NKRI banyak utang apakah utang-utang yang dimiliki ini tidak mencekik dan terancam gagal bayar?
https://www.beritasatu.com/ekonomi/950481/utang-mencekik-negara-berkembang-terancam-gagal-bayar
Senin, 11 Juli 2022 | 22:55
WIB
Oleh : Unggul Wirawan / WIR
Para wanita yang bekerja menjadi pekerja informal kuli angkut membawa barang di atas kepala mereka di pasar Kantamanto di Accra, Ghana. (Foto: Getty Images)
Washington, Beritasatu.com- Akibat utang mencekik, negara-negara berkembang, termasuk El Salvador, Ghana, Mesir, Tunisia, dan Pakistan, akan menghadapi risiko gagal bayar. Pada Minggu (10/7/2022), Bloomberg melaporkan.tumpukan utang senilai seperempat triliun dolar akan memberikan tekanan ke bawah pada negara-negara berkembang.
“Pada negara-negara berpenghasilan rendah, risiko utang dan krisis utang bukanlah hipotetis. Kami sudah cukup banyak tahu di sana,”kata Kepala Ekonom Bank Dunia, Carmen Reinhart pada Sabtu.
Selama enam bulan terakhir, dilaporkan ada dua kali lipat jumlah pasar negara berkembang dengan utang negara yang diperdagangkan pada tingkat yang sangat tertekan, yang berarti imbal hasil yang mengindikasikan investor percaya gagal bayar adalah kemungkinan nyata.
BACA JUGA: Sri Lanka Gagal Bayar Utang, Bagaimana Utang Indonesia?
Penyebab lain dari kekhawatiran utama dilaporkan muncul dari "efek domino" potensial yang biasanya terjadi ketika investor yang ketakutan mulai menarik uang keluar dari negara-negara dengan masalah ekonomi.
Pada Juni, para pedagang dilaporkan menarik US$ 4 miliar (Rp 59 triliun) dari obligasi dan saham pasar berkembang, menandai arus keluar bulan keempat berturut-turut.
BACA JUGA : Fitch: Gagal Bayar Utang Rusia Sudah Dekat
Kemungkinan gagal bayar dapat diikuti oleh ketidakstabilan politik. Awal tahun ini, Sri Lanka adalah negara pertama yang berhenti membayar pemegang obligasi asingnya, dibebani oleh biaya makanan dan bahan bakar yang berat yang memicu protes dan kekacauan politik.
“Populasi yang menderita karena harga pangan yang tinggi dan kekurangan pasokan dapat menjadi pemicu ketidakstabilan politik,” kata Barclays, seperti dikutip Bloomberg.