TEKNOLOGI DAN DEMOKRASI

[Martunus Haris g]

Akhir-akhir ini topik yang banyak menjadi pembicaraan adalah sejauh mana
relevansi kemajuan teknologi dalam pengaruhnya terhadap perkembangan
demokrasi. Produk teknologi yang selalu dipandang netral ternyata mulai
memperlihatkan pengaruhnya dalam pelaksanaan demokrasi. Internet sebagai
salah satu contoh produk mutakhir teknologi, kehadirannya tidak pernah
diperhitungkan oleh para penguasa orde baru. Hal ini bisa dimaklumi karena
sistem orde baru ini didisain di akhir dekade 60an, disaat perkembangan
teknologi komunikasi baru memulai era satelit dan teknologi informasi
masih diwarnai oleh teknologi "kuno" IBM-mainframe. Meskipun masih terlalu
awal untuk mengatakan bahwa kemajuan teknologi telah dan akan merobah
mekanisme demokrasi namun untuk mengantisipasi masa depan tidak ada
salahnya kalau para pengamat politik maupun para elite politik mulai
mengkaji hal ini dalam rangka perubahan mekanisme demokrasi maupun
peninjauan kembali definisi lembaga-lembaga demokrasi kita.

Istilah demokrasi yang telah dicetuskan jauh sebelum perkembangan
teknologi mendominasi kehidupan kita seperti sekarang, pada dasarnya
adalah suatu reaksi atas penindasan yang dilakukan oleh tirani kekaisaran.
Semboyan-semboyan Revolusi Perancis (liberte, egalite et fraternite)
umumnya dipandang sebagai variabel demokrasi yang harus ditegakkan. Ketiga
variabel tersebut merupakan fenomena demokrasi, karena kesulitan dalam
pelaksanaannya. Demokrasi liberal telah menempatkan variabel kebebasan
(liberte) sebagai unsur utama, sehingga seringkali mengecilkan peran
persamaan (egalite). Demokrasi rakyat yang dijalankan oleh negara-negara
sosialis lebih menekankan persamaan (egalite) dan menghilangkan kebebasan
individu. Yang terakhir adalah unsur persaudaraan (fraternite) yang
diungkapkan dalam penghargaan terhadap hak azasi manusia yang ternyata
sering diabaikan oleh banyak penguasa. Oleh Sukarno ketiga variabel tadi
dibuat menjadi lebih abstrak lagi dengan menambahkan dua unsur yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia (nasionalisme) - (baca:
Lahirnya Pancasila).

Karena fenomena yang begitu abstrak maka belum pernah ada kata sepakat
mengenai bentuk demokrasi yang paling ideal untuk Indonesia. Didasari oleh
kearifanlah maka para penyusun UUD 45 membiarkan isi UUD tersebut
fleksibel (dan mengambang) agar dapat disesuaikan dengan zaman. Meskipun
secara teoritis kita dapat mengatakan bahwa kelima sila Pancasila itu
dapat dilaksanakan asal kesemua sila dijaga keseimbangannya, namun secara
historis kita belum pernah benar benar berhasil mewujudkan dalam bentuk
yang nyata. Dalam prakteknya pengambilan keputusan dalam suatu sistem
demokrasi pada akhirnya tergantung pada sistem komunikasi yang diterapkan
antara pemilik asli demokrasi (rakyat) dengan pelaksana atau pemegang
mandat (pemerintah).

Dalam pelaksanaan demokrasi (termasuk liberal maupun sosialis) unsur
komunikasi merupakan faktor yang dominan dalam pembentukan kelembagaan
secara struktural. Apapun namanya, mekanisme penyaluran suara rakyat harus
dikomunikasikan melalui berbagai tingkatan perwakilan dan kadang-kadang
harus melalui proses yang panjang, sehingga besar kemungkinan keinginan
akar rumput tidak pernah terdengar sampai kepuncak pimpinan pelaksanaan
karena distorsi dan gangguan (noise) sistem komunikasi telah merubah warna
maupun bentuk informasi. Komponen transmisi yang berada ditengah antara
pemilik demokrasi dan pemegang mandat telah menjadi unsur yang dominan
dalam demokrasi. Komponen yang seharusnya menyuarakan pendapat rakyat
karena mereka itu pada hakekatnya merupakan jelmaan rakyat, ternyata lebih
sering memberikan "noise" lantaran didorong untuk mempertahankan
kedudukan yang "empuk". Karena itu kebanyakan para wakil rakyat lebih
pantas disebut "makelar" atau "tengkulak" demokrasi. Kedudukan makelar ini
analog dengan dunia perdagangan. Karena penguasa memerlukan legitimasi
agar tetap disebut negara demokrasi, maka makelarlah yang berusaha membeli
legitimasi dari pemilik demokrasi (tentunya dengan harga murah) dan
menjual ke penguasa dengan keuntungan yang berlipat ganda. Posisi makelar
ini sangat kuat karena pemilik demokrasi masih rendah pengetahuannya dan
hampir-hampir tak punya akses ke dunia informasi.

Lalu peranan apa yang diharapkan dari teknologi? Kemajuan teknologi yang
paling pesat diakhir abad ke 20 ini adalah dibidang tele-komunikasi dan
informatika, sebagai produk lanjutan dari teknologi elektronika. Sehingga
tidak salah kalau sebagian orang menyebut era revolusi informasi. Didalam
era ini memang pada mulanya lapisan elite-lah yang akan menikmatinya.
Dengan dibantu oleh teknologi satelit maka para penguasa pemerintahan akan
dengan mudah mengontrol dan menginstruksikan segala sesuatu, sehingga
terbentuklah sistem pemerintahan yang makin tersentralisasi. Dalam kondisi
ini kedudukan makelar politik malah semakin kuat karena merekalah yang
menguasai jalur informasi (mass media seperti TV, Surat kabar). Namun
suatu perkembangan yang tidak disadari oleh lapisan elite adalah
terjadinya peningkatan volume komunikasi horizontal dilapisan yang lebih
bawah. Bahkan yang hal yang paling tidak terduga adalah tembusnya dinding
perbatasan antar negara, yang berarti kontrol/sensor penguasa (melalui
para makelar) menjadi tidak effektif lagi.

Sampai sekarang masih ada kalangan elite politik yang berpendapat bahwa
pemilik demokrasi itu karena kemiskinan dan kurang pengetahuan akan sulit
beradaptasi dengan teknologi baru. Kalangan elite politik yang mempunyai
pola berfikir seperti ini sebetulnya telah menciptakan jebakan untuk
dirinya sendiri. Karena dalam cara berfikir tersebut terkandung niat untuk
mempertahankan kemiskinan dan kebodohan masyarakat. Kalau masyarakat tetap
miskin dan tidak punya akses kedunia informasi maka yang terjadi malah
bisa sebaliknya. Keterbelakangan masyarakat akan merupakan cermin
kegagalan pembangunan karena salah satu indikator keberhasilan pembangunan
dimasa mendatang adalah akses kedunia informasi. Globalisasi perekonomian
dunia akan memaksa kita membuat perbandingan (benchmarking) dengan dunia
luar.

Fenomena kemajuan teknologi akan merupakan buah simalakama bagi pelaksana
demokrasi yang masih berorientasi kepada kekuasaan. Perubahan yang terjadi
dalam masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi informatika, yang
menurut Majid Tehranian (Professor pada Dept. of Communication, University
of Hawaii at Manoa) dapat dipahami melalui penggunaan
"technostructuralist-perspective" yang terdiri atas enam karakteristik
yaitu:

1. Interactivity:

Komunikasi vertikal yang selama ini lebih banyak dari
atas kebawah akan berubah menjadi dua arah. Artinya lapisan elite politik
dituntut untuk lebih mampu menghadapi pertanyaan ataupun kritik yang
datang dari lapisan bawah.

2. Universality

Kemampuan untuk mengakses dunia informasi tidak lagi didominasi oleh
lapisan tertentu saja, hal ini disebabkan oleh semakin turunnya biaya
telekomunikasi dan perangkat elektronika. Juga akan meningkatkan jumlah
rakyat (pemilik demokrasi) yang mampu berpartisipasi aktif. Akibatnya
keterbukaan menjadi keharusan, tidak ada pihak yang dapat mengeksploitasi
pihak lain karena semua memiliki akses yang sama terhadap informasi.

3. Channel capacity

Kemajuan dibidang elektronika seperti fiber optics, CD-ROMS, storage
capacity, etc. telah memungkinkan pengolahan informasi yang volumenya
luar biasa. Akibatnya sulit untuk dilakukan manipulasi fakta atau
pengelabuan sejarah.

4. Content variety

Kebudayaan dunia segera akan mengalami perubahan karena begitu mudahnya
terjadi pertukaran informasi budaya. Kebudayaan baru akan diwarnai oleh
pertukaran nilai dan apresiasi atas keragaman budaya lain.

5. Low noise.

Selama ini karena keterbatasan sarana komunikasi, kita harus menggunakan
saluran tertentu saja untuk menyatakan pendapat. Dengan kemajuan teknologi
komunikasi maka lembaga perwakilan seperti DPR dapat melakukan public
hearing setiap saat dengan menggunakan free channels. Dengan demikian
suara pemilik demokrasi dapat didengar langsung tanpa banyak gangguan
diperjalanan

6. High speed
Tidak ada lagi perbedaan waktu untuk memperoleh informasi. Dunia telah
menjadi kecil karena terhubungnya sarana telekomunikasi dan infomasi.
Waktu dan penundaan masalah tidak lagi dapat menjadi senjata untuk
menindas demokrasi.

Kalau peranan makelar atau distributor secara bertahap telah berubah
didalam dunia bisnis, maka lambat atau cepat hal yang serupa juga akan
terjadi didalam dunia politik. Peran yang selama ini ditunjukkan oleh Partai
Politik, Golkar maupun ABRI sebagai makelar demokrasi jelas terlihat masih
menggunakan pola sistem informasi yang tradisionil. Antisipasi terhadap
kemajuan teknologi dapat memperbaiki citra mereka dari "authorized dealer"
sang penguasa menjadi "strategic alliances" dengan pemilik demokrasi
(rakyat).

Martunus M. Haris

[Jody Hutama]

Hemm.. menarik juga ulasannya..

tapi sayang ini tema dan isinya melupakan sama sekali
achevement Uni Sovyet jaman cold war.
Gimana suatu negara yang bisa dibilang
tak ada demokrasi bisa menyamai negara dengan demokrasi (read:USA).
Gimana sistem pemerintahan di sana bisa mendorong kemajuan
tehnologi. Juga rekan2 netters yang mengira bahwa tahun 50/60 an
enggak ada kerjasama antara ilmuwan USA and Uni sovyet, harap
di hilangkan pikiran ini.. karena kenyataannya kerjasama dan tukar
menukar ilmu pengetahuan and research (berupa buku2, thesis, dan
desesrtation) tetap berlangsung..(well including spionage).
Bukti kecilnya.. wellbisa dicari ke library, pasti bisa ditemui
buku terjemahan dari sovyet Uni. or bisa ditanyain ke professor2
yang udah ngajar dari jaman 50 an.

Sekali lagi ulasan menarik, namun sayang sekali
isinya menjadi bias sekali, dan judul nggak focus
karena disangkutputkan
dengan keadaan Indonesia saat ini
Well, no offense for the one that originally wrote this article

[Martunus Haris g]

Terima kasih atas tanggapan terhadap artikel "Teknologi dan Demokrasi".
Mungkin saudara Jodi tidak memperhatikan alinea pertama yang mengemukakan
tujuan pembahasan artikel. Perspektif yang ingin saya bawakan adalah
pengaruh kemajuan teknologi terhadap demokrasi, bukan sebaliknya. Jadi
dalam hal ini kemajuan teknologi dianggap sebagai variabel. Apa yang
saudara Jodi ungkapkan adalah benar sekali kalau demokrasi dijadikan
variabel pembahasan, jadi arahnya terbalik. Saya dapat mengerti yang
saudara maksud akan tetapi membahas tulisan dengan perspektif seperti itu
membutuhkan waktu yang panjang. Barangkali ide saudara dapat diwujudkan,
namun tempatnya bukan di SCI lagi. Berhubung di SCI ini pembacanya sangat
heterogen dan datang dari berbagai lapisan maka pembahasan saya usahakan
secara umum. Contoh keadaan Indonesia disampaikan untuk mempermudah
imajinasi saja.

Salam,

MMH