Amnesty International Soroti Pembentukan Dewan Keamanan Nasional
Sunny ambon
Amnesty International Soroti Pembentukan Dewan Keamanan Nasional
Sabtu,
3 September 2022 | 00:22 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS
Usman Hamid. (Foto: Antara)
Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyoroti rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional atau DKN dan rencana revisi UU TNI. Usman mencurigai, pembentukan DKN dan revisi UU TNI bisa membenarkan pendekatan koersif atau pengendalian sosial dengan tindakan memaksa dan kekerasan atas nama keamanan.
"Pemerintah Jokowi bisa jadi berkaca pada pengalaman di dua dekade terakhir di dunia, atas nama keaamanan nasional penanganan kelompok-kelompok radikal dilakukan dengan pendekatan koersif inilah yang sering memproduksi pelanggaran-pelanggaran HAM," ujar Usman Hamid saat diskusi Imparsial bertajuk "Menyoal Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan Revisi UU TNI" di Jakarta, Jumat (2/9/2022).
"Saya khawatir bahwa pembentukan DKN ini membenarkan pendekatan koersif untuk kelompok-kelompok radikal sehingga mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran ham di Indonesia," tutur Usman menambahkan.
BACA JUGA : Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Dinilai Tidak Mendesak
Selain itu, Usman mengaku khawatir pembentukan Dewan Keamanan Nasional hanya ditujukan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan yang sifatnya ekonomi dan bisnis. Apalagi, kata dia, dalam kajian-kajian keamanan nasional, tantangan global saat ini cenderung pada kepentingan-kepentingan yang sifatnya ekonomi dan investasi.
"Pemerintahan hari ini saya khawatir pembentukan DKN hanyalah bentuk kebijakan represif yang ingin ditujukan untuk kepentingan-kepentingan ekonomi dan investasi untuk pembangunanan," katanya.
BACA JUGA : Dikritik, Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional
Usman juga menilai pembentukan Dewan Keamanan Nasional sebenarnya tidak sejalan dengan mandat UU Pertahanan. Sejak Tahun 2002, kata dia, UU Pertahanan justru mengamanatkan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional atau DPN, bukan DKN.
"Tugas DPN ini untuk memberikan masukan tentang kebijakan-kebijakan strategis di bidang pertahanan, harusnya ini dulu dibentuk bukan membentuk DKN," kata Usman.
Sumber: BeritaSatu.com