Jakarta
- Sejumlah orang menyampaikan ingin bertemu dengan Menteri Koordinator Politik
Hukum dan Keamanan (Menko Polhulam) Mahfud Md. Mereka meminta diadakan simposium
membahas penerapan khilafah di Indonesia.
"Video
ini juga nanti sampai kepada Pak Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan
Keamanan sehingga berkenan untuk menjadwalkan pertemuan dengan kami, kalau lah
tidak dengan seluruh Kementerian atau lembaga terkait untuk membicarakan
khilafah, paling tidak dengan Pak Menteri," kata salah seorang pria dalam video
tersebut seperti dilihat detikcom, Kamis (21/4/2022) malam.
Baca
juga:
Mahfud
Minta Wasathiyah Islam Dijaga: Salafi-Wahabi Tak Cocok di
RI
Video
itu dibuat di depan kantor Kemenko Polhukam. Mereka berharap Kemenko Polhukam
menginisiasi simposium tersebut.
"Bahkan
kalau bisa ditindaklanjuti dengan simposium nasional untuk membahas proposal
khilafah ajaran Islam yang agung yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia ini
lebih baik sekali kalau kemudian Kementerian Koordiator Politik Hukum dan
Keamanan bisa menginisiasi agenda itu," lanjutnya.
Respons
Mahfud Md
Menko
Polhukam Mahfud Md menganggap permintaan tersebut sebagai bagian aspirasi.
Menurutnya, mereka tidak mengetahui perbedaan antara nilai dan sistem
khilafah.
"Mereka
tak tahu apa yang mereka katakan. Mereka tak tahu bedanya nilai dan sistem. Tapi
biarlah mengalir itu sebagai aspirasi," kata Mahfud saat dihubungi detikcom,
Kamis (21/4/2022).
Mahfud
menyampaikan dirinya kerap berdialog dengan ormas Islam terkait sistem
bernegara. Dia menyebut tidak ada sistem khilafah Islam yang baku berdasarkan
fikih.
"Saya
sudah berkali-kali berdialog ke MUI, NU, Muhammadiyah, kampus, Ponpes, ke
berbagai TV, dan nulis di media. Tak ada yang bisa menunjukkan ada sistem baku
dari Qur'an dan hadits tentang sistem bernegara," katanya.
"Semua
setuju bahwa sistem bernegara itu hasil ijtihad yang selalu berbeda. Mengapa?
Ya, karena memang tidak ada. Coba tunjukkan kepada publik secara runut dan logis
berdasar secara fikih, kapan dan di mana pernah ada sistem khilafah Islam yang
baku? Carilah sejak zaman Abu Bakar sampai sekarang," ujarnya.
Baca
juga:
Mahfud
Md Khawatir Isu Polarisasi dan Korupsi Menjamur di 2024
Simak
juga video 'Mahfud Md: Budaya Islam Hidup di Istana Sekarang':
Baca
berita selengkapnya di halaman berikut
Mahfud
kemudian menyarankan tiga hal kepada mereka. Saran pertama, mereka diminta untuk
mendatangi ormas Islam untuk menunjukkan sistem bernegara yang baku menurut
ajaran Islam.
"Orang-orang
ini pun kalau diajak diskusi paling nanti hanya seperti yang lain dan bilang,
'oh begitu toh maksudnya'. Maka saya sarankan begini saja: Pertama, datanglah ke
Muhammadiyah, NU, MUI, dan Ormas-ormas Islam dan tunjukkan mana sistem bernegara
yang baku menurut Islam. Ingat, kita bicara sistem, bukan nilai. Kalau soal
nilai, anak Tsanawiyah juga tahu semua," ucapnya.
Baca
juga:
Mahfud
Md: Budaya Islam Hidup di Istana Sekarang
Saran
kedua dari Mahfud, mereka diminta untuk mengusulkan pembahasan penerapan sistem
khilafah ke Parlemen dan juga partai politik (parpol). Sebab, kata Mahfud,
mungkin saja ada parpol Islam yang tertarik dengan proposal khilafah
mereka.
"Kedua,
kalau soal aspirasinya ya salurkan ke parpol, DPR/MPR karena kalau mengusulkan
perubahan sistem tempatnya ya di institusi-institusi tersebut. Mungkin saja ada
parpol Islam yang tertarik. Kan aktivis parpol Islam banyak tahu fikih dan usul
fikih," tuturnya.
Saran
terakhir, Mahfud mengusulkan mereka membentuk parpol sendiri. Kemudian ikut
pemilihan umum (pemilu) agar bisa mengusulkan khilafah.
"Ketiga,
kalau tak ada parpol yang tertarik ya ikut pemilu sendiri saja. Buat parpol,
lalu ikut pemilu. Saya tak ada waktu melayani dialog yang hanya sensasi karena
dialog-dialog terbuka terus dilakukan. Saya kan sudah selalu terbuka di
mana-mana," imbuhnya.
Baca
juga:
Cerita
Mahfud Dipanggil Jokowi: Tanya '3 Periode' Kenapa Ramai Terus?
(dek/jbr)
Baca
artikel detiknews, "Ada Pihak Ajak Bertemu-Gelar Simposium Bahas Khilafah, Ini 3
Saran Mahfud" selengkapnya