Urusan Nama Pak Harto Bikin Keppres 1 Maret dari Jokowi Kena Sorotan ; Fadli Zon soal Serangan Umum 1 Maret: Jangan Belokkan Sejarah!

[Chan CT]

Urusan Nama Pak Harto Bikin Keppres 1 Maret dari Jokowi Kena Sorotan
Tim detikcom - detikNews
Jumat, 04 Mar 2022 06:58 WIB

Soeharto (AFP)

Jakarta - Keputusan Presiden RI 2/2022 soal Penegakan Kedaulatan Negara menjadi polemik. Urusan ini menjadi panjang karena Keppres tersebut tidak mencantumkan nama Presiden ke-2 Soeharto terkait peristiwa serangan umum 1 Maret 1949.
Dilansir dari situs Sekretariat Negara, Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara resmi diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keppres tersebut mengatur terkait Hari Penegakan Kedaulatan Negara.



Baca juga:
Fadli Zon ke Mahfud soal Serangan Umum 1 Maret: Jangan Belokkan Sejarah!

Pada diktum kesatu dan kedua keppres tersebut dinyatakan Hari Penegakan Kedaulatan Negara jatuh pada 1 Maret dan bukan merupakan hari libur. Dalam keppres tersebut juga dijelaskan alasan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Pada poin c pertimbangan Keppres terdapat pembahasan berkaitan dengan sejarah serangan umum 1 Maret 1949. Pada poin itu memang tidak tercantum nama Soeharto.

"Bahwa peristiwa Serangan Umum I Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," bunyi poin c pertimbangan Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Baca juga:
Sejarawan: Nama Soeharto Muncul 48 Kali di Naskah Akademik Keppres 1 Maret

Tanggapan Mahfud MD

Hal tersebut pun lantas ramai dibahas oleh publik. Menko Polhukam Mahfud Md pun buka suara terkait persoalan tersebut. Dia menyampaikan keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dari sejarah serangan umum 1 Maret 1949.

"Kepres tersebut bukan buku sejarah, tapi penetapan atas 1 titik krusial sejarah. Kepres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949," kata Mahfud seperti dikutip detikcom dari akun Twitternya @mohmahfudmd, Kamis (3/3/2022). Cuitan Mahfud Md telah disesuaikan dengan ejaan yang berlaku.

Mahfud memastikan nama Soeharto tetap disebutkan berkaitan dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Menurutnya, nama Soeharto tercantum dalam naskah akademik Keppres.

"Nama dan peran Soeharto disebutkan di Naskah Akademik Kepres yang sumbernya komprehensif," ucap Mahfud.

"Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, Sudirman sebagai penggagas dan penggerak. Peran Soeharto, Nasution, dan lain-lain ditulis lengkap di Naskah Akademik. Sama dengan naskah Proklamasi 1945, hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya," tambahnya.

Tonton video 'Polemik Keppres 1 Maret: Mahfud Jelaskan, Fadli Zon Menyanggah':







Kritik Fadli Zon

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon turut buka suara terkait urusan ini. Fadli Zon menilai peran Soeharto besar dalam peristiwa tersebut.

"Pak Harto orang kepercayaan Jenderal Sudirman. Perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 sangat besar dan vital," kata Fadli Zon seperti dalam cuitannya yang sudah diizinkan untuk dikutip, Kamis (3/3/2022).

Lebih lanjut, Fadli Zon menyebut banyak pihak lupa terkait peristiwa tersebut. Dia menyebut saat itu Indonesia berada di bawah Pemerintah Darurat RI yang dipimpin oleh Sjafroeddin Prawiranegara.

"Yang orang lupa, waktu itu negara di tangan Pemerintah Darurat RI (PDRI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara dengan Ibu Kota di Bukittinggi," ucapnya.

Anggota Komisi I DPR ini juga menyebut peristiwa tersebut sebagai strategi menunjukkan bahwa Indonesia masih ada saat itu.

"Ini strategi tunjukkan pada dunia RI masih ada," imbuhnya.

Lebih lanjut, Fadli Zon pun mendesak agar pemerintah mengoreksi keppres yang sudah diteken Jokowi tersebut. Menurutnya, Setneg seharusnya lebih cermat memberi masukan kepada Jokowi.

"Keppres itu harus dikoreksi. Setneg harusnya lebih cermat dalam memberi masukan kepada Presiden. Jelas besar sekali peran Pak Harto (Soeharto) sebagai pelaksana Serangan Umum 1 Maret. Meskipun ide dari Sri Sultan HB IX," tegasnya.

Keppres Bukan Buku Sejarah

Mahfud menjelaskan bahwa keppres ini bukan sejarah. Karena itu, keppres ini tidak menyebutkan banyak nama.

"Kenapa dalam keppres tersebut tidak ada nama Soeharto. Ini adalah keputusan presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa, yaitu hari yang sangat penting. Ini bukan buku sejarah, kalau buku sejarah tentu menyebutkan nama orang yang banyak, ini hanya menyebutkan bahwa hari itu adalah hari penegakan kedaulatan negara," kata Mahfud dalam keterangan persnya, Kamis (3/3).

Mahfud menegaskan yang disebut dalam Keppres hanya pimpinan negara, yakni Presiden dan jajarannya. Untuk diketahui, saat serangan itu terjadi, Soeharto menjabat sebagai Komandan Wehrkreise III berpangkat letnan kolonel.

"Dan yang disebut itu hanya pimpinan negara, Presiden dan Wakil Presiden, kemudian Menhan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan kemudian Panglima Jenderal Soedirman sebagai penggerak," ungkapnya.

Bukan hanya Soeharto yang namanya tidak disebut dalam keppres itu. Sejumlah nama pelaku sejarah, seperti Jenderal Nasution hingga Jenderal Kawilarang, juga tidak ada dalam keppres tersebut.

"Yang lain tidak disebutkan, Pak Harto tidak disebutkan dalam keppres tersebut. Pak Nasution, Pak Kawilarang, Pak Oerip Soemohardjo tidak disebutkan," ungkapnya.

Nama Soeharto di Naskah Akademik

Naskah akademik peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 itu disusun oleh Pemprov DIY dengan sejumlah ahli. Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Sri Margana, menjadi salah satu tenaga ahli penyusun naskah akademik ini.

Sri Margana justru mempertanyakan mengapa nama Soeharto harus ada dalam Keppres 2/2022. Menurutnya, langkah pemerintah dan Mahfud Md memberi penjelasan sudah tepat.

"Pak Mahfud Md sudah benar (tidak mencantumkan nama Soeharto di Keppres)," kata Margana saat dihubungi, Kamis (3/3).

Dia menjelaskan ada ribuan pelaku sejarah dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 itu. Ratusan pemimpinnya tercatat dalam naskah akademik ini. Tak terkecuali Soeharto.

"Ada ribuan pelaku sejarah yang terlibat dalam peristiwa itu dan ratusan pemimpin utama yang dalam naskah akademik telah disebut sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak ada satu tokoh pun dalam sejarah yang memiliki peran penting dalam peristiwa-peristiwa itu yang dihapuskan, termasuk Letkol Suharto yang ditunjuk memimpin Serangan Umum di pusat kota. Naskah ini justru menempatkan tokoh-tokoh penting yang dalam historiografi di masa lalu dihilangkan atau direduksi perannya," ujar Margana.

"Nama Letkol Soeharto di naskah akademik itu bahkan disebut sampai 48 kali," tambahnya.

Dia menegaskan Keppres bukanlah historiografi. Keppres dalam hal ini disusun dengan bahasa administratif.

"Keppres bukanlah historiografi. Keppres disusun dalam bahasa administratif, ringkas, namun representatif. Fungsinya lebih sebagai keputusan penetapan 'Hari Penegakan Kedaulatan Negara' sebagai event nasional untuk membangun nasionalisme dan semangat mengisi kemerdekaan dan bukan legitimasi historiografi," tuturnya.

Sementara itu, Fadli meminta Mahfud tak membelokkan peristiwa sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Fadli Zon merespons cuitan Mahfud Sukarno, Hatta, hingga Sudirman sebagai penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949.

"Keliru Pak @mohmahfudmd. Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Sukarno dan Hatta masih dalam tawanan di Menumbing," kata Fadli Zon. Cuitan Fadli Zon telah disesuaikan dengan ejaan yang berlaku.

Menurut Fadli Zon, tak ada gagasan Sukarno dan Hatta dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, sehingga apa yang disebut Mahfud Md keliru.

"Pemerintahan dipimpin PDRI (Pemerintah Darurat RI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara. Tak ada gagasan dari Sukarno dan Hatta dalam peristiwa ini. Jangan belokkan sejarah!" tulis Fadli Zon.

(rdp/rdp)

Baca artikel detiknews, "Urusan Nama Pak Harto Bikin Keppres 1 Maret dari Jokowi Kena Sorotan" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5967526/urusan-nama-pak-harto-bikin-keppres-1-maret-dari-jokowi-kena-sorotan.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

 

Fadli Zon ke Mahfud soal Serangan Umum 1 Maret: Jangan Belokkan Sejarah!
Tim detikcom - detikNews
Kamis, 03 Mar 2022 20:31 WIB

Fadli Zon (Lisye Sri Rahayu/detikcom)

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai cuitan Menko Polhukam Mahfud Md soal Serangan Umum 1 Maret 1949 keliru. Fadli meminta Mahfud tak membelokkan peristiwa sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949.
Hal itu diungkapkan Fadli Zon di akun Twitter-nya, seperti dilihat, Kamis (3/3/2022). Fadli Zon merespons cuitan Mahfud Sukarno, Hatta, hingga Sudirman sebagai penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949.

Baca juga:
Sejarawan: Nama Soeharto Muncul 48 Kali di Naskah Akademik Keppres 1 Maret

"Keliru Pak @mohmahfudmd. Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Sukarno dan Hatta masih dalam tawanan di Menumbing," kata Fadli Zon. Cuitan Fadli Zon telah disesuaikan dengan ejaan yang berlaku.




Menurut Fadli Zon, tak ada gagasan Sukarno dan Hatta dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, sehingga apa yang disebut Mahfud Md keliru.

"Pemerintahan dipimpin PDRI (Pemerintah Darurat RI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara. Tak ada gagasan dari Sukarno dan Hatta dalam peristiwa ini. Jangan belokkan sejarah!" tulis Fadli Zon.



Baca juga:
Fadli Zon Desak Keppres Jokowi Dikoreksi: Peran Soeharto di SU 1 Maret Besar

Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya buka suara terkait polemik Keputusan Presiden RI 2/2022 soal Penegakan Kedaulatan Negara. Dia menyampaikan keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dari sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949.

"Keppres tersebut bukan buku sejarah, tapi penetapan atas 1 titik krusial sejarah. Kepres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949," kata Mahfud seperti dikutip detikcom dari akun Twitternya @mohmahfudmd, Kamis (3/3).

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Mahfud memastikan nama Soeharto tetap disebutkan berkaitan dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Menurutnya, nama Soeharto tercantum dalam naskah akademik Keppres.

"Nama dan peran Soeharto disebutkan di Naskah Akademik Kepres yang sumbernya komprehensif," ucap Mahfud.

"Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, Sudirman sebagai penggagas dan penggerak. Peran Soeharto, Nasution, dan lain-lain ditulis lengkap di Naskah Akademik. Sama dengan naskah Proklamasi 1945, hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya," tambahnya.

Baca juga:
Tak Ada Nama Soeharto di Keppres SU 1 Maret Disorot, Mahfud Md Buka Suara
(rfs/imk)

Baca artikel detiknews, "Fadli Zon ke Mahfud soal Serangan Umum 1 Maret: Jangan Belokkan Sejarah!" selengkapnya 

https://news.detik.com/berita/d-5967319/fadli-zon-ke-mahfud-soal-serangan-umum-1-maret-jangan-belokkan-sejarah.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/