Tenggelamnya "Indonesia Incorporated"

[Agus Hamonangan]

Oleh Simon Saragih
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/06/03351611/tenggelamnya.indonesia.incorporated


Kritik sering membuat pemerintah menjadi berang. Kita jadi bertanya,
apakah kritik itu tidak disukai karena memang tidak tepat. Atau apakah
hal itu menunjukkan ”telinga tipis”? Jika Indonesia ingin
memaksimalkan potensi, jelas kritik harus dianggap sebagai pendorong
atau katakanlah penghardik, dan bukan untuk ditakuti.

Demikian juga soal perdagangan internasional, terlalu banyak hal yang
diajukan, atau katakanlah kritik. Dalam perundingan internasional,
soal liberalisasi, soal tuntutan agar akses pasar di negara maju
dibuka, Indonesia tidak ketinggalan.

Bersama Menteri Perdagangan India Anand Sharma dan Menteri Luar Negeri
Brasil Celso Amorim, Menteri Perdagangan RI Mari Pangestu tergolong
sebagai kampiun pembela kepentingan negara berkembang. Sebagai Ketua
G-33, kumpulan negara-negara berkembang yang mendobrak ketidakadilan
perdagangan internasional, Mari Pangestu telah memiliki nama
tersendiri. Apakah kemampuan perundingan di tingkat internasional
memadai?

Di dalam kiprah perdagangan dunia, Indonesia tergolong lumayan, dengan
berada di posisi ke-31 sebagai eksportir dunia dengan nilai ekspor
138,8 miliar dollar AS pada 2008. Ini adalah data berdasarkan catatan
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Namun, jika komposisi ekspor Indonesia dibedah, dengan mudah bisa
disimpulkan bahwa Indonesia pada umumnya mengandalkan endowment
factor. Indonesia lebih mengandalkan faktor kekayaan alam, seperti
minyak dan gas. Di sektor pertanian, Indonesia lebih mengandalkan
kesuburan lahan, seperti perkebunan sawit.

Adakah ekspor lain yang bernilai tambah tinggi? Jelas banyak jenisnya,
seperti elektronik, tekstil, komponen komputer, dan mebel. Namun,
porsinya tidak banyak dan tidak terlalu menonjol.

Mengapa ini terjadi?

Indonesia pernah gencar mengampanyekan Indonesia Incorporated. Ini
meniru Japan Incorporated yang mengharumkan nama dan produk-produk
Jepang di dunia. Kombinasi antara pembinaan pengusaha skala menengah
dan kecil, pendanaan perbankan, pengadaan prasarana pelabuhan, jalan
raya, kawasan industri, pelatihan, riset, dan pengembangan, serta
trading house membuat Jepang merajai pasar di mana-mana.

Malaysia pun meniru keberhasilan ini, dan kini membuat Malaysia berada
di urutan ke-20 sebagai eksportir terbesar dunia, dengan nilai ekspor
195,7 miliar dollar AS, juga pada 2008 berdasarkan data WTO. Ini
sebuah prestasi Malaysia, yang sebagian murid-muridnya pernah dididik
para guru asal Indonesia, terus melambung dari sisi perdagangan dunia.

Keberadaan infrastruktur jalan, pelabuhan kaliber internasional,
pengembangan sektor pertanian, yang tidak saja di sektor hulu tetapi
juga sektor hilir, membuat Malaysia menjadi sebuah negara industri
baru berbasis pertanian. Ini melengkapi kebijakan industrialisasi dan
jasa-jasa yang juga mengalami kemajuan di Malaysia.

Adakah Indonesia sudah melakukan itu? Apakah ada kesadaran dan
implementasi dari Indonesia Incorporated yang dicanangkan dekade 1990-
an itu?

Kita harus meragukan ini. Jangankan mengekspor, untuk memenuhi
kebutuhan pangan domestik saja, Indonesia harus sering bergantung pada
impor pangan.

Sangat disayangkan, keberadaan jumlah penduduk dan keberadaan kekayaan
alam hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada sentuhan kebijakan yang
memadai, agar Indonesia memiliki produk unggulan, yang bahkan bisa
diekspor dalam jumlah signifikan.

Dengan ekspor, akan banyak tercipta kegiatan ekonomi, mulai dari
produksi, packaging, armada, jasa keuangan, jasa asuransi, dan
berbagai efek lain yang ditimbulkan kegiatan ekspor.

Dengan ekspor, Hongkong, Singapura, Taiwan, dan kini China, semakin
merajai pasar ekspor dunia. Warga punya harga diri dengan kebangkitan
ekonomi, dan salah satunya akibat keunggulan produk-produk untuk
diekspor.

Siapa yang harus melakukan kebijakan yang menata industri sehingga
Indonesia bisa mencapai prestasi seperti itu? Berbagai pengalaman di
dunia menunjukkan, peran pemerintah sebagai fasilitator amat
dibutuhkan dalam hal ini. Peranan pemerintah seperti inilah yang
lenyap dan membuat Indonesia Incorporated menjadi tenggelam.

Menurut Mari Pangestu, sebenarnya ada banyak potensi yang bisa diraih
dalam ekspor. Beberapa produk Indonesia sudah memasuki pasar.

Wakil Perwakilan Tetap RI di WTO Erwidodo mengatakan, produk-produk
Indonesia telah memasuki pasar nontradisional. Dari tahun ke tahun,
ekspor Indonesia terus meningkat.

Namun, jika dibandingkan dengan kesempatan dan potensi Indonesia, hal
ini tetap tidak seberapa. Terbukti, jutaan warga Indonesia terpaksa
eksodus ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Negaranya tidak mampu
memberi lapangan kerja sehingga banyak yang rela pergi ke luar negeri
dengan segala derita yang sudah sering menghiasi media massa.

Dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa, ekspor senilai 138 miliar tidak
begitu signifikan menampung kesempatan kerja.

Di sinilah peran pemerintahan Indonesia, dengan susunan kabinet baru,
harus menjadikan potensi ekspor sebagai salah satu prioritas dalam
bekerja.

Keandalan para diplomat perdagangan RI, khususnya di WTO, harus
dilengkapi dengan keandalan para penyusun kebijakan di sektor
pertanian, keuangan, dan perindustrian. Adalah saatnya meninggalkan
pola lama, yaitu para anggota kabinet disusun berdasarkan bagi-bagi
jatah untuk partai, dengan mengabaikan kepentingan Indonesia di dalam
percaturan ekspor.

Jajaran kabinet baru sebaiknya meninggalkan pola penempatan orang-
orang, yang pada akhirnya hanya akan berperan sebagai ”para pencari
rente ekonomi untuk keuntungan ekonomi bagi diri sendiri dan
kelompoknya”.

Perdagangan adalah salah satu cara untuk menjual produk-produk, yang
menciptakan lapangan kerja, yang dampaknya akan luar biasa. Ini adalah
salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan, yang melilit lebih dari
100 juta warga Indonesia.

Apakah nasib mereka yang miskin menjadi lenyap dan tak menjadi
perhatian dengan keberadaan gedung-gedung pencakar di Jakarta? Apakah
kemilau Jakarta membuat kita lalai bahwa di luar Jakarta ada banyak
warga yang memerlukan pemerintah kuat? Apakah kemilau Jakarta membuat
kita tidak lagi memerlukan Indonesia Incorporated? Hanya waktu yang
akan membuktikan, apakah Indonesia Incorporated tetap tenggelam.