KLIPING: Butuh Kesiagaan, Bukan Parade Bantuan
JBP
ICHA RASTIKA
Kamis, 3 Desember 2009 | 07:36 WIB
KOMPAS.com — Kabar tentang bencana yang kerap mendera sebagian
masyarakat tidak datang jauh-jauh dari pelosok negeri ini. Di sini, di
Ibu Kota, bencana bertubi-tubi menghantam. Di Jakarta, banjir dan
kebakaran rutin terjadi, berpuluh-puluh tahun. Namun, upaya antisipasi
dan penanggulangannya tidak pernah efektif.
”Pas ada kebakaran, pokoknya coba selamatkan diri sama anak-anak. Kalau
sempat, bawa barang berharga dari rumah. Kalau tidak sempat, lari
sajalah,” kata Paiman (43), warga RW 03, Pasar Rumput, Jakarta Selatan,
Rabu (2/12).
Paiman—seperti halnya sebagian besar warga di permukiman padat yang
banyak ditemukan di segala penjuru Jakarta—rata-rata tidak tahu
bagaimana cara mengantisipasi kebakaran. Mereka bahkan tidak sadar ada
bencana yang selalu menunggu terjadi. Hanya reaksi spontan seperti lari
menyelamatkan diri saja yang muncul.
Ketidaksiapan tecermin dari kurangnya fasilitas dan kemampuan warga
menekan besarnya potensi bencana. Di perkampungan, sumber air untuk
pemadaman tidak tersedia dan nyaris tidak ada warga yang memiliki alat
pemadam api ringan (APAR).
Kondisi masing-masing rumah dan lingkungan sekitar pun buruk.
Rumah-rumah berimpitan berdinding papan dibangun memakan badan sungai,
ventilasi udara minim, hanya memiliki satu akses keluar masuk, dan
fasilitas jalan sempit, terkadang kurang dari satu meter lebarnya.
Pemakaian alat listrik seenaknya, mudah menemukan satu colokan yang
dipakai bertumpuk. Saluran air, jangan ditanya lagi. Sebagian besar
memang tidak berfungsi.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI
Jakarta mencatat, setiap hari terjadi satu sampai tiga kali kebakaran.
Sebagian besar kejadian berupa kebakaran massal yang menghanguskan lebih
dari satu rumah.
Rabu kemarin pukul 16.45 di Jalan Dwiwarna, Sawah Besar, Jakarta Pusat,
dilaporkan sekitar 25 rumah hangus terbakar. Peristiwa ini dipicu
hubungan pendek arus listrik. Sejak Januari hingga awal Desember 2009,
diperkirakan telah terjadi lebih dari 700 kebakaran di DKI Jakarta.
”Kebakaran sebagian besar terjadi karena kecerobohan dan ketidaktahuan
pemilik bangunan atas penggunaan alat tertentu. Misalnya, pemakaian alat
listrik, Atau tidak tahu cara ketika harus berpindah dari penggunaan
kompor minyak ke kompor gas. Di sisi lain, kami akui fasilitas pemadaman
kebakaran terbatas,” papar Kepala Dinas Damkar dan PB DKI Paimin Napitupulu.
Tergantung bantuan
Sadarkah warga dan juga pemerintah atas situasi yang membuat bencana
terus berulang? Tentu saja. Namun, tetap saja program penanggulangan
yang diterapkan tidak menyentuh pemecahan masalah.
Sosiolog Imam Prasojo mengatakan, selama ini pemerintah lebih berperan
sebagai pemberi bantuan. Akibatnya, sikap warga yang cenderung
mengandalkan bantuan tanpa bisa mengubah tabiat diri sendiri sudah
terlembagakan.
Pemerintah juga lebih sering menyelenggarakan geladi penanggulangan
bencana yang mirip parade daripada fokus mendidik warga agar siaga bencana.
Mau contoh? Lihat saja gelaran tanggap bencana banjir yang beberapa kali
dilakukan di kawasan rawan tergenang di sepanjang Ciliwung, seperti di
Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
mengerahkan warga, lembaga swadaya masyarakat, dan jajaran instansi
pemerintah untuk ramai-ramai bersih kali. Acara dilanjutkan dengan
latihan evakuasi korban banjir.
Acara seperti itu hampir selalu dilakukan mendekati musim hujan. Namun,
pasca-acara, kasatmata tertangkap air kali tetap dipenuhi sampah. Saat
banjir benar-benar datang, warga tetap memilih bertahan di atap rumahnya
atau mengungsi dan antre meminta makan di posko yang disediakan
pemerintah. Perilaku membuang sampah seenaknya, menduduki kali sebagai
tempat tinggal, dan lainnya masih terus terjadi.
Lain lagi cerita di Jakarta Utara. Ketua Dewan Kelurahan Kalibaru,
Cilincing, Fhylis mengatakan, tahun 2002, semua RT di kota ini
mendapatkan bantuan APAR. Akan tetapi, mereka hanya diajarkan cara
memakai alat. Cara merawat dan mengisi ulang zat pemadam di dalam tabung
tidak dijelaskan. Setahun setelah itu, ribuan APAR mangkrak tak berguna.
Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, melihat, pemerintah selama ini
lupa bahwa inti antisipasi bencana adalah bagaimana menggerakkan warga
di komunitas RT, kampung, unit kerja perkantoran, apartemen atau rumah
susun, agar bersama-sama waspada. Pendidikan rutin tentang bagaimana
menghadapi kebakaran, seperti menyediakan sumber air khusus secara
swadaya, rute evakuasi, hingga kampanye penggunaan peralatan listrik dan
gas dengan benar, hanya sporadis dilakukan.
Peneliti ekonomi dan masalah sosial Universitas Indonesia, Nuzul Achjar,
menambahkan, kalau perlu, ada simulasi dan pelatihan setiap minggu.
Pelatihan rutin sekaligus menjadi ajang kampanye tata ruang DKI.
Pendekatan secara intensif juga akan mempermudah pemerintah melaksanakan
penataan kawasan permukiman padat dengan menggugah kesadaran warga setempat.
”Jika ini dilakukan, mungkin tidak perlu lagi penggusuran paksa. Rasa
aman dari segala hal pun bisa tercapai,” kata Nuzul. (ART/ARN/NEL)
http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/12/03/07365816/Butuh.Kesiagaan..Bukan.Parade.Bantuan