
“Seandainya AS tidak memecahkan masalah sistem yang mengancam demokrasi, maka rapat dengar pendapat mengenai insiden kerusuhan Capitol tidak akan ada hasilnya” demikian dikatakan Nolan Higdon, sorang jurnalis senior AS baru-baru ini.
Hingga hari Selasa lalu (14/6), komisi penyelidik khusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS telah mengadakan 2 kali rapat dengar pendapat terkait insiden kerusuhan Capitol. Dalam komentarnya, CNN melaporkan, siaran langsung rapat dengar pendapat ini dapat mengingatkan dampak ‘mimpi buruk’ AS kepada warga AS sendiri. Bagi dunia, ini adalah sebuah kesempatan untuk mempertimbangkan kembali demokrasi ala-AS.
Pada tanggal 6 Januari 2021, ribuan pendukung Donald Trump, Presiden AS saat itu, menyerbu gedung Capitol, mencoba mengubah hasil pemilu AS melalui kekerasan yang mengakibatkan 5 orang tewas, lebih dari 140 polisi terluka dan 700 orang lebih ditangkap.
Insiden tersebut dianggap sebagai ‘momen tergelap demokrasi AS’. Dilihat dari luar, insiden tersebut merupakan ketidakpuasan pendukung Trump terhadap hasil pemilu, pada hakikatnya adalah akibat keretakan intern AS dan eskalasi polarisasi politik AS dalam jangka panjang.
Banyak video dan kesaksian diungkapkan dalam dua kali rapat dengar pendapat ini untuk membuktikan ada tidaknya hubungan langsung antara Trump dengan kerusuhan Capitol, dan apakah Trump sengaja menuding kecurangan pemilu setelah mengetahui kegagalannya. Video dan kesaksian itu sekali lagi membuka ‘bekas luka’ demokrasi ala-AS, dan lebih lanjut mengungkapkan bahwa demokrasi ala-AS hanyalah alat bagi para politikus untuk mempertarungkan kekuasaan.
Dalam jumpa pers hari Rabu kemarin (15/6), jubir Kemlu Tiongkok Wang Wenbin menekankan, pihak Tiongkok mendesak AS untuk segera menghentikan aktivitas siber jahatnya terhadap seluruh dunia, dan mengambil sikap yang bertanggungjawab dalam ruang siber.
Media baru keamanan informasi ‘Anzer’ dalam laporannya baru-baru ini menunjukkan, lembaga di bawah badan keamanan nasional AS berturut-turut mencuri data rahasia para pelanggan internet global. Selain itu, pemerintah AS menuntut perusahaan internet AS untuk melakukan litbang senjata penyerang terhadap sarana telekomunikasi Tiongkok.
Wang Wenbin menyatakan bahwa Tiongkok telah memperhatikan laporan terkait. Hal ini sekali lagi mencerminkan, AS sudah menjadi ancaman pertama dalam bidang keamanan siber bagi Tiongkok dan seluruh dunia. AS sedang menciptakan sebuah poros pencurian data rahasia siber dengan AS sebagai intinya.