|
Selasa, 10 November 2009 | 13:59 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Suhartono
JAKARTA, KOMPAS.com — Genap
20 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sejak
dilantik pada 20 Oktober, kini pemerintah meminta maaf kepada rakyat
menyusul terjadinya krisis listrik. Permintaan maaf itu
disampaikan melalui Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, yang
didampingi Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, dalam keterangan pers
seusai mengikuti rapat stabilisasi pasokan listrik di Istana Wakil
Presiden, Selasa (10/11).
Rapat ini dipimpin oleh Wapres
Boediono dan dihadiri pula oleh Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar dan
juga Ketua Tim Percepatan Proyek Listrik Yogo Pratama, serta sejumlah
pejabat lain. "Terkait dengan krisis listrik, akibat rusaknya gardu
listrik Cawang, kami selaku pemerintah meminta maaf kepada masyarakat,
meskipun kami merasa sudah maksimal, namun masih ada yang terganggu,"
kata Mustafa.
Menurut Mustafa, ketika terjadi pemadaman listrik,
pihaknya telah berinisiatif untuk mengundang Menteri ESDM serta Dirut
dan jajaran pimpinan PLN untuk mengadakan rapat di kantornya, Minggu
(8/11). "Saya minta jajaran PLN untuk segera mengatasi pemadaman
listrik dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Pada posisi ini
saya minta, level jajaran PLN dulu yang harus menjelaskan kepada
masyarakat dan bukan tingkat menteri," ujarnya.
Wapres Boediono,
menurut Fahmi, menaruh perhatian terhadap penanganan listrik agar
segera bisa diatasi. Menurut Fahmi, akibat kerusakan gardu listrik
Cawang, pihaknya masih berusaha untuk segera memulihkannya kembali.
Setidaknya ada tiga komponen yang rusak, di antaranya trafo dan switcher (penghubung) dari trafo yang masih harus menunggu pengiriman dari pabriknya di Perancis.
Oleh
sebab itu, berdasarkan jadwal yang disusun PLN, krisis listrik masih
akan terjadi sampai minggu ketiga bulan Desember. Untuk mengatasi
kekurangan pasokan listrik di Jakarta, PLN sudah meminta bantuan dari
gardu induk Bekasi untuk menutup kekurangan pasokan listrik di Jakarta. |
