Menurut ketua dewan TIK, akan dilakukan pelegalan software2 yang
dipakai pemerintah. Untuk Ristek dan PTN akan dikembangkan IGOS (ini
OS atau apa?) sedangkan diluar itu akan dibicarakan dengan pemilik Hak
Intelektual (dalam hal ini pasti MS).
Sepertinya kesempatan free software masuk ke pemerintah semakin kecil,
tetapi bisa dimengerti manakala kita bayangkan kalau pejabat
pemerintah yang menggunakan free software pasti tidak dapat persenan
dari pemakaian software, jadi mereka pasti anti ;-)
Atau saya ketinggalan info?
--
hansen
http://hansen.alfansa.org
http://teknologipraktis.org
====
Setelah salah satu pentolan Microsoft pusat datang menemui SBY, dia
langsung diajak masuk ke dewan tersebut. Saya baca-baca sekilas
siapa-siapa saja anggotanya kok tidak melihat penggiat free software
ada diantaranya. Yang ada paling pejabat-pejabat yang sepertinya
mendukung free software tapi saya meragukannya karena siapa bisa
pegang omongan politikus ;-)
Memangnya pejabat pemerintah mendapatkan persenan dari pembelian software? Bukan pejabat tuh namanya melainkan sales... hehehe.
Saya pikir adanya Open Source adalah memberikan pilihan dalam penggunaan maupun pengembangan software. Jadi kalau memang Micro$oft komitmen untuk memberikan support kepada putra-putri Indonesia, misalnya berupa pelatihan, dana maka saya pikir SIKAT saja boss! Yang penting puta-putri Indonesia kerja keras untuk menguasai teknologi itu dengan demikian dapat membuat aplikasi-aplikasi sendiri untuk pasar lokal.
Saya pikir adanya Open Source adalah memberikan pilihan dalam penggunaan maupun pengembangan software. Jadi kalau memang Micro$oft komitmen untuk memberikan support kepada putra-putri Indonesia, misalnya berupa pelatihan, dana maka saya pikir SIKAT saja boss! Yang penting puta-putri Indonesia kerja keras untuk menguasai teknologi itu dengan demikian dapat membuat aplikasi-aplikasi sendiri untuk pasar lokal.
> Dapatnya sekian M keluarnya sekian M ? Lha 100 komputer di 1 badan
> pemerintah saja sudah keluar 1 M.
>
> Tentu saja bagi yang kebagian sikatannya ndak perlu mikir bahwa sudah keluar
> sekian M dari APBN.
Sedihnya melihat birokrat negri ini :'-(
Semoga pak Rus bisa mendesakkan agenda free software walau hanya
sedikit nantinya yang diadopsi, selamat berjuang...!
Kalau pak Koes saya agak ragu ;-) Memang saya mendengar banyak hal
baik tentang beliau, tetapi kadang2 jabatan bisa mengubah pendirian
seseorang. Moga-moga keraguan saya tidak benar ;-D
Ya seringkali free kan sebagai kail. Ingat penjual narkoba :-) Analogi
mas IMW 5 tahun yang lalu. Pengedar narkoba kasih gratis dulu. Kalau
sudah ketagihan, mau nyebut berapapun harganya, you name it, pasti ngikut :-)
>
> Semoga pak Rus bisa mendesakkan agenda free software walau hanya
> sedikit nantinya yang diadopsi, selamat berjuang...!
>
> Kalau pak Koes saya agak ragu ;-) Memang saya mendengar banyak hal
> baik tentang beliau, tetapi kadang2 jabatan bisa mengubah pendirian
> seseorang. Moga-moga keraguan saya tidak benar ;-D
>
Lebih baik Pak Rus mundur saja :-) Nanti kalau Dewan TIK dijadikan
legitimasi gimana? Karena ada wakil dari Linux/FS/OSS, ya tentu dianggap
sudah mewakili. Di level politik, saya pesimis bahwa idealisme atau akal sehat
bisa mempengaruhi policy. Faktanya adalah uang yang mempengaruhi policy, dan
fakta lain lagi bahwa komunitas Linux/FS/OSS tidak punya uang untuk itu.
Lebih pas, IMHO, beraktivitas di grass root, lebih berdampak hasil.
--
fade2blac
Ya seringkali free kan sebagai kail. Ingat penjual narkoba :-) Analogi
mas IMW 5 tahun yang lalu. Pengedar narkoba kasih gratis dulu. Kalau
sudah ketagihan, mau nyebut berapapun harganya, you name it, pasti ngikut :-)
Lebih baik Pak Rus mundur saja :-) Nanti kalau Dewan TIK dijadikan
legitimasi gimana? Karena ada wakil dari Linux/FS/OSS, ya tentu dianggap
sudah mewakili. Di level politik, saya pesimis bahwa idealisme atau akal sehat
bisa mempengaruhi policy. Faktanya adalah uang yang mempengaruhi policy, dan
fakta lain lagi bahwa komunitas Linux/FS/OSS tidak punya uang untuk itu.
Lebih pas, IMHO, beraktivitas di grass root, lebih berdampak hasil.
> Never ever trust the bussiness entity when they come a long to give
> something and say this is free for you! Karena kalau begitu mereka
> mengingkari prinsip bisnis itu sendiri ;-) Mereka akan anggap itu
> sebagai investasi dan karena investasi maka harus menghasilkan
> keuntungan sebesar-besarnya. Memang kadang2 ada juga investasi yang
> gagal, tetapi jangan berharap pemberian dari suatu entitas bisnis itu
> adalah ikhlas ;-)
Tentu saya juga tidak naif dan anggap bahwa kita harus bergantung ama
Microsoft atau semua kapitalis software. Inti pesan saya adalah: yang
menjadi faktor mandeknya kemajuan teknologi informasi IMHO adalah etos
kerja dan tabiat bangsa kita sendiri yang minder dan ingin instan.
Kalau kita perhatikan India, kok mereka bisa mengembangkan industri
software mereka? Memangnya mereka sama sekali tidak menggunakan
software berbayar?
Bagi seorang pebisnis, tentu saja setiap keping duit yang dikeluarkan
harus mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun bisnis yang satu
dapat membukakan bisnis baru yang lain.
> > Dapatnya sekian M keluarnya sekian M ? Lha 100 komputer di 1 badan
> > pemerintah saja sudah keluar 1 M.
> >
> > Tentu saja bagi yang kebagian sikatannya ndak perlu mikir bahwa sudah keluar
> > sekian M dari APBN
> Sedihnya melihat birokrat negri ini :'-(
Yup. Saya sih sudah tidak bisa sedih lagi melihat birokrat
Indonesia... sudah kehabisan kata-kata. Andaikata diijinkan
menggunakan kata-kata kasar di milis, saya sudah habis memaki-maki
para birokrat... :)
> Semoga pak Rus bisa mendesakkan agenda free software walau hanya
> sedikit nantinya yang diadopsi, selamat berjuang...!
>
> Kalau pak Koes saya agak ragu ;-) Memang saya mendengar banyak hal
> baik tentang beliau, tetapi kadang2 jabatan bisa mengubah pendirian
> seseorang. Moga-moga keraguan saya tidak benar ;-D
>
> --
> hansen
> http://hansen.alfansa.org
> http://teknologipraktis.org
> ====
--
Tentu saya juga tidak naif dan anggap bahwa kita harus bergantung ama
Microsoft atau semua kapitalis software. Inti pesan saya adalah: yang
menjadi faktor mandeknya kemajuan teknologi informasi IMHO adalah etos
kerja dan tabiat bangsa kita sendiri yang minder dan ingin instan.
Kalau kita perhatikan India, kok mereka bisa mengembangkan industri
software mereka? Memangnya mereka sama sekali tidak menggunakan
software berbayar?
Bagi seorang pebisnis, tentu saja setiap keping duit yang dikeluarkan
harus mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun bisnis yang satu
dapat membukakan bisnis baru yang lain.
> > sekian M dari APBN
> Sedihnya melihat birokrat negri ini :'-(
Yup. Saya sih sudah tidak bisa sedih lagi melihat birokrat
Indonesia... sudah kehabisan kata-kata. Andaikata diijinkan
menggunakan kata-kata kasar di milis, saya sudah habis memaki-maki
para birokrat... :)
> Lebih baik Pak Rus mundur saja :-) Nanti kalau Dewan TIK dijadikan
> legitimasi gimana? Karena ada wakil dari Linux/FS/OSS, ya tentu dianggap
> sudah mewakili. Di level politik, saya pesimis bahwa idealisme atau akal sehat
> bisa mempengaruhi policy. Faktanya adalah uang yang mempengaruhi policy, dan
> fakta lain lagi bahwa komunitas Linux/FS/OSS tidak punya uang untuk itu.
Hingga saat ini, saya belum mendapat SK atau apa namanya
yang menyatakan saya duduk di dewan TIK.
Yang ada hanya undangan untuk menghadiri sosialisasi
pembentukan Dewan TIK di Jakarta (sebelum tanggal 13) dan
menghadiri pencanangannya di Istana Bogor (13/11).
Itu pun atas nama KPLI, bukan atas nama pribadi.
Saya tidak hadir karena saya tidak merasa jadi wakil KPLI nasional,
di sisi lain saya juga khawatir komunitas Linux dijadikan legitimasi,
seperti kekhawatiran fade2blac.
Dan saya dengar, perjanjian itu sudah ditandatangani pemerintah.
Mestinya *tidak bisa mengatasnakaman dewan TIK* karena setahu saya
dewan ini belum berkerja (belum ada pertemuan setelah tanggal 13).
>
> Lebih pas, IMHO, beraktivitas di grass root, lebih berdampak hasil.
Saya setuju, ini yang lebih tepat saat ini.
Namun saya juga berharap suara grass root ini
didengar pemerintah. Untuk itu secara informal saya kontak
pak Kemal Stamboel dan teman-teman di depkominfo untuk
membicarakan Linux dan FOSS.
Jadi, saya belum bisa memberi tanggapan soal mundur karena
belum jelas bagi saya posisi komunitas Linux di dewan itu.
Rus
Tapi kata pak Stamboel kan kalau pakai OSS itu nggak pintar *-P
http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/11/tgl/20/time/185344/idnews/710507/idkanal/399
Itulah susahnya bicara dengan pejabat, mereka sering dapat info yang
tidak akurat ;-) Tidak tau dia kalau IBM juga menginvestasikan
milyaran dollar untuk pengembangan FOSS, belum lagi RedHat, Novell
dll. Saya jadi gak tau apa yang dia maksud pintar itu. Pintar itu
kalau bisa memanfaatkan hasil orang lain yang bikin kita tergantung
terus, atau disebut pintar kalau kita bisa terlepas dari
ketergantungan dengan pihak lain? Mungkin pintar itu kalau dapat
menghasilkan duit untuk kantong sendiri yang berasal dari amanat
rakyat :-D
Karena yang berlaku di Indonesia itu TOP->Down , kalau ketua Hariannya
sudah antipati terhadap OSS dan terlebih mengesampingkan IGOS yang
notabene garapan dalam negeri yah apa yang bisa di harapkan dari TIK.
Lebih enak memakai memakai barang yang risetnya "mengeluarkan"
milyaran dollar , sayang katanya kalau nggak di "manfaatkan".
Erwien
> Tapi kata pak Stamboel kan kalau pakai OSS itu nggak pintar *-P
Saya baru ngobrol sedikit kemarin sore via telepon,
dugaan saya sesudah wawancara dengan detik itu.
Kelihatannya beliau masih perlu banyak diskusi
dengan para aktivis Linux dan FOSS :-)
Agar tidak salah paham tentang pengembangan FOSS
di Indonesia dan di dunia. Atau agar lebih PD,
sehingga bisa berargumentasi lebih kuat dengan
yang di atas (para menteri dan penasihat presiden).
Salah satu yang dikhawatirkan para pejabat yg pernah saya dengar,
belum banyak perusahaan di Indonesia yang support Linux/FOSS.
Menurut saya, ini mirip ayam dan telor.
Kalau pemerintah memilih Linux, akan banyak yang buka supportnya.
Kalau pemerintah mau danai, bisa dapatkan Linux/FOSS yg sesuai
kebutuhan Indonesia.
Itu beberapa hal yg ingin saya sampaikan. Bisa menambahkan/koreksi?
Rus
> Itulah susahnya bicara dengan pejabat, mereka sering dapat info yang
> tidak akurat ;-) Tidak tau dia kalau IBM juga menginvestasikan
> milyaran dollar untuk pengembangan FOSS, belum lagi RedHat, Novell
> dll. Saya jadi gak tau apa yang dia maksud pintar itu.
Ya, data lama ini penting sebagai bahan saya
ngobrol lebih jauh dengannya.
Saya terus tunggu masukan teman-teman,
karena sewaktu-waktu saya harus siap berdiskusi.
Rus
IMHO, yang terutama dan pertama dilakukan adalah pemberantasan
penggunaan aplikasi bajakan baik di level pemerintahan maupun
korporat. Saya pikir ini hambatan terbesar perkembangan TIK di
Indonesia. Jika ini masih gagal dilakukukan pemerintah, maka kemajuan
TIK Indonesia akan mandeg. Nggak maju-maju.
Kedua, pemerintah seharusnya juga punya harga diri, dan jangan
ngemis-ngemis minta 'pemutihan'. Jika ingin menggunakan software
proprietary yang legal, ya harus bayar. Kalau tidak kuat bayar, ya
gunakan Free Software. Di sini Free Software masuk sebagai alternatif
bagi software proprietary.
Ketiga, pembetukan pusat-pusat penelitian/pelatihan tenaga TIK
sekaligus standardisasi pengetahuan dan ketrampilan tenaga TIK.
Minimal agar dapat diserap pasar lokal dulu.
> Kedua, pemerintah seharusnya juga punya harga diri, dan jangan
> Ketiga, pembetukan pusat-pusat penelitian/pelatihan tenaga TIK
Keempat, sediakan duit buat mbangun OSS. Alihkan dana yang sedianya buat
beli lisensi jadi duit buat bayar para pengembang. Tapi duitnya jangan
dipakai buat jalan-jalan naik pesawat terbang kelas bisnis (lirik IMW).
Untuk nge-list entitas bisnis yang sudah banyak investasi di FOSS
mungkin akan saya posting di thread lain aja pak...
Keempat, sediakan duit buat mbangun OSS. Alihkan dana yang sedianya buat
beli lisensi jadi duit buat bayar para pengembang. Tapi duitnya jangan
dipakai buat jalan-jalan naik pesawat terbang kelas bisnis (lirik IMW).
Menurut saya ada agenda penting lain yang harus diambil pemerintah,
yaitu implementasi standar-standar yang ada di IT. Misalkan untuk
pertukaran dokumen dengan pemerintah atau antar instasi menggunakan
ODF atau PDF. Protokol yang dipakai untuk komunikasi dengan pemerintah
juga harus stardar atau minimal terbuka, kalau bikin situs harus bisa
diakses dengan menggunakan semua browser. Sekarang ini kalau mau
online dengan pemerintah yang bisa kayaknya cuma kompi yang pakai
windows aja. Dapat software dari instasi cuma for windows, bisa akses
via internet situsnya cuma fungsional kalau pake IE ;-(
Bahan masukan:
http://aksi.mdamt.net/log/ar/2005-06-27-126/
Pemerintah Norwegia tidak menerima berkas dalam format proprietari.
>
Bagus sekali kalau pemerintah dapat menysihkan dana yang signifikan
untuk pengembangan FOSS lokal.
Kedua, pemerintah seharusnya juga punya harga diri, dan jangan
ngemis-ngemis minta 'pemutihan'. Jika ingin menggunakan software
proprietary yang legal, ya harus bayar. Kalau tidak kuat bayar, ya
gunakan Free Software. Di sini Free Software masuk sebagai alternatif
bagi software proprietary.
Ini mungkin bisa jadi masukan, kisah ttg proyek OSS yang gagal:
http://www.zdnet.com.au/news/software/soa/Criticism_mounts_over_Birmingham_s_Linux_project/0,130061733,339272293,00.htm
> Rus
Hehe tidak perlu menghakimi :-) apalagi menghakimi mental :-)
Mungkin bisa ditanyakan ke Harry Sufehmi (mi...@sufehmi.com). Beliau ada
lebih dari 3 tahun kalau nggak salah, kerja di Pemda Birmingham.
--
fade2blac
Ada lagi dari Kabar Kabari:
http://www.vnunet.com/vnunet/news/2168971/open-source-databases-slice
> Rus
> IMW
>
http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=117250
Ada ngga ya studi banding DPR/Pemda ttg OSS ke luar negeri?
http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=117250
Ada ngga ya studi banding DPR/Pemda ttg OSS ke luar negeri?
Pengalaman saya ini kelihatannya nyambung.
Ketika saya bersama pak Ase memenuhi undangan Pansus RUU ITE
Komisi I DPR, untuk memberi tanggapan thd RUU itu.
Setelah saya dan pak ase cerita banyak tentang Linux
dan FOSS, ada dua komentar para anggota DPR yg mengagetkan saya:
1. Mereka baru tahu bahwa ada lisensi yg harus bayar dan
ada lisensi free/open source.
2. Mereka minta kami mengusulkan negara mana yang bisa mereka kunjungi
untuk studi banding pemanfaatan open source di pemerintah?
Saya sarankan ke Peru atau Brasil. Mereka protes, kok Peru?
Apa tidak bisa Amerika Serikat atau negara-negara Eropa?
No. 1 saya paham bahwa banyak anggota DPR tak paham lisensi.
No. 2 saya tidak paham sepenuhnya, saat itu hanya paham bahwa
mereka ingin negara yang menyenangkan untuk dikunjungi. Sekarang
saya paham soal lainnya, setelah membaca posting ajie di atas :-)
Rus
Hee...he, makannya cape deh ngomongin pemerintah, apalgi DPR. Energi
kita abis mendingan maen grass rootan ajah(udah bete banget neh baca
yang begini).
> >
>
--
Resza
KPLI - Jakarta
Hahahaha,
<OOT>
Baru kemarin sore saya terima surat undangan dari KBRI untuk bertemu
delegasi DPR. Saya sih ngga mau datang tapi rencananya kalau berhasil
dapat jadwal mereka, saya mau buntutin dan foto2 belanja apa mereka di
sini *-P
</OOT>
Adjie wrote:
>
>
>
> http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=117250
> < http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=117250>
>
> Ada ngga ya studi banding DPR/Pemda ttg OSS ke luar negeri?
>
>
> Kyknya belum ada, biasanya nich kalau DPR studi banding ada yang
> menghandle atau "supporting" lah, mana bisa vendor OSS support
> anggota dewan yang keramat ini. Susah om, ah ente kayak ngga tahu aja lah.
Pengalaman saya ini kelihatannya nyambung.
Ketika saya bersama pak Ase memenuhi undangan Pansus RUU ITE
Komisi I DPR, untuk memberi tanggapan thd RUU itu.
Setelah saya dan pak ase cerita banyak tentang Linux
dan FOSS, ada dua komentar para anggota DPR yg mengagetkan saya:
1. Mereka baru tahu bahwa ada lisensi yg harus bayar dan
ada lisensi free/open source.
2. Mereka minta kami mengusulkan negara mana yang bisa mereka kunjungi
untuk studi banding pemanfaatan open source di pemerintah?
Saya sarankan ke Peru atau Brasil. Mereka protes, kok Peru?
Apa tidak bisa Amerika Serikat atau negara-negara Eropa?
2. Mereka minta kami mengusulkan negara mana yang bisa mereka kunjungi
untuk studi banding pemanfaatan open source di pemerintah?
Saya sarankan ke Peru atau Brasil. Mereka protes, kok Peru?
Apa tidak bisa Amerika Serikat atau negara-negara Eropa?