat negara, termasuk presiden, pada
dasarnya bisa
diaudit oleh Bepeka sepanjang dana yang dikumpulkan untuk mendirikan
yayasan tersebut
diperoleh dari penyalahgunaan wewenang. ''Kalau itu yang terjadi kan
berarti ada kolusi,
korupsi, dan nepotisme (KKN),'' ujarnya.

Banyaknya desakan untuk mengusut harta kekayaan Soeharto dan keluarganya
yang
diperoleh dari hasil KKN, membuat para menteri Kabinet Reformasi
Pembangunan bekerja
keras. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Rachmadi misalnya, memerintahkan PT
Jasa Marga
untuk mengaudit ulang seluruh proyek jalan tol. Ini dilakukan untuk
mengetahui
proyek-proyek yang berbau KKN.

Audit ulang tersebut akan dilakukan PT Jasa Marga (BUMN) di bawah
Departemen PU, tidak
saja pada proyek jalan tol yang sudah beroperasi, tetapi juga pada proyek
yang masih dalam
tahap konstruksi maupun proyek pengembangan. ''Katanya kita akan reformasi
total. Nanti
kalau yang sudah beroperasi tidak diperiksa, orang juga akan bertanya,
kenapa kok tidak
diperiksa,'' katanya.

Kalau nanti hasil audit Jasa Marga menemukan ada penyimpangan akibat
praktek KKN, maka
kedudukan investor proyek jalan tol tersebut bisa dicabut. ''Namun semua
itu harus
berdasarkan ketentuan perikatan yang disepakati dan ketentuan perundangan
yang
berlaku,'' ujar Sudjono.

Jaringan Bisnis

Ketika Soeharto menanggalkan jabatan presiden, anak-anaknya telah memiliki
jaringan bisnis
yang sangat luas hingga ke mancanegara. Menurut data George J Aditjondro,
Tutut telah
memiliki 71 perusahaan dengan PT Citra Agratama Persada, PT Tridan
Satriaputra
Indonesia, dan PT Citra Lamtoro Gung Persada sebagai induk.

Perinciannya, 12 perusahaan bergerak di bidang perdagangan, 10 di bidang
perkebunan, 2
bidang perkayuan, 2 bidang properti, 4 bidang jasa, 1 bidang kertas, 3
bidang media, 1
bidang perminyakan, 5 bidang makanan, 1 pertambangan, 1 bidang percetakan,
3 bidang
perikanan, 3 bidang produk metal, 12 bidang konstruksi, 6 bidang keuangan,
serta
masing-masing satu di bidang pariwisata, farmasi, dan transportasi.

Anak kedua, Sigit Hardjojudanto, memiliki 19 perusahaan dengan induknya PT
Arseto Gorup.
Bisnis Sigit bergerak di bidang perdagangan, perkebunan, kehutanan,
pertambangan, kimia
industri, konstruksi, transportasi & otomotif, keuangan & investasi, serta
telekomunikasi. Di
bidang keuangan, ia memiliki saham di sejumlah bank, antara lain di BCA,
Bank Umum
Nasional, Bank Utama, dan Bank Umum Tugu.

Bambang Trihatmodjo yang dipandang banyak orang punya sikap paling
simpatik, telah
memiliki 60 perusahaan dengan dua induknya, yakni PT Asri Land dan PT
Bimantara Citra.
Aktivitas bisnisnya hampir sama dengan Tutut dan Sigit, hanya Bambang
tidak terlalu tertarik
bidang perkebunan dan kehutanan.

Siti ''Titik'' Hadiati Harijadi dengan induk perusahaannya Datam Maharani
Group memiliki 22
perusahaan. Seperti Bambang, Titik pun tidak begitu tertarik pada bidang
perkebunan dan
kehutanan. Ia hanya punya tiga perusahaan di bidang kehutanan dan satu di
bidang
perkebunan. Kiprah bisnisnya lebih banyak bergerak di bidang jasa keuangan
dan investasi,
karena itulah ia diberi kekuasaan dan fasilitas pengembangan Bursa Efek
Jakarta.

Hutomo ''Tommy'' Mandala Putra, sesuai dengan hobinya di dunia balap
mobil, memiliki
banyak perusahaan di bidang transportasi dan otomotif. Dari 50 perusahaan
yang dimiliknya,
tercatat 16 perusahaan bergerak di bidang transportasi dan otomotif, baik
di darat, laut,
maupun udara. Sedangkan perusahaan yang lain berada di bidang perdagangan,

kehutanan, makanan dan minuman, kimia, produk metal, konstruksi, properti,
jasa, dan
keuangan.

Si bungsu, Siti ''Mamiek'' Hutami Endang Adiningsih, belum memiliki
jaringan bisnis yang luas
seperti kelima kakaknya. Dengan Manggala Krida Yudha sebagai induk
perusahaannya,
Mamiek baru memiliki beberapa anak perusahaan, antara lain PT Unggul Mekar
Sari di
Bogor. Soal perusahaan milik putra-putri Soeharto lihat tabel.

Belum sempat ia mengembangkan jaringan usaha, bapaknya sudah keburu
digusur oleh
derasnya arus reformasi yang dipelopori mahasiswa, hingga akhirnya
mengundurkan diri dari
jabatan sebagai presiden, 21 Mei lalu.

Semua perusahaan yang dimiliki anak-anak Soeharto itu baru yang bergerak
di Indonesia,
sebab sangat boleh jadi mereka juga telah memiliki sejumlah perusahaan di
luar negeri.
Selama kekuasaan berada di tangan Soeharto, sekitar 200 dari 200 juta
penduduk Indonesia
juga ikut mendompleng memperkaya diri, di antaranya keluarga Soedono
Salim, Habibie,
Akbar Tanjung, Harmoko, dan Sudomo.

Kini banyak orang mempertanyakan cara-cara anak-anak Soeharto berbisnis.
Benarkah
semua itu murni sebagai suatu hasil usaha? Mungkinkah semua itu dibangun
tanpa praktek
korupsi, kolusi, koncoisme, dan nepotisme? (wid,tri-23a)

Perusahaan Milik Tutut:

- PT Citra Agratama Persada (induk)

- PT Citra Lamtoro Gung Persada (induk)

- PT Tridan Satriaputra Indonesia (induk)

- PT Citra Gasindo Prakarsa (perdagangan)

- PT Citra Mita Kencana (perdagangan)

- PT Citra Ratumulia Persada (perdagangan)

- PT PT Citra Telekomunikasi Indonesia (perdagangan)

- PT Citra Tranindo (perdagangan)

- PT Karnsia Kesra Naritapan (perdagangan)

- PT Redjo Sari Bumi (perdagangan)

- PT Tricata Buana Dirgantara (perdagangan)

- PT Triharsa Sarana Jaya Purnama (perdagangan)

- PT Triharsa Utama Tunggal (perdagangan)

- PT Agrokarya Sekayu (perkebunan)

- PT Anekamuti Sekaya (perkebunan)

- PT Citra Sekarwangi Agri Persada (perkebunan)

- PT Karyabumi Sekayu (perkebunan)

- PT Karyaindang Mandiri (perkebunan)

- PT Musi Rindang Wahana (perkebunan)

- PT Musi Tuggal Plantations (perkebunan)

- PT Perkebunan Hasil Musi Lestari (perkebunan)

- PT Perkebunan Multi Sekayu Abadisama (perkebunan)

- PT Sekayu Rindang Lestari (perkebunan)

- PT Bhakti Barito Agratama Persada (perkayuan)

- PT Citra Satrya Perkasa (perkayuan)

- PT Citra Epzindo Saranadharma (properti)

- PT Citra Permatasari Persada (properti)

- PT Aerogeohydro Infosystem (jasa)

- PT Cipta Istikaa Rucitra Indonesia (jasa)

- PT Tribina Matra Carya Cipta (jasa)

- PT Central Sari Metropolitan Leasing (jasa)

- PT Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper (kertas)

- PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (media)

- PT Radio Citra Dharma Ball Satya (media)

- PT Tablodi Wanita Indonesia (media)

- PT Citra Pelenindo Nusa Pratama (perminyakan)

- PT Citra Flour Mills Persada (makanan)

- PT Citra Inskopindo Persada (makanan)

- PT PT Gula Putih Mataram (makanan)

- PT Citra Wira Persada (makanan)

- PT Citra Patenindo Nusa Pratama (pertambangan)

- PT Citra Media Persada (percetakan)

- PT Citra Skans Indonesia (perikanan)

- PT Mina Artha Raya (perikanan)

- PT Sari Bumi Perkasa (perikanan)

- PT Citra Ambengan Interna (produk metal)

- PT Citra Buana Beton Perkasaa (produk metal)

- PT Citra Sarana Bahari Persada (produk metal)

- PT Bimantara Bimanusa Tunggal (konstruksi)

- PT Bumi Kontruksi Perkasa (kontruksi)

- PT Citra Ganesa Marga Persada (konstruksi)

- PT Citra Kontraktor NUsantara (konstruksi)

- PT Patenindo Nusa Pratama (konstruksi)

- PT Citra Satrya Buana (konstruksi)

- PT Marga Nushapala Persada (konstruksi)

- PT Citra Telekonikasi Indonesia (konstruksi)

- PT Daya Tata Matra (konstruksi)

- PT Triharsa Binanusa Tunggal (konstruksi)

- PT Yala Perkasa Internasional (konstruksi)

- PT Yasa Matra Nagra (konstruksi)

- PT Bank Multicor (keuangan)

- PT Bank LTCB Central Asia (keuangan)

- PT Sejahtera Indoco (pariwisata)

- PT Triharsa Husada Utama (farmasi)

- PT Citra Transpor Nusantara (transportrasi)

Milik Tommy:

- PT Humpus (perusahaan induk)

- PT Guna Mandala Utama (perdagangan)

- PT Humpus Trading (perdagangan)

- PT Mahasa Buana (perdagangan)

- PT Sapindo Humpuss (perdagangan)

- PT Sumberdaya Mandiri (perdagangan)

- PT Rante Mario (kehutanan)

- PT Humpuss Patragas (pertambangan)

- PT Humpuss Graha Nabati (makanan & minuman)

- PT Sarpindo Soyabean Industri (makanan & minuman)

- PT Humpuss Aromatic (kimia)

- PT Humpuss Karbometil Selulosa (kimia)

- PT Kaltim Methanot Industri (kimia)

- PT Pupuk Kujang Dua (kimia)

- PT Indonesia Pharmaceutical Industries (farmasi)

- PT Humpuss Elektrindo (produk metal)

- PT Mandala Cakra Ellindo (produk metal)

- PT NEC Humpuss Semiconductors Indonesia (produk metal)

- PT Hanurata Humpuss (konstruksi)

- PT Terminal Petikemas (konstruksi)

- PT Marga Mandala Sakti (konstruksi)

- PT Puri Bangun Mustika (konstruksi)

- PT Samudra Reksa Buana (konstruksi)

- PT Senawang Wismarta Utama (konstruksi)

- PT Tirtaartha Buana Mulia (konstruksi)

- PT Mandalapratama Permai (properti)

- PT Sekar Artha Sentosa (properti/perkantoran/perbelanjaan)

- PT DharmasenaSamudra (transportasi & otomotif)

- PT Gatari Air Sevice (transportasi & otomotif)

- PT Humpuss Sea Transport (transportasi & otomotif)

- PT Humpuss Total Saguna (transportasi & otomotif)

- PT Jasa Dirga Citramandala (transportasi & otomotif)

- PT Mabua Intan Express (transportasi & otomotif)

- PT Sempati Air (transportasi & otomotif)

- PT Senawangi Freight Forwarding (transportasi & otomotif)

- PT Senawangi Sempati (tansportasi & otomotif)

- PT Senawangi Simpati (transportasi & otomotif)

- PT Senawangi Grahasegara (transportasi & otomotif)

- PT Mabua Detroit Diesel (transportasi & otomotif)

- PT Mandala Dirgantara (transportasi & otomotif)

- PT Timor Putra Nasional (transportasi & otomotif)

- PT Timor Distribusi Nasional (transportasi & otomotif)

- PT Humpuss Intermoda Transportasi (transportasi & otomotif)

- PT NEC Nusantara Communication (jasa)

- PT Humpuss Madya Pratama (jasa)

- PT Patra Telekomunikasi Indonesia (jasa)

- PT Radio Taman Mini (jasa)

- PT Bank Utama (keuangan)

- PT Satyasiaga Insurance Broker (keuangan)

Milik Bambang:

- PT Asri Land (perusahaan induk)

- PT Bimantara Citra (perusahaan induk)

- PT Benua Karya Bahagia (perdagangan)

- PT Bima Citra Mandiri (perdagangan)

- PT Citra Kawarta Grahapersada (perdagangan)

- PT Dharmasatrya Asthasentosa (perdagangan)

- PT Genindoi Citra Perkasa (perdagangan)

- PT Herwindo Rintis (perdagangan)

- PT Panji Rama Otomotif (perdagangan)

- PT Prakarsatama Usaha Bersama (perdagangan)

- PT Serasi Tunggal Karya (perdagangan)

- PT Tri Daya Esta (perdagangan)

- PT Hastamaju Suksesperkasa (perkebunan)

- PT Dutarendra Muliasejahtera (kehutanan)

- PT Sumber Mari Timber (kehutanan)

- PT Montrose Pestindo Nusantara (kimia)

- PT Bima Kimi Citra (kimia)

- Polychem Lindo Co (kimia)

- PT Multi Nitrotama Kimia (kimia)

- PT Danapaints Indonesia (kimia)

- PT Kapsulindo Nusantara (farmasi)

- PT Kresna Lara (konstruksi)

- PT Kresna Tara Utama (konstruksi)

- PT Trans Javagas Pipeline (konstruksi)

- PT Triharsa Binanusa Tunggal (konstruksi)

- PT Toyo Kenstu Indonesia (konstruksi)

- PT Sankyu Indonesia Internasional (konstruksi)

- PT Aqualindo Mitra Industri (konstruksi)

- PT Gemini Sinar Perkasa (properti/perkantoran)

- PT Lamicitra Nusantara (properti/perkantoran)

- PT Tunjungan Citranusantara (properti/perkantoran)

- PT Plaza Indonesia Realty (properti/perkantoran)

- PT Nusadua Graha International (properti/perkantoran)

- PT Usaha Gedung Bimantara (properti/perkantoran)

- PT Duta Nusabina Lestari (properti/perkantoran)

- PT Batamindo Investment Corp (kawasan industri)

- PT Royal Sentul Highlands (properti)

- PT Triasah Harmoni (properti)

- PT Ratamindo Execulive Village (properti)

- PT Tunjungan Crytal Hotel (properti)

- PT Citra Servicatama (transportasi & otomotif)

- PT Bimantara Cakra Nusa (transportasi & otomotif)

- PT Jasa Angka Semesta (transportasi & otomotif)

- PT Cardig Air (trasportasi & otomotif)

- PT Indonesia Air Transport (transportasi & otomotif)

- PT Samudra Pertrindo Asia (transportasi & otomotif)

- PT Surya Citra Televisi (media & penyiaran)

- PT Rajawali Citra Televisi (media & penyiaran)

- PT Cita Media Nusa Purnama (media & penyiaran)

- PT Bank Alfa (keuangan & investasi)

- PT Cel Andomedia Sekuritas (keuangan & investasi)

- Cificrop (keuangan & investasi)

- PT Citra International Underwriter (keuangan & investasi)

- PT Bimantara Graha Insurance Brokers (keuangan & investasi)

- PT Nestle Indonesia (keuangan & investasi)

- PT Sumber Pangan Segara (keuangan & investasi)

- PT Bimantara Telekomindo (telekomunikasi)

- PT Elektrindo Nusantara (telekomunikasi)

Milik Titik:

Datam/Maharani Group (perusahaan induk)

- PT Aditya Nusa Bakti (perdagangan)

- PT Agung Concern (perdagangan)

- PT Dasa Matra Upaya (perdagangan)

- PT Redjo Sari Bumi (perdagangan)

- PT Wahana Datam Tiara (perdagangan)

- PT Aneka Kampar Plantation (perkebunan)

- PT Garsia Sumatra Timber (kehutanan)

- PT Minas Pagai Lumber Corp (kehutanan)

- PT Pagai Forest Product Corp (kehutanan)

- PT Maharani Wisesa (kimia)

- PT Semen Nusantara (kimia)

- PT Cileungsi Perdana Industrial Estate (konstruksi)

- PT Putri Selaka Kencana (properti/perkantoran/perbelanjaan)

- PT Daya Tata Mitra (transportasi)

- PT Aditya Matra Leasing (jasa keuangan dan investasi)

- PT Bank Industri (jasa keuangan dan investasi)

- PT Bank Universal (jasa keuangan dan investasi)

- PT Gunung Ngadeg Djaja (jasa keuangan dan investasi)

- PT Bhakti Investama (jasa keuangan dan investasi)

- PT Pentasena Arthasentosa (jasa keuangan dan investasi)

- PT Maharani Intifinance (jasa keuangan dan investasi)

Milik Mamiek:

- PT Manggala Krida Yudha (perusahaan induk)

- PT Unggul Mekar Sari (pariwisata)

(data dibuat dari berbagai sumber).

[Pimpro]

Anonymous wrote:

> Why don't you start from yourself, to care about the chinese?

Why should I ??? I am just :- a poor and jobless employee
- a poor Pribumi
- a poor Moslem
The only think, I can do now is writing writing writing something that can
make chinese to care our beloving Indonesia and also their beloving country.

The chinese know exactly, what is happening now in Indonesia, since they're
already here for hundred years ie : since colonialism rezim, soekarno rezim
and soeharto rezim. They know exactly how to survive and how to cheat !!!

Pimpro

[Proletar]

what a dumb answer you have here...
such a waste ....

[La...@my-dejanews.com]

> Rakyat atau Pribumi dengan WNIK Cina dll, selanjutnya....sebagaimana
kita
>
> ketahui bersama para WNIK Cina telah berkembang menjadi Konglomerat
Besar
> hingga tahun 1997 yang lalu, mereka tumbang satu persatu dengan satu
> Alasan KRISIS MONETER.
> 12. Mengapa sekarang ini tidak ada atau belum ada tokoh WNIK Cina, yang
juga
> akan menyelamatkan Kelangsungan Hidup Mereka di Indonesia ????,
> sepertinya banyak KONGLOMERAT yang Buta - Tuli dan Bisa sekarang ini.
>
> Itulah sekilas pandangan saya, sekarang ini banyak PENGUSAHA yang BUTA -
TULI
> dan BISU dimana dulunya sering berkoar koar mengenai Nasionalisme Baru dan
mau
> membantu rakyat kecil (Jimbaran kommitment)
>
> Salam Pimpro
>
>

apa dikira semua cina lahir langsung jadi konglomerat????
lihat dulu donk, jangan asal tuduh, semua cina lahir matanya sipit
mungkin betul, tapi kalau lahir langsung kaya...rasanya nggak bener tuh

soal membantu rakyat kecil....tanya saja sama yang bikin politik keruh
kaya gini....tanya sama suharto amin mega wiranto prabowo dkk.
kan mereka yang main di panggung

soal membantu rakyat kecil....lihat dulu siapa yang bikin rakyat susah
lagipula apa artinya pajak......

LAMPU => one of human's best friends

-----== Posted via Deja News, The Leader in Internet Discussion ==-----
http://www.dejanews.com/ Now offering spam-free web-based newsreading

[Dawn of a New Era]

PIMPRO: are you just dumb or are you paid by someone to voice these seemingly
idiotic "poor moslem pribumi" act? Obviously, someone must have educated you to
become such a bigot.

Pimpro wrote:

> Anonymous wrote:
>
> > Why don't you start from yourself, to care about the chinese?
>
> Why should I ??? I am just :- a poor and jobless employee
> - a poor Pribumi
> - a poor Moslem
> The only think, I can do now is writing writing writing something that can
> make chinese to care our beloving Indonesia and also their beloving country.
>

YOU will never get chinese INDONESIANS to have sympathy for your "cause".They
see in you everything that is wrong with Indonesia: a deadly racist threat for
their lives.
You are also showing the whole world how "native and moslem" Indonesians think
and now I think they understand why the chinese are prosecuted here.

> The chinese know exactly, what is happening now in Indonesia, since they're
> already here for hundred years ie : since colonialism rezim, soekarno rezim
> and soeharto rezim. They know exactly how to survive and how to cheat !!!
>

The so-called "pribumi" have been here longer and still haven't learned how to
compete with the chinese. All you can do is blame the chinese for being
survivors! Are you familiar with REAL history? How many times has the chinese
been subject to racist riots?

Granted, there are some chinese who are experts at manipulating "pribumi moslem
government officials" and they make a lot of money for the officials and
themselves. Does that mean that you hate the rest of the chinese population for
that?

Should the world think of looters, rapists and murderers when they think of you
and other "pribumi moslem indonesians"?? Everybody can see THOUSANDS of
criminals in Jakarta, performing criminal acts without intervention.

Do you realize that now the world judges Indonesia from what they saw on their
TV sets last month?

I am not going to tell you to shut up as I believe everyone has the right to be
heard.
Keep on informing the world of how Indonesia thinks!

> Pimpro

[suk...@usa.net]

> > Kawan kawan SCIers sekalian bersama ini saya repost kembali tulisan yang
lalu
> > ... lots of rubbish ...
>
> What's your point? Are you giving solutions or just
> whining?
>

> > 12. Mengapa sekarang ini tidak ada atau belum ada tokoh WNIK Cina, yang juga
> > akan menyelamatkan Kelangsungan Hidup Mereka di Indonesia ????,
> > sepertinya banyak KONGLOMERAT yang Buta - Tuli dan Bisa sekarang ini.
>

> Why does it have to be ethnic chinese? Why can't they be
> anyone who care about ethnic chinese?
>

> Why don't you start from yourself, to care about the chinese?

He can't...coz he don't even know that there are tribes and religions in this
world besides pribumi and Islam. You must feel sorry for him.

Sukidhi M. Mahmud

[pimpro]

suk...@usa.net wrote:

> He can't...coz he don't even know that there are tribes and religions
> in this
> world besides pribumi and Islam. You must feel sorry for him.
>
> Sukidhi M. Mahmud

Pernyataan anda lebih menunjukan lagi fenomena BISU - BUTA dan TULI