Mantan kades tersangka korupsi DD Rp119,9 juta bikin BUMDes fiktif

[Chan CT]

Mantan kades tersangka korupsi DD Rp119,9 juta bikin BUMDes fiktif

 Jumat, 10 Desember 2021 06:44 WIB

Petugas Kejari Rejang Lebong menggiring Rm, mantan Kades Bandung Marga atas dugaan korupsi dana desa di wilayah itu. ANTARA/Nur Muhamad

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menetapkan mantan kepala desa di daerah ini sebagai tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa (DD) senilai Rp119,9 juta untuk membuat BUMDes fiktif.

Kepala Kejari Rejang Lebong Yadi Rachmat Sunaryadi diwakili Kasi Pidsus Arya Marsepa, di Rejang Lebong, Kamis, mengatakan tersangka dugaan korupsi DD tersebut ialah Rm (59), mantan Kades Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya periode 2014-2020 lalu.

"Pada hari ini Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah menetapkan tersangka Rm, mantan Kades Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran hukum penggunaan anggaran dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes Bintang Bermani, Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya tahun anggaran 2018," kata dia.

Dia menjelaskan, tersangka Rm setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan serta saksi-saksi lainnya diduga kuat telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai kepala desa di wilayah itu, dengan cara membuat BUMDes fiktif yang diberi nama BUMDes Bintang Bermani.

Tersangka ini, kata dia, setelah dilakukan pemeriksaan langsung dilakukan penahanan dan dititipkan ke Rutan Polres Rejang Lebong selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Penahanan tersangka ini dilakukan karena adanya kekhawatiran pihaknya, tersangka akan melarikan diri, kemudian merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan tersangka ini ancaman pidananya lima tahun ke atas.

Sejauh ini dari pemeriksaan sejumlah saksi termasuk keterangan tersangka, BUMDes Bintang Bermani tersebut sengaja dibentuk oleh tersangka pada tahun 2018 dengan sejumlah pengurus yang sengaja dibuatnya dan mendapat penyertaan modal dari dana desa sebesar Rp125 juta.

Penyertaan modal ini pada 2019 kembali dianggarkan tersangka, namun tidak jadi digunakan karena BUMDes fiktif ini mulai diketahui umum, sehingga dialihkan untuk kegiatan lainnya.

"Berdasarkan pengakuan tersangka di rekeningnya Rp5 juta lagi, tetapi saat kita tanya tersangka sulit menunjukkannya. Kerugian negara berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Rejang Lebong jumlahnya sebesar Rp119.900.000," demikian Arya Marsepa.

Tersangka sendiri mereka jerat atas pelanggaran Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU No. 31/1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No. 31/1999, yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman penjara lebih dari lima tahun.
Baca juga: Kades divonis 8 tahun karena terbukti gelapkan BLT COVID-19 untuk Judi
Baca juga: Kejari Pariaman minta keterangan 27 saksi dugaan korupsi dana desa

Pewarta: Nur Muhamad
Editor: Budisantoso Budiman

Kejari Pariaman minta keterangan 27 saksi dugaan korupsi dana desa

 Rabu, 13 Januari 2021 22:17 WIB

Kajari Pariaman, Sumbar, Azman Tanjung. ANTARA/Aadiaat M.S.

Akan kami lakukan analisa yuridis untuk melihat siapa tersangka

Pariaman (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pariaman, Sumatera Barat telah meminta keterangan sekitar 27 saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menggunakan dana desa di Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara.

"Dugaan tindak pidana tersebut, yaitu pembangunan sarana sepeda gantung dan pembangunan sebuah gedung," kata Kajari Pariaman Azman Tanjung, di Pariaman, Rabu.

Ia mengatakan satu dari dua dugaan tindak pidana tersebut telah masuk pada tahap penyidikan, sedangkan satu lagi masih dalam tahap permintaan data dan informasi nilainya untuk melihat potensi penyalahgunaan wewenang.

Meskipun telah memeriksa puluhan saksi, namun pihaknya belum menetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"Mungkin setelah ini akan kami lakukan analisa yuridis untuk melihat siapa tersangka," katanya lagi.

Pihaknya masih akan menambah saksi untuk meminta keterangan, dan setelah itu dilanjutkan pembuatan berkas perkaranya yang diperkirakan dimulai bulan ini atau bulan depan.

Dia menjelaskan untuk pembangunan wahana sepeda gantung, pihaknya menemukan tidak ada mekanisme pengerjaan seharusnya dan bahkan tidak ditemukan adanya pelelangan atau pun penunjukan.

Selain itu, lanjutnya wahana sepeda gantung yang dibangun tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, namun sudah ditemukan adanya kerusakan.

"Tiba-tiba saja mereka bekerja tanpa ada dasarnya, ada bagian yang belum selesai, dan tidak dimanfaatkan," ujarnya pula.

Pihaknya mengimbau seluruh pihak di wilayah hukum instansi itu yang mencakup Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman untuk berhati-hati menggunakan anggaran negara karena akan berhadapan dengan hukum jika menyelewengkannya.
Baca juga: Polisi pasang garis polisi di bangsal penyakit dalam RSUD Pariaman
 

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Budisantoso Budiman