Usulan Jenderal Andika, Anak Eks Petinggi PKI MH Lukman, Tatiana Lukman: Penuntasan Masalah HAM Berat Lebih Penting
Tatiana Lukman
Usulan Jenderal Andika, Anak Eks Petinggi PKI MH Lukman, Tatiana Lukman: Penuntasan Masalah HAM Berat Lebih Penting
Galih Prasetyo Senin, 04 April 2022 | 09:01 WIB
Ilustrasi aturan seleksi TNI terbaru, Jenderal Andika Perkasa (Ig/jenderaltniandikaperkasa)
SuaraBekaci.id - Publik tengah dihebohkan dengan pernyataan dari Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa terkait keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) diperbolehkan mendaftar menjadi Prajurit TNI.
Salah satu anak dari petinggi PKI, MH Lukman, Tatiana Lukman mengatakan bahwa pernyataan dari Jenderal Andika Perkasa sebenarnya tidak memiliki dampak untuk keluarga korban 1965-66.
"Saya tidak melihat arti penting dari pernyataan Jenderal Andika itu," kata Tatiana Lukman saat dihubungi oleh Suara.com, Senin (4/4/2022).
"Saya pikir, Jenderal Andika sendiri juga sadar bahwa keputusan itu sebenarnya tidak punya dampak yang berarti bagi keluarga para korban 65 dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu berani ia menampilkannya," jelas Tatiana.
Lebih jauh, Tatiana kemudian menjelaskan bahwa pernyataan dari Jenderal Andika itu justru menimbulkan efek negatif untuk keluarga korban 65-66.
Pernyataan itu malah menurut Tatiana malah membuat keluarga korban 65-66 menjadi sasaran fitnah dari kelompok yang kontra dengan pernyataan Jenderal Andika.
"Kalau dalam prakteknya, pernyataan Jenderal Andika itu justru menimbulkan kembalinya segala macam fitnah terhadap keluarga korban 65, maka orang jadi tahu apa sebetulnya tujuan dari dikeluarkannya keputusan itu," papar Tatiana.
Dikatakan oleh Tatiana, bahwa yang terpenting saat ini bukan keturunan PKI bisa menjadi prajurit TNI atau tidak tetapi bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat.
"Justru masalah besar dan pokok yang sampai sekarang terus dihindari penyelesaiannya adalah pelanggaran HAM berat, kejahatan terhadap kemanusiaan sejak 1965 sampai kejahatan-kejahatan yang terjadi di tahun-tahun berikutnya, seperti misalnya pembunuhan terhadap Munir, tragedi Semanggi, penembakan Petrus," paparnya.
Baca Juga:Sorotan Berita Kemarin, Survei Simulasi Duet Capres Sampai Isu Keturunan PKI Boleh Daftar TNI
Tatiana Lukman juga melihat bahwa saat ini yang dibutuhkan masyarakat ialah pemerintah bisa pro kepada kaum tani dan tidak mengeluarkan kebijakan yang bertolak dengan kepentingan rakyat.
"Di samping itu, kejahatan dan ketidak adilan terus terjadi terhadap kaum tani yang membela tanahnya dari perampasan korporasi swasta atau Negara, Omnibus Law dengan dampaknya yang sangat serius terhadap kaum buruh dan kelas pekerja lainnya, pembangunan yang sama sekali tidak bertolak dari kepentingan rakyat dan masyarakat, dan tak memperdulikan masalah lingkungan,"
Tatiana juga menyebut bahwa keputusan Jenderal Andika soal keturunan PKI bisa menjadi prajurit TNI tidak berarti jika melihat kondisi demokratis di Indonesia.
"Begitu besarnya masalah pelanggaran HAM , pembungkaman dan pengebirian hak-hak demokratis rakyat yang terus berjalan sampai sekarang, sehingga keputusan itu semakin tidak ada artinya," tutupnya.
Sent from Mail for Windows
nesare hotmail
Setuju dgn komentar2 Tatiana. Memang gebrakan Andika itu tidak berdampak berarti utk para korban 1965.
Begitu juga masalah2 HAM berat setelahnya seperti kasus 1997 – 1999, Munir, marsinah, tragedi Semanggi, Petrus dll tidak pernah terungkap.
Susah dan niscaya mustahil utk diungkapkan krn pelaku dan yg terlibat masih hidup dan masih pegang kekuasaan.
Akhirnya spt sejarah yg telah menulis bahwa satu2nya pengadilan utk HAM ini adalah SEJARAH yg akan mencatatnya.
Nesare
--
Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke
gelora1945+...@googlegroups.com.
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/1935749975.80692.1651311068784%40yahoo.com.