JAKARTA - Menteri Koordinator bidang
Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sudah menduga sejak lama
bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2020 akan turun dari tahun
sebelumnya.
Menurut MahfudMD, ada dua hal yang
melatari kemerosotan itu. Yaitu UU KPK dan penyunatan hukuman yang dilakukan
Mahkamah Agung (MA) kepada sejumlah koruptor.
"Memang di 2020 itu akan
sekurang-kurangnya stagnan kalau tidak turun, sejak awal, saya sudah berpikir
begitu. Karena pertama, kita ribut dengan kontroversi tentang lahirnya
Undang-undang KPK yang secara umum dianggap itu sebagai sebuah produk hukum yang
akan melemahkan pemberantasan korupsi, itu bisa menimbulkan persepsi apa pun
itu," kata Mahfud saat menjadi penanggap dalam rilis IPK Indonesia 2020 yang
digelar Transperancy International Indonesia (TII) secara daring, Kamis
(28/1/2021).
Mahfud menilai UU KPK yang baru faktanya
tidak bisa disebut menurunkan atau melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
Sebab, kata kelahiran Sampang itu, ada juga pihak yang menganggap UU KPK
meningkatkan upaya menyelematkan aset negara. "Tinggal tergantung sudut apa yang
mau dilihat," kata dia.
Karena itu, anggapan bahwa revisi UU KPK
melemahkan pemberantasan korupsi, masih bisa diperdebatkan. Apalagi, dalam
laporan kinerja KPK 2020, lembaga antirasuah itu menyelamatkan Rp 592 triliun
keuangan negara melalui pencegahan korupsi.
Selain soal revisi UU KPK, Mahfud
menilai banyaknya terpidana korupsi yang mendapat pengurangan hukuman di tingkat
kasasi maupun peninjauan kembali (PK), juga berpengaruh pada menurunnya IPK
Indonesia. Meski menjadi ranah Mahkamah Agung (MA) atau yudikatif, Mahfud
mengakui tak dapat mengotakkan ranah tertentu dalam konteks upaya pemberantasan
korupsi di suatu negara.