Anggota Partai
Komunis China. ©AFPMerdeka.com - Partai Komunis yang berkuasa di China tumbuh semakin besar dan terdidik, di mana jumlah anggotanya mencapai rekor 96,71 juta pada akhir tahun lalu, menurut data statistik resmi.
Departemen organisasi Komite Pusat Partai Komunus menyampaikan pada Kamis (30/6) malam menjelang HUT partai, ada peningkatan jumlah anggota sebesar 3,7 persen dari tahun ke tahun.
Partai Komunis telah berusaha mengendalikan pertumbuhan anggotanya sejak Xi Jinping berkuasa pada 2012. Pengawasan perekrutan anggota baru berlangsung ketat.
Tapi tahun lalu, ketika partai ini menggelar HUT ke-100 tahun, jumlah rekrutmen baru naik 80 persen menjadi 4,38 juta.
"Peringatan 100 tahun berdirinya partai itu dirayakan dengan khidmat tahun lalu dan semangat mudanya ditunjukkan sepenuhnya, yang menarik para peminat dari berbagai industri dan bidang melamar untuk bergabung dengan partai dalam jumlah besar," jelas departemen organisasi partai, dikutip dari South China Morning Post, Jumat (1/7).
Sejak 1980-an, Partai Komunis mendorong anggota yang lebih muda dan terdidik. Saat ini, lebih dari 52,46 juta atau 53,2 persen anggota partai bergelar sarjana, 1,3 poin persentase lebih tinggi dari tahun lalu dan 13,2 poin persentase lebih tinggi dari tahun 2012.
Sampai 2021, lebih dari 35 persen anggota partai berusia di bawah 40 tahun, dan anggota dari kalangan mahasiswa mencakup 3,16 persen dari total keanggotaan.
Jumlah anggota partai yang berusia 61 tahun atau lebih memang meningkat, tetapi dari keseluruhan keanggotaan partai mengalami penurunan. Pada 2021, sekitar 28,1 persen anggota partai setidaknya berusia 61 tahun dibandingkan dengan 28,9 persen pada 2019.
"Sejak 2012, partai fokus pada peremajaan nasional dan suksesi anggota partai dan secara aktif mempromosikan rekrutmen di kalangan pemuda," jelas pejabat partai komunis dari departemen organisasi, Qi Jiabin pada Kamis.
"Setiap tahun, sekitar 4 juta anggota baru mendaftar untuk bergabung dengan partai, dan lebih dari 80 persen anggota baru partai setiap tahunnya berusia 35 tahun ke bawah."
Statistik terbaru menunjukkan persentase buruh dan petani –
keanggotaan inti awal partai – terus menyusut dengan 33,6 persen anggota berasal
dari sektor-sektor tersebut.
Dalam
beberapa tahun terakhir, proporsinya mencapai sekitar sepertiga dari jumlah
total anggota dan departemen organisasi mengatakan sektor-sektor ini masih
menyumbang sebagian besar keanggotaan partai.
Ketidaksetaraan gender dalam politik China juga tercermin dalam keanggotaan partai komunis. Jumlah perempuan di China yaitu 49 persen dari 1,4 miliar populasi, tapi kurang dari sepertiga perempuan terdaftar dalam keanggotaan partai.
Kendati demikian, jumlah anggota partai perempuan naik dari 27,45 juta pada pertengahan 2021 menjadi 28,43 juta pada akhir 2021.
Anggota partai dari kelompok etnis minoritas terus bertambah, naik sampai 150.000 dalam enam bulan walaupun persentasenya masih tetap 7,5 persen.
Pertumbuhan ini bertepatan dengan penegakan visi Presiden Xi Jinping untuk "menempa rasa kebersamaan bangsa China", yang menyerukan integrasi kelompok etnis minoritas untuk mengutamakan kepentingan bangsa China.
Advertisement
--
Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke gelora1945+...@googlegroups.com.
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/5891816EFA9941CCABEC70A110F61281%40A10Live.
Oleh : Pramudito. Salah satu ciri-ciri spesifik partai dari segi kapasitas keanggotaannya dapat dibagi menjadi dua, yakni: 1. partai kader; 2. partai massa.
Partai dengan spesifik partai kader adalah partai yang menekankan pengkaderan sebagai kebijakan yang utama. Partai terus berusaha selain memperbanyak anggota tapi juga meningkatkan kualitas kader-kadernya. Sedangkan partai massa lebih menitikberatkan pada pencarian anggota sebanyak-banyaknya. Kualitas kurang menjadi pertimbangan utama, yang penting sebanyak mungkin rakyat berbondong-bondong masuk menjadi anggota partai, atau setidak-tidaknya menjadi simpatisan partai.
Bila kita tengok sejarah sejak zaman kolonial dulu di Indonesia sudah mulai menunjukkan dua ciri-ciri seperti tersebut diatas. Apakah suatu partai menjadi partai kader atau partai massa, malahan kemudian menjadi perbedaan khas antara dua pemimpin nasional utama Indonesia, yakni Bung Hatta dan Bung Karno. Ketika Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada pertengahan tahun 1920-an, maka Bung Karno segera mendeklarasikan partainya sebagai partai rakyat, partai massa, partainya kaum marhaen. Bung Karno berpendapat bahwa partai harus menjadi wahana atau alat untuk menghimpun massa sebanyak-banyaknya. Kekuatan massa adalah sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan partai. Apalagi Bung Karno sangat suka berpidato dan untuk itu ia suka menghimpun massa yang sangat mengagumi ketrampilan Bung Karno berpidato. Tidak seorang pun yang meragukan kelebihan Bung Karno ini.
Lain halnya dengan Bung Hatta. Hatta berpendapat bahwa dalam suatu partai yang penting adalah pendidikan untuk kader sehingga partai itu memiliki kader-kader yang benar-benar berkualitas. Maka berlainan dengan Bung Karno yang lebih suka menghimpun massa anggota, Bung Hatta memandang penting strategi pengembangan partai dengan jalan mendidik kader-kader, termasuk kader-kader pemimpin di lingkungan partai yang bersangkutan. Perlunya, bila seorang pemimpin partai karena satu dan lain hal suatu ketika berhalangan memimpin partai, maka karena kader-kader calon pemimpin yang berkualitas cukup memadai, maka seketika itu pula segera terpilih atau ditetapkan pemimpin baru partai untuk menggantikan pemimpin partai yang lama.
Sejarah membuktikan ketika Bung Karno kemudian ditangkap, diadili dan ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda, maka partai PNI yang didirikannya menjadi kelimpungan bagaikan anak-anak ayam yang kehilangan induknya. PNI terus memudar peranannya hingga saat proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Sedangkan Bung Hatta sendiri, dengan dibantu Sutan Sjahrir juga mendirikan PNI, tapi sebagai singkatan dari Pendidikan Nasional Indonesia. Kiprahnya seperti yang disinggung diatas, lebih difokuskan mendidik kader-kader. Meskipun PNI-Hatta ini pun kemudian kurang berperanan nyata dalam kancah perjuangan politik, namun Bung Hatta cukup berhasil mendidik kader-kader pemimpin pejuang nasional untuk kelak di masanya menjadi pemimpin-pemimpin menjelang dan pasca revolusi kemerdekaan.
Di zaman penjajahan Belanda patut juga dicatat kiprah Partai Syarikat Islam yang dipimpin HOS Tjokroaminoto. Partai ini anggotanya banyak sekali, malahan seorang ahli sejarah mencatat keanggotaan Partai Syarikat Islam pernah mencapai tiga juta orang, menjadikan partai itu sebagai yang terbesar di zaman penjajahan. Apakah Syarikat Islam partai kader atau partai massa? Melihat kecenderungan partai itu yang lebih mementingkan pengumpulan anggota sebanyak-banyaknya tanpa seleksi yang spesifik, saya lebih condong menyebut Partai Syarikat Islam sebagai partai massa.
Namun ada pula partai yang berusaha untuk menjadikan dirinya baik sebagai partai kader atau pun partai massa. Di zaman kolonial partai semacam ini ditunjukkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI berkembang mula-mula dengan merekrut kader-kadernya yang militan, kemudian dikerahkan untuk meraih massa sebanyak-banyaknya. Massa yang banyak memang dibutuhkan oleh PKI sebagai kekuatan politik yang sewaktu-waktu dibutuhkan, misalnya untuk mencetuskan revolusi atau pemberontakan terhadap penguasa kolonial Belanda pada tahun 1926, tapi gagal total. Sebagian pemimpin Komunis Indonesia seperti Tan Malaka menilai pemberontakan PKI tersebut gagal karena situasinya belum matang, belum lagi kesiapan kader-kadernya yang jauh dari memadai. Sebagaimana diketahui dengan mengerahkan kader-kader dan massanya pula PKI berupaya melancarkan pemberontakan pada tahun 1948 (di Madiun) dan 1965 (di Jakarta) yang juga menemui kegagalan total. Terkuburlah cita-cita partai itu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis.
Setelah kemerdekaan partai yang bercirikan partai massa kembali muncul dan kita lihat PNI (Partai Nasional Indonesia) tampil sebagai partai massa yang terbesar selama dekade 1950-an hingga pertengahan dekade 1960-an. Sementara itu PKI tampil kembali baik sebagai partai kader maupun partai massa dan seperti disinggung di atas, partai ini hancur lebur dan dibubarkan akibat kegagalan upaya kudeta tahun 1965. Sebagai partai kader PKI semasa hidupnya menyeleksi ketat kader-kadernya dan tidak mudah untuk mencapai karir di puncak pimpinan partai, yang dalam hirarki partai komunis dikenal dengan sebutan politbiro partai.
Satu contoh lagi partai massa yang juga partai kader adalah partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Partai ini pernah memiliki keanggotaan terbesar nomor dua setelah PNI. Namun juga merekrut kader-kadernya secara selektif untuk duduk dalam jajaran pimpinan partai dan jabatan-jabatan politis baik di legislatif maupun eksekutif. Hasilnya partai ini menjadi pemenang nomor dua dalam pemilu pertama 1955. Seperti PNI partai Masyumi sama-sama memiliki 52 kursi di DPR. Akhirnya partai ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 dengan dalih beberapa pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta.
Setelah kemerdekaan masih dapat kita catat pula beberapa partai kecil yang bisa disebut sebagai partai kader, seperti Partai Sosialis Indonesia (PSI) pimpinan Sutan Sjahrir dan Partai Murba yang didirikan Tan Malaka.
Kedua partai itu, meskipun memiliki kader-kader yang berkualitas namun tidak bisa berkembang dengan baik, namun pengaruh politiknya cukup besar karena sebagian kader atau pemimpinnya menjadi pemikir-pemikir yang brilian dan teknokrat serta memberikan sumbangan cukup berarti dalam mengisi kemerdekaan dimana kedua partai itu juga ikut berperanan.
Masa reformasi
Dari gambaran singkat diatas kita mulai dapat melakukan penilaian terhadap partai-partai yang tumbuh dalam alam reformasi ini. PDI-P tetap leading sebagai partai massa terbesar. Memenangi pemilu nasional pada tahun 1999 dan 2014.
Dua pemimpinnya menjadi presiden yakni Megawati Soekarnoputri dan sekarang Jokowi. Tidak mudah untuk memberikan sebutan apakah partai-partai di zaman now ini sebagai partai kader atau partai massa. Kita melihat bahwa secara umum semua partai berusaha untuk kedua-duanya, yakni baik sebagai partai kader mau pun partai massa.
Seperti PAN dan PKS berusaha untuk merekrut kader-kadernya dan meningkatkan kualitasnya, sembari juga menjaring anggota sebanyak-banyaknya. Ada partai-partai yang terus tumbuh meskipun tidak signifikan, ada pula partai yang menurun secara perlahan pula.
Pada zaman reformasi ini partai-partai makin cair ideologinya. Padahal pada masa yang lalu ideologi memegang peranan penting untuk mendidik kader-kadernya. Kecenderungan yang menjadi ciri-ciri khas partai-partai dalam kurun reformasi sekarang ini adalah: oportunisme dan pragmatisme, sebagai "ideologi" baru yang kian dominan?
Bagaimana masa depan partai-partai kita kelak, baik partai kader mau pun partai massa? Itu banyak tergantung pada daya juang masing-masing partai yang bersangkutan dan juga dukungan dari rakyat yang makin bebas untuk menjatuhkan pilihan pada partai yang disukainya. Wallahualam! ***
* Penulis pemerhati politik, mantan diplomat
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Syariah PKS Surahman Hidayat menegaskan bahwa sejak awal berdiri, partainya mengusung konsep partai kader. Dibandingkan ketika awal dideklarasikan pada Juli 1998, Surahman menilai partainya sekarang lebih modern dari aspek teknis dan administratif.
Untuk menjamin kadernya militan, pengurus PKS mengharuskan setiap kader intinya memiliki halaqoh atau pengajian beranggotakan 18-20 orang. Selain itu, pengajian rutin juga harus dihadiri oleh para kader.
"Menurut disertasi S3 Pramono Anung di Unpad, yang bisa digolongkan partai kader sejati itu hanya dua: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan PKS," kata Surahman. "Ini partai kader yang ideologis," katanya lagi.
Untuk menjamin ideologi partai dipahami para kader, Surahman menegaskan mereka punya agenda pengajian rutin. Agendanya: tilawah (mengaji), tadabur ayat Alquran (mengkaji), kemudian ada tausyiah (nasihat) tentang perkembangan politik nasional dari perspektif Islam.
"Kami adakan sering, kadang lebih sering dari sepekan sekali," katanya. Frekuensi pertemuan harus intens, kata Surahman, untuk menebalkan iman kader PKS. "Godaan di dunia politik amat tinggi," katanya. Kasus suap daging impor yang melibatkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq bisa jadi buktinya.