Bukan China Penyebab Kebangkrutan Sri Lanka
Chan CT
Bukan China Penyebab Kebangkrutan Sri Lanka
Oleh: Sjarifuddin
Hamid
SINAR
HARAPAN -
Negara-negara yang pernah menjajah, terus menerus berupaya menguasai
negara-negara bekas jajahannya. Caranya dengan mengundang para generasi menuntut
ilmu di berbagai universitasnya. Melakukan intervensi budaya. Menjadikan
pinjaman dan investasi sebagai penjerat. Membentuk organisasi multilateral untuk
menghimpun bekas negara-negara jajahan.
Hanya sedikit
negara berkembang yang berhasil mengelak dari jebakan tersebut. India, misalnya.
Sementara yang lain tidak berdaya.
Ketika Partai Bharatiya Janata (BJP) yang
dipimpin Perdana Menteri India Narendra Modi pada 2014 menguasai pemerintahan,
India menerapkan sistem ekonomi terbuka atau liberalisasi. Mengundang perusahaan
multinasional yang sesuai dengan kebutuhan India dan menerapkan privatisasi.
Privatisasi
bukan berarti banyak BUMN dilepaskan kepada pengusaha, melainkan hanya meniru
cara memperbaiki efisiensi dan mengalokasi sumber daya. Pemerintah juga
memberdayakan koperasi hingga muncul unit-unit usaha yang langsung menjangkau
kepentingan masyarakat bawah. Jadi ada tiga pilar ekonomi, BUMN, swasta dan
koperasi.
Saat ini, berbagai lembaga internasional sepakat
menempatkan India pada posisi ke enam sebagai pemilik Produk Domestik Bruto
Terbesar (PDB) di dunia pada 2022 dengan jumlah US$2,66 triliun. AS di posisi
pertama dengan US$20,89 triliun, China US$14,72 triliun, Jepang US$5,06
triliun, Jerman US$3,85 triliun dan Inggris US$2,67 triliun.
India
diramalkan akan menggeser posisi Inggris yang berada di posisi kelima. Prancis
sudah tertinggal dengan US$2,63, Italia US$2,2 triliun dan Kanada US$2,1. PDB
India pada 2030 ditaksir mencapai US$8,4 triliun.
Apa resep
India bisa tumbuh secepat itu?
Modi menerapkan perekonomian terbuka tetapi
bersikap selektif terkait dengan isyu globalisasi, liberalisasi dan
swastanisasi. Di dalam negeri, pemerintah memainkan peran dominan di sektor
hukum, regulasi dan pengawasan. Dalam forum internasional seperti WTO, berjuang
agar perusahaan multinasional diharuskan berbagi teknologi, informasi,
mempromosikan tenaga kerja domestik dan perlakuan adil terhadap negara
berkembang.
Modi juga selektif terhadap pinjaman luar negeri.
Ia tak ingin seperti Meksiko dan Sri Lanka yang berlebihan meminjam dan
tidak tepat guna.
Lembaga pemeringkat Moody’s Investor Service,
pernah menyebutkan India karena jumlah utang mencapai 73,95% dari PDB, setara
dengan Afrika Selatan dan Ghana. Meskipun begitu investasi tetap mengalir dan
tahun lalu mencapai US$44 miliar.
Perekonomian negara ini juga ditunjang pengiriman
uang oleh diaspora yang berada di segala penjuru dunia. Menurut Bank Dunia
remitansi ke India dari AS pada 2020 berjumlah US$43 miliar, SaudiArabia UD$34,5
miliar, Swiss US$27,9 miliar, Jerman US$22 miliar
dan China US$18 miliar serta berbagai negara
lain. Negara bagian India yang terbanyak menerima transfer itu adalah
Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Delhi dan lainnya.
Berkat
leadership dan kekuatan ekonomi, India kini menjadi salah satu pendiri nonblok
yang mampu menentukan sikap di tengah pertarungan negara besar. Di satu
sisi menjadi anggota QUAD buatan AS dan di sisi lain menjadi anggota BRICS
bikinan Rusia dan China.
Bukan Utang
dari China
Sri Lanka belakangan ini menjadi sorotan. Negara ini
dinyatakan bangkrut karena terjebak menggunakan utang
dari China. Dijelaskan, pinjaman dipakai untuk membiayai proyek
infrastruktur secara sembrono.
Akhirnya,
pemerintah tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo sebanyak US$51 miliar.
Kas negara kosong hingga tidak mampu mengimpor migas dan kebutuhan rakyat
lainnya. Kerusuhan meletus. Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke
Singapura, lalu mengajukan pengunduran diri. China dituduh menjadi penyebab
kebangkrutan.
Fakta menunjukkan utang terbesar Sri Lanka bukan
dari China karena jumlahnya hanya sepuluh persen
dari total pinjaman. Sebanyak 81% pinjaman berasal dari negara-negara Barat,
India dan Jepang berdasarkan skema stabilisasi ekonomi yang digagas Dana Moneter
Internasional (IMF) beberapa waktu lalu.
Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, dan lembaga
keuangan BlackRock (AS), Ashmore Group (Inggris), Alloanz (Jerman), UBS (Swiss),
HSBC (Inggris), JP Morgan Chase (AS) dan Prudential (AS) menjadi donor dengan
jumlah pinjaman 69% total utang Sri Lanka. India memberi pinjaman sebanyak dua
persen.
China dijadikan sasaran dengan tujuan
memberi citra buruk kepada Belt Road Initiatiative (BRI) yang tahun ini diikuti
146 negara dan 32 organisasi internasional. BRI menghimpun 2.631 proyek dengan
nilai US$3,7 triliun. Perusahaan yang terlibat berjumlah hampir 2.600 dengan
lebih dari 55% diantaranya perusahaan China.
Negara-negara Barat dan sekutunya khawatir BRI
akan memperkuat pengaruh China di negara-negara yang turut serta
dalam program ini. Tampaknya, upaya memperburuk tidak hanya akan berhenti di Sri
Lanka.***
Sumber: opini