Li Keqiang Hadiri KTT Tiongkok-ASEAN Ke-23 ; Masalah Keanggotaan Legislatif Hongkong Adalah Urusan Dalam Negeri Tiongkok
Chan CT
Li Keqiang Hadiri KTT Tiongkok-ASEAN Ke-23
Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang kemarin(12/11) menghadiri KTT Tiongkok-ASEAN (10+1) ke-23. Li Keqiang dengan Ketua Negara Bergilir ASEAN Nguyen Xuan Phuc bersama memimpin konferensi. KTT ini digelar secara virtual.
Li Keqiang menyatakan, dalam proses perlawanan wabah virus corona, perdagangan dan investasi antara Tiongkok dan ASEAN bertumbuh di tengah resesi ekonomi dunia, ASEAN telah menjadi mitra perdagangan terbesar Tiongkok. Tiongkok selalu memandang ASEAN sebagai arah yang diprioritaskan dalam hubungan Tiongkok dengan negara-negara di sekitar, bersedia memperkukuh persahabatan dan kerukunan tetangga dengan ASEAN, dengan teguh menempuh jalan pembangunan yang damai, mempertahankan multilateralisme dan perdagangan bebas, mendorong kedua pihak mencapai lebih banyak hasil di berbagai bidang.
Li Keqiang menyatakan, Tiongkok akan dengan aktif mempertimbangkan kebutuhan negara-negara ASEAN terhadap vaksin virus corona yang dikembangkan oleh Tiongkok, selekasnya menghidupkan jaringan komunikasi darurat kesehatan publik Tiongkok-ASEAN, dengan sukses mengadakan Forum Kerja Sama Kesehatan Tiongkok-ASEAN ke-3. Tiongkok menyambut RCEP yang bakal ditandatangani, bersedia menuntaskan dengan sebaik-baiknya Kesepakatan Perdagangan Bebas Tiongkok-ASEAN serta protokol eskalasi, meningkatkan level kemudahan dan kebebasan perdagangan dan investasi di kawasan ini, bersama membangun jaringan jalur cepat. Tiongkok bersedia melalui Tahun Kerja Sama Ekonomi Digital Tiongkok-ASEAN mengintegrasikan strategi pembangunan digital dengan ASEAN dan mengadakan kerja sama dan inovasi di berbagai bidang. Tiongkok dan ASEAN harus meningkatkan kerja sama di bidang pemeliharaan ekosistem, penanggulangan bencana, perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan, mendorong pembangunan hubungan kemitraan ekonomi warna biru, mendukung kerja sama di bidang maritim.
Li Keqiang menunjukkan, tekad Tiongkok untuk selekasnya mencapai Kode Perilaku (Coc) Laut Tiongkok Selatan tak tergoyahkan. Tiongkok menyerukan berbagai pihak dengan cara luwes dan pragmatis mempercepat proses konsultasi.
Para pemimpin negara peserta konferensi menilai tinggi perkembangan hubungan ASEAN-Tiongkok, dan berpendapat ini adalah hubungan paling kuat dan paling dinamis di antara hubungan kemitraan dengan ASEAN. ASEAN menyambut Tiongkok yang menawarkan vaksin sebagai barang publik, ASEAN dan Tiongkok mendukung multilateralisme, menyambut ditandatanganinya RCEP, bersedia menuntaskan lebih lanjut Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok dan protokolnya, meningkatkan konektivitas strategi pembangunan, mendorong kerja sama di bidang-bidang hubungan antar masyarakat dan kebudayaan, ekonomi digital, penanggulangan kemiskinan, ketahanan bahan pangan, perubahan iklim, ekonomi warna biru dan keamanan cyber, terus mendorong perkembangan hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok. ASEAN dengan aktif menilai hasil dicapai dalam konsultasi terkait naskah tunggal CoC Laut Tiongkok Selatan, mendukung selekasnya tercapai CoC supaya bersama memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Tiongkok Selatan.
KTT mengeluarkan Program Aksi Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis Tiongkok-ASEAN Yang Berorientasi pada Perdamaian dan Kemakmuran (2021-2025) dan Prakarsa Pembangunan Kemitraan Kerja Sama Ekonomi Digital Tiongkok-ASEAN. Sementara itu, tahun 2021 ditetapkan sebagai Tahun Kerja Sama demi Pembangunan Berkelanjutan Tiongkok-ASEAN.
Masalah Keanggotaan Legislatif Hongkong Adalah Urusan Dalam Negeri Tiongkok
Setelah Komite Tetap KRN (Kongres Rakyat Nasional) Tiongkok meluluskan keputusan masalah keanggotaan legislatif Hongkong, beberapa negara Barat mengecam keputusan tersebut. Mengenai hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin kemarin (12/11) dalam jumpa pers menunjukkan Hongkong adalah daerah administrasi khusus Tiongkok, masalah keanggotaan legislatif Hongkong merupakan urusan dalam negeri Tiongkok, negara lain tidak boleh campur tangan dalam urusan ini.
Wang Wenbin mengatakan bahwa Komite Tetap KRN Tiongkok mengeluarkan keputusan terkait untuk mendukung dan menyempurnakan prinsip satu negara dua sistem, serta untuk melaksanakan undang-undang pokok Hongkong dan Undang-undang Keamanan Hongkong, juga merupakan tindakan seperlunya untuk memelihara tata hukum dan tata tertib konstitusional Hongkong. Keputusan ini sesuai dengan kepentingan mendasar rakyat Tiongkok yang termasuk rakyat Hongkong, bermanfaat untuk memelihara kedaulatan, keamanan dan kepentingan perkembangan negara, bermanfaat untuk keamanan dan kemakmuran perkembangan Hongkong. Beberapa negara Barat yang menuduh keputusan Komite Tetap KRN Tiongkok, tidak berkualifikasi, tidak masuk akal dan tidak terpuji.