Jokowi:
9 Menteri, 19 Gubernur, 300 Bupati/Walikota Dipenjara Mega Putra Ratya - detikNews Senin, 26 Okt 2015 05:42 WIB Foto: Mega Putra Ratya Washington DC - Presiden Jokowi ditanya soal
penanganan korupsi di Indonesia oleh WNI di Amerika Serikat. Presiden Jokowi
menegaskan bahwa pemerintah sedang membangun sistem yang baik untuk mencegah
terjadinya korupsi.
Pertanyaan itu muncul dari seorang WNI saat dialog
dengan Presiden Jokowi di Wisma Tilden KBRI di Washington, Minggu (25/5/2015).
Seorang WNI itu bertanya terkait kasus korupsi yang menyeret salah satu
petinggi parpol baru-baru ini.
"Ada yang bertanya dari negara lain, parlemen
datang ke saya, bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya jawab, sampai
sekarang ini di Indonesia sudah dipenjara ada 9 menteri, 19 gubernur, 300 lebih
bupati/walikota. Ada 2 gubernur BI. Negaramu berapa? Diam
dia," kata Jokowi.
Meski begitu, menurut Jokowi hal itu tidak juga
menyelesaikan masalah. Menurutnya saat ini yang lebih baik adalah memperbaiki
sistem agar orang tidak bisa berbuat korupsi.
"Kalau tidak dibangun sistem yang baik.
Sistem IT yang tidak bisa diterobos. Penegakan hukum iya saya setuju, berapa
ratus pejabat ditangkap, apakah selesai? Kepercayaan saya masih sama, sistemnya
dibangun, agar mencegah orang tidak ketemu orang. Izin dipercepat dengan
hitungan jam. Kalau izin sampai tahun, bulan, ada tawar menawar toh?"
Ungkapnya.
Jokowi menjelaskan perlu ada sistem yang serba
elektronik, seperti e-budgeting, e-audit, e-purchasing dan sebagainya. Jika
sistem tersebut dikerjakan dari daerah sampai pusat, kontrolnya akan mudah.
"Kita lakukan di DKI. Saya akui saat jadi
gubernur e-budgeting gagal. Ngga mudah berhadapan banyak hal di lapangan. Kalau
e.. e.. e.. semua diterapkan enak banget. Ngontrolnya mudah, ngeceknya mudah,
untuk masuk ke sana ngga gampang," tutupnya. (mpr/Hbb)