Yusril Ihza Mahendra
Syaifuddin Bidakara
Bapak kandung YIM alias Hendra terlibat G30S PKI dan terbunuh dalam peristiwa pemberontakan PKI tahun 1966 di Sumatera Barat. Kemudian ibunya kembali ke Bangka dan menikah dengan Pak IHZA Kepala KUA di Bangka. Pak IHZA termasuk keluarga Masyumi.
Perkawinan ibu YIM dengan bapak tirinya ini (pak Ihza) menghasilkan Yusron dan beberapa adik tiri (saudara satu ibu lain bapak).
Di Jakarta YIM pernah menjadi kenek angkot dengan rambut gondrong, kemudian jadi guru silat di Al-Azhar dan kemudian setelah lulus UI menjadi assisten Prof. Oesman Raliby mengajar agama Islam di UI.
Kemudian YIM aktif di BKPRMI (Badan Kontak Pemuda dan Remaja Mesjid seluruh Indonesia) sampai menjadi salah seorang ketua di dewan pengurus pusatnya. Sambil kuliah di Universitas Indonesia, YIM mengambil riset tentang Masyumi sehingga dekat dengan tokoh-tokoh Masyumi.
Kemudian YIM kuliah di Universitas Utara Malaysia di Penang ambil jurusan politik dengan riset tentang Masyumi dan Jami’atul Islam Pakistan (S-3). Antara lain YIM melalui bukunya mengatakan bahwa Masyumi modernis sedangkan Jami’atul Islam Pakistan adalah fundamentalis.
Sewaktu kuliah di UI dan Malaysia YIM didukung oleh tokoh-tokoh Masyumi, bahkan buku hasil disertasinya akan diterbitkan oleh DDII Pusat, tetapi sampai pak Natsir dan kemudian pak Anwar Harjono meninggal, buku tersebut tidak diterbitkan DDII Pusat justru kemudian diterbitkan oleh Yayasan Paramadina
Kalangan dekat YIM bersaksi, perkawinannya dengan Sukaesih itu akibat kecelakaan (MBA - married by accident). Kini YIM beristri dua. YIM bersama isteri keduanya pernah umroh bersama sekitar 2-3 tahun lalu, dan “dipergoki” oleh isterinya Kyai Fathoni Abdul Karim Ketua Majelis Syuro Partai Islam Indonesia.
Kini juga berhembus kabar, YIM dan Kaban terlibat tindak korupsi sebesar Rp 1,4 triliun. Oleh karenanya, tidak heran bila YIM punya rumah bernilai belasan miliar di Kebayoran Baru.
Di bawah ini pemberitaan dari harian PR (Pikiran Rakyat) yang terbit di Bandung, edisi 17 Juli 1998 dengan judul:
“Yusril Ihza Mahendra Pandai Berbahasa Cina dan Ketua Penasehat Kelenteng Jakarta”.
Bandung (PR, 17 Juli 1998) TAMPAKNYA banyak orang yang tidak menyangka pakar hukum tatanegara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH mampu berbahasa Cina atau Mandarin. Keampuannya itu terlihat tatkala menjadi pembicara pada seminar sehari “Perumusan Ulang Status dan Peran WNI Etnis Tionghoa dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara” yang diadakan Environment Tourism and Social Development Centre (ETSDC) di Bandung, baru-baru ini.
Cendekiawan Muslim ini menyelingi ceramahnya dengan berbahasa Tionghoa, seraya mengungkapkan pengetahuannya yang “mendalam” perihal ajaran Khong Hu Chu.
“Dulu waktu remaja, saya hidup di tengah-tengah masyarakat etnis Tionghoa. Tetangga saya Tionghoa. Saya belajar di sekolah Tionghoa. Kakak dan adik saya menikah dengan orang Tionghoa. Dan saya di Jakarta menjadi Ketua Dewan Penasihat Kelenteng, karena menurut saya semua agama pada dasarnya sama. Saya sering ke Kelenteng. Dan ketika terjadi kerusuhan, jemaah Kelenteng segera memasangkan lilin berukuran besar. Katanya agar saya beserta keluarga selamat dari aksi kerusuhan,” tuturnya.
Menurut staf Ahli Setneg yang kerjaannya antara lain menulis sambutan pidato Presiden RI sejak lima tahun silam ini, dirinya pernah terlibat debatnya dengan Jenderal TNI Feisal Tanjung ketika menjabat Pangab. Persoalannya tentang sikap Bakin yang melarang penggunaan bahasa Tionghoa dalam penerbitan umum dan tidak memasukkan Khong Hu Chu sebagai agama di Indonesia.
Dikemukakan, jangan khawatir bila Khong Hu Chu jadi ajaran agama, maka jemaahnya akan berorientasi ke RRC dan jadi antek-anteknya RRC. Sebab kekhawatiran itu sangat tidak beralasan. Buktinya, umat Islam itu diberi kebebasan punya mesjid dan beribadah menggunakan bahasa Arab. Dengan begitu, apakah kemudian orang Islam Indonesia berorientasi ke Arab Saudi dan menjadi antek-anteknya Arab Saudi?
“Bagi saya ada perbedaan antara agama Budha dengan Kong Hu Cu, dan ini kurang dipahami pemeirntah. Semestinya, orang etnis Tionghoa diberi hak dan kewajiban yang sama sebagaimana etnis-etnis lainnya di Indonesia. Di era reformasi sekarang harus berbeda dengan era yang lalu. Bukalah pintu-pintu bidang lain. Jangan diarahkan hanya pada bidang ekonomi. Misalnya, apa salahnya kalau etnis Tionghoa diberi kesempatan jadi Walikota di Singkawang, atau Camat di Bagansiapi-api,” kata Yusril.
Dalam kaitan ini, Yusril berharap ada “keseimbangan” sikap dari etnis Tionghoa. Diimbaunya, etnis Tionghoa jangan eksklusif. Dalam sehari-hari hendaknya tak Cuma melakukan sekadar kontak ketika bisnis, tapi juga komunikasi aktif dengan masyarakat setempat.
“Sekali-kali, ada baiknya masyarakat etnis Tionghoa di Bandung atau Jabar ini berkunjung ke pesantren atau mesjid, seperti mesjid Istiqomah, atau yang lainnya. Dengan begitu, akan ada saling tukar-menukar informasi baik tentang Islam atau etnis Tionghoa,” ujar mantan penghuni Rumah Tahanan Militer (RTM) Guntur Jakarta ini. (Aji/”PR”)***
--
Powered by Outblaze
