Bergabungnya PAN, Kemunduran Demokrasi?

[Chan CT]

Bergabungnya PAN, Kemunduran Demokrasi?

A72 - Sunday, August 29, 2021 23:00

 

https://www.pinterpolitik.com/in-depth/bergabungnya-pan-kemunduran-demokrasi

Presiden Joko Widodo bersama dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Foto: Bisnis.com)

7 min read

Partai Amanat Nasional (PAN) kini akhirnya bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sikap tersebut ditandai dengan hadirnya PAN dalam rapat pimpinan partai koalisi bersama Jokowi pada Rabu, 25 Agustus 2021. Lalu, apa dampak dari bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah?

---

PinterPolitik.com

Ada yang menarik dari pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi dengan para pimpinan partai politik koalisi beberapa hari lalu, yaitu hadirnya ketua umum dan sekjen dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan kehadiran pimpinan partainya sudah menegaskan posisi PAN yang selama ini kerap dianggap abu-abu.

Seperti yang diketahui, sejak kembali terpilih menjadi Ketua Umum PAN, Zulkfli Hasan (Zulhas) sudah mengklaim bahwa PAN mendukung pemerintahan Jokowi tanpa syarat. Kendati demikian, pada saat itu Zulhas menyebut PAN tidak perlu masuk dalam koalisi.

Bergabungnya PAN semakin memperkuat koalisi partai pendukung Presiden Jokowi. Saat ini koalisi pemerintah menguasai total 471 kursi di DPR. Tercatat ini merupakan koalisi terbesar pasca reformasi.

Berbagai pihak menilai upaya bergabungnya PAN ke dalam koalisi pendukung pemerintah adalah cermin dari kemunduran demokrasi. Benarkah demikian?

 

Kemunduran Demokrasi?

Samuel P. Huntington dalam bukunya The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century memetakan gelombang demokratisasi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama terjadi sejak tahun 1828 – 1926. Gelombang kedua dan ketiga terjadi pada tahun 1943 – 1962 dan 1974 – (unknown).

Lebih lanjut Huntington telah memprediksi bahwa akan ada tren penurunan setelah gelombang ketiga demokratisasi. Ia menyebut selalu ada “gelombang balik” setelah adanya gelombang demokratisasi.

Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment memberikan afirmasi terhadap prediksi gelombang balik ketiga Huntington. Dalam temuan Fukuyama, sejak pertengahan tahun 2000-an, tren demokratisasi telah berbalik dan negara demokrasi jumlahnya telah menurun.

Dalam konteks Indonesia, hasil studi dari lembaga penelitian Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengemukakan bahwa ditemukan tanda-tanda pelemahan demokrasi di semua negara demokrasi, termasuk Indonesia.

Temuan ini sedikit banyak beririsan dengan catatan The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2020, yang memperlihatkan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dari skor 6.48 menjadi 6.3, yang mana ini merupakan posisi terendah dalam 14 tahun terakhir.

Baca Juga: Kudeta Demokrat adalah Kemunduran Demokrasi?

Kembali ke dalam konteks PAN, pengamat politik Ubedillah Badrun menambahkan rezim pemerintahan Presiden Jokowi saat ini sedang dalam performa terburuk lantaran anjloknya indeks demokrasi, korupsi yang merajalela, hingga memburuknya perekonomian.

Lebih lanjut, Ubedillah menegaskan bahwa bergabungnya PAN ke barisan koalisi pendukung pemerintah semakin melegitimasi performa buruk pemerintah tersebut.

Kekhawatiran yang sama diungkap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Ia menyatakan  bergabungnya PAN ke koalisi pemerintahan akan membuat kekuasaan pemerintah semakin powerful, sedangkan kontrol dari parlemen hampir tidak ada.

Bergabungnya PAN mengakibatkan semakin mengecilnya kelompok oposisi pemerintah di parlemen. Matinya peran oposisi ini sangat berbahaya bagi demokrasi karena akan berdampak pada hilangnya suara penyeimbang di parlemen.

Lalu, bertolak dari bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah, apakah ini merupakan salah satu indikasi kemunduran demokrasi di Indonesia?

 

Lemahnya Peran Oposisi

Untuk menguji apakah bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah merupakan salah satu indikasi terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia cukup menggunakan konsep inti dari demokrasi itu sendiri.

Ahmad Suhelmi dalam bukunya yang berjudul Pemikiran Politik Barat memaparkan bahwa salah satu nilai penting bagi demokrasi adalah kebebasan.

Akan tetapi kebebasan dalam demokrasi tidak berarti kebebasan dengan sebebas-bebasnya, karena pada dasarnya demokrasi juga ingin melawan naluri manusia, misalnya dalam hal kekuasaan absolut.

Lebih lanjut, Suhelmi menyebut dibutuhkan adanya entitas penyeimbang kekuasaan. Jika itu sudah terpenuhi maka akan terbentuk suatu demokrasi ideal.

Dalam kasus ini, hilangnya entitas penyeimbang kekuasaan yang disebabkan oleh bergabungnya PAN ke dalam koalisi pemerintah dianggap bisa menjadi salah satu indikasi dari  kemunduran demokrasi itu sendiri.

Seperti yang diketahui, dengan bergabungnya PAN membuat kekuataan pemerintah semakin powerful. Dengan bergabungnya partai berlambang matahari ini pemerintah secara presentase menguasai total 85 persen kursi di DPR.

Baca Juga: Jokowi dan Kesadaran Palsu Demokrasi

Dengan kekuasaan yang nyaris absolut tersebut di parlemen jelas ini sangat bertentangan dengan konsep demokrasi ideal itu sendiri. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu yang selama ini dianut oleh Indonesia.

Montesquieu sejak awal telah menegaskan bahwa kebebasan politik sulit dijaga atau dipertahankan bila kekuasaan negara tersentralisasi atau dimonopoli oleh seorang penguasa atau lembaga politik tertentu.

Temuan dari Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) semakin melegitimasi hal ini. Puskapol UI dalam temuannya mengungkap tren kemunduran demokrasi di Indonesia dewasa ini berkaitan dengan porsi oposisi dalam pemerintahan.

Minimnya porsi oposisi yang kuat di dalam parlemen saat ini berimplikasi pada minimnya pengawasan terhadap pemerintah. Akibatnya kualitas demokrasi jelas menurun akibat tidak ada mekanisme check and balances di dalamnya.

Lalu, jika koalisi pemerintahan sebelumnya dinilai sudah cukup kuat mengapa Presiden Jokowi masih memerlukan PAN untuk mendukungnya?

 

Mengapa PAN Penting?

Montesquieu dalam merumuskan gagasan pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan trias politica terilhami dari fenomena yang terjadi pada masa kerajaan di Eropa pada abad XVIII.

Ia menilai bahwa kekuasaan raja-raja Eropa di abad XVIII dan sebelumnya bersifat absolut. Kekuasaan negara bersifat anti-kritik, sementara di lain pihak tidak ada entitas yang secara efektif melakukan kontrol kekuasaan.

Ia menyadari bahwa naluri alamiah seorang raja adalah ingin berkuasa sebesar-besarnya. Untuk mewujudkan kekuasaan yang absolut tersebut, raja membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak untuk melegitimasinya.

Maka, pembatasan kekuasaan merupakan keharusan untuk menghindari kemungkinan terbentuknya kekuasaan mutlak, karena tanpa itu yang timbul adalah kesewenang-wenangan.

Dalam literatur ilmu sejarah, sangat memungkinkan untuk melakukan komparasi fenomena politik pada  masa lampau (kerajaan) dengan kondisi politik saat ini. Hal ini dikarenakan walau secara rentang waktu terpaut sangat jauh, akan tetapi secara behaviour tidak ada perbedaan yang berarti.

Jika merujuk pada fenomena di atas, kita bisa menganalogikan bahwa untuk mencapai kekuasaan yang mutlak dibutuhkan banyak dukungan untuk melegitimasinya.

Baca Juga: Sandiwara Jokowi di Pidato MPR?

Dalam konteks negara saat ini, sangat mungkin penguasa melakukan hal yang serupa. Presiden dinilai membutuhkan banyak dukungan partai politik untuk melancarkan dan melegitimasi berbagai agenda politik yang direncanakan. Semakin banyak dukungan dari partai politik maka dinilai akan semakin baik.

Oleh karena itu, walaupun saat ini koalisi pendukung pemerintah dirasa sudah cukup kuat, kehadiran PAN sebagai tambahan kekuasaan tetap akan dirasa penting.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin membenarkan penalaran ini. Ia menilai masuknya PAN ke koalisi pemerintah dikarenakan Presiden Jokowi masih ingin menambah kekuatan politik pemerintah.

Lebih lanjut, Ujang menambahkan bahwa tahun-tahun politik ke depan itu dipenuhi ketidakpastian. Dengan demikian, menambah barisan koalisi pemerintah menjadi suatu keniscayaan.

Jika ditarik ke ranah yang lebih praktis, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus memaparkan kehadiran PAN ini dibutuhkan untuk melancarkan agenda dan kepentingan makro politik pemerintah, seperti wacana amendemen UUD 1945 dan agenda pembahasan ibu kota baru di parlemen.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi beberapa kali terlihat menggunakan kekuatan partai politik pendukungnya di parlemen untuk mengesahkan beberapa Undang-undang kontroversial seperti UU Cipta Kerja, dan revisi UU KPK.

Dalam riset yang berjudul Jokowi and The New Developmentalism yang diterbitkan oleh The Australian National University, dipaparkan kemunduran demokrasi pada masa Presiden Jokowi terlihat dari keleluasaan pemerintah mengesahkan berbagai macam undang-undang meski menuai penolakan dan kritik dari akademisi dan organisasi masyarakat.

Terkait hal ini, dalam artikel PinterPolitik sebelumnya yang berjudul Jokowi Tidak Sadar Otoriter? telah dijelaskan beberapa hal yang menunjukkan kritik Presiden Jokowi terhadap laju demokrasi di Indonesia. Bisa jadi pula, itu menunjukkan sang Presiden mungkin tidak begitu menyukai politik demokrasi.

Pada akhirnya, fenomena masuknya PAN ke dalam koalisi ini merupakan diskursus yang harus ditanggapi serius. Bagaimana pun, ini penting demi masa depan demokrasi kita. (A72)

[kh djie]

Boleh mau berkwalisi atau jadi oposisi itu kan salah satu hak yang ada di demokrasi ?

Op ma 30 aug. 2021 om 01:36 schreef Chan CT <sa...@netvigator.com>:

--
Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke gelora1945+...@googlegroups.com.
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/0DA2F4A039F44A62BF659F3E297CD9B7%40A10Live.

[Jaya Suprana]

Pak KH Djie benar. Mau berkoalisi atau beroposisi memang merupakan hak asasi masyarakat demokrasi seperti mau menikah atau bercerai. Di Jerman, masyarakat demokrasi tidak peduli parpol mau berkoalisi atau beroposisi. Yang penting jangan korupsi. 

Huntington dan Fukuyama fasih bicara Das Sein . Mengenai Das Sollen terserah setiap bangsa bahkan setiap insan manusia untuk mengharapkan.

Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAG8tavhx_6ASNTNj9KCqArzAji5aACG-%3Dvmwkb9pJgs-wRyZ3g%40mail.gmail.com.

[BILLY GUNADIE]

Sebetulnya..Demokrasi, warga hanya mendapat satu suara dalam pemilihan umum...selebihnya hanya untuk diekspliotasi...

Juga tidak ada kebebasan...beragama ditentukan mana yang syah sebagai agama (di dunia ada sekitar 10.000 agama)..tidak ada kebebasan berpakaian bagi golongan tertentu..

Juga bagi yang mau nikah ...harus belajar agama..6-12 bulan?..

Demokrasi apa kehendak yang berkuasa....

Ada kepercayaan Orang komunis tidak beragama.....

Kalau Nabi Muhammad dan Jesus itu beragama apa?

Sent from Rogers Yahoo Mail on Android

On Sun., Aug. 29, 2021 at 9:06 p.m., Jaya Suprana

<semars...@gmail.com> wrote:

Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CALcuTPSk8NDXRZVRfwaamYz1zD%3D_dz2AXg%2Bb%2B-tgmu_MCs5k_g%40mail.gmail.com.

[Jaya Suprana]

Saya Nasrani , ketika mau nikah tidak diharuskan belajar nikah selama 6 apalagi 12 bulan. 

Setahu saya Jesus Kristus tidak bikin agama. Yang bikin Paulus kemudian dilembagakan oleh para pengikut Paulus yang menobatkan Petrus sebagai Sri Paus. Maaf jika saya keliru. 

[BILLY GUNADIE]

Pa Suprana....tolong di cross check soal belajar agama...Baik Kristen ..Baik Islam ...bagi yang akan nikah....

Pada generasi muda... Sudah berlangsung puluhan tahun Di Indonesia..

Sent from Rogers Yahoo Mail on Android

On Sun., Aug. 29, 2021 at 9:47 p.m., Jaya Suprana

<semars...@gmail.com> wrote:

[Jaya Suprana]

Pa Billy benar ! Saya menikah bukan di Indonesia tetapi di Jerman. Lain padang lain belalang 😃😃😃😃

[BILLY GUNADIE]

Nah lho...... Di German ada no denomination... Special officer yang mengurus perkawinan beda agama .

[08-29, 10:06 p.m.] Billy: Tumpang Tanya ..yang mau.nikah...di Indo musti belajar agama dulu?

[08-29, 10:07 p.m.] Billy: Kalu agama Kong hu cu? Islam?

[08-29, 10:07 p.m.] Tjoen Tjeng: Kl agama berbeda spt agama katholik, hrs belajar dulu kl nikahnya digereja

[08-29, 10:08 p.m.] Billy: Apa boleh agama beda ..? Ini aturan pemerintah?

[08-29, 10:09 p.m.] Tjoen Tjeng: Agama Kong Hu Cu,nikah di vihara, bisa asal bilang sgama sama..walaupun agama beda.

[08-29, 10:09 p.m.] Billy: Kalu katolik beda agama Ga Di kasih Surat kawin Dari Vatican...

[08-29, 10:10 p.m.] Tjoen Tjeng: Kl Islam. Ga boleh hrs msk agama islam...jadi bynk agama islam mau nukah di luar negeri

[08-29, 10:11 p.m.] Tjoen Tjeng: Spt Francis agama kristen..istrinya Budha..nikah di vihara bisa asal mau sembahyang pku hioswa...

[08-29, 10:12 p.m.] Tjoen Tjeng: Katolik hrs ikut sekolah dulu 3bln.

Sent from Rogers Yahoo Mail on Android

On Sun., Aug. 29, 2021 at 10:09 p.m., Jaya Suprana

<semars...@gmail.com> wrote:

Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CALcuTPRS9WYGh8KHASAA1ViDiO%3D7Kc%3D8efdMje_GVgXQhPT5Rw%40mail.gmail.com.

[BILLY GUNADIE]

Pa Suprana... Coba pura pura mau kawin di Indonesia ... Cari Wanita yang sebaya...jangan ABG lho....

Supaya tau tatakramanya...betapa demokrasinya Indonesia...

Nanti kalau Ihre Frau marah akan saya jelaskan... cuma nikah boongan..

Sent from Rogers Yahoo Mail on Android

On Sun., Aug. 29, 2021 at 10:15 p.m., BILLY GUNADIE

<billyg...@rogers.com> wrote:

[Chan CT]

Iyaaa, ... masalah bagaimana melihat demokrasi itu saja! Karena dalam kenyataan yang terjadi, demokrasi itu bisa menguntungkan sekelompok dengan merugikan pihak lain. Jadi, demokrasi itu untuk siapa sesungguhnya, untuk rakyat banyak atau segelintir penguasa?

 

Kalau saja dibilang pemerintah Jokowi hanyalah mewakili kelompok kepentingan, maka dengan bergabungnya PAN dalam pemerintah, hanyalah memperbanyak kelompok kepentingan dan lebih merugikan kepentingan rakyat banyak. Maka mereka mengatakan demokrasi terjadi kemunduran.

 

Tapi, karena pertarungan politik di Indonesia BELUM ada PERSATUAN RAKYAT, tidak ada satu parpol pun yang berhasil meraih mayoritas suara rakyat, dengan kata lain rakyat masih terpecah-pecah dalam masing-masing kepentingan parpol, dengan tergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah, bisakah dikatakan menambah jumlah kepentingan rakyat yang diuntungkan? BELUM TENTU!

 

Kita pun dihadapi kenyataan, parpol-parpol yang ada lebih banyak hanya gunakan PANCASILA sebagai jubah, menutupi kepentingan segelintir oligarki juga. Jadi, ketambahan atau tidak koalisi pemerintah Jokowi TIDAK merubah kualitas demokrasi dalam arti sesungguhnya, ... hanya menambah banyak kelompok kepentingan yang harus dilayani! Akan mempersulit jalan kelancaran pemerintah, ... dengan kepentingan rakyat banyak yang lebih dirugikan!

 

BERSATULAH rakyat dalam satu parpol, untuk menentukan nasib ditangan sendiri, ...!!! Jangan biarkan diri terkoyak-koyak dalam kepentingan begitu banyak parpol, cari dan tentukanlah partai nya sendiri yang benar-benar bisa perjuangkan kepentingan rakyat banyak.

[BILLY GUNADIE]

Yang paling betul rasanya Socrates..

Sampe dihukum mati....

Democracy is the right if it's citizen to have one voice in the political term..and human being is a good commodity to be exploited....abused . ...

Voting system in democratic system is to choose a leader to enslave the people ..

Sent from Rogers Yahoo Mail on Android

On Sun., Aug. 29, 2021 at 10:38 p.m., Chan CT

<sa...@netvigator.com> wrote:

https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/7B31DD59F8D54EE3B88CB2DEB8777C98%40A10Live

.

[Sunny ambon]

Gabung membawa rejeki nomplok.

Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/860571875.308244.1630291871914%40mail.yahoo.com.

[Jaya Suprana]

Biasanya yang mengajar sesuatu adalah orang yang sudah berpengalaman dalam hal yang diajarkan. Maka menarik bahwa bagi umat Katolik biasanya yang mengajar adalah para Romo yang tidak boleh nikah. 

[Jaya Suprana]

Males ah kok mesti boongan, pak Bil ! Saya maunya beneran ! 😍😁

[Jaya Suprana]

Pak Chan benar banget dalam hal BERSATULAH RAKYAT DALAM SATU PARPOL UNTUK MENENTUKAN NASIB DI TANGAN SENDIRI seperti rakyat RRC bersatu di dalam satu parpol yaitu PARTAI KOMUNIS CHINA . Ji lay ! Ji Lay ! 

Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/7B31DD59F8D54EE3B88CB2DEB8777C98%40A10Live.

[Jaya Suprana]

Maka lebih baik saya keliru saja agar tidak dihukum mati seperti Sokrates !

Trims, pak Bil mengingatkan saya pada kekonyolan apa yang disebut sebagai kebenaran.

Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/860571875.308244.1630291871914%40mail.yahoo.com.

[Chan CT]

Hanya saja sayang, seribu sayang, ... setelah PKI digebuk hancur-lebur oleh jenderal Soeharto, sampai sekarang tidak juga berhasil tegak berdiri lagi, sekalipun sudah lewat 56 tahun! Dan di Indonesia BELUM juga ada parpol yang berhasil meraih mayoritas suara rakyat, ...! Membuat demokrasi yang berlangsung jadi terseok-seok, ...

[Tatiana Lukman]

HIdup Demokrasi di China kapitalis-imperialis!!!!!Hidup Kaisar Xi yang dari mulutnya keluar kata-kata “emas”  yang menyelubungi penipuan dan perampokannya!!!!

 

 

 

Outspoken billionaire Sun Dawu jailed for 18 years in China

image captionSun Dawu runs one of the country's largest private agricultural businesses in the northern province of Hebei.

A prominent Chinese billionaire has been sentenced to 18 years in prison, the latest in a string of punishments against outspoken corporate bosses.

 

Sun Dawu runs one of the country's largest private agricultural businesses in the northern province of Hebei.

Sun, 67, has in the past spoken out about human rights and politically sensitive topics.

He was found guilty of "picking quarrels and provoking trouble" - a charge often used against activists.

 

 

Other charges against him include illegally occupying farmland, assembling a crowd to attack state agencies and obstructing government workers from performing their duties. He was also fined 3.11 million yuan ($478,697; £343,227).

Sun's company is among China's biggest, with businesses ranging from meat processing and pet food to schools and hospitals.

He was reportedly detained last year, along with 20 relatives and business associates, over a land dispute with a government-run farm.

At the time, he said dozens of his employees were injured in an incident with police related to the dispute, according to an AFP report.

Sun is said to be close to some prominent Chinese political dissidents and has in the past criticised the government's rural policies.

He was one of the few people to openly accuse the government of covering up an African swine flu outbreak, which affected his farms in 2019, and later devastated much of the country's industry.

He also was sentenced to prison in 2003, for "illegal fundraising" but the case was overturned after an outpouring of support from activists and the public.

Sun reportedly denied many of the accusations against him in a pre-trial hearing, describing himself as an "outstanding Communist party member".

He did however reportedly admit to making mistakes, including posting messages online.

"The way they're investigating me now is making those close to us suffer and those who hate us rejoice. I wish to take the charges upon myself, even if they're severe, in exchange for the release of others. We are people who have made contributions to society," he said.

China has been cracking down on businesses and entrepreneurs in the country. Major technology companies including Alibaba, Didi and Tencent are being investigated for a range of regulatory issues.

 

 

 

Sent from Mail for Windows

Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/243DF4A608BC4C27B1663D077F4F4505%40A10Live.

 

[kh djie]

Ada yang Jilay nya berarti bangkit, melepaskan diri dari penindasan, menuju kemakmuran bersama. 

Ada juga yang Ji pergi dan Lay datang, yang satu pergi, digantikan yang lain, lalu idee pembangunannya 

juga lain, kelompok yang kerjasama mengkorupsi juga lain?

Meskipun korupsi masih luar biasa, tetapi dibandingkan tahun 1950 sudah tercapai banyak kemajuan, 

meskipun terhambat oleh korupsi. Indonesia sudah bisa bangun jalan tol sendiri, sudah bisa bangun

real estate, sudah kerja bangun real estate di luar negeri (Ciputra, Summarecon Agung dll.), sudah bisa

bangun "kota" baru, seperti Gdebage, yang kalau selesai luasnya 300 ha. Industri makanan seperti

Indofood sudah mengexport terutama instant noodle nya.                             

TKI juga diexport, dan benar untuk kerja. Lain dengan Jepang dulu waktu miskin, export pelacur, yang

kalau sore hari berjejer-jejer di tepi suatu jalan di Surabaya, yang akhirnya sampai sekarang terkenal

sebagai Jalan Kembang Jepun ( Kembang = bunga, Jepun = Jepang ). Waktu Jepang mulai makmur,

dengan menduduki Manchuria, mengeduk besi dan minyak bumi cuma2 untuk industrinya, dan petani 

Jepang yang tidak punya tanah diberi tanah di Manchuria, Jepang jadi cepat maju, makmur. Kaum fascist 

Jepang dapat banyak dukungan rakyat.Perdana menteri Demokrat Jepang dibunuh. Pelacur2 Jepang 

diharuskan balik Jepang, dianggap memalukan nama negeri Jepang di mata internasional. Banyak

pelacur Jepang jadi nyai nya administrateur perkebunan Belanda muda, yang baru datang dari Belanda, 

belum boleh bawa istri.

Op ma 30 aug. 2021 om 13:53 schreef Chan CT <sa...@netvigator.com>:

Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/243DF4A608BC4C27B1663D077F4F4505%40A10Live.

[Jaya Suprana]

Di Jerman belum ada parpol yang berhasil meraih mayoritas suara rakyat maka para parpol besar bergabung membentuk apa yang disebut sebagai Grosse Koalition sehingga demokrasi bisa berjalan lancar bahkan fakta kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial di Jerman merupakan satu di antara yang terbaik di planet bumi. Tampaknya demokrasi sekedar alat yang berhasil-tidaknya tergantung pada kemampuan dan ketulusan manusia mendayagunakannya. 

[Jaya Suprana]

Menurut pak Chan berita tentang Sun Dawu itu benar atau hoax ? Jika bukan hoax apakah menurut pak Chan, pak Sun Dawu layak memperoleh anugerah Nobel ? Mohon dimaafkan apabila pertanyaan-pertanyaan saya terkesan konyol sebab saya tidak pernah dengar nama apalagi kisah pak Sun Dawu. Maka lebih baik saya bertanya kepada pak Chan yang lebih banyak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di Republik Rakyat China.

Pada tanggal Sen, 30 Agu 2021 pukul 19.12 Tatiana Lukman <jetaim...@yahoo.com> menulis:

HIdup Demokrasi di China kapitalis-imperialis!!!!!Hidup Kaisar Xi yang dari mulutnya keluar kata-kata “emas”  yang menyelubungi penipuan dan perampokannya!!!!

 

 

 

Outspoken billionaire Sun Dawu jailed for 18 years in China

image captionSun Dawu runs one of the country's largest private agricultural businesses in the northern province of Hebei.

A prominent Chinese billionaire has been sentenced to 18 years in prison, the latest in a string of punishments against outspoken corporate bosses.

 

Sun Dawu runs one of the country's largest private agricultural businesses in the northern province of Hebei.

Sun, 67, has in the past spoken out about human rights and politically sensitive topics.

He was found guilty of "picking quarrels and provoking trouble" - a charge often used against activists.

 

 

Other charges against him include illegally occupying farmland, assembling a crowd to attack state agencies and obstructing government workers from performing their duties. He was also fined 3.11 million yuan ($478,697; £343,227).

Sun's company is among China's biggest, with businesses ranging from meat processing and pet food to schools and hospitals.

He was reportedly detained last year, along with 20 relatives and business associates, over a land dispute with a government-run farm.

At the time, he said dozens of his employees were injured in an incident with police related to the dispute, according to an AFP report.

Sun is said to be close to some prominent Chinese political dissidents and has in the past criticised the government's rural policies.

He was one of the few people to openly accuse the government of covering up an African swine flu outbreak, which affected his farms in 2019, and later devastated much of the country's industry.

He also was sentenced to prison in 2003, for "illegal fundraising" but the case was overturned after an outpouring of support from activists and the public.

Sun reportedly denied many of the accusations against him in a pre-trial hearing, describing himself as an "outstanding Communist party member".

He did however reportedly admit to making mistakes, including posting messages online.

"The way they're investigating me now is making those close to us suffer and those who hate us rejoice. I wish to take the charges upon myself, even if they're severe, in exchange for the release of others. We are people who have made contributions to society," he said.

China has been cracking down on businesses and entrepreneurs in the country. Major technology companies including Alibaba, Didi and Tencent are being investigated for a range of regulatory issues.

 

 

 

Sent from Mail for Windows

 

From: Chan CT
Sent: Monday, August 30, 2021 1:53 PM

Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/243DF4A608BC4C27B1663D077F4F4505%40A10Live.

 

[Chan CT]

Lalu, ... apa dan dimana masalahnya? Menindak dan penjarakan konglomerat Sun Dawu selama 18 tahun ini SALAH??? Bahkan dituduh pemerintah RRT menyelubungi penipuan dan perampokan, ...??? Merampok kekayaan konglomerat, begitu?

 

Sudah baguuus pemerintah bisa tegas menindak kapitalis-kapitalis yang bersalah dan melanggar ketentuan UU, tidak membiarkan apalagi berkongkalikong melakukan penindasan dan penghisapan buruh/karyawan secara berlebihan, ...! Begitulah keberanian pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap grup Alibaba, Grup-Ant, Didi, Tancent yang terakhir ini, ditertibkan dan jangan sampai merugikan rakyat banyak, ...

 

Tentu dalam kenyataan perkembangan teknologi yang begitu cepat, juga menimbulkan efek-samping yang merugikan karyawan. Seperti karyawan delivery yang bekerja keras tidak dapatkan penghasilan memadai, sebaliknya keuntungan BESAR jatuh hanya ketangan pengusaha! Perlu ditertibkan dan dibuatkan ketentuan melindungi keselamatan dan kesejahteraan karyawan, pembagian keuntungan yang ADIL!

Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/243DF4A608BC4C27B1663D077F4F4505%40A10Live.

 

[Jaya Suprana]

Berdasar penjelasan pak Chan dapat disimpulkan bahwa berita tentang pak Sun benar dan beliau layak memperoleh anugerah Nobel. Trims pak Chan.

[Chan CT]

Kalau saja kapitalis/konglomerat pelanggar HUKUM bisa dianugerahi hadiah Nobel, apa jadinya dunia ini??? Syukurlah kalau bung bisa berhasil perjuangkan Sun Dawu dapatkan hadiah Nobel, ... boleh bagi-bagi rejeki, ya! Hehehee, ...

Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke mailto:gelora1945%2Bunsu...@googlegroups.com.

Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/0DA2F4A039F44A62BF659F3E297CD9B7%40A10Live.

--
Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup.

Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke mailto:gelora1945%2Bunsu...@googlegroups.com.

Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/7B31DD59F8D54EE3B88CB2DEB8777C98%40A10Live.

[Jaya Suprana]

Mengenai bagi rejeki pasti mustahil, pak Chan sebab yang mendapat rejeki bukan yang menominasikan tetapi yang menerima anugerah Nobel. Namun bukan mustahil Sung memperoleh anugerah Nobel sebab sejarah membuktikan bahwa beberapa kali Nobel dianugerahkan kepada insan yang dipenjarakan oleh pemerintah komunis. Juga fakta membuktikan bahwa Alfred Nobel adalah seorang kapitalis sejati sebab dia adalah inventor dan produsen dinamit yang kerap digunakan oleh manusia untuk membinasakan sesama manusia. 

[Chan CT]

Iyaaa juga, yang menominasi mungkin kecipratan rejeki, siapa tahu kalau Sun bermimpi juga tidak, ujug-ujug  dapatkan hadiah Nobel dan mengerti itulah hasil perjuangan bung saja!

 

Yang salah manusia yang menggunakan, BUKAN pencipta/penemu nya atau dinamitnya itu sendiri! Karena kenyataan dinamit juga bisa digunakan dan banyak digunakan dalam proses pembangunan, misalnya! Manusia yang menggunakan untuk membunuhi manusia itulah yang salah dan terkutuk!

 

Begitu juga dengan nuklir, ganja ,... dsb.nya! Begitulah segala hal ihwal didunia ini merupakan kesatuan dari segi-segi yang bertentangan.

[kh djie]

Nitrogliserin atau glyceryl trinitrate (GTN) adalah obat yang digunakan untuk mengurangi dan mencegah angina (nyeri dada)  akibat penyakit jantung koroner. Nitrogliserin tidak menyembuhkan penyebab angina.

Nitrogliserin merupakan obat golongan nitrat yang bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah, serta meningkatkan pasokan darah dan oksigen ke otot jantung. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet minum, tablet sublingual, dan suntik.

Op wo 1 sep. 2021 om 01:42 schreef Chan CT <sa...@netvigator.com>:

Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/83BDF062DE9246578D4E5E9168767472%40A10Live.

[Jaya Suprana]

Terima kasih atas pencerahan bijak pak Chan tentang makna kehidupan yang selalu bisa dipandang dari dua sisi . Memang benar Pengawal Merah Revolusi Kebudayaan China telah menghancurkan kedua belah tangan sepupu saya tetapi yang benar-benar merasakan penderitaan kedua belah tangan dihancurkan hanya sepupu saya sementara yang menghancurkan tentu merasa sangat berjasa bagi Partai Komunis China ! Ji Lay ! Ji Lay !