OOT: Jawaban para Eselon II ttg penggunaan OSS
Aldebaran Candra
1. Ibu Siti Murfi'ah, Kepala Biro TIK Badan Pemeriksa Keuangan
2. Bapak Sigit P. Pramudito, Direktur TIK Direktorat Jenderal Pajak
3. Ibu Sri Hartati, Kepala Pusintek Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Pertanyaannya; Terkait dengan Surat Edaran MenPAN No.1/M.PAN/3/2009
ttg himbauan bagi seluruh instansi pemerintah unt. bermigrasi ke OSS,
bagaimana tindakan instansi anda dalam menyikapi imbauan ini?
Jawaban;
1. Instansi kami menggunakan campuran antara software berlisensi dan
OSS. Selama anggaran kami mencukupi, kami akan mengusahakan untuk
membeli lisensi software karena di lapangan seringkali ditemui data
dari objek pemeriksaan kami yg nantinya kami olah unt proses audit
tidak compatible dg OSS.
2. Tergantung kebutuhannya, karena seringkali OSS tidak mampu
mengakomodir kebutuhan kami. Nggak ada masalah dalam penggunaan
software berlisensi selama kami mampu membayar dan tidak melanggar
kontrak (perjanjian lisensi). Bahkan kalau perlu, (beliau
mencontohkan) seperti Bank Mandiri yg bahkan komputer pun mereka sewa
tanpa peduli aplikasi apa yg dipakai yg penting bisa digunakan unt.
menopang kegiatan operasional mereka
3. Kami tidak sepenuhnya menggunakan OSS dalam menopang kegiatan
operasional kami, mengingat pertimbangan Cost-Benefit yg tidak
menguntungkan manakala menggunakan OSS. Contoh kasus adalah manakala
menggunakan sistem milik Microsoft, kami dg mudah menghubungi
Microsoft unt menangani masalah yang terjadi. Tapi, hal ini tidak
mudah kami temui di dalam OSS. Jadi, kami menggunakan OSS di beberapa
bagian dalam sistem informasi kami tapi tidak unt transaksi yg
kritikal.
Monggo dikomentari, itu tadi jawaban dari para decision maker di
tiap-tiap instansi dalam hal TIK ttg penggunaan OSS
Anthony M. Rasat
>Alhamdulillah dalam Kuliah Umum tadi saya sempat
>menanyakan kepada;
>1. Ibu Siti Murfi'ah, Kepala Biro TIK Badan Pemeriksa Keuangan
>2. Bapak Sigit P. Pramudito, Direktur TIK Direktorat Jenderal >Pajak
>3. Ibu Sri Hartati, Kepala Pusintek Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
1. Support oleh SDM individual terhadap Linux sangat minim di negeri ini. Jangankan di pemerintahan, di sektor swasta yang efisien pun masih jarang.
2. Belum ada perusahaan support Linux yang menonjol di negeri ini. Saya belum tahu apakah Red Hat Indonesia telah ada atau belum.
3. Saya pikir seharusnya institusi yang melayani support Linux di negeri ini harus komersial. Mengapa? Agar dapat dikelola secara profesional. Mungkin Yayasan Penggerak Linux Indonesia dapat membangun perusahaan seperti ini?
Regards,
Anthony M. Rasat
Manager - Technical, Network and Support Division
PT. Jawa Pos National Network
Graha Pena Jawa Pos Group Building, 5th floor
Jln. Raya Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210
Indonesia.-
Phone 02132185562
Phone 081574217035
Fax 02153651465
Web http://www.jpnn.com
agung wahyudiono
Jika pemerintah hendak menyarankan penggunaan OSS di instansi instansi , Pemerintah juga musti menyediakan support terhadap penggunaan OSS tersebut. Atau pemerintah bisa mengumpulkan pihak ke tiga yang bergerak di bidang OSS kemudian pemerintah memberikan support terhadap mereka dan mendorong mereka untuk turut mendukung geraka pemerintah.
Suatu sistem yang dibangun juga membutuhkan support agar sistem tersebut dapat berjalan dengan semestinya.
Teguh Ramanal
Jawaban standar petinggi IT dimanapun... :-)
Yang bertanya mengharapkan implementasi OSS 100%, saat ini juga.
Padahal kalau diawali dari aplikasi yang disediakan oleh DJP untuk
publik saja agar bisa dipasang di OS populer pilihan publik, efeknya
sudah cukup besar. :-D
Kalau masalah OSS di internalnya DJP itu masalah lain lagi.
.tr
Rahman Yusri Aftian
Nah aktivis OSS buwat dong biar pemerintah Pakek OSS.
Teguh Ramanal
erwin
--
Info Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/Milis
Etika Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/EtikaMilis
Daftar Hitam Anggota Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/Milis/HallOfShame
To unsubscribe from this group, send email to id-ubuntu+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
Rafael Estevez
OMDO doank dehh judulnya .. pemerintah sini kalo ngajakin usaha kayak gitu ... nggak pernah serius.. hangat2 tahi ayam jadinya :)
dah terbukti kan ? departemennay sendiri ajah nggak ada yg berani mau pake 100% terjun ke OSS , wong nggak disupport ama pemerintahnya sendiri.
Kalau menurut saya :
Jika pemerintah hendak menyarankan penggunaan OSS di instansi instansi , Pemerintah juga musti menyediakan support terhadap penggunaan OSS tersebut. Atau pemerintah bisa mengumpulkan pihak ke tiga yang bergerak di bidang OSS kemudian pemerintah memberikan support terhadap mereka dan mendorong mereka untuk turut mendukung geraka pemerintah.
Suatu sistem yang dibangun juga membutuhkan support agar sistem tersebut dapat berjalan dengan semestinya.
--
Info Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/Milis
Etika Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/EtikaMilis
Daftar Hitam Anggota Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/Milis/HallOfShame
To unsubscribe from this group, send email to id-ubuntu+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
--
-----------
Best regards,
Rafael Estevez - rafael(at)digi2go.net - 0818 18 4353 / 0811 98 4353 / 021 988 00 324
www.digi2go.net - Unique Gadgets, Gifts and Souvenirs
Fajar Priyanto
> Intinya Pemerintah menghimbau utk pake OSS , antar niat ggak niat ..
> setengah-setengah .. nggak bener - bener serius untuk mendukung OSS. Ibarat
> anak ayam disuruh lepas cari makan sendiri. Otomatis anak ayam nya akan cari
> perlindungan sendiri dengan induk ayam yg lain yg mau mensupport.
Ga usah ngomongin negara. Yang penting diri kita sendiri belajar terus
menguasai Linux tiap hari.
Biar sewaktu2 berhembus angin perubahan kita sudah siap.
mu'ammal hamidy
> menguasai Linux tiap hari.
> Biar sewaktu2 berhembus angin perubahan kita sudah siap.
"siapkan payung sebelum panas" siiippppppp
--
---- LIfE gOoD ----
Eko Prasetiyo
> Alhamdulillah dalam Kuliah Umum tadi saya sempat menanyakan kepada;
> 1. Ibu Siti Murfi'ah, Kepala Biro TIK Badan Pemeriksa Keuangan
> 2. Bapak Sigit P. Pramudito, Direktur TIK Direktorat Jenderal Pajak
> 3. Ibu Sri Hartati, Kepala Pusintek Sekretariat Jenderal Kementerian
> Keuangan
>
> Pertanyaannya; Terkait dengan Surat Edaran MenPAN No.1/M.PAN/3/2009
> ttg himbauan bagi seluruh instansi pemerintah unt. bermigrasi ke OSS,
> bagaimana tindakan instansi anda dalam menyikapi imbauan ini?
>
> Jawaban;
> 1. Instansi kami menggunakan campuran antara software berlisensi dan
> OSS. Selama anggaran kami mencukupi, kami akan mengusahakan untuk
> membeli lisensi software karena di lapangan seringkali ditemui data
> dari objek pemeriksaan kami yg nantinya kami olah unt proses audit
> tidak compatible dg OSS.
>
> 2. Tergantung kebutuhannya, karena seringkali OSS tidak mampu
> mengakomodir kebutuhan kami. Nggak ada masalah dalam penggunaan
> software berlisensi selama kami mampu membayar dan tidak melanggar
> kontrak (perjanjian lisensi). Bahkan kalau perlu, (beliau
> mencontohkan) seperti Bank Mandiri yg bahkan komputer pun mereka sewa
> tanpa peduli aplikasi apa yg dipakai yg penting bisa digunakan unt.
> menopang kegiatan operasional mereka
>
penggunaan software suatu waktu akan dihadapkan pada situasi harus
upgrade. klo pke non OSS kan otomatis ga cuma software yg harus
upgrade hardware juga harus upgrade.
penggunaan OSS ga cuma tentang anggaran tapi jg tentang kemandirian.
klo pke OSS kita bisa tahu luar dalem ttg software yg kita pakai. klo
non OSS kan kita blm tentu kita tau ttg software yg kita pake.
> 3. Kami tidak sepenuhnya menggunakan OSS dalam menopang kegiatan
> operasional kami, mengingat pertimbangan Cost-Benefit yg tidak
> menguntungkan manakala menggunakan OSS. Contoh kasus adalah manakala
> menggunakan sistem milik Microsoft, kami dg mudah menghubungi
> Microsoft unt menangani masalah yang terjadi. Tapi, hal ini tidak
> mudah kami temui di dalam OSS. Jadi, kami menggunakan OSS di beberapa
> bagian dalam sistem informasi kami tapi tidak unt transaksi yg
> kritikal.
>
bener ga si mereka menghubungi M$ dan org M$ dtg?
klo cuma support by email apa bedanya dgn OSS?
--
(^-^)v
Arie K
>> menggunakan sistem milik Microsoft, kami dg mudah menghubungi
>> Microsoft unt menangani masalah yang terjadi. Tapi, hal ini tidak
>
> klo cuma support by email apa bedanya dgn OSS?
Yup, support produk komersil dari vendor besar memang betul-betul bagus.
Tergantung kontraknya, bahkan ada yang 24x7 akan datang ke kantor jika
terjadi problem.
Ceruk inilah yang diambil oleh RedHat & Canonical: support.
--
Arie Karhendana
Eko Prasetiyo
> Info Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/Milis
> Etika Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/EtikaMilis
> Daftar Hitam Anggota Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/Milis/HallOfShame
>
> To unsubscribe from this group, send email to
> id-ubuntu+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words
> "REMOVE ME" as the subject.
>
kyknya novell am redhat udh ada perwakilan kan di Indonesia?
ato ini lagi2 masalah mindset yg beranggapan klo OSS itu "gratis"
padahal kan enggak OSS hanya mengedepankan kebebasan & keterbukaan
dari software.
--
(^-^)v
blade giri
On Mar 22, 4:24 pm, Eko Prasetiyo <ekopraset...@gmail.com> wrote:
> ato ini lagi2 masalah mindset yg beranggapan klo OSS itu "gratis"
> padahal kan enggak OSS hanya mengedepankan kebebasan & keterbukaan
> dari software.
>
> --
> (^-^)v
mungkin pemikiran yang disebutkan mas Eko di atas masih bercokol di
banyak pihak.
saya sempat membantu proses migrasi di Aceh Tengah, yang ditekankan
adalah tujuan dan keuntungan jangka panjang (output, outcome serta
impact) pemkab setempat apabila melakukan migrasi. namun tetep aja
tidak berjalan mulus.
hasilnya bisa dilihat di http://oss.airputih.or.id/
semoga proses yang tahun ini bisa lebih mulus.
Muhammad Takdir
> padahal gara2x entu edaran indonesia diusulkan masuk ke list "301". kalo
> masuk list "212" lebih gawat lagi.
[OOT]
kalo 401 Access Denied ;)
--
takdir
Ali Kusnadi
ini sih kalau menurut sayah loh...
biarin ajah mereka mau pakai Software yang bukan FOSS atau mau pakai FOSS
toh FOSS sendiri tidak akan rugi bila meraka tidak pakai FOSS..
maap yah... kalau kedengarannya arogan... tapi bener... bila pengguna
FOSS hanya dari indonesia... mungkin banyak project FOSS yang
berhenti.. karena kurangnya kontribusi pengguna terhadap produk FOSS
yang mereka pakai. !
contohnya ya sayah ini... yang hanya bisa marah2 ketika ada masalah
dengan software FOSS yang sy pakai.. dan hanya bisa mengeruk
keuntungan dari software FOSS yang ada tanpa sedikit pun berkontribusi
terhadap pengembangan software FOSS tersebut.
salam
D. Adhiyaksa
> Jawaban;
> 1. Instansi kami menggunakan campuran antara software berlisensi dan
> OSS. Selama anggaran kami mencukupi, kami akan mengusahakan untuk
> membeli lisensi software karena di lapangan seringkali ditemui data
> dari objek pemeriksaan kami yg nantinya kami olah unt proses audit
> tidak compatible dg OSS.
>
> 2. Tergantung kebutuhannya, karena seringkali OSS tidak mampu
> mengakomodir kebutuhan kami. Nggak ada masalah dalam penggunaan
> software berlisensi selama kami mampu membayar dan tidak melanggar
> kontrak (perjanjian lisensi). Bahkan kalau perlu, (beliau
> mencontohkan) seperti Bank Mandiri yg bahkan komputer pun mereka sewa
> tanpa peduli aplikasi apa yg dipakai yg penting bisa digunakan unt.
> menopang kegiatan operasional mereka
>
> 3. Kami tidak sepenuhnya menggunakan OSS dalam menopang kegiatan
> operasional kami, mengingat pertimbangan Cost-Benefit yg tidak
> menguntungkan manakala menggunakan OSS. Contoh kasus adalah manakala
> menggunakan sistem milik Microsoft, kami dg mudah menghubungi
> Microsoft unt menangani masalah yang terjadi. Tapi, hal ini tidak
> mudah kami temui di dalam OSS. Jadi, kami menggunakan OSS di beberapa
> bagian dalam sistem informasi kami tapi tidak unt transaksi yg
> kritikal.
>
Ehhh.... ini jawaban dari para "decision maker" kok menggelikan gini?
> 2010/3/22 Anthony M. Rasat <anthon...@gmail.com>:
> Jawaban beliau-beliau tersebut sangat realistis:
Maaf pak tapi saya kurang setuju dengan anda, kenapa?
Saya melihat jawaban mereka sebagai jawaban orang2 yang tidak ada niat
untuk melaksanakan surat edaran MenPAN tsb, ditambah kesan "cari2
alasan" pembenaran. Dari jawaban yang disampaikan panjang lebar
tersebut tidak ada satupun yang memberikan wacana tentang
"blueprint"?? maaf jika pendapat saya agak kasar, tapi jawaban
tersebut tidak seharusnya diutarakan oleh para "Decision Maker" itu.
Alangkah lebih baik jika mereka punya pandangan dan jawaban seperti ini:
"Mengenai surat edaran MenPAN, kami sangat antusias sekali untuk
mempertimbangkan proses migrasi ke FOSS. Untuk itu kami sedang
menyusun BLUEPRINT PERENCANAAN, INTEGRASI DAN IMPLEMENTASI PENGGUNAAN
PRODUK FOSS KEDALAM SISTEM, dengan pertimbangan jangka panjang bahwa
nantinya kita bisa mandiri dan meningkatkan cost-benefit dari
pemanfaatan produk FOSS. Kita akan mulai jalankan secara bertahap
karena memang proses migrasi butuh kesabaran."
> 2. Tergantung kebutuhannya, karena seringkali OSS tidak mampu
> mengakomodir kebutuhan kami.
jawabannya karena mereka menggunakan software yang cuma jalan di
"single platform".
ehm.... saya sendiri sadar setiap produk FOSS maupun Propietary punya
kelebihan dan kekurangan masing2. Tapi lebih baik jika mereka mulai
menyusun cetak biru sebagai langkah awal keseriusan mereka.
> 2010/3/22 Fajar Priyanto <faja...@arinet.org>:
>
> Ga usah ngomongin negara. Yang penting diri kita sendiri belajar terus
> menguasai Linux tiap hari.
> Biar sewaktu2 berhembus angin perubahan kita sudah siap.
>
LOL :) anginnya sudah berhembus tapi pejabatnya "nyebul" lagi ke arah
lain, jadi tidak tepat sasaran.
> 2010/3/22 Arie K <arie.ka...@gmail.com>:
> Yup, support produk komersil dari vendor besar memang betul-betul bagus.
> Tergantung kontraknya, bahkan ada yang 24x7 akan datang ke kantor jika
> terjadi problem.
>
> Ceruk inilah yang diambil oleh RedHat & Canonical: support.
oh ya satu lagi, kalo mereka pingin cari support commercial bisa cari
di sini salah satunya yang bisa saya temukan selain redhat dan
canonical:
http://www.novell.com/partnerlocator/ap_locator.do?country=ID
*semoga kritik dan saran ini bermanfaat dari seorang yang minim
pengalaman bidang FOSS*
iyang
> > 2010/3/22 Anthony M. Rasat <anthony.ra...@gmail.com>:
> > Jawaban beliau-beliau tersebut sangat realistis:
>
> Maaf pak tapi saya kurang setuju dengan anda, kenapa?
> Saya melihat jawaban mereka sebagai jawaban orang2 yang tidak ada niat
> untuk melaksanakan surat edaran MenPAN tsb, ditambah kesan "cari2
> alasan" pembenaran. Dari jawaban yang disampaikan panjang lebar
> tersebut tidak ada satupun yang memberikan wacana tentang
> "blueprint"?? maaf jika pendapat saya agak kasar, tapi jawaban
> tersebut tidak seharusnya diutarakan oleh para "Decision Maker" itu.
>
> Alangkah lebih baik jika mereka punya pandangan dan jawaban seperti ini:
> "Mengenai surat edaran MenPAN, kami sangat antusias sekali untuk
> mempertimbangkan proses migrasi ke FOSS. Untuk itu kami sedang
> menyusun BLUEPRINT PERENCANAAN, INTEGRASI DAN IMPLEMENTASI PENGGUNAAN
> PRODUK FOSS KEDALAM SISTEM, dengan pertimbangan jangka panjang bahwa
> nantinya kita bisa mandiri dan meningkatkan cost-benefit dari
> pemanfaatan produk FOSS. Kita akan mulai jalankan secara bertahap
> karena memang proses migrasi butuh kesabaran."
>
Setuju saya sebagai orang bodo (awam-red) berpikiran kalo yang
ngedarin dari pemerintah harusnya pemerintah nyedian atau setidaknya
mendukung penuh FOSS, negara-negara yang berhasil hijarah menggunakan
FOSS diawali dari kalangan pemerintahan walaupun tidak secara langsung
dan kemudian ke kalangan pendidikan secara perlahan.
BLUEPRINT PERENCANAAN, INTEGRASI DAN IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PRODUK
FOSS KEDALAM SISTEM >> ini betul sekali kalo kita tidak berniat untuk
pindah atau diharuskan untuk pindah sepertinya susah dan ini yang
menjadi kendala di Indonesia tidak ada rencana perpindahan ke
penggunaan FOSS secara pasti hanya edaran-edaran yang ada.
Saya salut dengan Rabobank yang telah menggunakan redhat dan aplikasi
INADRG yg sudah dapat dijalankan diberbagai plafom walaupun sangat
disayangkan harus diinstal dikomputer Jendela.
Kalo saya pribadi sih mending dimulai dari diri sendiri trus insya 4WI
saya tularkan pada istri dan anak :D biar pada pake FOSS.
Andy Utomo
Jawaban;
1. Instansi kami menggunakan campuran antara software berlisensi dan
OSS. Selama anggaran kami mencukupi, kami akan mengusahakan untuk
membeli lisensi software
karena di lapangan seringkali ditemui data
dari objek pemeriksaan kami yg nantinya kami olah unt proses audit
tidak compatible dg OSS.
2. Tergantung kebutuhannya, karena seringkali OSS tidak mampu
mengakomodir kebutuhan kami. Nggak ada masalah dalam penggunaan
software berlisensi selama kami mampu membayar dan tidak melanggar
kontrak (perjanjian lisensi). Bahkan kalau perlu, (beliau
mencontohkan) seperti Bank Mandiri yg bahkan komputer pun mereka sewa
tanpa peduli aplikasi apa yg dipakai yg penting bisa digunakan unt.
menopang kegiatan operasional mereka
3. Kami tidak sepenuhnya menggunakan OSS dalam menopang kegiatan
operasional kami, mengingat pertimbangan Cost-Benefit yg tidak
menguntungkan manakala menggunakan OSS. Contoh kasus adalah manakala
menggunakan sistem milik Microsoft, kami dg mudah menghubungi
Microsoft unt menangani masalah yang terjadi. Tapi, hal ini tidak
mudah kami temui di dalam OSS.
Jadi, kami menggunakan OSS di beberapa
bagian dalam sistem informasi kami tapi tidak unt transaksi yg
kritikal.
Monggo dikomentari, itu tadi jawaban dari para decision maker di
tiap-tiap instansi dalam hal TIK ttg penggunaan OSS
--
http://www.broewd.tk
--
tri ms
Jawaban standar petinggi IT dimanapun... :-)
Yang bertanya mengharapkan implementasi OSS 100%, saat ini juga.
Padahal kalau diawali dari aplikasi yang disediakan oleh DJP untuk
publik saja agar bisa dipasang di OS populer pilihan publik, efeknya
sudah cukup besar. :-D
Kalau masalah OSS di internalnya DJP itu masalah lain lagi.
.tr
setuju...
salah satu kuci utamanya ada di aplikasi pajak yang disediakan DJP. aplikasi mereka selalu menggunakan .mdb
--
Regards,
Tri M S
ecosia.org -- the eco friendly search engine
Eko Prasetiyo
> Info Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/Milis
> Etika Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/EtikaMilis
> Daftar Hitam Anggota Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/Milis/HallOfShame
>
> To unsubscribe from this group, send email to
> id-ubuntu+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words
> "REMOVE ME" as the subject.
>
bisa di reverse engineering ga ?
kan outputnya klo ga salah cuma tabel2 gitu
trs klo formnya kan bisa di adaptasi
ato sekalian bikin extension openoffice yuk
--
(^-^)v
milis
bisa di reverse engineering ga ? kan outputnya klo ga salah cuma tabel2 gitu trs klo formnya kan bisa di adaptasi ato sekalian bikin extension openoffice yuk
Secara teknis pasti bisalah di reverse engineer atau diusahakan pindah ...
Tetapi masalahnya pada "otak" orang-orang yg duduk disana, MAMPU apa tidak ? atau lebih tepatnya MAU apa gak ?
Harry Sufehmi
> 1. Ibu Siti Murfi'ah, Kepala Biro TIK Badan Pemeriksa Keuangan
> 2. Bapak Sigit P. Pramudito, Direktur TIK Direktorat Jenderal Pajak
> 3. Ibu Sri Hartati, Kepala Pusintek Sekretariat Jenderal Kementerian
> Keuangan
>
> Pertanyaannya; Terkait dengan Surat Edaran MenPAN No.1/M.PAN/3/2009
> ttg himbauan bagi seluruh instansi pemerintah unt. bermigrasi ke OSS,
> bagaimana tindakan instansi anda dalam menyikapi imbauan ini?
>
> Jawaban;
> 1. Instansi kami menggunakan campuran antara software berlisensi dan
> OSS. Selama anggaran kami mencukupi, kami akan mengusahakan untuk
> membeli lisensi software karena di lapangan seringkali ditemui data
> dari objek pemeriksaan kami yg nantinya kami olah unt proses audit
> tidak compatible dg OSS.
Ya, karena memang software proprietary seperti itu -- mereka kunci
data kita, sehingga tidak bisa kita akses.
Kecuali jika kita terus menggunakan software mereka :-)
Jadi ini secara tidak langsung adalah pengakuan bahwa Dirjen Pajak
sudah menjadi korban dari kasus "data lock-in".
> 2. Tergantung kebutuhannya, karena seringkali OSS tidak mampu
> mengakomodir kebutuhan kami. Nggak ada masalah dalam penggunaan
> software berlisensi selama kami mampu membayar dan tidak melanggar
> kontrak (perjanjian lisensi). Bahkan kalau perlu, (beliau
> mencontohkan) seperti Bank Mandiri yg bahkan komputer pun mereka sewa
> tanpa peduli aplikasi apa yg dipakai yg penting bisa digunakan unt.
> menopang kegiatan operasional mereka
Ya tidak masalah kalau untuk internal mereka.
Tapi masalahnya, ini jadi berimbas kepada rakyat Indonesia.
Kita jadi terpaksa ikut2an menggunakan software proprietary juga.
Di sangat banyak kasus migrasi, divisi Akunting di berbagai perusahaan
musti tetap ada menggunakan Microsoft Windows, agar bisa tetap
menjalankan berbagai software dari Dirjen Pajak.
Alhasil, angka migrasi di berbagai institusi akhirnya tidak pernah
mencapai 100%. Selalu ada yang masih "belang" di divisi Akuntingnya
:-)
>
> 3. Kami tidak sepenuhnya menggunakan OSS dalam menopang kegiatan
> operasional kami, mengingat pertimbangan Cost-Benefit yg tidak
> menguntungkan manakala menggunakan OSS. Contoh kasus adalah manakala
> menggunakan sistem milik Microsoft, kami dg mudah menghubungi
> Microsoft unt menangani masalah yang terjadi. Tapi, hal ini tidak
> mudah kami temui di dalam OSS. Jadi, kami menggunakan OSS di beberapa
> bagian dalam sistem informasi kami tapi tidak unt transaksi yg
> kritikal.
Support sudah ada, tinggal dibeli saja. Berbagai provider service
F/OSS: IBM, Sun, dst.
Salam, HS
Andy Utomo
Ya tidak masalah kalau untuk internal mereka.
Tapi masalahnya, ini jadi berimbas kepada rakyat Indonesia.
Kita jadi terpaksa ikut2an menggunakan software proprietary juga.
Di sangat banyak kasus migrasi, divisi Akunting di berbagai perusahaan
musti tetap ada menggunakan Microsoft Windows, agar bisa tetap
menjalankan berbagai software dari Dirjen Pajak.
Alhasil, angka migrasi di berbagai institusi akhirnya tidak pernah
mencapai 100%. Selalu ada yang masih "belang" di divisi Akuntingnya
:-)
Eko Prasetiyo
Ya org Indonesia kan kebanyakan cuma ikut2an pak.
Klo di luar lg ngetrend lantas diikuti.
Nah klo di lihat2 di luar sana udh banyak yg implementasi OSS di
lingkungan pemerintahan dan sukses
Tp kenapa disini gaungnya kurang terasa?
Dlm konteks penegakan HAKI klo yg saya tangkap adl klo mo pke platform
M$ berarti harus bayar. Nah klo mereka punya anggaran mereka tinggal
bilang "selama anggaran mencukupi kenapa ga". Padahal bukan cuma
masalah anggaran tp juga masalah kemandirian.
Mereka sudah merasa "nyaman" menggunakan platform M$ utk kegiatannya.
Pdhl klo ditelisik satu persatu udh banyak kegiatan mereka yg juga
bisa diselesaikan dgn OSS.
Cuma memang utk migrasi mereka perlu kembali belajar. Nah di benak
mereka klo harus belajar lagi menggunakan komputer dgn OSS akan lebih
sulit (mungkin faktor usia). Atau anggapan klo menggunakan OSS kerjaan
ga selesai.
Jadi pilihan mereka adlh mau "bayar" atau "belajar"
--
(^-^)v
Harry Sufehmi
dari ibu Betti?
Terimakasih sebelumnya saya ucapkan.
Salam, HS
---------- Forwarded message ----------
From: Betti Alisjahbana
Pak Harry,
Boleh saya di beri pencerahan sedikit :
- Aldebaran Chandra itu siapa ?
- Kuliah umum apa yang dimaksud. tentang apa dan dimana kuliah
umumnya ?
Salam hangat penuh semangat
Betti Alisjahbana
http://QBheadlines.com/
http://QBleadershipCenter.com/
Aldebaran Candra
http://groups.google.co.id/group/id-ubuntu/browse_thread/thread/3b90acd4d0232d27/bc0c9068ef33772e?hl=id&lnk=gst&q=OOT+-+SPT+dan+Pemihakan#bc0c9068ef33772e
Nama asli saya adalah Anggakara Pradian Mandana Putra, saya bekerja di
Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan sebagai Pejabat Fungsional
Auditor dengan pangkat Auditor Pelaksana. Penyamaran nama asli ini
sengaja saya lakukan setelah pengalaman buruk penggunaan alamat e-mail
saya oleh spammer yg berakibat saya di-banned di milis ini.
Saat ini saya sedang menjalani tugas belajar di Program Diploma IV
Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kalau ada yang belum tahu,
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah sekolah kedinasan di bawah
naungan Departemen Keuangan. Dalam kesempatan Kuliah Umum Sistem
Informasi Manajemen di Kampus STAN hadir para pejabat eselon tersebut
sebagai nara sumber (dosen tamu) dengan format diskusi panel. Topik
yang dibicarakan dalam kuliah tersebut adalah, Sistem Informasi
Manajemen di masing-masing instansi yang diwakili oleh nara sumber.
Karena basis pendidikan saya selaku Auditor (akuntansi), maka jawaban
yang saya harapkan tentu saja adalah cost-benefit analysis bagi
instansi pemerintah apabila menggunakan Open Source Software terkait
dg imbauan Men PAN lewat surat edarannya. Bagi saya, satu-satunya
bantahan terhadap edaran ini adalah manakala instansi pemerintah yang
bersikeras untuk tidak bermigrasi ke Open Source Software mampu dengan
gamblang menjelaskan bahwa software Non-Open Source mampu mendukung
tugas pokok dan fungsi mereka dengan lebih baik.
Mohon maaf juga, mungkin jawaban dari para nara sumber kurang
komprehensif mengingat durasi yang memang juga terbatas. Oh ya, salam
kenal untuk beliau Ibu Betti Alisjahbana
Dhanank Perdhana
Alhamdulillah dalam Kuliah Umum tadi saya sempat menanyakan kepada;
1. Ibu Siti Murfi'ah, Kepala Biro TIK Badan Pemeriksa Keuangan
2. Bapak Sigit P. Pramudito, Direktur TIK Direktorat Jenderal Pajak
3. Ibu Sri Hartati, Kepala Pusintek Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Pertanyaannya; Terkait dengan Surat Edaran MenPAN No.1/M.PAN/3/2009
ttg himbauan bagi seluruh instansi pemerintah unt. bermigrasi ke OSS,
bagaimana tindakan instansi anda dalam menyikapi imbauan ini?
Itu adalah jawaban-jawaban standar yang sudah bisa kita temui sejak beberapa tahun lalu. Kayaknya memang belum banyak berubah. :)
Salam,
Dhanank Perdhana
milis.it...@gmail.com
Jawaban standar petinggi IT dimanapun... :-)
Yang bertanya mengharapkan implementasi OSS 100%, saat ini juga.
Padahal kalau diawali dari aplikasi yang disediakan oleh DJP untuk
publik saja agar bisa dipasang di OS populer pilihan publik, efeknya
sudah cukup besar. :-D
Kalau masalah OSS di internalnya DJP itu masalah lain lagi.
.tr
Mengembangkan aplikasi yg compatible utk berbagai platform tentunya jg punya "cost" sendiri lho...
Dan benar juga jawaban Karo TIK BPK... Soalnya saya belum pernah dengar software audit yg powerful seperti ACL running om OSS platform. :)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Dexie Skidmore
masalah program2 yg gak berjalan dengan baik di OSS, bukan melulu
masalah sistem operasi aja.
Nah, programmer Indonesia kan sebenernya juga punya skill yang
tinggi,mau berbasis desktop, web atau bahkan mobile?? semua kan ada.
kenapa gak minta bantuan mereka buat bikin software yg setidaknya
mendekati rupa dari software2 yg selama ini dipakai di pemerintahan??
apalagi kalo pesan software bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan
sehingga bisa benar2 produktif untuk kegiatan pemerintahan.
jadi kan selain menggunakan sistem operasi open source, program2 yg
dipakai juga buatan anak negeri, bukankah itu lebih baik??
Didiet Agus Pambudiono
> Jadinya edaran Surat Edaran MenPAN No.1/M.PAN/3/2009 nggk ada fungsinya,
> padahal gara2x entu edaran indonesia diusulkan masuk ke list "301". kalo
> masuk list "212" lebih gawat lagi.
> Apa nak dikata.
> Cempedak bebuah nangka.
Jadi ingat ketika melakukan sosialisasi di salah satu dinas dibawah
Pemerintah Kota yang mencanangkan Goes Open Source :
#Surat Edaran itu tidak wajib diikuti karena hanya merupakan anjuran
bukan perintah#
Seharusnya Surat Edaran tersebut direvisi menjadi Surat Perintah atau
Instruksi saja
@Anthony :
Setuju dengan pernyataan bapak, selama ini memang belum ada support untuk FOSS
dan kalo Red Hat, CMIIW : seingat saya ada vendor hardware yang
support (entah itu hanya penyediaan software apa technical support
saya juga kurang paham)
Dwicahyo Yulianto
> operasional kami, mengingat pertimbangan Cost-Benefit yg tidak
> menguntungkan manakala menggunakan OSS. Contoh kasus adalah manakala
> menggunakan sistem milik Microsoft, kami dg mudah menghubungi
> Microsoft unt menangani masalah yang terjadi. Tapi, hal ini tidak
> mudah kami temui di dalam OSS. Jadi, kami menggunakan OSS di beberapa
> bagian dalam sistem informasi kami tapi tidak unt transaksi yg
> kritikal.
>
IGOS center bukannya contoh penyedia support linux yang diprakarsai
pemerintah, ya??
seharusnya bisa jadi model bisnis buat perusahaan jasa support linux..
thnx
-dy-
Dwicahyo Yulianto
>
>
> ato ini lagi2 masalah mindset yg beranggapan klo OSS itu "gratis"
> padahal kan enggak OSS hanya mengedepankan kebebasan & keterbukaan
> dari software.
>
>
>
aku juga niat untuk bikin usaha support linux. badan usaha udah ada
dan modal cuma dikit (modal uang dan pengetahuan saya).
tapi saya belum tau konsep jelasnya bagaimana.
thnx
-dy-
Dwicahyo Yulianto
>> 2010/3/22 Aldebaran Candra <aldebara...@gmail.com>:
>> Jawaban;
>> 1. Instansi kami menggunakan campuran antara software berlisensi dan
>> OSS. Selama anggaran kami mencukupi, kami akan mengusahakan untuk
>> membeli lisensi software karena di lapangan seringkali ditemui data
>> dari objek pemeriksaan kami yg nantinya kami olah unt proses audit
>> tidak compatible dg OSS.
>>
>> 2. Tergantung kebutuhannya, karena seringkali OSS tidak mampu
>> mengakomodir kebutuhan kami. Nggak ada masalah dalam penggunaan
>> software berlisensi selama kami mampu membayar dan tidak melanggar
>> kontrak (perjanjian lisensi). Bahkan kalau perlu, (beliau
>> mencontohkan) seperti Bank Mandiri yg bahkan komputer pun mereka sewa
>> tanpa peduli aplikasi apa yg dipakai yg penting bisa digunakan unt.
>> menopang kegiatan operasional mereka
>>
>> 3. Kami tidak sepenuhnya menggunakan OSS dalam menopang kegiatan
>> operasional kami, mengingat pertimbangan Cost-Benefit yg tidak
>> menguntungkan manakala menggunakan OSS. Contoh kasus adalah manakala
>> menggunakan sistem milik Microsoft, kami dg mudah menghubungi
>> Microsoft unt menangani masalah yang terjadi. Tapi, hal ini tidak
>> mudah kami temui di dalam OSS. Jadi, kami menggunakan OSS di beberapa
>> bagian dalam sistem informasi kami tapi tidak unt transaksi yg
>> kritikal.
>>
Kalau saya boleh menambahkan,
sebetulnya antara FOSS dan proprietary itu yang penting adalah bisa
bertukar data.
Kompatibilitas pengolahan data setiap perangkat lunak di sini juga penting.
di sini kebijakan setiap departemen dalam melakukan penyimpanan data
juga perlu dilakukan. Misalnya arsip dokumen harus disimpan dalam
format pdf, odt, odf. jadi apapun softwarenya yang digunakan dalam
suatu instansi ini dapat mengolah data tersebut tanpa terkendala.
terima kasih
-dy-
Didiet Agus Pambudiono
> Info Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/Milis
> Etika Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/EtikaMilis
> Daftar Hitam Anggota Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/Milis/HallOfShame
>
> To unsubscribe from this group, send email to
> id-ubuntu+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words
> "REMOVE ME" as the subject.
>
komen saya terakhir :
Untuk itu saya lebih memilih untuk tidak membayar pajak pendapatan dan
lain2 karena ternyata untuk membeli software berlisensi yang digunakan
oleh mereka sedangkan saya sendiri tidak mampu membeli software
berlisensi, berarti kita yang gak mampu malah membelikan mereka
software berlisensi
Teguh Ramanal
Kalau dari awal sudah mendisain multiplatform, "cost" tersebut dalam
jangka panjang tidak akan signifikan. Selain itu juga akan membiakkan
komunitas developer native seperti C++, ataupun yang berbasis VM. Para
rekanan software house pemerintah juga perlu menyiapkan diri.
Bisa di informasikan lebih lanjut software audit ini? Apa itu artinya
software tersebut tidak bisa mengaudit sistem yang OSS?
.tr
milis.it...@gmail.com
komen saya terakhir :
------------------------------------------
Hehehe... Udah seharusnya sih setiap individu itu enggan membayar pajak... Tp kalo pembenarannya seperti alasan di atas mah namanya maksa... :D
Oya... Tidak membayar pajak itu pidana lho... Asal tahu ajah.
milis.it...@gmail.com
jangka panjang tidak akan signifikan. Selain itu juga akan membiakkan
komunitas developer native seperti C++, ataupun yang berbasis VM. Para
rekanan software house pemerintah juga perlu menyiapkan diri.
Bisa di informasikan lebih lanjut software audit ini? Apa itu artinya
software tersebut tidak bisa mengaudit sistem yang OSS?
.tr
ACL atau Audit Common Language adalah software audit akuntansi atau keuangan utk dari berbagai macam format/model. Pada intinya sih, ACL akan merubah data yg bentuknya native dari sistem si terperiksa menjadi bentuk tabel yg lebih mudah utk diolah lebih lanjut. Keunggulannya adalah dia tdk merubah data aslinya dan dapat membaca row data yg sangat banyak. 1 juta row? Tembus... 2 juta? Bisa juga... Asal sabar aja. 10 juta? Blom pernah coba... Hehehe...
Jadi software ini tidak bisa meng-audit system yg OSS karena memang bukan software audit sistem... :)
Emang ada ya software utk mengaudit sistem? Bukankah diperlukan "sentuhan manusia" utk mengaudit sistem?
erwin
komen saya terakhir :
Untuk itu saya lebih memilih untuk tidak membayar pajak pendapatan dan
lain2 karena ternyata untuk membeli software berlisensi yang digunakan
oleh mereka sedangkan saya sendiri tidak mampu membeli software
berlisensi, berarti kita yang gak mampu malah membelikan mereka
software berlisensi
nFath Chibifish
--
Info Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/Milis
Etika Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/EtikaMilis
Daftar Hitam Anggota Milis: http://wiki.ubuntu-id.org/Milis/HallOfShame
To unsubscribe from this group, send email to id-ubuntu+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
Saya sangat setuju dengan yang ini, jikalau memang anggaran untuk propietary software sedemikian besarnya, kenapa tidak dialokasikan untuk membayar programmer2 lokal untuk menciptakan software yg kompatible ? dan mengalokasikan biaya support bulanan untuk propietary, dialihkan untuk mendanai project OSS yg bisa mengcover semua aspek pemerintahan ?
Ketika migrasi OSS di government area sukses, OSS dimasyarakat bisa semakin digalangkan, more OSS means we can educate more more and more Indonesian youth.. karena konsep OSS sendiri secara tidak langsung memaksa tiap2 yg terlibat untuk lebih kritis dan lebih lebih lebih kreatif agar tidak ketinggalan, maka bayangkan benih2 jenius IT yg akan timbul dikemudian hari di negara ini ?
~ kalu tidak mulai dari kita, lalu siapa ? kalau tidak mulai dari sekarang lalu kapan? tidak mau dan tidak bisa itu berbeda ~
apriyanto@Gemini
From: nFath Chibifish
To: id-u...@googlegroups.com
ReplyTo: id-u...@googlegroups.com
Date: Jan 01 07:00:00
Subject: Re: [id-ubuntu] OOT: Jawaban para Eselon II ttg penggunaan OSS
Saya sangat setuju dengan yang ini, jikalau memang anggaran untuk propietary software sedemikian besarnya, kenapa tidak dialokasikan untuk membayar programmer2 lokal untuk menciptakan software yg kompatible ? dan mengalokasikan biaya support bulanan untuk propietary, dialihkan untuk mendanai project OSS yg bisa mengcover semua aspek pemerintahan ?
Ketika migrasi OSS di government area sukses, OSS dimasyarakat bisa semakin digalangkan, more OSS means we can educate more more and more Indonesian youth.. karena konsep OSS sendiri secara tidak langsung memaksa tiap2 yg terlibat untuk lebih kritis dan lebih lebih lebih kreatif agar tidak ketinggalan, maka bayangkan benih2 jenius IT yg akan timbul dikemudian hari di negara ini ?
~ kalu tidak mulai dari kita, lalu siapa ? kalau tidak mulai dari sekarang lalu kapan? tidak mau dan tidak bisa itu berbeda ~
----------------------------------------
Menarik :)
FYI saya dan mas Fatwa Furqana bekerja pada instansi yang sama. Sebelumnya saya tidak berminat berkomentar atau urun rembug pada topik ini karena sudah tahu tanggapan rekan2 akan seperti apa. Tetapi membaca-baca semakin kesini menggoda saya untuk ikut bercerita, bukan mengomentari.
Sekitar 1 - 2 tahun yang lalu, saya tergabung pada sebuah tim yang membuat aplikasi berbasis web dan semua resourcenya OSS, yaitu php, mysql dan kami jalankan pada ubuntu desktop karena waktu itu tim masih kesulitan bekerja menggunakan ubuntu server. Setelah aplikasi jadi dan bermaksud diimplementasikan kami mengajukan spesifikasi server. Sengaja kami buat agak tinggi karena pertimbangan besar data yang akan terus berkembang dan kami menyarankan server tersebut tanpa OS -biar murah- dengan maksud biar kami install ubuntu desktop supaya pengguna di kanwil bisa sekalian belajar (aplikasinya akan diletakkan di masing2 kanwil).
Tetapi apa yang kami dapat? Ternyata spek server benar dipenuhi dan ternyata sudah terinstall win server 2008 dan pusat tidak memperbolehkan merubahnya karena sudah beli dengan harga mahal (lagian siapa yg minta). Terpaksa tim developer membuat manual instalasi di OS tersebut. Kabar terakhir malah program yang kami bikin berencana dirubah ke ASP dan oracle. Padahal rencana awal kami sengaja kami buat begitu supaya rekan2 di daerah yg punya kemampuan bisa turut mengembangkan aplikasi ini.
Inti dari cerita ini, sekalipun dibawah udah teriak2 penggunaan FOSS, yang diatas masih banyak kepentingan dengan propretiary :)
Oiya salah satu rekan saya se-instansi (berbeda kantor) pernah membuat distro linux yang sesuai dengan kepentingan kerja instansi kami. Tetapi skrg tidak ada kelanjutannya :) klo nggak salah distronya juga udah lama nggak di develop lagi, terakhir kalau tidak salah ingat rilisnya versi 3.0. Mungkin rekan2 disini bisa menebaknya :)
Sekian curhatnya, maaf panjang, terimakasih buat yang telah meluangkan waktu membacanya :)
Wanna get 1%-1.8%/day profit?
https://www.verifield.com/imdp.html?imdp=108417
email: apriya...@gmail.com
SMS: +62.857.1666.4979
Harry Sufehmi
> Topik ini menindaklanjuti kiriman saya, di
> http://groups.google.co.id/group/id-ubuntu/browse_thread/thread/3b90acd4d0232d27/bc0c9068ef33772e?hl=id&lnk=gst&q=OOT+-+SPT+dan+Pemihakan#bc0c9068ef33772e
Terimakasih untuk lampiran informasinya. Saya sudah cc juga kepada ibu Betti.
Departemen Keuangan adalah salah satu penanda tangan MoU penggunaan
Open Source pada IGOS Summit II di tahun 2008. Jadi, Dirjen Pajak
sebetulnya sudah berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi berbasis
F/OSS untuk sistim komputer mereka.
Mudah-mudahan selanjutnya kita semua bisa dukung & bantu agar komitmen
tersebut dapat dijalankan.
Terimakasih.
Salam, HS
Teguh Ramanal
> Kalau dari awal sudah mendisain multiplatform, "cost" tersebut dalam
> jangka panjang tidak akan signifikan. Selain itu juga akan membiakkan
> komunitas developer native seperti C++, ataupun yang berbasis VM. Para
> rekanan software house pemerintah juga perlu menyiapkan diri.
>
> Bisa di informasikan lebih lanjut software audit ini? Apa itu artinya
> software tersebut tidak bisa mengaudit sistem yang OSS?
>
>
>
> ACL atau Audit Common Language adalah software audit akuntansi atau keuangan utk dari berbagai macam format/model. Pada intinya sih, ACL akan merubah data yg bentuknya native dari sistem si terperiksa menjadi bentuk tabel yg lebih mudah utk diolah lebih lanjut. Keunggulannya adalah dia tdk merubah data aslinya dan dapat membaca row data yg sangat banyak. 1 juta row? Tembus... 2 juta? Bisa juga... Asal sabar aja. 10 juta? Blom pernah coba... Hehehe...
>
khusus audit keuangan ya.
Jadi ketika auditor akunting/pajak/bea cukai meminta tabel dump suatu
transaksi dalam bentuk .xls (belum ada yg minta dalam bentuk .ods atau
.csv), lalu diproses lebih lanjut dengan ACL ini kali ya.
thanks infonya :-)
.tr
wage.s
-----Original Message-----
From: Didiet Agus Pambudiono <pambud...@gmail.com>
Reply-to: id-u...@googlegroups.com
To: id-u...@googlegroups.com
Subject: Re: [id-ubuntu] OOT: Jawaban para Eselon II ttg penggunaan OSS
Date: Tue, 23 Mar 2010 10:10:54 +0700
komen saya terakhir :
Untuk itu saya lebih memilih untuk tidak membayar pajak pendapatan dan
lain2 karena ternyata untuk membeli software berlisensi yang digunakan
oleh mereka sedangkan saya sendiri tidak mampu membeli software
berlisensi, berarti kita yang gak mampu malah membelikan mereka
software berlisensi
betul betul betul ...
Eko Prasetiyo
internalnya dari database aplikasi klien yg diaudt dan langsung bisa
di olah utk keperluan audit.
kalau data itu diimport ke format xls atau spreadsheet lain kadang
terkendala dengan jumlah baris dalam 1 file spreadsheet yg terbatas
sedangkan data yg diimport bisa ratusan ribu baris.
Kalau aplikasi sejenis ACL yg free setau saya dlu saya pernah dapat yg
free (kalau tidak salah) namanya PICALO
--
(^-^)v
Eko Prasetiyo
http://www.picalo.org/
Python-Based Data Analysis Platform
a collaborative, open-source effort to produce a data analysis
application suitable for auditors, fraud examiners, data miners, and
other data analysts.
tapi bagaimana perbandingannya dengan ACL saya belum mengetesnya .
--
(^-^)v
Frans Thamura
Bukan begitu pak aplikasi ACL langsung mengimport data ke formatinternalnya dari database aplikasi klien yg diaudt dan langsung bisa
di olah utk keperluan audit.
kalau data itu diimport ke format xls atau spreadsheet lain kadang
terkendala dengan jumlah baris dalam 1 file spreadsheet yg terbatas
sedangkan data yg diimport bisa ratusan ribu baris.
Kalau aplikasi sejenis ACL yg free setau saya dlu saya pernah dapat yg
free (kalau tidak salah) namanya PICALO
--
(^-^)v
Eko Prasetiyo
coba googling dgn kta kunci ACL bukan access control list lo :D tapi
Audit Command Language (klo ga salah itu singkatan ACL yg buat audit)
--
(^-^)v
milis.it...@gmail.com
coba googling dgn kta kunci ACL bukan access control list lo :D tapi
Audit Command Language (klo ga salah itu singkatan ACL yg buat audit)
--
(^-^)v
Koreksi : Audit Common Language
milisdad
On Mar 24, 1:36 pm, milis.it.ffurq...@gmail.com wrote:
> coba googling dgn kta kunci ACL bukan access control list lo :D tapi
> Audit Command Language (klo ga salah itu singkatan ACL yg buat audit)
OOT :
Saya cuma sekedar berbagi cara installasi Picalo di Ubuntu [0]
[0]http://milisdad.blogspot.com/2010/03/installasi-picalo.html
Eko Prasetiyo
saya dpt info ttg picalo karena pernah ditunjukkan aplikasi ACL oleh
rekan saya yg di BPK.
terus terang saya penasaran adakah aplikasi serupa yg jalan di linux.
setelah cari2 selama beberapa hari di google akhirnya nemu picalo ini.
nah kesimpulannya adalah klo kita mau mencari & mau menyusuri hasil
search google kita bisa menemukan aplikasi OSS yg memiliki fungsi sama
dgn aplikasi non OSS.
--
(^-^)v
Aldebaran Candra
dg pertanyaan saya. Akan tetapi, InsyaAllah masih berhubungan dg
topik. Saya masih belum paham dg bisnis support ini. Jadi tolong
dijelaskan untuk support, jaminan yg diberikan oleh perusahaan support
itu seperti apa. Mengingat ada potential loss yang muncul akibat
kegagalan sistem selama jangka waktu tertentu. Karena ada transaksi yg
gagal dilayani.
Lha dalam hal ini, nanti kan bisa dibuat sebuah cost-benefit analysis.
Manakala sistem yg dibangun oleh pihak luar ini diaplikasikan, maka
akibat secara finansial-nya apa? Laba yg meningkat, atau ongkos
produksi yg berkurang? Kalau di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
kan jelas, dg sistem mereka sekarang ongkos produksi lebih murah
karena tinggal membayar anak2 magang (&outsourcing) dg gaji 1jt/bulan
unt entry data ketimbang membayar pegawai pajak dengan gaji beberapa
kali lipat di atasnya untuk mengerjakan fungsi administrasi perpajakan
secara manual. Belum lagi, target pajak yg selalu dapat dipenuhi
walaupun tiap tahun meningkat. Berarti kan keduanya tercapai, laba yg
meningkat dan ongkos produksi yg menurun.
Selanjutnya, dari segi risiko. Katakanlah sistem mengalami kegagalan
yg tercakup dalam perjanjian, apa tindakan dari penyedia support unt
mengganti kerugian yg timbul akibat kegagalan sistem?