Jakarta
- Menko Polhukam Mahfud Md menanggapi pernyataan anggota Komisi I DPR RI Fraksi
Partai Gerindra Fadli Zon untuk berdiskusi atau berdebat terkait peran presiden
ke-2 RI Soeharto dalam peristiwa serangan umum (SU) 1 Maret 1949. Fadli juga
mengajak sejarawan yang ikut andil dalam merumuskan Keppres tentang serangan 1
Maret 1949.
Mahfud
malah mempersilakan Fadli untuk mengajak langsung sejarawan dimaksud.
Menurutnya, Fadli juga bisa langsung mengajak Gubernur DI Yogyakarta untuk ikut
berdebat.
"Silakan,
langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia,
bahkan bisa juga langsung ajak debat ke Gubernur DIY," tulis Mahfud via akun
Twitter pribadinya @mohmahfudmd, seperti dilihat detikcom, Jumat
(4/3/2022).
Baca
juga:
Fadli Zon Balas Mahfud, Kini Lempar Tantangan Debat soal Keppres 1
Maret!
Mahfud
mengungkapkan bahwa sejumlah pihak telah berdiskusi tentang serangan umum 1
Maret 1949. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut diskusi tersebut
sudah dilakukan sejak 2018.
Anggota
Komisi I DPR Fadli Zon (Arbi Anugrah/detikcom)
"Tim
Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sudah berdiskusi sejak 2018.
Saya tak ikut di sana. Saya juga tak sempat jadi panitia debat," sambung
Mahfud.
Adapun
sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dimaksud sebagai anggota tim naskah
akademik ialah Sri Margana.
Maukah
Sri Margana Debat?
Sri
Margana sempat mengungkapkan pandangannya soal polemik Keppres 1 Maret 1949 dan
sedikit isi dari naskah akademiknya. Dia menilai langkah pemerintah dan Mahfud
Md dalam memberi penjelasan soal tidak adanya nama Soeharto dalam Keppres
dimaksud sudah tepat.
Margana
mengungkapkan bahwa nama Soeharto disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademik
Keppres serangan umum 1 Maret itu. Dia menegaskan Keppres disusun dengan bahasa
administratif dan bukanlah historiografi.
"Keppres
bukanlah historiografi. Keppres disusun dalam bahasa administratif, ringkas,
namun representatif. Fungsinya lebih sebagai keputusan penetapan 'Hari Penegakan
Kedaulatan Negara' sebagai event nasional untuk membangun nasionalisme dan
semangat mengisi kemerdekaan dan bukan legitimasi historiografi," tuturnya,
Kamis (3/3).
Baca
juga:
Mahfud
Md: Penentu Kebenaran Sejarah Bukan Fadli Zon!