Wang Yi Sampaikan Pidato dalam Forum Demokrasi Bali ke-14 ; Kemenlu Tiongkok Desak AS Pahami Situasinya
Chan CT
Wang Yi Sampaikan Pidato dalam Forum Demokrasi Bali ke-14
Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyampaikan pidato yang berjudul “Kembangkan Semangat Demokrasi Sejati, Ciptakan Bersama Masa Depan Indah Umat Manusia” secara virtual dalam Forum Demokrasi Bali ke-14 pada hari Kamis kemarin (9/12).
Wang Yi mengatakan bahwa demokrasi adalah nilai bersama seluruh umat manusia. Demokrasi bukanlah hak paten suatu negara, tetapi adalah hak rakyat berbagai negara. Demokrasi atau tidaknya suatu negara terletak pada dapat tidaknya rakyat menjadi tuan rumah yang sejati.
Wang Yi menyatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) sudah memimpin rakyat Tiongkok menemukan bentuk demokrasi baru yang sesuai dengan keadaan Tiongkok, yaitu demokrasi dalam proses menyeluruh yang diajukan Presiden Xi Jinping. Tiongkok percaya terhadap demokrasinya sendiri, juga menghormati demokrasi negara lain. Tiongkok tidak mengekspor demokrasinya ke luar negeri, tapi bersedia berkomunikasi secara setara, bertukar dan saling belajar serta mempelajari hasil positif perkembangan peradaban umat manusia, juga memberikan pengalaman yang bermanfaat untuk negara lain.
Wang Yi menekankan hendaknya mengembangkan semangat demokrasi dalam pertukaran dengan negara lain, dan dengan teguh mendorong demokratisasi hubungan internasional. Pertama, hendaknya menghormati kedaulatan negara lain, dan mempertahankan norma dasar hubungan internasional. Kedua, menjunjung konsultasi yang setara dan mengembangkan ide demokrasi berciri khas Asia. Ketiga, menjunjung kerja sama dan persatuan, bergandengan tangan mengatasi berbagai tantangan global.
Kemenlu Tiongkok Desak AS Pahami Situasinya, Segera Berhenti Dorong Undang-undang Terkait Xinjiang
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin dalam jumpa pers hari Kamis kemarin (9/12) menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai keberadaan “kerja paksa” dan “genosida” di Xinjiang benar-benar adalah rumor yang kejam, jika pihak Amerika Serikat (AS) bersikeras mengambil tindakan yang merugikan kepentingan Tiongkok, Tiongkok pasti akan membalasnya dengan tegas.
Dilaporkan, Dewan Perwakilan Rakyat AS meluluskan “undang-undang pencegahan kerja paksa Uyghur” pada tanggal 8 Desember lalu, melarang AS mengimpor apa yang disebut sebagai produk-produk hasil “kerja paksa” Xinjiang.
Wang Wenbin mengatakan bahwa Tiongkok sudah berkali-kali menjelaskan pendirian mengenai masalah Xinjiang. Apa yang disebut sebagai keberadaan “kerja paksa” dan “genosida” di Xinjiang benar-benar adalah rumor yang kejam. AS berulang kali menyebarkan rumor terkait masalah Xinjiang, intinya adalah untuk memainkan manipulasi politik dan hegemoni ekonomi dengan dalih HAM, berusaha merusak kemakmuran, kestabilan dan persatuan bangsa di Xinjiang, serta mengekang perkembangan Tiongkok.
Wang Wenbin menekankan bahwa Tiongkok sekali lagi memperingatkan AS bahwa membuat konspirasi dengan masalah Xinjiang tidak akan menghalangi langkah tegas rakyat berbagai etnis Xinjiang untuk mengejar kehidupan yang bahagia, juga tidak akan menghalangi terus berkembangnya Tiongkok. Tiongkok mendesak AS untuk memahami situasi, dan segera berhenti mendorong undang-undang terkait. Tekad Tiongkok untuk menjaga kepentingan negara tidak akan berubah. Jika AS bersikeras mengambil tindakan yang merugikan kepentingan Tiongkok, Tiongkok pasti akan membalasnya dengan tegas.